Ditemukan 600 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kewenanganâ kewenanganã kewenangan kewenangannya kewenangana keteranganya kewenangannyaã kewenangan.ã
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
HERIANTO, SE
129 — 31
  • yang belum selesai danhal ini merupakan tanggung jawab Terdakwa yang lalai memerintahkanPenyedia untuk menyelesaikannnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melihat atas perbuatan tersebutpada dasarnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanakan tersebut akibatadanya perbuatan yang menyalah gunaan wewenang yang dilakukan olehterdakwa mempunyai nilai implikasi terhadap suatu perbuatan kesalahan, makadalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnyadikenakan menyalahgunakan kewenanganya
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3227 — 1660
  • Tentang : Cipta Kerja
  • PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 107 c. pekerjaan struktur atas; dand. pengujian.Dalam melaksanakan inspeksi sebagaimanadimaksud pada ayat (3) Pemerintah Pusat atauPemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannyamenugaskan Penilik berdasarkan norma, standar,prosedur, dan kriteria yang ditetapkan olehPemerintah Pusat.Dalam hal pelaksanaan diperlukan adanyaperubahan dan/atau penyesuaian terhadap rencanateknis, penyedia jasa perencana wajib melaporkankepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah DaerahSsesuai dengan kewenanganya
    Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mengacu pada ketentuan yang berbasis analisisrisiko di bidang Kesehatan Hewan dan KesehatanMasyarakat Veteriner.Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusahasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 60(1) Setiap Orang yang mempunyai unit usaha Produk2)Hewan wajib memenuhi Perizinan Berusaha berupanomor kontrol veteriner dari Pemerintah Daerahprovinsi sesuai dengan kewenanganya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-10-2013 — Upload : 08-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 45/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB.-
Tanggal 29 Oktober 2013 — Drs. JANUARIUS RETTOB, M.Si alias JAN
129 — 450
  • Namun Terdakwa yang nota bene mempunyaikewenganan untuk meluruskan ternyata tidak menggunakan kewenanganya itu yang jugaadalah merupakan tugas serta kewajibannya. Demikian juga, pungutan maupunpenympanganpenympangan linnya yang juga Terdakwa tidak mengambil langkah apapunguna mencegahnya, padahal Terdakwa mempunyai kewenangan sebagai Kepala Dinas,Pengguna Anggaran maupun sebagai pengawas.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. Urbanus Bella
128 — 33
  • Tidak menggunakan taksiran harga tanah dariatau. menunjuk Tim penilai/ lembaga penilaisesuai ketentuan atas kewenanganya sebagaiPanitia ;2. Membebankan biaya Panitia kedalam hargatanah yang disepakati, seharusnya diposkandalam anggaran tersendiri dalam pengusulananggaran;Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs.Urbanus Bella bersamasama dengan Saksi Drs. Oktovianus Lasiko danSaksi Ade Dharma.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
OKTAVIA SIHOMBING
185 — 56
  • nyataTerdakwa sendiri tidak mampu atau tidak sanggup untuk melakukanpengawasan yang ia berikan kepada pihak lain.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melihat atas perbuatan tersebutpada dasarnya telah dilaksanakan oleh Terdakwa, namun dalam pelaksanakantersebut akibat adanya perbuatan yang menyalah gunaan wewenang yangdilakukan oleh terdakwa mempunyai nilai implikasi terhadap suatu perbuatankesalahan, maka dalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebihtepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenanganya
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-11-2013 — Upload : 17-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2013/PN.KPG
Tanggal 21 Nopember 2013 — Drs. OKTOVIANUS LASIKO
52 — 25
  • Tidak menggunakan taksiran harga tanah dariatau menunjuk Tim penilai/ lembaga penilaisesuai ketentuan atas kewenanganya sebagaiPanitia ;2. Membebankan biaya Panitia kedalam hargatanah yang disepakati, seharusnya diposkandalam anggaran tersendiri dalam pengusulananggaran;369Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Drs.Oktovianus Lasiko bersamasama dengan Saksi Drs. Urbanus Bella danSaksi Ade Dharma.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — RIDUANSYAH, dkk vs. H. MOCHTAR BASRY IDIRIS, dkk
