Ditemukan 1207 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 10/G/2014/PTUN-SMD Tanggal 7 Oktober 2014 — MUSTATHO, S.Hi., M.Pd.I, DKK;
melawan
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;
93 — 18
93 — 18
hukum, karena ternyata diantara peserta yang dipilihnya masih terdapatsalah satu nama yang tercatat sebagai pengurus aktif salah satu partai pesertapemilu 2014;Bahwa setelah penetapanpenetapan Panitia Seleksi tersebut, maka Tergugatmerilis Keputusan Komisi Penilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor53/Kpts/KPUProv021/2014 tanggal 17 Maret 2014 tentang PengangkatannAnggota Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Kota Bontang, KotaHalaman 13 dari 71 halaman, Putusan Perkara No. 10/G/2014/PTUN.SMD.17.18
Register : 28-08-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 173/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
A.M. ANZARIH, ST.MT
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
190 — 142
A.M. ANZARIH, ST.MT
Tergugat:
MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
190 — 142
)17.18.Oleh karena gugatan Penggugat disusun dengan tidak cermat sehinggagugatan kabur (obscure libel).Pertama, ketidakcermatan Penggugat terlinat dalam dalil angka 9halaman 8 gugatan, dimana Penggugat menyatakan telah mengirimsurat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019, bahkansebelum Objek Sengketa diterbitkan.Dalil Penggugat dikutip sebagai berikut :Halaman 38 dari 69 Halaman Putusan Perkara Nomor : 173/G/2019/PTUNJKTBahwa setelah menerima Objek Sengketa a quo, Penggugatmengirim surat
Putus : 31-05-2017 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38 PK/Ag/2017 Tanggal 31 Mei 2017 —
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa di dalam pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, terlihatsangat jelas bahwa Judex Facti hanya menilai alat bukti dari Para TermohonPeninjauan Kembali/Para Penggugat baik bukti surat hal tersebut terbuktidari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugatyang diberi tanda T.1, T.2 , T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12,7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 17.18, T.19 selurunnya dikesampingkan danmengenai saksisaksi yang dihadirkan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Register : 17-03-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 12/G/2017/PTUN.SMD Tanggal 3 Agustus 2017 — Penggugat:
1.HARTONO
2.RIDUAN
3.MASDARI KIDANG
4.SOLIHIN
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
Tergugat II Intervensi:
ZEKY HAMZAH, S.E.
129 — 252
1.HARTONO
2.RIDUAN
3.MASDARI KIDANG
4.SOLIHIN
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
Tergugat II Intervensi:
ZEKY HAMZAH, S.E.
129 — 252
Bukti T 17.18.
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 155/G/2018/PTUN.SBY Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
PT. SANDERS BERSAUDARA ABADI diwakili oleh JUNAEDI ABDILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
152 — 88
PT. SANDERS BERSAUDARA ABADI diwakili oleh JUNAEDI ABDILAH
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG
152 — 88
Permohonan : 17.18.Bahwa berdasarkan alasanalasan hukum diatas, karenanya adalahwajar Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat,yaitu: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/33/427.62/2018, TentangPencabutan Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha PariwisataDan Surat Izin Usaha Perdagangan PT.
Register : 16-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 20/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Maret 2016 — SUYUDI, Tempat tanggal lahir Pasuruan 23 Juli 1949, Pekerjaan Pensiunan, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Alamat Jl. Agung Permai 29 Blok C7/7 RT.002/RW.011 Kelurahan ASunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Yang dalam hal ini memilih domicile hukum pada Kantor Hukum EGGI SUDJANA & PARTNERS, berkantor di Tanah Abang III No.19 C-D Lantai 4, Jakarta Pusat 1016 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :027/ESP-GAM/SK/I/2016, tertanggal 29 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON;
154 — 70
154 — 70
Put.Prap No.20/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.17.18.a. Unsur perbuatan material, seperti perbuatan mengambil(dalamkasusu pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan),memiliki/mengklaim dalam kasus penggelapan, menggerakkanhati/pikiran orang lain dalam kasus penipuan dan sebagainya;b. Unsur benda/barang;c. Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harusmerupakan milik orang lain;d.
