Ditemukan 6830 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Dissenting opinion
Pemberhentian ketua dprd
Cerai talak
Bain
Ba'in
Riddah
Rekonpensi
Praperadilan
Perbedaan pendapat
Surat penetapan penghentian penuntutan
Peninjauan kembali
Pertentangan putusan
Pembuktian
Putusan bebas
Dana bantuan pendidikan
Pemanfaatan bangunan gedung
Penyalahgunaan wewenang
Dissenting opinioni
Pilkada
Sulawesi selatan
Kabupaten gowa
Bone
Bantaeng dan tana toraja
Penghitungan ulang hasil suara
Pemilihan ulang
Putus : 16-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Bjm Tanggal 16 September 2014 — Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegon Asrani Ismail
43 — 8
43 — 8
Surat Pernyataan dari Rosma untuk pembelian tas map merk polo padaToko Liberty PD Pasar Pagi Mangga Dua JakartaMenimbang bahwa terhadap bukti aquo Penasehat Hukum terdakwa tidakmengajukan lbu Linda dan Rosma sebagai saksi di muka persidangan maka Majelismengenyampingkan bukti tersebut.Menimbang bahwa Majelis Hakim anggota satu melakukan dissenting opinionkhususnya menyangkut penerapan pasal yaitu Hakim anggota satu tersebutberpendapat bahwa yang dilakukan oleh terdakwa adalah lebih menekankan kepadapenyalahgunaan
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs. Tanggal 13 September 2016 — perdata
- pelawan I
- pelawan II
- pelawan III
- terlawan I
- terlawan II
- terlawan III
- terlawan IV
- terlawan V
- terlawan VI
- terlawan VII
- turut terlawan I
- turut terlawan II
- turut terlawan III
- turut terlawan IV
- turut terlawan V
- turut terlawan VI
- turut terlawan VII
95 — 53
95 — 53
Oleh karena itu, Pelawan , Il, dan Ill sertaTurut Terlawan sampai dengan Turut Terlawan VI, sangat sependapatdengan pendapat dan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim yangmemberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam putusanselanya pada halaman 154 sampai dengan halaman 156, dijatuhkandalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hariKamis, tanggal 24 Maret 2016 M, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari senin, tanggal 4 April 2016 M.
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkanpertimbangan di atas oleh karena Judex Facti telah salah dalammenerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor :002/TIPIKOR/ 2011/PT.PDG, tanggal 25 November 2011 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 86/Pid.B/2010/PN.BT, tanggal 07 September 2011 tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
72 — 30
72 — 30
Mdnbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan KesatuSubsidair tersebut ;Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo yaitu Hakim SUGIYANTO, SH, M.Hum dan Hakim KEMAS AHMADJAUHARI, SH, MH, dengan pendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum,Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum (PU)Kabupaten Deli Serdang, dihadapkan
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016 Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA;
1291 — 1114 — Berkekuatan Hukum Tetap
1291 — 1114 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
Dengan demikian unsurDapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telahterpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau. undangundang, maka permohonan kasasi dariPemohonKasasi/T erdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H.
Putus : 12-09-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 12 September 2013 — SUJONO, S.P.
