Putusan Nomor 492/B/PK/PJK/2015 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 163.472.340 163.872.367 400.027Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 0 255.480.396 255.480.3964 PPN yang kurang dibayar 0 255.480.396 255.480.396Sanksi Administrasi: kenaikan Pasal 15 (2) KUP 0 255.480.396 255.480.3966 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 510.960.792 510.960.792 Bahwa sementara, Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Terbandingadalah sebagai berikut: Ditambah/; Semula . .

PT BEDJOEMAKMUR BERSAMA tersebut kedalam Sistem Informasi DirektoratJenderal Pajak (SIDJP) sehingga dapat secara jelas tersaji informasitentang tanggal pelaporan SPT Masa PPN, Rincian Faktur PajakKeluaran yang telah diterbitkan, yaitu Rincian Faktur Pajak Masukan,Perhitungan PPN, dan Pembayaran Kekurangan PPN a.n.

KPP PratamaSerpong, KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo, dan KPP PratamaCikarang Utara akan melakukan administrasi dengan memasukkandata pelaporan SPT Masa PPN dari Wajib Pajak terkait tersebutkedalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)sehingga dapat secara jelas tersaji informasi tentang tanggalpelaporan SPT Masa PPN, Rincian Faktur Pajak Keluaran, RincianFaktur Pajak Masukan, Perhitungan PPN, dan PembayaranKekurangan PPN.Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa DWI ANGGIA PERMADI,S.E alias

Putusan Nomor 417/B/PK/PJK/2015 Penghitungan PPN Kurang Bayar:PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 263.731.016 631.474.5114 367.743.495Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 263.487.657 263.487.657 0Dibayar dengan NPWP sendiri 243.359 243.359 0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 263.731.0016 263.731.0016 0Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 0 367.743.495 367.743.495PPN yang kurang dibayar 0 367.743.495 367.743.495Sanksi Administrasi:eunge Pagal 13 (2) KUP 0 147.097.398 147.097.398Jumlah

, jumlah seluruhnya Rp.1.600.000.000, sedangkanuntuk pengerjaan P3DK yang merupakan P2MPD mandiri dana fisikRp.14.000.000.000, ;Bahwa benar ada dana P3DK Rp.60.000.000, untuk desa type A,Rp.55.000.000, untuk desa type B, Rp.48.000.000, untuk desa type C, untukkelurahan Rp.40.000.000, jumlah total kurang lebih Rp.14.000.000.000, ;90Bahwa benar terdakwa pernah membaca pedoman umum (pedum), disanadisebutkan perbandingan 69 % : 31 %, pemda menyediakan 34,1 % termasukpajak, dalam Pedum ada ketentuan perhitungan

PPN menjadi porsi Pemkabdisediakan dalam APBD ;Bahwa terdakwa tahu pungutan biaya administrasi sebesar lebih kurangRp.97.000.000,, pada waktu terdakwa pulang, proyek belum terealisasi semuakarena tugas sudah habis maka saya buat rengrengan dan minta tolong kalaudana cair ada desa yang punya hutang, kemudian ditransfer ke rekening sayabulan Pebruari sebesar Rp.68.000.000, bulan Juli Rp.5.000.000, sisanya belumterealisir ;Bahwa pola pelaporan sama jenis pekerjaan tidak sama, ada desa yang menerimadana

harus dipungut sendiri 617.486.413 3.037.866.149 2.420.379.736Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.618.625.480) 6.618.625.480) 4.000.000.000JJumlah seluruh penyerahan 9.145.700.334 15.566.080.070 6.420.379.736Penghitungan PPN Kurang Bayar:5 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 61.748.632 303.786.615) 242.037.983Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 61.654.918 61.654.918Dibayar dengan NPWP Sendiri 635.514 635.514Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 61.748.632 61.748.632Jumlah perhitungan

PPN kurang bayar 0 242.037.983 242.037.983)3 PPN yang kurang dibayar 0 242.037.983 242.037.983Sanksi Administrasi:0 116.178.232 116.178.232> Bunga Pasal 13 (2) KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 358.216.215) 358.216.215 Bahwa sementara, Keputusanadalah sebagai berikut:Keberatan yang diterbitkan oleh Terbanding Ditambah/ oo.Semula MenjadiUraian (Ro) Dikurangi (Ro)p p(Rp) Halaman 2 dari 102 halaman.

