perkara ini untuk memberikan keterangansebagai Ahli; Bahwa Ahli bekerja di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan; Bahwa Ahli bekerja di Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan sebagai perancang perundangundangan madya; Bahwa Ahli bekerja sebagai perancang perundangundangan madyasejak tahun 1995 sampai dengan sekarang; Bahwatugas dan tanggung jawab Ahli selaku pernacang undangundangmadya biro hukum sekertariat jenderal Kementerian LHK RepublikIndonesia berdasarkan keputusan Menpan

Sel:8)9)Menpan Tahun 2005) yang menyebutkan pejabatpejabat yangmerupakan penyelenggara negara yang diwajibkan melaporkanharta kekayaan (LHKPN) kepada KPK selain yang telah diatur dalamPasal 2 UU 28/1999 yakni:1.

Hal ini dimaksudkanapabila peraturan tersebut:e = Perlu diatur lebih lanjute Memerlukan penjelasan dan penjabarane Memerlukan pengaturan operasional dalam implementasinyaDari tiga pilinan tersebut, Surat Edaran MENPAN dan Keputusan MENKEUingin menjabarkan lebih lanjut hal hal yang dirasa perlu untuk menjabarkankata fungsi strategis dalam UU 28/1999.

2019 acara audensidilaksanakan di ruang kerja Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitungdimana rapat atau audensi dipimpin oleh Wakil Gubernur KepulauanBangka Belitung dan dihadiri beberapa pejabat dari Pemerintah DaerahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Penggugat dkk.Hasil Audensi tersebut menampung permasalahan yang dihadapiPenggugat dkk dan belum mengambil suatu keputusan terhadappermasalahan yang dihadapi Penggugat dkk, akan tetapi hasil audensitersebut akan di audensi (koordinasi) dengan Menpan

keterangan Terdakwa yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa menjanjikan bisa membantu dalam penerimaan PNS lewatjalur khusus karena suami Terdakwa sedang sakit dan membutuhkan biayauntuk berobat sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.Bahwa para korban tertarik ikut penerimaan PNS lewat jalur khusus karenaterdakwa mengaku sebagai PNS di Badan Kepegawaian Negara yang dapatmengurus orang masuk menjadi PNS melalui jalur khusus.45Bahwa selain itu terdakwa juga menunjukkan surat Menpan

Madiun sebagai Kepala Bidang Pengembangan Pegawai,Pendidikan dan Pelatihan sejak Oktober 2017 ; Bahwa, di dalam kepanitiaan saksi sebagai Koordinator SeksiAdministrasi ; Bahwa, tupoksi dari kepanitiaan sebagai Koordinator Seksi Administrasiadalah seksi yang menyiapkan segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian seleksi CPNS ;Bahwa, dasar formasi adalah PP Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), setiap daerah mengajukan usulan ke Menpan untuk memperoleh formasi

Dompu No. 814.2/360/BKD/2015 tanggal 21September 2015 untuk Penggugat 23) Surat Keputusan Bupati Dompu No. 814.3/164/BKD/2015 tanggal 21September 2015 untuk Penggugat 3; dan4) Surat Keputusan Bupati Dompu No. 814.3/058/BKD/2015 tanggal 21September 2015 untuk Penggugat 4;Bahwa Para Penggugat adalah bagian dari + 1.548 orang pegawaiHonorer Kategori Il yang pada tahun 2013 didata dan diusulkan olehTergugat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN

dengan UU 15 Tahun 2004, yang menyatakan:Pemeriksaan harus berdasarkan Standar Pemeriksaan;Hasil Audit BPKP Tidak Nyata dan Tidak Pasti Jumlahnya sehinggabertentangan dengan UU 1 Tahun 2004, yang menyatakan:Kerugian Keuangan Negara Harus Nyata dan Pasti Jumlahnya;Bahwa atas hasil perhitungan yang tidak memenuhi standarpemeriksaan Standar Audit APIP, maka menurut saya perhitungantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangandengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(MENPAN

spesifikasi alat, kualitasmaupun kuantitas, jenis alat, merk dan Negara asal alat, fungsi alatbahkan waktu dalam kontrak, semuanya telah sesuai kontrak sesuaihasil audit BPKP kalbar, namun tidak disampaikan dalam LHPmaupun dalam persidangan;Namun yang disampaikan dalam LHP BPKP Kalbar sesuai pendapatahli Konsultan audit kerugian keuangan Negara yang Independen,bahwa LHP BPKP Kalbar dibuat BPKP Kalbar tidak sesuai StandarPemeriksaan sebagaimana Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara (MENPAN

Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebagaimana hasil audit BPKPPerwakilan Propinsi Kalbar tidak berdasarkan standar audit yang benarsebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara (MENPAN) Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tgl 31 Maret 2008Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dantidak sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, yang menyatakan:Pemeriksaan harus berdasarkan Standar Pemeriksaan;.

Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 danPasal 17 sampai dengan 19 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 10 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 117/PMK.01/2009 juncto Peraturan MENPAN

., dibawah janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik danmenandatanganinya BAP Penyidik; Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai PerancangPeraturan PerundangUndangan Madya berdasarkan KeputusanMenpan No. 41/Kep/Menpan/ 12/2000, Keputusan bersama MenteriKehakiman dan HAM RI dan Kepala BKN No.

