Ditemukan 6217 data
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
97 — 16
HASAN REHALAT, surat bukti mana telah diberimaterai secukupnya selanjutnya diberi tanda P11*;Bahwa berdasarkan penemuanpenemuan tersebut akhirnya saksimembuat dan mengajukan gugatan pembatalan SHM No. 177 tahun1991 an.
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT Alm
86 — 24
HASAN REHALAT pada halaman 12 salinan resmiputusan Nomor : 48/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang tertulis sebagai berikut padahalaman 12 point 11 fotocopy dari asli SHM No. 177 tahun 1991 an.HASAN REHALAT, surat bukti mana telah diberi materai secukupnyaselanjutnya diberi tanda P11";Bahwa berdasarkan penemuanpenemuan tersebut akhirnya saksimembuat dan mengajukan gugatan pembatalan SHM No. 177 tahun 1991Hal 42 dari 195 Halaman Putusan Nomor 460/Pid.B/2019/PN Pbran.
Hendra Kusumah
Tergugat:
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Depok
398 — 245
Objek Gugatan (Pembatalan SPPT PBB~ dengan NOP32.78.004.011.0031078.0 atas nama H. Hasan HS)Bahwa terhadap pembatalan Pembatalan SPPT PBB dengan NOP32.78.004.011.0031078.0 atas nama H. Hasan HS telah terjadi sebelumPenggugat membeli tanah tersebut dari H.
921 — 395
JATISONO MULTI K.599 7 (tujuh) lembar dokumen Rekapitulasi Paket Pekerjaan KonstruksiTahun 2015 Yang Masih Berjalan.BARANG BUKTI NOMOR : 8285, 113192, 199252, 255, 256, 274303, 349365, 375387, 393407, 440, 472485, 496502, 507, 509, 533534, 539541,554566, 576, 585599 DIKEMBALIKAN KEPADA PEMERINTAH KOTAMADIUN MELALUI SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN.7 1 (satu) bendel asli gugatan pembatalan pencabutan kuasa ditujukankepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun tanggal 10 September2012.62 1 (satu) bendel
42 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
beradadiatas sebagian dari bidang tanah milik Para Penggugat ;Bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat atas bidang tanah tersebuttelah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat 1 dengan menanamkelapa Sawit sejak Tahun 1998 akan tetapi oleh karena sebagian daribibit kelapa Sawit tersebut terbakar maka Penggugat 1 berulangulang melakukan penanaman kelapa Sawit sehingga diatas bidangtanah milik Para Penggugat tersebut saat ini Kelapa sawit ada yangtelah berumur 12 tahun dan berumur 5 tahun ;Bahwa dengan demikian Gugatan
Pembatalan Sertipikat Hak MilikNomor : 249/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, SuratUkur No. 97/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas19.996 M2 (Sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enamMeter persegi) atas nama LAMRIA HUTASOIT, Sertipikat Hak MilikNomor : 250/Desa Tanjung Selamat tanggal 01 Oktober 2013, SuratHalaman 6 dari 221 halaman Putusan Nomor 474 K/TUN/2015Ukur No. 98/Tanjung Selamat/2013 tanggal 24 September 2013 seluas19.997 M2 (Sembilan belas ribu
Terbanding/Tergugat I : Jaury Jacob
Terbanding/Tergugat II : Bapak Ir. Joko Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Sutiyah, S.H, MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
133 — 89
Pst.ill, Bahwa, berdasarkan pada fakta, data dan buktibukti yang sesathukum dan palsu yang diajukan oleh Yanih, dkknya selaku Ibu danKuasa Penggugat a quo dalam Proses permohonan PenerbitanSertipikat Hak Guna Bangunan No. 8690 / Duri Kepa, atas nama YANIH(Ibu dan Kuasa Penggugat), dan Johan Jonathan (Penggugat), danAleksandr Jonathan yang berasal dari Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 4268/Duri Kepa, maka Tergugat telah menempuh upaya hukumdengan mengajukan Gugatan Pembatalan terhadap PenetapanPengadilan
213 — 77
perkara ini;Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya telahmengajukan Replik tertanggal 1 Juni 2016, Replik tersebut tercantum dalam BeritaAcara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusanini;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memanggil Pihak Ketiga yaitupara pemegang sertifikat objek sengketa dengan surat resmi secara patut, untukdisampaikan hak hukumnya terhadap adanya gugatan
pembatalan sertifikatsertifikat hak milik atas bidang tanah;Bahwa para pihak ketiga melalui kuasanya telah mengajukan PermohonanIntervensinya tertanggal 1 Juni 2016, yang terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 1 Juni 2016, dan telahdiputuskan dalam Putusan Sela Nomor 12/G/2016/PTUNSRG tanggal 8 Juni2016;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Il Intervensi 1sampai dengan Tergugat Il Intervensi 138 menyampaikan jawabannya tertanggal 20Juni 2016 yang
403 — 166
Bahwa, tanah yang kini menjadi objek sengketa pada tahun 1992 telahditerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1/Jatikarya, dan Penggugat I ntervensiseharusnya mengajukan gugatan pembatalan sertifikat yang telah terbitdi atas tanah tersebut berdasarkan bukti verponding yang dimilikiPenggugat Intervensi terlebin dahulu ke PTUN bukan ke PengadilanNegeri;4. Bahwa, berdasarkan alasan hukum sebagaimana Penggugat uraikantersebut diatas, Penggugat menolak Penggugat Intervensi Dr. H.