PPNnya harus dipungut sendiri 730.284.968) 2.774.139.921 2.043.854.953Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.057.118.285, 2.057.118.285 0 Jumlah seluruh penyerahan9.149.044.73311.192.899.6862.014.074.434 Penghitungan PPN Kurang Bayar: PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 73.028.397 277.413.992 204.385.595Dikurangi:2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 72.436.375 72.436.375 0Dibayar dengan NPWP sendiri 592.022 592.022 0Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 73.028.397 73.028.397 0Jumlah perhitungan

PPN kurang bayar 0 204.385.595 204.385.5953 PPN yang kurang dibayar O (204.385.595) (204.385.595)Sanksi Administrasi:4Bunga Pasal 13 (2) KUP 98.105.086 98.105.086 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (302.490.6811) Bahwa semenitara,Terbanding adalah sebagai berikut:KeputusanKeberatan yang diterbitkanolehHalaman 2 dari 106 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2015 Ditambah/ ooUraian rl Dikurangi Mlenyae(Rp) (Rp) (Rp)PPN yang Kurang/ (Lebih) dibayar 204.385.595 4.977.178 209.362.773Sanksi Bunga 98.105.086

Biasanya setiap akan laporPPN, Saksi akan buat coretcoretan perhitungan PPN yang seharusnyakurang bayar lalu Saksi laporkan ke Pak RANDY. Bahwa Pak RANDY yang menentukan besar PPN yang harus dibayardan untuk kekurangan pajak masukkan minta faktur pajak ke Pak HARIBUDIANTO, kemudian baru Saksi buat Rekapan dalam File Excell yangberisi Kuantitas dan Harga.

Putusan Nomor 418/B/PK/PJK/2015 Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 0 434.741.950 434.741.950PPN yang kurang dibayar 0 434.741.950 434.741.950Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 165.201.941) 165.201.941Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 599.943.891 599.943.891Bahwa sementara, keputusan keberatan yang diterbitkan olehTerbanding adalah sebagai berikut:(Rp) (Fip) (Rp)PPN yang Kurang/(Lebih) dibayar 434.741.950 (50.517.511) 384.224.439Sanksi Bunga 165.201.941 (19.196.654) 146.005.287Sanksi

Barang dan Jasa yang terutangPPN:1 Ekspor 2.544.878.443 2.544.878.443 0Penyerahan PPNnya harus dipungut sendiri 928.500.612 3.035.872.554 2.107.371.942Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.444.387.393 2.444.387.393 0Jumlah seluruh penyerahan 5.917.766.448 8.025.138.390 0Penghitungan PPN Kurang Bayar:2 PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 92.850.051 303.587.255 210.737.204Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 92.214.537 92.214.537 0Dibayar dengan NPWP Sendiri 635.514 635.514 0Jumlah perhitungan

PPN kurang bayar 0 210.737.204 210.737.2043 PPN yang kurang dibayar 0 210.737.204 210.737.204Sanksi Administrasi:5 Bunga Pasal 13 (2) KUP0 101.153.858 101.153.8586 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0 311.891.062 311.891.062 Halaman 2 dari 96 halaman.

Bintang kenapa kami asumsikan40% pertama river ke kepres 54 tahun 2010 maksimal 15% terus juklak HPSmenentukan bahwa memperhitungkan keuntungan untuk seluruh item barangserta ditambahkan perhitungan PPN 10% sehingga besarnya HPS adalah jumlahbiaya seluruh perolehan tambah PPN jadi kami masukkanlah komponen 10%jadi 25%, 15% nya asumsi kami cost of money karena barang yang dipesan initidak bisa langsung dipakai karena harus juga menunggu penjadwalan kapal yangdatang ;Bahwa yang diterima oleh CV Bintang

Anggaran untukbarang/jasa yang telah disiapkan untuk kerja teknis/konsultan/vendor.referensi harga pembelian sebelumnya dan kemudian dilakukan eskasiharga jika barang/jasa tersebut belum pernah dibeli maka dilakukansurvey pasar price list harga barang sejenis.Menentukan analisa harga satuan, yaitu. selain harga barang jugamemperhitungkan biaya distribusi termasuk asuransi sampai barangtersebut diterima di gudang atau di atas kapal.Memperhitungkan keuntungan untuk seluruh item barang sertaditambahkan perhitungan

PPN 10 % sehingga besarnya HPS adalahjumlah biaya seluruh perolehan barang ditambah PPN = 10%.Menimbang, bahwa di dalam Juklak Tanggal 17 Desember 2010 point 8mengatur sumber informasi dalam pembuatan HPS dapat diperoleh dari:Data pembelian barang/jasa PT.

