Ditemukan 6756 data
243 — 85
PUJI ISTANTO, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut:Bahwa Kementrian BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor2 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan MenteriBUMN Nomor 6 Tahun 2010 dan diubah lagi dengan peraturan MenteriBUMN Nomor 22 Tahun 2014 sebagai Amanat dari UndangUndangBUMN Nomor 19 Tahun 2003, dimana dalam UndangUndang tersebutdisebutkan bahwa pengaturan dan pengurusan BUMN diatur dengan PP(Peraturan Pemerintah) kemudian muncul Peraturan Pemerintah Nomor45
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
153 — 314
Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUUIX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 adalah berbunyi yangdikutip sebagai berikut :Mengadili,Menyatakan :e Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;e Frasa ditunjuk dan atau dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 41
Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada point 7 s/d 9hal.111 s/d 113 diatas, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor45/PUUIX/2011 tertanggal 21 Februari 2012 telah terbukti :a.
PT.SEBUKU BATUBAI COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
335 — 601
Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral danBatubara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010Nomor 29, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5111)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2012 tentangPerubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun2010 tentang PelaksanaanKegiatan Usaha PertambanganMineral dan Batubara(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor45, Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor
114 — 19
Boalemo tersebut namun hanya dilakukan satu hari;Bahwa setelah saksi melihat SPJ tersebut beserta kwitansinya Nomor45/4/BNNP/2012, tanggal 26 April tentang perjalanan dinas dalam daerah Kab.Boalemo An MAHSAR TORADA CS dalam rangka koordinasi pemetaan jaringanNarkoba sekaligus program pembuatan peta jaringan Narkoba tahun 2012,bahwapada saat itu saksi tidak termasuk dalam sprin tersebut sehingga saksi tidakmengikuti kegiatan tentang perjalanan dinas dalam daerah Kab.
137 — 75
Obyek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.a.Bertentangan dengan Pasal 35 A ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009, tentang Perikanan.Bahwa, salah satu. konsiderans dalam obyek gugatanmenyatakan: ..ditemukan pelanggaranpelanggaran hukum yangserius di bidang perikanan yang dilakukan oleh kapal milik PT.S&T Mitra Mina Industri berupa penggunaan nahkoda dan/atauanak buah kapal perikanan berkewarganegaraan asing, tidakmemasang dan/atau = mengaktifkan Transmitter
49 — 12
Ujungjaya mengenaianggaran ADD tahun 2009/2010 untuk pembangunan fisik dan nonfisik.e Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, sebagai Kepala DesaKeboncau yaitu atasan saksi karena saksi menjabat sebagaiSekertaris Desa Keboncau.e Bahwa benar saksi bekerja di Desa Keboncau, Jabatan saksi adalahsebagai Sekretaris Desa dari tahun 1992 s/d 2011.e Bahwa benar saksi diangkat sebagai Sekdes berdasarkan PP Nomor45 tahun tahun 2005 tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNSyang memenuhi persyaratan, setelah
190 — 101
Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Undangundang Nomor45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun 2008 jo. jo.
107 — 406 — Berkekuatan Hukum Tetap
anggaran pemeliharaan rutin dan rehabilitasi Dinas PU KotaPematangsiantar untuk Triwulan sebesar Rp 2.250.000.000,00 (duamilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana setiap PPK padaDinas PU mendapat anggaran masingmasing Rp 750.000.000,00 (tujuhratus lima puluh juta rupiah) dan dari anggaran tersebut kemudianJohnny Arifin Siahaan pada tanggal 7 Maret 2007 mengajukan pencairananggaran Triwulan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)dengan masingmasing Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor45
87 — 78
Amir Hamzah 46C Kota MedanSumatera Utara menerbitkan Akta Nomor45 tanggal 13 April 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Perseroan Terbatas PT. ADITYA WIGUNA KENCANA dan didalamAkta Nomor 45 tanggal 13 April 2012 tersebut, Terdakwa RIZKYVAN L.13TOBING diangkat atau ditetapkan sebagai Direktur PT. ADITYA WIGUNAKENCANA dan memiliki saham sebesar Rp.675.000.000,00 (enamratus tujuhpuluh lima juta rupiah);Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2012, RIDWAN WINATA mendaftarkanPerusahaan PT.
