Ditemukan 757 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan peradiloan pegadilan penadilan peradilah perdiaman perdiawan paradilan pradiawan peradailan peradilaan peradillan peradiwlan
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 17-06-2020 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 04-08-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 55/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 4 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat III : DJOKO SUTOPO. DRH. Diwakili Oleh : Danang Wahyu Widayat, S.H.,M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : SYAMSIAH
Terbanding/Penggugat II : BUDI TRISNO UTOMO
Terbanding/Penggugat III : KAMSINAH
Terbanding/Penggugat IV : WAHANA, ST.
Terbanding/Penggugat V : SULASTRI
Terbanding/Penggugat VI : MARYATI
Terbanding/Penggugat VII : NURYANTO
Terbanding/Penggugat VIII : MURTINI
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
Turut Terbanding/Tergugat IV : ENDANG MURNIATI, SH Diwakili Oleh : SURYANTA SH
Turut Terbanding/Tergugat V : HITA PRANA, SH. Diwakili Oleh : Suryanta, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
118 — 60
  • ;Bahwa Kantor Desa Condongcatur sebagai Tergugat dalamperkara) a@ quo merupakan Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan sehingga apabila di gugat dalam perkaraPerbuatan Melawan Hukum maka menjadi kompetensiAbsolute dari Peradialan Tata Usaha Negara sebagaimanaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sleman patutmenyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo dan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidakdapat diterima;2: Tentang Daluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 06-02-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3447 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — PT PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, dk vs. H. ACHMAD BIN H. ANWAR
178 — 562 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;3c Persangkaan4d.PengakuanBahwa sesuai dalam Pasal 114 Het rezien inlandsch Reglement (HIR) junctoPasal 1866 KUHPerdata dimana alat bukti dalam Peradialan Perdata adalah:A bukti Tertulis pada fakta dan kenyataan yang ada sepanjang persidangan diPengadilan Negeri Prabumulih maupun Pengadialan Tinggi Palembang tidakdimasukkan walaupun Tergugat 1 dan 2 telah secara utuh dan komplit telahmenyampaikan, hal ini bagaimana bisa terjadi???;Halaman 57 dari 64 hal. Put. Nomor 3447 K/Pdt/2016b.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-07-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 85/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 13 Nopember 2017 — Penggugat:
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
142 — 51
  • Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 8 s/d 20, Penggugat padapokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1)Undang Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradialan Tata Usaha Negera makaPenggugat sangat berkepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatanpembatalan terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negera berupa :Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tasikmalaya Nomor07/HP/BPN.32.78/2013 tanggal 13 November 2013 tentang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 17-12-2013 — Putus : 20-05-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 222/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 20 Mei 2014 — 1.Prof. DR. ACHMAD BENNY MUTIARA QN,2.Hj. SITI DJALIYAH,3.Drs. MUHAMAD YAMIN AYUB, DKK;1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,2.. PT. ANEKA TEHNIK PRIMA,3.PT. SEJUK SENTOSA LESTARI
101 — 123
  • Ishak Ayub pada tanggal 2 Juni 1980.diketahui oleh Lurah Palmerah dengan register No. 2026/1.755.05/1980, padatanggal 25 Juli 1980 ; 5 Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Objek Gugatan dengan caraMELANGGAR ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK(AAUPB), khususnya Azas Kecermatan dan Azas Kepastian Hukum, sehinggaTergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (6b) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan UndangUndang No. 5 Tahun1986 tentang Peradialan Tata Usaha Negara,
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-05-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 269/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 29 Mei 2019 — MANDA ANDIKA lawan PT. JEJE FURNITURE dkk
75 — 77
  • pertimbangan pertimbanganhukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasardalam pertimbangan putusan Majelis hakim Pengailan Tinggi sendiriHalaman 84 , Putusan Nomor 269/Pdt/2019/PT SMGdalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding, sehingga putusanPengailan Negeri Sukoharjo tanggal 3 Juli 2018 Nomor65/Pdt.G/2017/PN Skh dapat dipertahankan dan dikuatkan dalamperadilan tingkat banding;Menimbang, karena pihak Pembanding semula Penggugat tetapsebagai pihak yang dikalahkan baik dalam peradialan
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 05-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rhl
Tanggal 22 Maret 2021 — Terdakwa
138 — 98
  • Maka, Majelis Hakim berpendapatbahwa menempatkan Anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)merupakan pilihan terbaik untuk Anak, dimana menempatkan Anak padaLembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Anak akan mendapatkan hakhaknya yang sangat pentng untuk perkembangan diri dan masa depannya,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 85 Ayat (2) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradialan Pidana Anak yang menyebutkanAnak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA berhak memperolehpembinaan
Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Khusus
Putus : 12-02-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor 06 /Pid.Sus/2015/PN.Kpn
Tanggal 12 Februari 2015 — RIJALUL MUHYIDIN Als JALUL Cs.
