Ditemukan 66 data
38 — 13
Penjelasan Pasal 49 huruf b, yang menegaskan bahwa :"Yang dimaksud dengan "weris" adalah penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakanpembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilanatas permohonan seseorang ten tang penentuan siapa yangmenjadi ahli waris, penentuan bagian masingmasing ahli waris.Dengan demikian. dalam perkara a quo merupakankewenangan absolute Peradilan Agama dan bukan PeradilanUmum
21 — 5
sebagaimana dalam posita Pemohon padapoint 8; Bahwa sesuai yang diakui secara sempurna Tergugat Rekopensi dalam point 2 positanya,Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi hidup bersama dirumah peninggalan orangtua Tergugat Rekonpensi di Jalan Tempel Sukorejo VI /9 Surabaya;Bahwa sejak perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi telahmengelola rumah kos sebanyak 14 unit kamar di XXXX Surabaya dengan penghasilan ratarata sebesar Rp.7.000.000, / bulannya dan rumah tsb sudah menjadi hak weris
136 — 85
pertimbangan hukumnya dalam putusanperkara aquo sedang terhadap obyek 4.b, e, g, h, harus dibatalkan;Menimbang, bahwa Pembanding dalam keberatannya poin sebagaiberikut:Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Takalar telah keliru dan tidakcermat dalam pertimbangannya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannyapada halaman 101 alinea 2 dalam Pokok Perkara yang menyatakan:Menimbang, bahwa syarat ahli waris yang menerima harta warisan adalahhidupnya ahli waris disaat matinya pewaris maksudnya para ahli weris
66 — 76
pertimbangan hukumnya dalam putusanperkara aquo sedang terhadap obyek 4.b, e, g, h, harus dibatalkan;Menimbang, bahwa Pembanding dalam keberatannya poin sebagaiberikut:Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Takalar telah keliru dan tidakcermat dalam pertimbangannya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangannyapada halaman 101 alinea 2 dalam Pokok Perkara yang menyatakan:Menimbang, bahwa syarat ahli waris yang menerima harta warisan adalahhidupnya ahli waris disaat matinya pewaris maksudnya para ahli weris
26 — 20
Penggugat dalam gugatan aquo pada prinsipnya telah mendalilkanbahwa yang melakukan penguasaan atas tanah yang didalikan olehHal 18 dari 73 Halaman Putusan Nomor 402/Pdt.G/2016/PN.Dps.Penggugat sebagai milik mereka secara melawan hukum adalahPara Tergugat secara keseluruhan;Bahwa hal ini sebagaimana dapat dilihat pada butir 10 dan butir 11posita gugatan aquo yang dikutip oleh Tergugat Il sebagai berikut:butir 10 posita gugatan aquo: bahwa pembagian weris atas tanahsengketa yang dilakukan oleh DIR
kepada TERGUGAT adalahcacat hukum oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum,karena DIR bukanlah ahli waris LIBUT dan oleh karenanyapembagian weris melalui TURUT TERGUGAT harus dinyatakanbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatkhususnya terhadap PENGGUGAT,butir 11 posita gugatan aquo: obahwa jual beli atas tanah sengketayang dilakukan oleh TERGUGAT dengan TERGUGAT II melaluiTURUT TERGUGAT Il yang mengakibatkan tanah tersebut menjadiatas nama TERGUGAT II dan tanah tersebut
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan yurisprudensi sebagaimana yang tertuang dalamPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 186/3977/G. tanggal16 Januari 1979, yang dalam pertimbangannya dengan tegasmenyatakan "Menimbang bahwa hukum Indonesia masih tetap menganutazas bahwe istri yang kedua pun mempunyai hak weris, sehinggasecara formil lapun seharusnya diikutsertakan dalam gugatan tersebut".Oleh karenanya dengan tidak lengkapnya ahli waris yang mengajukangugatan maka hal tersebut berakibat tidak dapatnya perkara
29 — 20
Bahwa apa yang menjadi pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim padaPengadilan Negeri Kisaran pada halaman 18 ( delapan belas ) alenia ke4 ( empat ) adalah pertimbangan yang tidak mengacu kepadaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.64 K/Sip/1974, tanggal 1 Mei1975, yang berbunyi Walaupun tidak semua ahli weris turutmenggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya suratgugatan itu,....dst..... dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.516 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 162/PDT/2016/PT.Mdn