316 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kebenaranmateriil ini mengikat para pihak, para ahli waris dan para pihak yangmenerima haknya;Berdasarkan halhal di atas maka adalah sangat tidak mungkin aktaaktayang dibuat oleh Pemohon Kasasi tersebut, yang merupakan aktaaktaotentik yang merupakan bukti sempurna yang sudah diuji isi kebenarannya,yang dalam membuat akta tersebut Pemohon Kasasi telah bertindakberdasarkan kewajiban dan kewenanganya sebagai Notaris dalam UndangUndang Jabatan Notaris, melakukan pengecekan yang diperlukan dansewajarnya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
EDWARD SINURAT, SE. MH
Terdakwa:
ZAHARUDDIN SINAGA, SE
180 — 47
  • yang belum selesai danhal ini merupakan tanggung jawab Terdakwa yang lalai memerintahkanPenyedia untuk menyelesaikannnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis melihat atas perbuatan tersebutpada dasarnya telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanakan tersebut akibatadanya perbuatan yang menyalah gunaan wewenang yang dilakukan olehterdakwa mempunyai nilai implikasi terhadap suatu perbuatan kesalahan, makadalam hal ini Majelis melihat perbuatan terdakwa tersebut lebih tepatnyadikenakan menyalahgunakan kewenanganya
Pengadilan PTA MATARAM Perdata Agama
Register : 12-10-2022 — Putus : 01-11-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PTA MATARAM Nomor 112/Pdt.G/2022/PTA.Mtr
Tanggal 1 Nopember 2022 — Pembanding/Tergugat : MOHAMMAD YAMIN, S.T, BIN H.MOH.SYUKURDI
Terbanding/Penggugat : SUSIANTI BINTI MUHIRIM
Terbanding/Turut Tergugat : PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. (BNI) KANTOR CABANG PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
116 — 63
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam melakukan pembagian telah melampau kewenanganya (Ultra petita) karena membagi harta bersama dengan prosentase 60% untuk isteri dan 40% untuk suami dengan menilai peran dan jasa masing-masing, padahal sebuah pembagian secara prosentase dengan mempertimbangan kehendak masing-masing dengan alasan jasa masing masing harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan dengan menguraikan posisi, nilai atau jasa dalam sebuah
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 179/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — DEDY YOGASARA Alias DEDY TIONG Bin YO TAT JIN (Alm)
173 — 25
  • Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Barang /jasa yang disampaikan oleh Panitia /pejabat pengadaan /unitlayanan pengadaan sesuai dengan kewenanganya.9.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
327 — 133
  • Kewenanganya tetap padaRapat Eksekutif lelang (REL) yang dihadiri oleh Direktur Operasi,Deputi Direktur Operasi, Deputi direktur Pemasaran, GM Kantor Pusat,GM Wilayah Divisi dimana proyek tersebut dilaksanakan, KadivRegional beserta manjer areanya dan tim tender :Dapat saya jelaskan juga bahwa terkait dengan Arrenger Fee tidakserta merta dibawa ke Rapat Eksekutif lelang (REL) untuk kemudiandiputuskan.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-11-2015 — Putus : 08-04-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor : 178/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 8 April 2016 — NURDIANA ,SP.MP Bin ANANG KARTAWIRYA (Alm)
169 — 42
  • Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan Barang /jasa yang disampaikan oleh Panitia /pejabat pengadaan /unitlayanan pengadaan sesuai dengan kewenanganya.9.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-08-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 107/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 30 Agustus 2012 — Ir. H. SARYONO Bin SUPARMO (TERDAKWA)
147 — 92
  • KuntjupPT Kadi International JO tersebutbukanlah merupakan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terbukti dibawah tekanan dan ancaman tidakbebas menggunakan kewenanganya untuk menerima usulan pemenang lelang dariPanitia Pengadaan, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dalam kapasitas sebagai329Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan PPKOM yang merupakan bawahan langsungWalikota yang telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Panitia Pengadaan,koordinator ULP serta Tim Advisor maka