37 — 14
  • dakwaan Alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat 2 ke3 Kitab UndangUndang Hukum ;Menimbang, bahwa Majelis hakim telah membaca dan memperhatikan Litmasatas nama para anak yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas Bapas .45Menimbang, bahwa hasil laporan Litmas tersebut telah menjadi pertimbanganMajelis hakim dalam perkara ini sehingga pertimbangan Majelis Hakim terhadaplaporan tersebut menjadi bagian pertimbangan yang tidak terpisahkan dalam Putusantersebut sesuai dengan ketentuan dalam Sistem Peradialan
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 28-08-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 210/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
1.SYAMSIAH
2.BUDI TRISNO UTOMO
3.KAMSINAH
4.WAHANA, ST.
5.SULASTRI
6.MARYATI
7.NURYANTO
8.MURTINI
Tergugat:
1.GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2.Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
3.DJOKO SUTOPO. DRH.
4.ENDANG MURNIATI, SH
5.HITA PRANA, SH.
6.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
137 — 121
  • ,Bahwa Kantor Desa Condongcatur sebagai Tergugat dalamperkara a quo merupakan Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahansehingga apabila di gugat dalam perkara Perbuatan MelawanHukum maka menjadi kompetensi Absolute dari Peradialan TataUsaha Negara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 2019;Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sleman patutmenyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili perkara a quodan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;2.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Umum Perjudian
Putus : 17-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN DUMAI Nomor 128/Pid.B/2015/PN. Dum
Tanggal 17 Juni 2015 — Suryadi Bin Abu Bakar
55 — 9
  • tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuaidengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;Mengingat, ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana, UndangUndang No. 8 Tahun 1981Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UndangUndang No. 48 TahunPutusan 128/Pid.B/2015/PN.Dum Halaman 73 dari 752009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang No. 49 Tentang Peradialan
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 01-10-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PT PADANG Nomor 9/PID.SUS-Anak/2019/PT PDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ETRI SANOVA, S.H., M.H.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum I : WIRA DARMAWANSA
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum II : RIFQI AUDIT JENEA MUSLIM
142 — 81
  • Penuntut Umum adalah sebagai berikut: Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhnkan hukuman kepadaanak dengan menjatuhlan hukuman pidana penjara di LembagaPembinaan Khusus Anak, bahwa di dalam Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal 71 (1)Pidana pokok bagi Anak, terhadap Anak yang akan dijatuhkan hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak harus mempertimbangkanbeberapa hal, bahwa di dalam Pasal 81 Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradialan
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 02-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 18/PDT. G/2013/PN.LBH
Tanggal 15 Juli 2014 — Penggugat : Abdolah Buamona Bot DKK Tergugat : Hasanuddin DKK
95 — 31
  • 93 yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah diubah dengan UndangUndang Nmor. 9 Tahun2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sehingga untuk menyatakan bahwa TurutTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan membatalkan Sertifikat HakMilik tersebut adalah sudah termasuk kompetensi absolute dari Peradilan Tata UsahaNegara, sementara Peradialan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 238/Pdt/2019/PT SMG
Tanggal 13 Juni 2019 — TIOLINA LUMBAN TOBING lawan PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL Cq. BUPATI TEGAL dkk
53 — 21