Ambalau dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saatmelakukan perjalanan dinas di kecamatan tersebut langsungbertemau dengan Camat;Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakartabersama dengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan BegaMirta dengan menggunakan penerbangan pesawat Batavia;Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkaitkewenangan daerah dan Pertanggungjawaban dan PelaporanKeuangan;Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatanBintek, ke Depdagri, Menpan

tanpaadanya pengawasan dari Turut Tergugat selaku Pemerintah KotaTasikmalaya yang berarti turut Tergugat telah melalaikan azasazas umumpemerintahan yang baik yang antara lain tidak mengindahkan azasKepastian hukum, azas Keterbukaan, azas akuntabilitas, azasprofesionalitas dan Proporsionalitas dan berdasarkan azaSazas tersebutTurut Tergugat sSudah selayaknya untuk menghentikan kegiatanpengelolaan usaha objek wisata Taman Karang Resik oleh Tergugat Ill,karena jika tidak dilakukan akan kami laporkan ke MENPAN

ada panitia yang ikutseleksi sebagai perserta ;Bahwa saksi tidak tahu, apakah adapejabat yang disumpah tanpa ikutseleksi ;Bahwa Eselon Ill tidak ada yangdisumpah sementara dalam statustersangka ;Bahwa kalau Sekcam Tamalate statustersangka ;Bahwa ada PLI. yang diambil sumpah ;Bahwa PLT. tidak harus diambilBahwa saksi tidak tahu mengapaPLT.diambilBahwa hasil seleksi dengan usulan SKPDyang diberikan kepada Walikota ;Bahwa seorang staf lebih tinggijabatannya dari atasannya, adaaturannya sesuai dari Menpan

dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saatmelakukan perjalanan dinas di kecamatan tersebut langsung bertemaudengan Camat;Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakartabersama dengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan Bega Mirtadengan menggunakan penerbangan pesawat Batavia;44Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkait kewenangandaerah dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatan Bintek, keDepdagri, Menpan

dapat dibagikan dikantorinstansi masingmasing dan yang membagikan SK tersebutadalah instansi masingmasing;e Bahwa benar mekanisme penerimaan CPNS untuk wilayahJabar dan Banten adalah mulai dari pengajuan formasi dariinstansi ke Kemenpan RB kemudian Kemenpan Rbmemberikan formasi yang biasanya diumumkan melaluiwebsite instansi / media massa, setelah itu instansimengadakan seleksi dengan menggunakan CAT (Computerassisted Test) dan kelulusan ditentukan dengan nilai passinggread yang ditetapkan oleh Menpan

., : Bahwa Ahli dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan pendapatberdasarkan pengalaman di bidang kepegawaian sebagaimana terdapat dalamCV, artinya Ahli pernah di Badan Pertimbangan Kepegawaian, menjadi KuasaHukum dari Menpan dan Kepala BKN Pusat mulai dari tahun 2000 sampai2019.

sembilan belas) orang ASN apakah sudah diberhentikan belum,dilampirkan namanamanya 19 (sembilan belas), lalu diterbitkanlah SKPTDH tersebut; Bahwa Penggugat mengatasnamakan Forum Marwahpernahmengajukan surat permohonan audiensi kepada PPK/Gubernur, dandisposisi dari Pak Wakil Gubernur dipersilahkan dan agar difalitasipertemuan tersebut dan ditentukan waktunya; Bahwa pertemuan tersebut ada notulensinya, dan salah satu hasilpertemuan adalah Pak Wagub akan mengoordinasikan permasalahan inidengan BKN dan Menpan

dan Kecamatan Kepala Madan dan pada saat melakukanperjalanan dinas di kecamatan tersebut langsung bertemau dengan Camat;Bahwa saksi juga melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Jakarta bersamadengan Terdakwa Karim Ramau, Ventje Lessnusa dan Bega Mirta denganmenggunakan penerbangan pesawat Batavia;Bahwa Saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta terkait kKewenangandaerah dan Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;Bahwa Saksi bersama Musa Lesilawang, SH mengikuti kegiatan Bintek, keDepdagri, Menpan

2015 sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima jutarupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2015 sebesar Rp 23.000.000, (duapuluh tiga juta rupiah) dan semuanya ada bukti penerimaan dandiberikan di rumah Terdakwa, sehingga total uang yang telah diberikanSaksi4 kepada Terdakwa sebesar Rp 159.700.000, (Seratus lima puluhsembilan juta tujuh ratus ribu rupiah ) dan pada saat itu Terdakwameyakinkan kepada Saksi4 bahwa nama Saksi4 sudah tercantumdalam penerimaan CPNS di wilayah Jawa Tengah dengan SK Nomor260/MENPAN

Kerugian Negara dan pernahbertugas pada BPKP selama 25 Tahun ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali memberikan keterangandipersidangan selaku ahli dibidang audit penghitungan kerugian Negara ;Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yangdilakukan oleh ahli BPKP sesuai berkas perkara ternyata bertentangandengan Undang undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena tidakberdasarkan standar audit APIP sesuai dengan keputusan Menpan

Kerugian Negara dan pernahbertugas pada BPKP selama 25 Tahun ;Bahwa Ahli sebelumnya pernah beberapa kali memberikan keterangandipersidangan selaku ahli dibidang audit penghitungan kerugian Negara ;SD Bahwa berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian negara yangdilakukan oleh ahli BPKP sesuai berkas perkara ternyata bertentangandengan Undang undang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara karena tidakberdasarkan standar audit APIP sesuai dengan keputusan Menpan