187 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Nomor45).1 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat NomorKU.00.01.2.3.2334 tanggal 7 November 2006Perinal Permohonan Revisi MAK SKPA yangditandatangani oleh RATNA DEWI UMAR besertalampirannya.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat NomorPL.00.03.3.2.6095 tanggal 8 Desember 2006Perihal : Pengiriman Peralatan Medik PenangananFlu Burung yang ditandatangani oleh FARID WHUSAIN.Fotokopi Legalisir Nota Dinas Perihal LaporanKegiatan Flu Burung yang ditujukan kepada DirjenBina Yan Medik yang ditandatangani
(Nomor45).1 (dua) lembar Foto Copy Legalisir Surat NomorKU.00.01.2.3.2334 tanggal 7 November 2006Perinal Permohonan Revisi MAK SKPA yangditandatangani oleh RATNA DEWI UMAR besertalampirannya.1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat NomorPL.00.03.3.2.6095 tanggal 8 Desember 2006Perihal : Pengiriman Peralatan Medik PenangananFlu Burung yang ditandatangani oleh FARID WHUSAIN.Fotokopi Legalisir Nota Dinas Perihal LaporanHal. 1005 dari 1035 hal. Put.
77 — 29
Cimanggis Kota Depok Ta 2012besarnya dihitung berdasarkanPembiayaan Pekerjaan Nonstandar, dalamhal ini Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi / pengawasanpekerjaan nonstandar, dihitung berdasarkan billingrate sesuai ketentuanyang tercantum yang diatur di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007, yang besarnya 3% sampaidengan 8% dari nilai kontrak.Bahwa benar saksi dengar pada saat lelang ada sanggahan dan saksi jawabsesuai prosedur, sementara soal ada
175 — 138
dari 165 Hal Pts No. 45/Pdt.G/2015/PN.Amb.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat ,Tergugat Vil dan Tergugat VIll tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lainsebagai kuasanya yang sah untuk hadir dipersiangan ;Menimbang, bahwa terhadap kedua belah pihak yang hadir, Pengadilantelah berusaha mendamaikannya melalui proses Mediasi dengan menunjukMediator dari Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon atas nama Ahmad BukhorySH.MH. sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor45
908 — 589 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yaitu telah melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya, sehingga kualitas kerja tidak sesuai kontrak. Terhadap perbuatannya, Jaksa Penutut ... [Selengkapnya]
No. 1147 K/Pid.Sus/2016Bahwa pada saat Barnabas Suebu menjabat Gubernur Provinsi Papuaperiode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagaiKomisaris Utama PT KPIJ berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, SH, Nomor45 tanggal 30 Juli 2005 dan Keputusan Rapat Umum Para PemegangSaham (RUPS), saat itu pun Terdakwa ditunjuk sebagai Direktur Utamamenggantikan Fredy Harman.
merugikan keuangannegara atau perekonomian Negara, yaitu merugikan keuangan negara sebesarRp43.362.781.473,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh dua jutatujuh ratus delapan puluh satu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara: Bahwa pada saat Barnabas Suebu menjabat Gubernur Provinsi Papuaperiode tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 diangkat sebagaiKomisaris Utama PT KPlJ berdasarkan Akta Notaris Suprakoso, SH, Nomor45
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
171 — 96
Asli Bukti Kwitansi Nomor 20 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 4.500.000, untuk bayar Perjalanan DinasDalam Daerah a.n HAYUM WAETINA Cs sesuai SPD Nomor45/2016 tanggal 13 s/d 15 2016 dalam rangka mengikutipelantikan Panwas Kecamatan seKabupaten Buru di Namlea.101.