Biasanya setiap akan laporPPN, Saksi akan buat coretcoretan perhitungan PPN yang seharusnyakurang bayar lalu Saksi laporkan ke Pak RANDY.Halaman 23 dari 97 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2018/PN CbiForm01/SOP/155/2017 Bahwa Pak RANDY yang menentukan besar PPN yang harus dibayardan untuk kekurangan pajak masukkan minta faktur pajak ke terdakwaHARI BUDIANTO, kemudian baru Saksi buat Rekapan dalam File Excellyang berisi Kuantitas dan Harga.

Perhitungan PPN tersebut dilaporkan dalam SPT MasaPPN.

Perhitungan PPN tersebutdilaporkan dalam SPT Masa PPN. Kewajiban pelaporan SPT Masa PPNsudah dimulai sejak Maret 2006.Berdasarkan data yang berasal daribank pemberi pinjaman merupakan data nilai peredaran usaha yangseharusnya terutang PPN dan PPh Pasal 4 Ayat (2) sedangkan datasetoran pajak merupakan pajak yang telah disetor oleh Wajib Pajakyang merupakan unsur pengurang untuk menghitung besarnyakerugian pada pendapatan negara.

s/d (3) 4,00 ( ,00 Bahwa yang menjadi kelengkapan dokumen SPPLS yang akan saksiverifikasi terhadap Kegiatan Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa pada Dinas Komunikasi dan Informatika KotaPemantangsiantar Tahun Anggaran 2017 dibagi menjadi 3 (tiga) bagian,yaitu : No.JenisKegiatanKelengkapanKet PengadaanBarang Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian SPPLS Salinan SPD Pengujian terhadap DPA tentang ketersediaan dana dankesesuaian kegiatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perhitungan

PPN Perhitungan PPh psl 21/22/23 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatanganioleh Pihak ketiga Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa yang ditandatanganioleh Pihak ketiga Surat Permintaan Pembayaran dari Pihak Ketiga Fotocopy NPWP Pihak Ketiga Fotocopy AC Rekanan dari Bank Persepsi PengadaanJasa Surat Pengantar SPPJASA Ringkasan SPPJASA Rincian SPPJASA Salinan SPD Daftar Nominatif Perhitungan PPh Pasal 21 PekerjaanKontruksi Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian SPPLS Salinan SPD

Pengujian terhadap DPA tentang ketersediaan dana dankesesuaian kegiatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perhitungan PPN Perhitungan PPh psl 21/22/23 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatanganioleh Pihak ketiga Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa yang ditandatanganioleh Pihak ketiga Surat Permintaan Pembayaran dari Pihak Ketiga Surat Jaminan Bank atau yang dipersamakan penawaran,pelaksanaan, uang muka dan pemeliharaan Fotocopy NPWP Pihak Ketiga Fotocopy AC Rekanan dari

Pengadaan Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian SPPLSBarang Salinan SPD Pengujian terhadap DPA tentang ketersediaan dana dankesesuaian kegiatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perhitungan PPN Perhitungan PPh psl 21/22/23 Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang ditandatanganioleh Pihak ketiga Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa yang ditandatanganioleh Pihak ketiga Surat Permintaan Pembayaran dari Pihak Ketiga Fotocopy NPWP Pihak Ketiga Fotocopy AC Rekanan dari Bank Persepsi 2.