524 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaminanjaminan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya denganLoan Agreement yang didalilkan telah dilunasi oleh TergugatXIll kKepada Penggugat;Berdasarkan halhal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugattidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap ParaTergugat dan juga tidak memiliki kKepentingan hukum yang cukupuntuk mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hipotek danHal. 133 dari 280 Hal.
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
653 — 963
Dengandemikian Penggugat menjadi tidak mempunyai kepentingan (LegalStanding) untuk mengajukan Gugatan Pembatalan KEPUTUSANMENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL NOMOR 24/HGB/KEMATR/BPN/III/2020TENTANG PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT.VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK, ATAS TANAH DIKABUPATEN KONAWE, PROVINSI SULAWESI TENGGARAtertanggal 9 Maret 2020 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan SertifikatHak Guna Bangunan yang diterbitkan oleh Tergugat Il a quo, olehkarenanya
345 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jaminanjaminan tersebut sama sekali tidak ada hubungannya denganLoan Agreement yang didalilkan telah dilunasi oleh Tergugat 13kepada Penggugat.Berdasarkan halhal tersebut di atas, sangat jelas bahwa Penggugattidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap paraTergugat dan juga tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup untukmengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hipotek dan SertifikatFidusia karena sesungguhnya hal tersebut bukan merupakankepentingan Penggugat melainkan kepentingan
1.PT. SALVE VERITATE. Diwakili oleh Marthawaty(Direktur)
2.PT. SALVE VERITATE
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
Tn. Abdul Halim
806 — 998
Bahwa dengan demikian jelas terbuktisecara hukum bahwa gugatan Penggugat adalah menjadi kabur (obscuurlibel) karena gugatan pembatalan terhadap objek sengketa telah salahsasaran;Halaman 248 dari 275 halaman. Putusan Nomor: 59/G/2020/PTUNJKT.
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 101
Mitra Bumi Asri Perkasa padatanggal 18 Juli 2007, dan Pemberian Hak ini didasarkan kepadaSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barattertanggal 18 Juni 2007 No.14132022007, sebagaimanadisebutkan dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBekasi (In Casu Tergugat) Nomor: 203/30032.16/II/2016tertanggal 19 Februari 2016, dan atas dasar Surat Tergugat a quokemudian Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan SertifikatHak Guna Bangunan No.2343/Jejalen Jaya, Surat Ukur No.176/2007tanggal
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
192 — 141
Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnya denganmenyatakan bahwa ke 46 Aktaakta Pengoperan dan PenyerahanHak Atas Tanah Garapan tidak mempunyai kekuatan hukum,karena TIDAK SEORANG PIHAK PUN yang ada dalam ke 46Aktaakta dimaksud mengajukan gugatan pembatalan perjanjianatau gugatan yang meminta Majelis Hakim memutuskan 46 AktaPengoperan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Garapan tidakmempunyai kekuatan hukum.8.5.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
208 — 145
Merujuk pada keseluruhan uraian di atas, tindakan Majelis HakimTingkat Pertama yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukumdan gugatan pembatalan objek tata usaha negara jelas merupakan tindakanyang melanggar tertib hukum acara yang ditentukan oleh MA. Oleh sebab itu,sudah selayaknya Putusan Tingkat Pertama dibatalkan.E. Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan ketentuan Mengenaidaluwarsa25.
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
577 — 209
Melly Siti Fatimah selakupenggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat Hak MilikNo 163 desa Segara Makmur kabupaten Bekasi (Sertifikat terse but atas nama keluarga ALI DARMADI) yang disidangkan diPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan vonisnyamenyatakan gugatan diterima. Namun pada tingkat banding pihak ALI DARMADI (turut tergugat) berhasil dimenangkankarena Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyatakan membatalkan putusan TUN tingkat pertama.
493 — 232
Lalu kalimat kedua, namun apabiladia berpendapat perjanjian itu tidak bisa lagi dilanjutkan karena akibat dariwanprestasi itu, maka dia dapat menuntut pembatalan perjanjian disertaidengan tuntutan vergoeding, kosten, schade dan interesten atau bunga;Dalam hal penggugat mengajukan gugatan pembatalan terhadap suatuperjanjian yang di dalamnya telah mengatur kewajiban kewajiban tertentu,artinya perjanjian tersebut merupakan rechigrund dari gugatan, makapenggugat tidak dapat menuntut pengembalian saham