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid10027276charrsid6776078 Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Agung/ Pembaca I(Prxrtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid6954794charrsid6776078 of rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1057langfel1033kerning24langnp1057insrsid10027276charrsid6776078 .Dr.Mohammad Askin,S.H.) mempunyai pendapat yang berbeda rtichfcsl afl ltrchfcs0if1lang1057langfe1033kerning24langnp1057insrsid1l0027276charrsidl4310517 (dissenting
Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 5 Januari 2017 — Hj. ROSNA binti SYAHIDAN
1131 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
1131 — 543 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Terdakwa sertamembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 10/Pid.SusTPK/2016/PT BGL tanggal 21 November2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 5September 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawahini;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting
Putus : 27-06-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 27 Juni 2016 — Dr. Drs. H. FIRDAUS BASUNI, M.Pd. Bin BASUNI ZAKARIA
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Faktanya tidak ada samasekali bukti apapun yang menunjukan bahwa Pemohon PK/Terpidanaberkehendak untuk ikut bermain apalagi sampai dianggap melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Bahwa dalil kami ini pun sejalan dan sepaham sebagaimana atas pertimbanganhukum dari dissenting opinion yang diberikan oleh Anggota Majelis Hakim IITingkat Pertama yang memberikan pertimbangan sebagaimana tercantum didalam halaman 181184 Putusan No.04/Pid.SusTPK/2014.PN.JKT PSTmempertimbangkan (halaman 183):"Bahwa berdasarkan
Putus : 16-05-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — ARI SURYANTO, SP., bin PAIMO HADI WIYOTO
136 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
136 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
,(Hakim Ketua Majelis) berbeda pendapat (dissenting opinion) denganmengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa terlepas dari alasanalasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam halmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; Bahwa Judex Facti sudah tepat dalam mempertimbangkan kata setiaporang dengan
Putus : 12-05-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 12 Mei 2015 — WA ODE NURHAYATI, S.Sos
370 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
370 — 257 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah keliru yang dengan serta merta telah menguatkanpertimbangan putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 30/Pid.B/T PK/2012/PN.Jkt.Pst.tanggal 18 Oktober 2012 dan putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor: 60/PID/TPK/2012/PT.DKI. tanggal 09 Januari 2013 yang tanpamemperhatikan dan salah menafsirkan terhadap alatalat buktisebagaimana dikemukakan di dalam halhal baru (novum) sebagaimanatekah diuraikan di atas dan tanpa mempertimbangkan pendapat berbeda(Dissenting
Putus : 20-04-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1538 K/PDT/2009 Tanggal 20 April 2011 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, DK VS APP INTERNASIONAL FINANCE COMPANY BV, DKK
339 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 271 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH.) berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan kedua orangAnggota Majelis yaitu Anggota dan Anggota Il (H. Achmad Yamanie, SH.,MH.dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.), dimana Ketua Majelis (H. M.Imron Anwari, SH.,SpN.
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
337 — 164
337 — 164
atau menyamarkan asalusul harta kekayaan telah terpenuhiMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KomulatifKedua Primair telah terpenuhi maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencucian UangMenimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan KomulatifKedua Primair telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telahterjadi Dissenting
Register : 19-12-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 43/PID/TPK/2013/PT.DKI Tanggal 29 Januari 2014 — HANSEN
241 — 113
241 — 113
ASADIALMARUF, SH.M.Si,MH, mengajukan Dissenting Opinion (pendapat berbeda)dalam memutus perkara a quo dengan pertimbangan sebagaiMenimbang, bahwa Hakim Anggota III (tiga), setelah mempelajari denganseksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara sidang, keterangan saksimaupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, suratsurat dan barang bukti, salinanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat No. 05/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 16 September
Putus : 18-06-2013 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Tanggal 18 Juni 2013 — MASKUR, S.Pd, M.Pd Bin AMIR
87 — 25
87 — 25
No : 19/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepada terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkaradengan berpedoman kepada pasal 222 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amarPULUISEIN 11; ~~=ne nnn nnn nnn nnn nn nnn ne nn ten nn nen cmninnnne nnn nnn nnmnnn nemancone nam nmmmmnnne Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan terjadi perbedaan pendapat(dissenting
Putus : 26-04-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/PID.SUS/2015 Tanggal 26 April 2016 — ANNE SARI PUTRI binti SYARIP HIDAYAT
118 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1504 K/PID.SUS/2015Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof. Dr. Abdul Latief,S.H.,M.Hum., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:a.