  • pertimbanganpertimbangan hukumnya telahmemuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan sertaalasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantumdalam putusan ditingkat banding;Menimbang, bahwa dengan hal demikian makapertimbanganpertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dan dijadikandasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusanPengadilan Negeri Slawi tanggal 24 Januari 2019 nomor 29/Padt.G/2018/PN.Slwdapat dipertahankan dalam peradialan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Tanah
Register : 29-11-2017 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 02-07-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 129/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 23 Februari 2018 — MUCHTAR DJAMACH, S.H, Dkk MELAWAN NANUNG
84 — 28
  • .1349/KPTsHMR/Cb.5/2014tertanggal 15 September 2014, dan Surat Keputusan Direktur PenataanBangunan dan Lingkungan No.1350/KPTSPHT/Cb.5/2014 tertanggal 15September 2014; dan Gambar situasi No. 01972/1992 tertanggal 8Oktober 1992.Halaman 72 dari 113 Halaman Putusan No.129/PDT/2017/PT.PLG.Bahwa kedua Surat Keputusan tersebut di atas pada angka A.2. jelasmerupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenanganpembatalannya atau menyatakan mempunyai kekuatan hukum atautidaknya merupakan kewenangan Peradialan
Pengadilan PA UJUNG TANJUNG Perdata Agama
Register : 09-08-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA UJUNG TANJUNG Nomor 567/Pdt.G/2021/PA.Utj
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
1.Suparwati Binti Sukiman
2.MISDI Bin Sukiman
3.SARIPAH Binti SUKIMAN
4.SARTINI Binti SUKIMAN
5.LASIMAH Binti SUKIMAN
6.SEGER Bin SUKIMAN
7.SOLIHUN Bin SUKIMAN
8.SARIYAH Binti SUKIMAN
9.ROLINA Binti SUKIMAN
Tergugat:
1.SUGIWATI Binti SUKIMAN
2.MESNEM
3.RATIM
4.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir
243 — 214
  • sebagai pihak yang tidak beritikad baik;Bahwa TERGUGAT Ill telah gagal memahami maksud dan makna darikompetensi absolut bagi Pengadilan yang ada di Indonesia, KompetensiAbsolut bukan terletak pada siapa yang terlebin dahulu melakukanpendaftaran gugatan melainkan pada kewenangan absolut yang diaturpada masing masing Pengadilan pada UndangUndang Pengadilanmasingmasing (Pengadilan Agama kewenangan nya diatur dalam UU No3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas UU Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradialan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Juni 2016 — PT HARI SAWIT JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahkamah Agungmerupakan data atau keterangan lain, maka seharusnyaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukanproses pemeriksaan normal, dengan meminta dokumen danmemeriksa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), bukan bertindak sebagai eksekutor secara langsungmaupun tidak langsung dan serta merta menerbitkanSKPKB/SKPKBT tanpa dilakukan prosedur pemeriksaan normalpadahal semua SKPKB/SKPKBT tersebut diterbitkanberdasarkan UndangUndang KUP;Bahwa Pasal 2 huruf e UndangUndang Peradialan
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 160-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 — Nama lengkap : Bambang Trisnawan Pangkat,NRP : Pratu/31100155870788 Jabatan : Ta Denlat-3 Unit-1 Tim Denlat Kesatuan : Denlat Paspampres
194 — 275
  • mengatakan bahwa seseorangdapat dipidana apabila ada unsur kesalahanya dan hanya orang yangbersalahlah yang dipidana kalau tidak demikian maka akan menyalahi asashukum pidana, adapun apabila setelah melakukan penusukan kemudian pelakumembawa Korban ke rumah sakit hal tersebut dapat dinilai dari sikap batin atauetiket baik dari pelaku yang tentunya hal tersebut akan menjadi pertimbangantersendiri bagi Hakim.Menimbang14.15.16.67Bahwa keterangan Saksi yang berubahubah dalam persidangan ditinjau darisistim peradialan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 28-02-2007 — Upload : 10-03-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2078K/PID/2006
Tanggal 28 Februari 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PAINAN ; Ir. SYAMSUDARMAN, MBA
68 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 269 s/d 270 Majelis Hakimtelah mencampur adukkan pertimbangan hukum pidana dengan pertimbangan hukum Administrasi Negara dengan memasukkan pertimbangan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNo.9 Tahun 2004 tentang Peradialan Tata Usaha Negara, dimanaketentuan Pasal ini tidak ada hubungan sana sekali untuk membenarkanperbuatan yang dilakukan terdakwa..