Ditemukan 7983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagimana sebegaimana sebagaaimana sebagaimanaa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
109 — 75
  • dinamakankepastian hukum, diberlakukan oleh hukum positif dan oleh karenanyaharus dipatuhi segala konsekwensinya (/ex dura sed tamenscripta/hukum itu kejam namun begitulah bunyinya)..Bahwa demikian pula dengan perkara aquo, jika ternyataTersangka/Penggugat, yang merasa keberatan atas penggunaanwewenang penyidik (Tergugat , Il, Ill) dalam melakukan penyidikan(dianggap melanggar tugas/wewenangnya karena dianggap tidakprofesional/proporsional sehingga merasa penetapan tersangka atasdirinya dianggap melawan hukum sebagiamana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1486 K/PID.SUS/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — Drs. FIKRI HAKIMI, M.AP bin H. MAHESTA
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mahesta tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut di atas;3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 70/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.PT. Karya Citra Nusantara
2.Kemenhub Cq. Dirjen Perhubungan Laut Cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda
3.PT. Karya Teknik Utama
480 — 285
  • Selain patuh pada peraturan perundangundangan,khususnya Pasal 118 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 tahun 2015,tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, sebagiamana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 tahun 2016.
Pengadilan PN BUOL Pidana Umum
Register : 20-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BUOL Nomor 26/Pid.B/2021/PN Bul
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Musrin Age, S.H.
Terdakwa:
Munawir alias Bung
143 — 115
  • Dengan adanyakewajiban menghormati hak asasi orang lain, termasuk hak untukhidup, maka seorang terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkanhukum atau diharuskan oleh undangundang untuk memberikankehidupan, dengan berupaya untuk membantu mempertahankanhidupnya yang dalam keadaan sengsara, misalnya membawanyakerumah sakit jika dikaitkan dengan kejadian; Bahwa ruang lingkup maupun batasan unsur pasal KarenaLalainya menyebabkan orang mati sebagiamana diatur dalam pasal359 KUHPidana yakni sebagai berikut
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 13-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 606/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT Diwakili Oleh : Ir. LUTETIA JULIANTI ROCHMAT
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
376 — 230
  • .; kedua, Penggugatmenyerahkan gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 yang tidak diberihalaman sama sekali (yang disebut Penggugat sebagai perubahan dariGugatan Penggugat tanggal 4 Juli 2020), kemudian setelah kami cermatimelalui gugatan tertanggal 12 Oktober 2020 tersebut sangat banyak terjadiperubahan atas posita dan dasar gugatan sebagiamana dari gugataantanggal 4 Juli 2020; perubahan mana bertentangan dengan hukum acarayang berlaku sehingga tidak dapat diterima.2. 3.2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-08-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 504/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 28 September 2017 — - PT. MARGA SETIAPURITAMA - PT. MSP Lawan - BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA - BADAN PENGATUR JALAN TOL q.q. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
485 — 550
  • dengan tahun kedua yaitu tahun 2015 masa JaminanPelaksanaan tersebut selesai vide Bukti P5, Turut Termohon belum jugadapat melaksanakan dan meyelesaikan pengadaan tanah sebagaimanadimaksud dalam pasal 4.3 PPJT No. 22/2013 (vide Bukti P3juncto beritaacara kesepakatan tentang peneruan pengusahaan jalan tol batangSemarang Nomor BA.08.1/BPJT/KE/HK 02.03/tanggal 10 Januari 2013vide Bukti P2;poin 31 (tiga puluh satu):"bahwa dengan demikian Turut Termohon tidak dapat memenuhikewajibannya (wanprestasi) sebagiamana
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-01-2013 — Putus : 21-11-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Nopember 2013 — - Drs. MURSYID,SP.d
94 — 11
  • Pasal 18UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagiamana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;2.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — MUHAMAD HASBI,DKK
72 — 15