Putus : 27-04-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PID.SUS/2016 Tanggal 27 April 2016 — KWEE CAHYADI KUMALA alias SWIE TENG
389 — 910 — Berkekuatan Hukum Tetap
389 — 910 — Berkekuatan Hukum Tetap
BJA yang tersebar di beberapa lokasi ;24.Bahwa dalildalil PEMOHON KASASI tersebut di atas sesuai denganpertimbangan Hakim Anggota IV dalam dissenting opinion PutusanPengadilan Tipikor Jakarta, di mana Hakim Anggota IVmempertimbangkan bahwa surat rekomendasi tukar menukar kawasanhutan atas nama PT. BJA tidak diterbitkan karena adanya pemberiansejumlah uang atau intervensi dari PEMOHON PK namun diterbitkankarena PT.
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
208 — 87
208 — 87
FONTIANMUNZIL SH, MH, ME) akan mengajukan perbedaan pendapat (dissenting opinion)apabila majelis hakim tidak sepakat dalam penjatuhan pidana penjara. Setelah Dr.Ir. H. FONTIAN MUNZIL SH, MH, ME menyampaikan pendapatnya tersebut,kemudian saya (PASTI SEFERINA SINAGA SH, MH) menyampaikan pendapat.Adapun pendapat saya yaitu :1.
FONTIAN MUNZIL, SH, MH,ME juga berpendapat akanmengajukan dissenting opinion (beda pendapat) dan akan dimuat tersendiri,namun terlampir dalam putusan.Pada tanggal 26 Maret 2013 siang hari, bertempat diruang sidang PengadilanTipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung Jl.
FONTIANMUNZIL, SH, MH,ME menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) danmembacakannya, sebagai berikut :iMasingmasing terdakwa dijatuhi pidana penjara 3 (tiga)tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000(lima puluh juta rupiah), dengan kurungan penggantidenda 6 (enam) bulan.Agar masingmasing terdakwa ditahan.Menghukum para terdakwa membayar PUP sebesarRp.9.440.225.000 (sembilan milyar empat ratus empatpuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hanyadieksekusi sekali saja dan
Putus : 03-09-2014 — Upload : 28-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/Pid.Sus/2014 Tanggal 3 September 2014 — Drs. H. ABDUL HAMID BASIR
112 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
112 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
menangani (Bukti PK2)tersebut ;Bahwa terhadap alasan permohonan kedua hal/keadaan sebagaidasar dan alasan putusan yang dijatuhkan telah terbukti ternyata telahbertentangan satu dengan yang lain dan adanya kekhilafan hukum ataukekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena Majelis Hakim telahmemutus dengan alasanalasannya baik alasan Jaksa/Penuntut Umummaupun alasan Terdakwa dimana ada data yang diperoleh Pemohon PK ;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapatperbedaan pendapat (Dissenting
Register : 23-01-2014 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR Tanggal 10 April 2014 — HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR
91 — 50
91 — 50
Unsurunsurnya telah terpenuhi,terdapat peran serta Terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, berikutpernyataan kesalahan dan pertanggungjawaban pidananya ada pada diri Terdakwa,maka sesuai ketentuan pasal 191 jo 193 ayat (1) KUHAP dari hasil pemeriksaan dipersidangan, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanyasebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Subsidair, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan; Menimbang, bahwa dalam permusyawaratan terjadi perbedaan pendapat(dissenting
Register : 26-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 23-05-2018
Putusan PT MATARAM Nomor 02/PID.TPK/2018/PT.MTR Tanggal 12 April 2018 — LALU MASKAN MAWALI, S.Sos
187 — 115
187 — 115
No.02/PID.TPK/2018/PT MTRMenimbang, bahwa mengenai pendapat/pertimbangan hakim anggotaIl (Dissenting Opinion) sepanjang yang berkaitan dengan rumusan fakta hukumyang bertentangan dengan petimbangan putusan ini termasuk pendapatnyamengenai aturan hukum yang mengatur tentang tata cara penyelesaiansertifikat hak milik dalam kawasan hutan bisa diberlakukan secara retroaktif,maka dengan mengambil landasan hukum pada keterangan ahli DR. ANANGHUSNI,SH.,MH., dan ABIMANYU PRAMUDYA SAKTI,SH.