Padahal sepertisudah dijelaskan sebelumnya kata atau kalimat adopsi harus ada dalam aktetersebut oleh karena memang ketentuan Staatsblad 1917 No.129 itu sendirisudah menegaskan bahwa pengangkatan anak harus jelas dalam suatu bentukakta notaris dengan judul akta adopsi sebagaimana yang telahdipertimbangkan di atas sebelumnya.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini perlu diketahui jugabahwa apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat No.P.4.A. tentang SuratPernyataan Ganti Nama yang dikeluarkan Walikota

bank dengan baik sesuai ketentuan, lalu menyebabkan nasabahdeposito tidak tercatat dalam administrasi bank tersebut, itu menjadi tanggungjawab korporasi ;Bahwa menurut pendapat ahli, tanggung jawab pemegang saham terhadapkerugian suatu korporasi adalah sepanjang pemegang saham bukan pengurus itutanggung jawab sebatas saham yang disetor dan apabila pemegang sahamsebagai pengurus maka pemegang saham harus bertanggung jawab sepenuhnya ;Bahwa ditunjukkan bukti laporan keuangan publik, bukti : Pl s/d No.P

Pelunasan PSDH, DR dan PNT oleh pemegang hak atas tanah/IPK/IPPKHsesuai mekanisme SIMPONI.Kalau tidak dilakukan proses seperti di atas maka sesuai PermenLHKP.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016, kayu tersebuttidak termasuk dalam kelompok kayu yang berasal dari Sumber yang legal/sahsehingga IUIPHHK tidak boleh menampung kayukayu tersebut.Hal ini dipertegas dalam Lampiran Vil Permenlhk No.P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUI Primer Hasil Hutan bahwaIUIPHHK dilarang menadah

334068/MD KARMINI, sejumlah Rp. 600.000.000,-;

.;7) Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor No.P 334073/DEWI AYU INDAH,sejumlah Rp. 211.631.120,;8) Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor P 334074/IDA AYU MALINI,sejumlah Rp. 231.870.720,;9) Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor P 334075/MADE KARMINI,sejumlah Rp. 100.000.000,;Halaman 17 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps10) Tanggal 7 Maret 2016, Cek nomor P 334076/MD KARMINI,sejumlah Rp. 600.000.000,;11) Tanggal 14 Maret 2016, Cek Nomor P 334079/WYN SUDIRMAN,sejumlah Rp. 500.780.000,;12) Tanggal 15 Maret

Cek Nomor P 334067/KT ANTONI,sejumlah Rp. 15.571.100,;2) Tanggal 1 Maret 2016, Cek Nomor P 334068/MD KARMINI,sejumlah Rp. 600.000.000,;3) Tanggal 1 Maret 2016, Cek Nomor P 334069/NYM WARTINI,sejumlah Rp. 100.000.000,;4) Tanggal 2 Maret 2016, Cek Nomor P 334070/MD KARMINI,sejumlah Rp. 100.000.000,;5) Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334071/DIAN RUSMAYANTI,sejumlah Rp. 200.000.000,;6) Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334072/WYN SUARTIKA,sejumlah Rp. 90.800.000,;7) Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor No.P

Halaman 241 dari 270 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPk/2021/PN Dps2) Tanggal 1 Maret 2016, Cek Nomor P 334068/MD KARMINI,sejumlah Rp. 600.000.000,;3) Tanggal 1 Maret 2016, Cek Nomor P 334069/NYM WARTINI,sejumlah Rp. 100.000.000,;4) Tanggal 2 Maret 2016, Cek Nomor P 334070/MD KARMINI,sejumlah Rp. 100.000.000,;5) Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334071/DIANRUSMAYANTI, sejumlah Rp. 200.000.000,;6) Tanggal 3 Maret 2016, Cek Nomor P 334072/WYN SUARTIKA,sejumlah Rp. 90.800.000.;7) Tanggal 4 Maret 2016, Cek Nomor No.P

Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli tanah No.331/Tjs/1996 tanggaltanggal 3 April 1996 dibuat oleh Camat Kecamatan Tanjungsari dariCicih Sarnasim kepada Yurita Persil No.P.149 D.II Blok KarangNangka Kohir No. C.579, diberi tanda T.VII3;Halaman 169 dari 210 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2014.