  • Terdakwa SUWITNO sebesar Rp. 60.000.000(enam puluh juta rupiah).Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancampidana sebagiamana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana joPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 04-08-2020 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
1.THIMOTIUS SUFMELA
2.ALBINUS SUFMELA
Tergugat:
1.DANIEL AMTIRAN
2.KEMONINFO DIRJEND SDP POS DAN INFORMATIKA BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG
3.PT. DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO
4.NIKODEMUS LAKA
5.BESJA CONDRAT MARKUS
6.EDUARD BIUTBISI
7.YANSEM AMTIRAN
8.YEVERA BABIS
9.ALFONS AMTIRAN
10.BENYAMIN BUAN
11.OSIAS TAMONOB
12.YOHANES KASE
13.BENYAMIN BAUN
14.H. SANDRENG
15.PESANTREN HIDAYATULLAH
16.MARTARIN H TAEK MARKUS
17.AFRIT TOBIAS DETANELU
18.CHRISTOFEL TAEK
19.HEDEN ONAS
20.YULIANUS KANA
21.YERMIAS KANA
22.SUKANDA
23.ALI ANTONIUS
24.ASBEL LAIBOIS
25.TAROCI BABIS
26.PAUD MELATI II BATAKTE
27.BONI EX AMTIRAN
28.DANCE PACE PALO
29.OKTOVIANA ATIN
30.HENDRIK ATIN
31.CHRISTIAN PAPI NENO
32.YUNUS A. LAO
33.YOHANIS SANIT
34.YUNUS KOLE
35.SARLIN LAIBUIS
36.YOKMAN LAIBUIS
37.DAVID BANGKOLE
38.ABIATAR TOAMNANU
39.PAULINA TOAMNANU
40.DAUD SUNI
41.THOMA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur cq. Kepala Kantor Petanahan Kabupaten Kupang
126 — 63
  • Bahwa sebagiamana dimaksud dalam poin 7 (tujuh) posita gugatandiatas para PENGGUGAT berhak untuk memiliki, menguasai, danmengurus semua harta peninggalan dari moyang dan ayah paraPENGGUGAT baik yang berupa barangbarang bergerak maupun barangbarang yang tidak bergerak;9.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 79/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 21 Oktober 2013 — - SURUNG PANJAITAN
60 — 19
  • Hidayat Batubarasaat Terdakwa menyerahkan uang 1 Milyar rupiah kepada Kahirul Anwar Daulay diKantor Terdakwa tanggal 13 Mei 2013, ternyata dan terbukti tidak menjadipenghalang terhubungnya maksud Terdakwa untuk menyerahkan uang kepadaBupati yang menjadikan Bupati Madina Hidayat Batubara agar tergerak untukberobuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaikompensasi atas uang 1 Milyar yang telah diserahkan Terdakwa kepada BupatiHidayat Batubara melalui Khairul Anwar Daulay sebagiamana
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum
Register : 26-11-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN BATAM Nomor 918/Pid.B/2020/PN Btm
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ERDI ERLANGGA Bin ABDUL MUFTI Alm Alias ERDI
69 — 41
  • Bahwa setelah Saksi dipertemukan oleh 1 (Satu) orang lakilakimengaku bernama Terdakwa ERDI ERLANGGA sebagiamana fototersebut diatas, adalah benar Terdakwa ERDI ERLANGGA yangbekerja sebagai Driver di PT. Pembangunan Perumahan (PT. PPPersero) Proyek Proyek Pollux Meisterstadt Batam, periode 07 Mei2018 s/d 30 Desember 2019.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 135/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 11 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : dr. LILIES SUGIARTI Diwakili Oleh : KUNCORO,SH
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
100 — 74
  • Bahwa ketentuan perbuatan melawan hukum oleh penguasa(Onrechtmatige overheidsdaad) sebagiamana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata, juga diatur dalam hukum administrasi Negara, yaitu dalampasal 53 Undangundang Nomor 5 tahun 1986 jo. UndangUndang NomorHalaman 149 Putusan Nomor 135/PDT/2020/PT.SMG.10.11.9 tahun 2004 jo. UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilantata usaha Negara, sebagai akibat adanya keputusan tata usaha Negaradari badan atau pejabat tata usaha Negara;.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 04-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 168/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 4 Nopember 2019 — 1. NY. IR. NI KETUT D SENGARA, dkk melawan 1. PT. BRIGHTSOURCE PECATU INDONESIA,
182 — 125
  • Barang berupa bangunan unitunit villa atauapartemen sebagaimana yang dimohonkan sitarevindikasi oleh Para Penggugat sampai saat iniadalah memang milik Para Penggugat danpenguasaanya juga berada ditangan paraPenggugat sebagaimana telah dituangkankedalam Berita Acara Serah Terima (Bast) atas unitunit tersebut dari Tergugat Ill kepada paraPenggugat.2) Adapun saat ini penguasaan oleh Tergugat II dan IIIsifatnya hanya diberi kuasa, hak dan kewenangandari Para Penggugat untuk melakukan pengelolaansaja sebagiamana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-11-2014 — Putus : 11-02-2015 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Bdg.