80 — 25
Nomor 2632 K/Pdt/2017 dari Hukum Acara Perdata; Terhadap pertimbangan tersebut diatas, jelasnyatanyata sangat melanggar ketentuan yurisprudensi yang adalahmerupakan ketentuan /ex spesialis dari Hukum Acara Perdata yang berlaku;Bahwa selain Para Ahli Waris lain yang tidak digugat oleh TermohonKasasi/semula Para Penggugat, yang paling fatal adalah Ahli Weris atasnama Sebina Nalo, yang menguasai tanah sengketa, tapi tidak digugat olehPara Termohon Kasasi/semula Para Pengguga; Pada hal telah di eksepsioleh
73 — 15
Sebidang ...... adalah harta gonogini antaraTARMONO bin KROMOWWOYO dengan SUPINI binti GAIMAN yang belumpernah dibagi weris.
21 — 4
Luas Bangunan 96 M* adalah tanahPekarangan & Bangunan Pembagian weris Tergugat d.K. dari orang tuanya(AYAH TERGUGAT); Obyek sengketa angka 3.4 yang disebutkan dengan klasTanah 085 Luas 1.311 M?
85 — 31
Bahwa PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT pada umumnyaMENOLAK dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita angka 5 sampaidengan angka 14 gugatan aquo yang pada intinya menyatakan :aktaketerangan weris tersebut dibuat Tanpa sepengetahuan PENGGUGAT danahliwaris lainnya dan PUTERA AARON bukan anak dari TURUTTERGUGAT yaitu berdasarkan halhal sebagai berikut:a.Bahwa TIDAK BENAR dalil PENGGUGAT tersebut diatas, karenaFaktanya AktaKeterangan Hak Waris Nomor 100/MPU/XV2006tanqgal 10 November 2006 merupakan
JHON PARLINDUNGAN
Tergugat:
YUSNIDAR
Turut Tergugat:
1.DEWI YUANITA
2.DESI MERIYANI
53 — 10
seluas 5,5 Hektar yang terletak di pondok meja KM 18tepainya masuk kedalam dekat asrama Brimob, maka Turut Tergugat dan II menjawabsebagai berikut : Bahwa Penggugat dalam menjalankan usahanya sebagai rentenir kerapkalimenggunakan aparat untuk menagih hutang kepada Tergugat dan melakukantekanan psikologis kepada Tergugat ; Bahwa Turut Tergugat dan Il sangat keberatan apabila tanah ladang seluas 5,5Hektar dilberikan kepada Penggugat untuk pelunasan hutang, kama. tanah ladangtersebut merupakan harta weris
113 — 38
danKalobong telah sepakat mengganti rumah tongkonan tersebut dan digeserkesebelah barat dan setelah rumah bangunan yang baru selesai sebagaipengganti rumah tongkonan malimongan maka rumah tersebut dirara danpada saat itu semua ritualritual mangrara banua dilaksanakan dan ToparengeAnnan Bottona hadir semua pada waktu itu, sehingga rumah yang barudibangun sudah disahkan menjadi rumah tongkonan malimongan dan rumahtongkonan lama tidak lagi berstatus rumah tongkonan dan menjadi hak miliksepenunya ahli weris
257 — 58
milikalmarhum Singoredjo Seno beserta panguasaanya adalah tidak sah, justruKasni/Turut Tergugat lah sebagai ahli waris sah almarhum Singoredjo Seno danberhak pula untuk mendapatkan hak bagian harta peninggalan sebagai harta warisanyang belum dibagi milik almarhum Singoredjo Seno (objek sengketa waris) sertamemiliki Kewajiban dan tanggung jawab terhadap pewaris sebagaimana disebutkandalam Pasal 175 ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam, BUKU II Hukum Kewarisan,BAB II Ahli Waris, menyebutkan:(1) Kewajiban ahli weris
60 — 26
perempat dari harta warisan, hal ini sesuai dengan Pasal 914ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan Tiga orang atau lebihpunanak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlakitu. dari apa yang sedianya masingmasing mereka harusmewarisinya, dalam pewarisan.Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman(MUDP) Bali Nomor : 01 / Kep / Psm3 / MDP Bali / X / 2010tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasilhasil Pesamuhan Agung IllMUDP Bali menyatakan bahwa wanita Bali menerima setengahdari hak weris
70 — 13
Bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut, maka sudah tepat dan benarapabila kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan waris ke PengadilanAgama Jombang, hal mana sesuai dengan yang dimaksud dalam KetentuanPasal 188 KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang menegaskan bahwa :Para ahli waris baik secara bersamasama atau perseorangan dapatmengajukan permintaan kepada ahli weris yang lain untuk melakukanpembagian harta warisan.