/PN.Smd.Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli Tanah No.332/Tjs/1996,tertanggal 3 April 1996 dibuat oleh camat Kecamatan Tanjungsaridari Imih Maing kepada Yurita Persil No.P.149 D.I Blok KarangNangka Kohir No. C.969., diberi tadan T.VII 4;Foto copy sesuai asli, Akta Jual Beli Tanah No.318/25/JB/2005tanggal 30 Desember 2005 dari Aang Harto kepada Kartina PesilNo.027 Blok Bitung Kohir No.

sebagai ahli dibidang PenatausahaanHasil Hutan bekerja di KementrianKehutanan sejak tahun 1982, sampai saat ini sejak tahun 2011 menjabat sebagaiKepala Seksi Tata Usaha Hasil Hutan pada Direktorat Bina Iuran Kehutanan danPeredaran dan peredaran hasil Hutan;Halaman 43 dari 85 Halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2012/PN.MPWFungsi SKAU sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan yang bersal dari lahan/hutanhak untuk jenisjenis tertentu sebagaimana ditetapkan dalam lampiran PeraturanMenteri Kehutangan No.P

Paramitha tersebutmasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas,kecuali lokasi stock File terletak dalam APL.Bahwa tidak dibenarkan kalau belum mendapat ijin pinjam pakai darikementeri Kehutanan sesuai dengan ~P.18/MenhutII/2011 tentangpedoman pinjam pakai kawasan hutan dan P 38/Menhut II/2012tentang perubahan atas peraturan Menteri kehutanan No.P.18/MenhutII/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutandan P.14/MenhutII/2013 tentang Perubahan kedua atas PeraturanMenteri Kehutanan No.

Bukti P.139.14.f : Tanda Penerimaan No.P.1.M.B.3311/PG/76/T, tanggal 8 Juli 1976 (fotokopi sesuaidengan asili);608. Bukti P.139.14.g: Surat Jual Beli tanggal 10 April1966 (fotokopi sesuai dengan asii);609. Bukti P.140.14.a: Kartu Keluarga Muslichoh (fotokopisesuai dengan asli);610. Bukti P.140.14.b: Surat Jual Beli Rumah danpenyerahan tgl 03031987 (fotokopi sesuai dengan asli);611.

.11/MenhutIl/2008 tanggal 24 April2008 ;e Peraturan Menteri Kehutanan No.P.38 / Menhutll / 2009 tanggal 4September 2009 tentang Penggantian Nilai Tegakan dari IPK atau dariPenyiapan Lahan dalam Pembangunan Hutan Tanaman.

Bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor : 34 Tahun 2002,Gubernur dan Bupati/Walikota tidak memiliki Kewenangan menerbitkanIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Alam dan Hutan Tanaman(butir menimbang, b Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhutll/Hal. 1715 dari 1737 hal. Put.

Bahwa judex facti dan judex juris dalam pertimbangan hukumnyamemperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan karena tidakmempertimbangkan adanya Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhutll/2005 tanggal 18 Januari 2005, tentang Pedoman Verifikasi IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Kayu Alam dan atau Kayu Tanaman yangditerbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota (lampiran 01) ;4. Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/Menhutll/2005 tanggal 18Januari 2005 antara lain menyatakan :a.

Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Menteran Kehutanan No.P.03/KptsI/2005 disebutkan maksud verifikasi adalah dalam rangkamemberikan kepastian hukum atas IUPHHKHT yang diterbitkan olehGibernur atau Bupati/Walikota dst... ;c.

Bahwa dalam kenyataannya telah tejadi pemrosesan untuk mengesahkanRKT dan BKT oleh pihak lain, yakni Pejabat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau dan pengesahan RKT dan BKT oleh Departemen Kehutanan yangdilakukan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan No.P.03/KptsII/2005 adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan PeraturanMenteri Kehutanan No.P.03 / KptsIl / 2005, karena IUPHHKHT tersebutsedang dalam kondisi tidak boleh diberikan pelayanan ;7.

Pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Kementerianc. dan seterusnyaBahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin olehMenteri, juga dipertegas lagi oleh Pasal 1 Ayat 2 Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 Tentang KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan masih di pertegas lagi dengan Pasal1 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No.P.18/MenLHk1/2015 , dan hubungan antara Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan dengan Menteri sebagai pimpinan Kementerian tak bolehmengabaikan