Tanggal 11 Februari 2015 — ADE SUHARTONO BIN HADI SISWANTO
55 — 8
  • Menyatakan terdakwa ADE SUHARTONO Bin HADI SISWANTOtelahbersalah melakukan tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat 1Jo Pasal 18 Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagiamana diubah dengan Undangundang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHPidana Dakwaan Primair;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE SUHARTONO
Pengadilan PN TANJUNG PATI Perdata
Register : 03-10-2017 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tjp
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
141 — 132
  • SUHENDRA selaku tergugat Il dengan nomor 1232 padatanggal 24 Mei 2016 dengan luas 8.162 m2 kemudian Terugat II tanpasepengetahuan dari Pengguat dan Penggugat II selaku mamakkepala waris dan mamak kepala kaum Datuak Indo Marajo telahmelakukan transaksi jual beli dengan tergugat III hal tersebutdibuktikan dengan surat ukur nomor 01015/2016 tertanggal 22Nopember 2016 dengan luas 425 M2 sebagiamana yang tertulisdidalam alat bukti surat T.VII12 dan permohonan pemecahanHalaman 131 dari 158 halamanPutusan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-06-2012 — Putus : 19-09-2012 — Upload : 27-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/PID.SUS/TPK/2012/PN.Bdg
Tanggal 19 September 2012 — YUSUF SUPRIATMAN ALFIKRI
65 — 14
  • danSirajul Athfal Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2008, 2009dan 2010 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku.101e Bahwa benar jumlah kerugian keuangan negara sebesarRp.506.169.000, merupakan jumlah Dana BOS untuk yangditerima oleh ketiga PPS yaitu Nurul Huda, Raudatul Huda danSirajul Athfal sedangkan hasil audit perhitungan Kerugiankeuangan Negara terhadap ketiga PPS tersebut menunjukan bahwaketiga PPS tersebut tidak pernah melaksanakan Program WajarDikdas 9 Tahun sebagiamana
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-09-2012 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juni 2014 —
203 — 132
  • Hal ini dipertegas dalam yurisprudensitetap Indonesia didalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember1970 no. 492 K/SIP/1970 mempertimbangkan bahwa :Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harusdinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidakJelas/tidak sempurna .Karenanya gugatan Penggugat tidak didasarkan perincian yang jelas dasar darituntutan ganti kerugian tersebut, maka sebagiamana diatur
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 85/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 2 Februari 2016 — YULIUS UMBU RUNGA, ST
58 — 28
  • lama 6 (enam) bulanharus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini e Bahwa adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar 5,54382% dengannilai Kerugian sebesar Rp.43.789.216,51 berdasarkan temuan dari ahliTim Politeknik Negeri Kupang yang apabila dicermati terdapatkekeliruan/cacat perhitungan sebab mengalami deviasi dan tidak dapatdipertanggungjawabkan ;Menimbang, bahwa Majelis tidaklah sependapat dengan alasanpembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut dengan pertimbangan berikutini ;Menimbang, bahwa sebagiamana
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 23 /Pid.sus/2012/PN.KPG
Tanggal 7 Februari 2013 — 1.Ir. WULA MARIA THERESIA Alias THERY 2.OSWALDUS MUWA TUNGA, S.Hut Alias OS 3.Ir. LEJO MARIA VENERANDA Alias MIRA 4.FAN ROMANUS DJAWA MEGA, SP Alias MANYUS 5.LENGU MARSELINUS Alias MARSEL
145 — 144
  • Ranaka Makmur Indah yangakhirnya di tetapbkan sebagai calon pemenang lelang oleh Para Terdakwasebagai Panitia Pengadaan sebagiamana tercantum dalam Berita Acara HasilPelelangan No. 99/PAN PBJ/DISTANNGK/10/2009 tanggal 12 Oktober 2009,semestinya tidak lulus dalam evaluasi penawaran, karena Adrianus Satungtidaklah berhak menandatangani surat penawaran yang diajukan PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
240 — 573
  • Hal ini juga diakuioleh Penggugat Konpensi sebagiamana kami kutip butir 6 gugatanPenggugat Konpensi;Bahwa pada tanggal 6 November 1959, hak Penggugat untukmengekspor hasil tambangnya kemudian dilarang oleh Penguasa PerangDaerah Sulawesi Selatan dan Tenggara melalui Surat Keputusan Nomor170/Kpts/PeperdaSST/59 tertanggal 6 November 1959;(Cetak tebal merupakan penekanan dari Tergugat Konpensi);Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Ir.