Terbanding/Penggugat : Rukiah Rosalyna Siahaan
Turut Terbanding/Tergugat I : Abdul Halim
Turut Terbanding/Tergugat II : Fatimah Siregar
Turut Terbanding/Tergugat III : Abdul Razak
Turut Terbanding/Tergugat IV : Masta Damanik
Turut Terbanding/Tergugat V : Nastiti, SH
Turut Terbanding/Tergugat VI : Denilah Shofa Nasution, S.H. M.Kn.
Turut Terbanding/Tergugat VII : Badan Pertanahan Kota Pematang Siantar
40 — 25
Maurits M.T.Hasahatan Sinaga telah mendapat harta warisan berupa rumahpermanen yang berdiri diatas tanah yang luasnya kirakira : 589Halaman 43 dari 83 halaman Putusan Nomor 601/Pdt/2019/PT MDNM2 yang terletak dijalan senam No. 24/7 Kelurahan Banjar,Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, PropinsiSumatera Utara Republik Indonesia (objek perkara) sesuai denganSurat Penyerahan Hak Weris Tanggal 18 Oktober 2010 yangdibuat oleh para ahli waris dari Alm.
HasahatanSinaga telah mendapat harta warisan berupa rumah permanen yangberdiri diatas tanah yang luasnya kirakira : 589 M2 yang terletak dijalansenam No. 24/7 Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, KotaPematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia (objekperkara) sesuai dengan Surat Penyerahan Hak Weris Tanggal 18Oktober 2010 yang dibuat oleh para ahli waris dari Alm. Julianus Sinagadengan isterinya Pitta Pasaribu ;8. Bahwa selanjutnya Alm. Maurits MT.
123 — 37
Mengangkat Kongregasi Misionariorum Sanctae Famililae (MSF)sebagai satusatunya ahli weris untuk seluruh hartaPeninggalannya;3..
96 — 18
yangmerupakan petunjuk untuk menciptakan keseragaman pemahaman atas SuratKuasa yang diajukan oleh Para Pihak berperkara di Badan Peradilan diberikanftpetunjuk bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undangundang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanyadipergunakan untuk keperluan tertentu, misalkan dalam perkara perdata harusHalaman 54 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2016/PN.Sgndengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugatdalam perkara weris
78 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
karena setelahmeneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dinubungkan denganputusen Judex Facti dalam perkara a quo ternyata Judex Facti(Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum pembuktian denganpertimbangan sebagai berikut: Tanah sengketa terbukti merupakan aset peninggalan dalil FaFahiluka/Liu Djie Lin Brothers LCD sebagaimana telah dipertimbangkandalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) yang didirikan kakakberadik/Liu Djie Lin dan Liu Fu Lin sejak tahun 1946;Oleh karenanya ahli weris