Pengadaan Surat Pengantar SPPJASA Halaman 91 dari 232 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn Jasa Ringkasan SPPJASA Rincian SPPJASA Salinan SPD Daftar Nominatif Perhitungan PPh Pasal 21 Pekerjaan Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian SPPLS UntukKontruksi Salinan SPD Sistem Pengujian terhadap DPA tentang ketersediaan dana dan Pengadkesesuaian kegiatan aan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Langsu Perhitungan PPN ng Perhitungan PPh psl 21/22/23 Tidak Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang

Namun,dalam detail tersebut dapat dilihat bahwa terdapat kelebihanpembayaran disebabkan kesalahan perhitungan PPn pada SPM00349 dimana seharusnya jumlah potongan PPn senilai Rp.281.803.353,00 namun hanya dipotong senilai Rp. 218.803.353,00sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 63.000.000,00(Rp. 281.803.353,00 Rp. 218.803.353,00);14.

RAJA KARYAALKESINDO yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut : No Uraian Harga Distributor /Perusahaan/ Total harga satuanyang dijadikan Distributor setelah ditambahdasar perhitungan PPn 10 % dankeuntungan1 Electrocardiogram 90.900.000 IPT.RAJA KARYA 99.990.000(ECG) ALKESINDO2 Ventilator 1.218.000.000 CV.MUTIARA 1.339.800.000Msn3 Defibrillator 257.200.000 IPT.RAJA KARYA 282.920.000ALKESINDO4 Infusion Pump 39.900.000 IPT.RAJA KARYA = 443.890.000ALKESINDO5 Nebulizer 27.900.000 CV.MUTIARA

Jadi,mekanisme pemungutan dan perhitungan PPN mutlak memerlukan FakturPajak sebagai dokumen yuridis untuk membuktikan kebenaran jumlah pajakmasukan dan pajak keluaran yang terlibat dalam pengkreditanBahwa menurut pendapat Ahli Wajib Pajak yang telah dikukuhkan menjadiPKP wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan atau PPnBM yangterutang;Bahwa menurut pendapat Ahli PKP wajib memungut, menyetor danmelaporkan PPN dan atau PPnBM yang terutang diatur dalam Pasal 3A,Pasal9, Pasal 10, dan Pasal 15

Nomor : 1216 K/Pid.Sus/2014Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan kasus berdasarkan faktafaktayang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa sebagaimana dijabarkan dalamDPASKPD Dinas Perkebunan dan Pertanian tanggal 9 Januari 2012dialokasikan anggaran sebesar Rp2.250.000.000,00 dalam pengadaan 150.000anakan kelapa dan Terdakwa sebagai penyedia barang atau CV Trio Farmingdan HPS tidak diususun dengan baik oleh PPK dan pada pokoknya PPKmenetapkan uang senilai Ro2.250.000.000,00 tanpa perhitungan PPN;Bahwa

09 tanggal 6 Januari 2009sebagaimana telahdibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00001/WPJ.08/KP.0103/2013 tanggal 14 Juni 2013 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2001 dengan perhitungan sebagai berikut:Uraian Penggugat (Rp) Tergugat I(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 93.206.148.970,00 165.156.599.682,00Pajak Keluaran yang harus 9.320.614.897,00 16.515.659.968,00dipungut/dibayar sendiri Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 10.585.385.697,00 10.585.385.697,00 39 Jumlah perhitungan

PPN kurang/(lebih) (1.264.770.900,00) 5.930.274.271,00bayarKelebihan pajak yang sudah 0,00 0,00dikompensasikanPPN yang kurang dibayar (1.264.770.900,00) 5.930.274.271,00Sanksi Administrasi bunga Pasal 13 (2) 0,00 2.846.531.650,00UU KUPJumlah PPN yang masih harus dibayar (1.264.770.900,00) 8.776.805.921,00 > Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai a quo, Penggugat mengajukan permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang tidak benardengan

PT BB menerbitkan faktur pajak kepada PT AAPada tanggal 20 Januari 2012 PT AA menjual seluruh semen dari PT BBkepada PT CC dengan nilai Rp. 120.000.000,00 dan memungut PPN10%, sehingga PT CC membayar kepada PT AA sebesar Rp.132.000.000,00.PT AA melaporkan perhitungan PPN dalam SPT masa PPN bulanJanuari 2012 adalah :e Pajak keluaran Rp. 12.000.000,00.e Pajak masukan Rp. 10.000.000,00.e Kurang dibayar Rp. 2.000.000,00.PT AA selanjutnya melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.000.000,00 kekantor pos atau