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
99 — 13
  • pendelegasianwewenang (Delegation Autority) ; Pejabatyang menerima tanggung jawab melekatpertanggungjawabannnya baik secaraadministrasi maupun pidananya ; DalamUndangUndang Nomor 15 tahun 2004tentang pemeriksaan pengelolaan pertanggungjawabaan keuangan Daerah disitu disebutkanancaman pidananya ; MOU hanyakesepakatan secara moral dan sifatnya tidakmengikat ; MOU bukan Norma MHukum ;Dalam Surat Keputusan Bupati sudahtercantum TUPOKSInya baik itu PA maupunKPA ; Kalau terjadi kesalahan seharusnyamelaporkan sesuai kewenanganya
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
217 — 154
  • halaman 11 dalam Memori Banding huruf A tentang MajelisHakim Tingkat Pertama melampaui kewenangan dalam pasal 50 Undangundangtentang Peradilan Umum dengan uraiannya pada angka 1 sampai dengan angka 6dan huruf B tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama melanggar pasal 160 RBg danpasal 132 Rv dengan uraiannya pada angka 7 sampai dengan angka 10 yang padaHalaman 374 dari 455 Putusan Nomor 61/PDT/2019/PT KPGpokoknya menuding Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang telah membuatKeputusan yang telah melampaui kewenanganya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
HENDRI YUZAL
439 — 1074
  • , bahwa telah diperoleh fakta Hukum yang diajukan dipersidangan Terdakwa Irwandi Yusuf adalah Gubernur Aceh periode tahun 20172022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 tanggal 8 Mel2017, yang memimpin jalannya Pemerintahan/eksekutif di Tingkat Provinsi, olehkarena itu Inwandi Yusuf termasuk Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut, dimana tugasdan kewenanganya
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 /Pid.Sus.TPK/2016 /PN.Bdg
Tanggal 1 September 2016 — -Ir.AYUSARI WULANDARI, MAF binti H. WIWIN WINARDI -ENUNG KURNIAWAN, S.IPbin PATMA -Drs. DODIK VEVANTO bin SRIJANTO
177 — 49
  • permohonan KUR serahkan oleh Nani dan Diah karyawan PT.SJD;Menimbang, bahwa meskipun tugas Verifikasi, penyelia, OTS ataudokumentasi dan administrasi kelengkapan KUR merupakan tanggung jawabberjenjang sesuai Tupoksi, namun demikian Terdakwa Ill mempunyai Tugasuntuk memantau kebenarannya ( sebagaimana TUPOKSI Terdakwa Ill) tidakhanya berdasarkan Pengakuan petugas petugas analis dan pennyelia saja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurutMajelis Hakim Terdakwa Ill tidak melaksanakan kewenanganya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
826 — 1711
  • SUS/TPK/2019/PT.DKI tanggal 26 Pebruari2019) dan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Direktur Utama DanaPensiun Pertamina (perkara splitsing telah diputus pada tingkat Kasasi yangtelah berkekuatan hukum tetap Putusan Nomor 2088 K/PID.SUS/2008 tanggal20 Oktober 2018), yang tugas dan kewenanganya adalah sebagai berikut :sesuai dengan Akta Notaris Nomor : 02 Tanggal 14 Maret 2008 sebagaiPerantara Pedagang Efek (Broker), Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi danPenasehat Investasi, dalam Perkara ini Terdakwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
455 — 480 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SelanjutnyaEE dengan total senilai Ro125.685.600.000,00 (seratus duapuluh lima miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratusribu rupiah) tersebut oleh Panitia Pengadaan dan PPK denganmenyalahgunakan kewenanganya tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 olehPanita Pengadaan dan PPK dijadikan HPS agar seolaholahpengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.Engineering Estimate tersebut kemudian oleh Terdakwa danSABIR SAID dijadikan pedoman dalam penyusunan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
521 — 1651
  • SelanjutnyaEE dengan total senilai Ro125.685.600.000,00 (seratus duapuluh lima milyar enam ratus delapan puluh lima juta enamratus ribu rupiah) tersebut oleh Panitia Pengadaan dan PPKdengan menyalahgunakan kewenanganya tanpa mengindahkanketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003oleh Panita Pengadaan dan PPK dijadikan HPS agar seolaholah pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan formal.Engineering Estimate tersebut kemudian oleh terdakwa danSABIR SAID dijadikan pedoman dalam penyusunan