Asmat Daci dariBupati Kabupaten Asmat kepadaGubernur Provinsi Papua;37.1 (satu) lembar kwitansi asli untukpembayaran satu unit hydrolic/kemudi kapal ukuran 40 x 70 x300 ditambah 2 silinder powerstering OSPC Type 160 cc senilaiRp25.000.000,00 di Jakarta 2003;38.1 (satu) lembar asli invoice dariXINMING HUA PTC~ LTD(Singapura) kepada Marulin No.P 147503 tanggal 1 September2003;39.1 (satu) lembar asli invoice dariXINMING HUA PTC LTDHal 114 dari 119 hal. Put.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, diatur:Pasal 21 ayat (5)Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap danpaling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepalaUPT untuk melakukan verifikasi teknis;Pasal 22(1) Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak diterimanyaperintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Verifikasi yanganggotanya dapat terdiri dari unsur:a) Dinas Provinsi atau Kabupaten

Penetapan Pemenang 30112007 SuratLelang Oleh Bupati No.P.600/783/Sikka 2007 Tanggal04 desember200715. Perintah Pengumuman 04122007 Surat No. 28/Pemenang Lelang Oleh PPKDINKES/PPK PPSPPJ/2007Tanggal 04desember200716.

Penetapan Pemenang 30112007 SuratLelang Oleh Bupati No.P.600/783/Sikka 2007 Tanggal04 desember200715.

Sarana transportasi yang tidakdikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluanpengangkutan hasil produksi; g. sarana dan prasarana sumber daya air,pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersin dan/atau airlimbah; h. fasilitas umum; i. industri terkait kKehutanan; j. pertahanan dankeamanan; k. prasarana penunjang keselamatan umum; atau Il.penampungan sementara korban bencana alam (ayat 2; Bahwa Berdasarkan Permen LHK No.P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam

lahan bukan kawasan hutan kepadaDepartemen Kehutanan seluas + 44.826 Hektar sebagai kompensasi ataskawasan hutan yang dipinjam pakai dalam kondisi calon lahan kompensasiyang clear and clean yakni kondisi calon lahan kompensasi yangtelah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaanpihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentuserta tidak dikelola oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam pasal 26ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.P

P.43/MenhutI/2008tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan pada pasal 1 huruf 5yang dimaksud kondisi lahan kompensasi yang clear and cleanadalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya,tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidakberhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelolaoleh pihak lain; Bahwa mengenai persyaratan calon lahan kompensasi penggunaankawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.P.43/MenhutIV2008 tentang Pedoman

bahwa KementerianPekerjaan Umum berkewajiban menyediakan dan menyerahkan lahankompensasi bukan kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan seluas+ 44.826 Hektar dengan kondisi clear and clean yakni kondisi calon lahankompensasi yang telah jelas Statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalampenguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah222tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam pasal26 ayat (1) huruf a jo pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kehutanan No.P

Tergugat VI yang bertindak selaku PERANTARA yangdilakukan dihadapan TERGUGAT INTERVENSII selaku Notaris/ PPAT sebagaimana AKTAPERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI NOMOR : 39 Tanggal 09 Januari 2013 ; Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi Dalam Gugatan Intervensi gunamendukung dalildalil Gugatan Rekonpensinya telah mengajukan bukti bukti masingmasing berupa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 82 yang dibuat dihadapanNotaris Luluk Wafiroh, SH, Sp.N tanggal 19 September 2012, bertanda P.il , Kwitansi No.p

., M.H.Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Tata Usaha Negara dan AdministrasiNegara pada Fakultas Hukum Universitas Syian Kuala Banda Aceh;Bahwa IPPKH diatur berdasarkan Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2010 tentangPenggugaan Kawasan Hutan yang kewenangannya adab pada Menteri,adapun kewenangan tersebut bisa dilimpahkan kepada Gubernurberdasarkan Peraturan Menteri LHK No.P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam PakalKawasan Hutan dengan pembatasan yaitu IPPKH tersebut untukkepentingan non komersial

hingga huruf q: Pasal 5 (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH.Dengan demikian, kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanandi dalam kawasan hutan (Lindung) dapat dilakukan melaluimekanisme Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2010 jo PP No. 105 Tahun2015, dengan jenis kegiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) PermenLHK No.P

MADANI NUNGTIIK seluas 225M2 yang kemudian menjadi Hak Pakai No.P.716/Jelambar GS No.48/B.4585/84dan sisanya menjadi 1.840 M2 225 M2 = 1.615 M2 yang kemudian dijual kepadaPINUS ;Bahwa tanah yang kini diakui Penggugat sebagai tanah HGB yang asalusulnyadari SK. Mendagri No. SK.5/HP/1968 yang semula luasnya 2.150 M2 dan setelahadanya pemotongan pembuatan parit dan pelebaran jalan dan ada yang dijualkepada H.