DADANG SUHERMAN, S.P, Cs sesuai SPD Nomor45/2017 tanggal 11 s/d 12 Februari 2017 Dalam RangkaPenyaluran Logistik di Kecamatan Batabual.612. Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 04 April 2017sebesar Rp 1.160.000,untuk Bayar Perjalanan Dinas dalamDaerah a.n. MUZ. MF LATUCONSNA sesuai SPD Nomor46/2017 tanggal 11 s/d 12 Februari 2017 Dalam RangkaPenyaluran Logistik di Kecamatan Air Buaya.Halaman 72 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb613.
DADANG SUHERMAN, S.P, Cs sesuai SPD Nomor45/2017 tanggal 11 s/d 12 Februari 2017 Dalam RangkaPenyaluran Logistik di Kecamatan Batabual.612. Asli Bukti Kwitansi Nomor 52 tanggal 04 April 2017sebesar Rp 1.160.000,untuk Bayar Perjalanan Dinas dalamDaerah a.n. MUZ. MF LATUCONSNA sesuai SPD Nomor46/2017 tanggal 11 s/d 12 Februari 2017 Dalam RangkaPenyaluran Logistik di Kecamatan Air Buaya.613.
77 — 53
disebut sebagai master plan yang dapat digunakan untuk kerangkapembangunan kegiatan pariwisata di Kabupaten Anambas;Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan fakta bahwa ternyata master plantersebut hanya disusun oleh seorang tenaga Ahli saja, maka makna dan tujuan daripengadaan jasa dan konsultasi penyusunan master plan kegiatan parawisata KabupatenAnambas tidak memenuhi syarat sebagai penyediaan jasa konsultasi jasa layananprofessional sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Nomor45
108 — 294 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum tidak lagi menggunakan Keputusan MenteriKeuangan Nomor 7/KMK.02/2003 yang sudah dinyatakan tidak berlakuakan tetapi harus menggunakan peraturan yang baru karena penyidikanatas perkara a quo terjadi ketika peraturan baru tersebut sudah ada yaituPeraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 yang kemudiandirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05 Tahun2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor45
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I WAYAN TANGSI
117 — 53
Sebagai Petugas Pungut Retribusi di DayaTarik Wisata Tahun Anggaran 2012.21) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor84/DISBUDPAR/2013, tanggal 2 Januari 2013 tentang PenetapanTenaga Kontrak Kerja Pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Karangasem Sebagai Petugas Pungut Retribusi di DayaTarik Wisata Tahun Anggaran 2013.22) 6 (enam) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem Nomor45
167 — 101
Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGATpada PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru telah lewat waktu (daluarsa)sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarakarena TERGUGAT IIINTERVENSI 37 dan TERGUGATIIINTERVENSI 38 telah menguasai beberapa objek sengketayang menjadi objek gugatan dalam Perkara Nomor45/G/2016/PTUN.PBR, khususnya objek gugatan berupa SuratKeputusan Tata Usaha Negara (Sertifikat
118 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Proposal Perbaikan permohonan pencairanDana Hibah APBD Prov Sumut Tahun 2013 Nomor076.15/DEPIDAR II/SOKSISU/III/2013 tanggal 05 Maret 2012.c. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban KegiatanDana Hibah Bansos APBD SU Tahun Anggaran 2013 Nomor076.17/DEPIDAR II/SOKSISU/VIII/2014 tanggal 5 Maret 2014.Dokumen Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) PengurusProvinsi Sumatera Utara terdiri dari:a. 3 (tiga) bundel Surat Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) Pengurus Provinsi Sumatera Utara Nomor45
191 — 106
1983tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30041983), di peroleh dari MUSTAKIM NASAN, batasbatas di sebelah : Utara : Kali Cirarab ; Timur : Tanah Darat Ano ;Selatan : Tanah Darat Sanaan ; Barat : Kali Cirarab ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 x 1.200 = Rp.72.000.000,00;Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, KecamatanCurug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.800 M2 (dua ribu delapanratus meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor45