perundangUndangan yang menjadi dasar pemidanean atau tindakan dan pasal peraturanperundangUndangan yang menjadi dasar hukum dan putusan disertai keadaanyang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dan apabila tidakdipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, , j, kK dan Pasal197 KUHAP ini mengakibatkan putusan batal demi hukum (vide Pasal 197 ayat(2) KUHAP);Bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura dalam putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2016/PT.JAP

PEMOHON bekerjaberdasarkanperintahkerja olehPerusahaan dimanayang bersangkutanbekerja, dan Perintahkerja tersebut juga didasariadanya PerjanjianKerjasamadengan PihakatauPerusahaan lain yang telah memiliki Izinizin yang telah dikeluarkan olehDPMPTSP Kota Kendari.16.Bahwa PEMOHON mendapatkan perintah dari Perusahaan tempat PEMOHONbekerja yang telah bekerja sama dengan Perusahaan lain (PT.JAP) berdasarkanPerjanjian Kerjasama tertanggal 24 Mei 2021 yang telah memiliki izin untukmelakukan kegiatan penambangan

Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 10.1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PT.JAP tanggal 13Desember 2021 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;Halaman 1 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk7.

Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 10.2/Pen.Pid.SusTPK/2022/PT.JAP tanggal 17 Januari2022 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2022sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;Terdakwa SYAHRIN NIULAIN Bin NURDIN NIULAIN didampingi oleh PenasihatHukum Yunus Basary,S.H., Junaedi Rano Wiradinata,S.H., Paulus SaniaSirwutubun,S.H., dan Charles Darwin Rahangmetan,S.H.,M.H.

September 2021 sampaidengan tanggal 20 Oktober 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Manokwari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor11/Pen.Pid.SusTPK/2021/PN Mnk tanggal 7 Oktober 2021 berlaku selama60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengantanggal 19 Desember 2021;Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor = 14.1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PT.JAP

Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 14.2/Pen.Pid.SusTPK/2022/PT.JAP tanggal 13 Januari2022 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2022sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;Terdakwa FAHRY TUKUWAIN BIN SYAMSU ZAMANI didampingi olehPenasihat Hukum Armil Ferdiansyah,S.H., Marwan Fadhel,S.H.I.,M.H., RahmatNur,S.H.,M.H., Muh Fakhruddin,S.H.

Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 12.1/Pen.Pid.SusTPK/2021/PT.JAP tanggal 08Desember 2021 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022:Halaman 1 dari 366 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN Mnk7.

Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 12.2/Pen.Pid.SusTPK/2022/PT.JAP tanggal 13 Januari2022 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Januari 2022sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;Terdakwa YANPITH KAMBU Anak Dari SAULUS KAMBU didampingi olehAdvokat Dan Konsultan Hukum Eliezer Ismail Murafer,S.H.

Perpanjangan Tahap Kesatu, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor 11.1/Pen.Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 11November 2020 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;7.

Perpanjangan Tahap Kedua, Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan SuratPenetapan Nomor = 11.2/Pen.Pid.SusTPK/2020/PT.JAP tanggal 15Desember 2020 berliku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;Terdakwa GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH didampingi oleh PenasihatHukum Baron Harahap S,S.H.,M.H. dan Muhamad Rizal Hadju,S.H.

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Surat Penetapan PenahananNomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk tanggal 3 November 2020 berlakupaling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 November 2020sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh)hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor22.1/Pen.Penahanan/ Pid.SusTPK/2020/PT.JAP

;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manokwari selama 60 ( enam puluh ) hari berdasarkanSurat Penetapan Penahanan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Mnktanggal 3 November 2020 berlaku sejak tanggal 4 November 2020sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh)hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor24.1/Pen.Penahanan/ Pid.SusTPK/2020/PT.JAP

PERMOHONAN KASASI MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.Bahwa Akta Pemberitahuan salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah diberitahukan olehPengadilan Negeri Jayapura melalui akta nomor 05/Akta.Pid.SusTPK/2016/PT.JAP tanggal 1 Agustus 2016 kepada Pemohon Kasasi/ PemohonBanding/T erdakwa.Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi dengan Akta PermintaanKasasi Nomor 25/Akta.Pid.SusTPK/2016/PT.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Surat Penetapan PenahananNomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk tanggal 3 November 2020 berlakupaling lama ( 60 hari) terhitung sejak tanggal 4 November 2020 sampaidengan tanggal 2 Januari 2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh)hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor21.1/Pen.Penahanan/ Pid.SusTPK/2020/PT.JAP

.;5. menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP. tanggal 18 Agustus2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Merauke tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 50/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap. tanggal

anggarannya dan atau yang tidakcukup tersedia anggarannya dalam APBD";e Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 54 ayat (1) yangmenyebutkan:SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidakcukup tersedia anggarannya dalam APBD;Bahwa seharusnya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim padaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tingkat Banding) pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Agung berpendapat bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secarasah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh karena itukepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Surat Penetapan PenahananNomor 26/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk tanggal 03 Novemober 2020berlaku paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04Novemober 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh)hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor20.1/Pen.Penahanan/ Pid.SusTPK/2020/PT.JAP

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Surat Penetapan PenahananNomor 24/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk tanggal 3 November 2020 berlakupaling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 04 November2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat BandingPada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahap Pertama selama 30 (tiga puluh)hari berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor18.1/Pen.Penahanan/ Pid.SusTPK/2020/PT.JAP

Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuhribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP. tanggal 1 September2015, yang amar selengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Merauke tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap., tanggal

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam putusannya inisangat keliru;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumsebagaimana diuraikan dalam Memori Kasasi tersebut dapat dibenarkan,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP

ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluhdelapan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), maka pidana tambahan berupamembayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara in casu tidak dapatlagi dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dariPemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Tid.SusTPK/2015/PT.JAP

,UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PT.JAP