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 14-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 142/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
SASTRA WIDJAJA GONDO SISWANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN II SURABAYA
Intervensi:
AWIE SALIM
172 — 75
SASTRA WIDJAJA GONDO SISWANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN II SURABAYA
Intervensi:
AWIE SALIM
172 — 75
memastikan penguasaan fisik AWIE SALIM atas objektanah yang dimohonkan hak/sertipikat serta tidak cermat dalam meneliti danmemeriksa data yuridis atas objek tanah yang dimohonkan hak/sertipikat olehAWIE SALIM, dimana Tergugat tidak meneliti dan memeriksa berkaspermohonan yang diajukan oleh AWIE SALIM, khususnya pernyaatanpengusaan ffisik AWIE SALIM terhadap objek sengketa yangdisetujui/ditandatangani oleh para pemilik tanah yang berbatasan denganHal13 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.17.18
Putus : 11-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 157 K/Pdt/2017 Tanggal 11 April 2017 — HAJJAH MARIANI vs PT. SENTOSA SUKSES UTAMA (PT.SSU), dkk
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat telahmembuka dan/atau membabat/menebangi tanam tumbuh di atas Tanahyang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;Bahwa, jelas sesungguhnya perbuatan Tergugat yang telah membukadan/atau membabat/menebangi tanam tumbuh, menempati,memanfaatkan, melakukan aktifitas apapun dan/atau menguasai Tanahyang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tanpa seijin Penggugat,merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);Upaya Penggugat untuk menghentikan terjadinya perbuatan melawan hukum;17.18
Register : 25-10-2011 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN MAGELANG Nomor 24/PDT.G/2011/PN.MGL Tanggal 19 September 2012 — 1. BAMBANG SUPRAPTO ADI - PENGGUGAT I
2. NELLA KARNELA YUNISSARI - PENGGUGAT II
1. PT. YOGA GUNA SAKTI - TERGUGAT I
2. PEMERINTAH KOTA MAGELANG - TERGUGAT II
139 — 21
139 — 21
Dan Surat Kuasa Tambahan ini merupakan bagian takterpisahkan dari Surat Kuasa Pengalihan Pelaksana Poyek tertanggal 22November 2007;Atau untuk selanjutnya disebut sebagai Surat Kuasa Tambahan;17.18.Bahwa terhitung mulai pertengahan bulan Desember 2007 tersebut, ParaPenggugat dengan persetujuan dan sepengetahuan tergugat Il,menggantikan Tergugat untuk menyelesaikan, yaitu dengan mendanaidan mengerjakan proyek pasar gotong royong sesuai dengan , PerjanjianKerjasama Perubahan;Bahwa ketika Para Penggugat
Register : 28-05-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 444/Pdt.Sus-Arbit/2021/PN Jkt.Brt Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
Bapak IR. LUKAS BUNTORO, selaku Direktur PT Maju Gemilang Serpong
Tergugat:
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
534 — 234
Bapak IR. LUKAS BUNTORO, selaku Direktur PT Maju Gemilang Serpong
Tergugat:
PT WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG, Tbk
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
534 — 234
JKt.Brt.17.18.yang notabene merupakan delik pidana, haruslah didasarkan padasuatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.Berdasarkan penjelasan di atas kiranya jelas bahwa keberatan Pemohon padapoin ini terkait adanya bukti yang menentukan demi hukum tidak dapatdijadikan alasan yang sah untuk membatalkan Putusan BANI sehinggapatutlan bagi Turut Termohon untuk memohon kepada Yth Majelis Hakimperkara a quo guna menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yangdiajukan Pemohon.Adapun terhadap
Register : 10-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 18 Mei 2017 — HERU SANTOSO >< Sdr.SJACHROEDIN ZP CS
35 — 21
35 — 21
Sedangkan terkait dengan keputusan Penggugat pulang ke Bantenuntuk mengurangi biaya hidup di Lampung sangat tidak relevan dan tidak adakaitannya dengan Para Tergugat;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14, 15, 16 dan 17, yang padaintinya Penggugat meminta penjelasan mengenai posisi Penggugat di dalamHalaman 33 Putusan Nomor 138/PDT/2017/PT.DKI.17.18.Susunan Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung periode 20142018 setelan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.
Register : 18-08-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 45/G/2020/PTUN.MTR Tanggal 17 Nopember 2020 — Penggugat:
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
147 — 50
1.ABDUL MUTHALIB
2.ATTAULLAH
Tergugat:
KEPALA DESA BUIN BARU KABUPATEN SUMBAWA.
147 — 50
Mtr.17.18.Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang : Bahwa menurut ParaPenggugat tentang Keputusan Kepala Desa Buin Baru Nomor 01Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pegangkatan PerangkatDesa Buin Baru Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa tanggal 9 Juni2020 adalah perbuatan sewenangwenang dan melawan hukum lebihpada keputusan subyektif keinginan Tergugat;Bahwa dengan diterbitkan keputusan TATA USAHA NEGARA yangmenjadi sengketa perkara ini dapat disimpulkan pihak Tergugat telahmelakukan tindakan yang bertentangan
Register : 30-04-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 159/Pdt.G/2015/PN.JKT.TIM Tanggal 4 Februari 2016 — PT.BAHANA CONVEXINO UTAMA
melawan
1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero)Cq.PT.Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk.Sentra Kredit kecil- Jatinegara
2. PT.DUTA PRIMA SANTOSA
3. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq.Kantor Wilayah DKJN DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Jakarta III
4. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DKJN Jawa Barat , Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor
5. PT. BALAI LELANG INTERNUSA
67 — 10
67 — 10
/PN ..Jkt.Tim.17.18.Bahwa provisi (putusan dilaksanakan terlebih dahulu) yang dimohonkan tidakberdasarkan atas hukum, selayaknya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidakditerima, sebagaimana ternyata dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 06/1975,tanggal 01 Desember 1975 pada pokoknya disebutkan hanya memberikan kewenangandiskretioner kepada Hakim yang tidak bersifat imperatif, agar Hakim jangan menjatuhkanputusan dengan ketentuan uitvoerbaar bij voorraad.
Register : 09-05-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 34/G/2019/PTUN.SMG Tanggal 29 Juli 2019 — Penggugat:
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
347 — 158
PT. Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo
347 — 158
Putusan Nomor :34/G/2019/PTUN.SMG.17.18.belum mendapatkan jawaban; Bahwa Pasal 16 ayat (3) Peraturan LKPP No. 17 Tahun 2018menjelaskan bahwa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusansebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepadapeserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitamdan/atau. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/AgenPengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusanditetapkan.
Register : 13-12-2013 — Putus : 26-06-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 92/G/2013/PTUN SMG Tanggal 26 Juni 2014 — PUDJI SUWARTI Y. Dkk Melawan I.LURAH KROBOKAN, KECAMATAN SEMARANG BARAT, KOTA SEMARANG II. II. PT. KERETA API INDONESIA(PERSERO)
85 — 46
85 — 46
, berikut bangunanrumah yang berada di atasnya, terletak di Kelurahan Krobokan,17.18.Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang atau setempat dikenaldengan nama Jalan Wiroto I No. 16 Semarang dengan batasbatasnyasebagaiberikut:a. Sebelah Utara : Jl. Wiroto I;b. Sebelah Timur : rumah Supartini;c. Sebelah Barat : rumah Wahyuningsih;d.
Register : 03-11-2015 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 19-07-2019
Putusan PA JAKARTA UTARA Nomor 1591/Pdt.G/2015/PA.JU Tanggal 11 Mei 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 2
22 — 2
No.1591/Pdt.G/2015/PAJU.17.18.mencari peluang usaha, tapi lagilagi suami sangat tertutup dan tidakberterus terang, sehingga pada bulan Oktober pertengahan (kirakiratanggal 15 Okt) kami berselisin di HP dan suami sempat mengatakan akanmemikirkan pernikahan kami akan dilanjutkan atau tidak.
Register : 26-10-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 60/G/2020/PTUN.PLG Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
SENTOT SUMARSONO
Tergugat:
WALIKOTA PALEMBANG
285 — 146
SENTOT SUMARSONO
Tergugat:
WALIKOTA PALEMBANG
285 — 146
Bukti P. 17.18.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2680 K/Pdt/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — GIDEON SURYATIKA Melawan ANDRIJANTO DEBTYO WANDONO, DKK
94 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Biaya yang timbul karena pengurusan perkara ini sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Kerugian Immateriil berupa:17.18.Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka KoperasiSerba Usaha Tri Dana Mandiri/Penggugat II dan Pengggat sebagai hajathidup orang banyak terganggu cash flow/keuangan sehingga ParaPenggugat selalu susah, cemas dan selalu memikirkan perbuatan Tergugat tersebut, yang tidak ternilai harganya akan tetapi Para Penggugatmenetapkan nilainya sebesar Rp10.000.000.000,00
Putus : 23-07-2014 — Upload : 22-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 656 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Tanggal 23 Juli 2014 — ROBERT WILLIAM FOREMAN VS ALBERT RIYADI SUWONO, SH.,M.Kn
186 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan asas pemisahan horizontal yang telah dikemukakan di atas,17.18.dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 jo. PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 jo.
Register : 06-06-2014 — Putus : 06-01-2015 — Upload : 13-03-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 111/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 6 Januari 2015 — MOHAMMAD BAHALWAN;DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANG INVESTIGASI
221 — 185
221 — 185
perkara dugaan tindak pidana korupsi dalampengadaan barang/jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok 2 BelawanTahun 2012 ; Dengan demikian jelas Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telahmerugikan Penggugat karena Tergugat menyatakan terdapat kerugiankeuangan negara dalam pengadaan barang/jasa GT 2.1 dan GT 2.2 sertaKeputusan TUN tersebut digunakan oleh JPU untuk mendakwa Penggugatdalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi No. 47/Pid.Sus/K/2014/PN.Mdndi Pengadilan Negeri Medan ; 14.15.16.Il.17.18