Ditemukan 927888 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasar paisal pasau pasla palal
Penelusuran terkait : Korupsi pasal 3 Pasal 3 korupsi Korupsi pasal 3 Korupsi pasal 3 Korupsi
Pengadilan PN PATI Perdata Wanprestasi
Register : 07-08-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PN PATI Nomor 17/Pdt.G.S/2020/PN Pti
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penggugat: BANK JATENG CABANG PATI Tergugat: M. YASIN
150 — 37
  • menimbulkan masalah sengketa kepemilikanhak atas tanah jika tejadi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilanyang nantinya akan berbenturan antara eksekusi Putusan dalam Gugatan Sederhanaini, dengan eksekusi obyek tanah jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan.Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, olehkarena petitum ketiga dari Gugatan Penggugat mengandung sengketa hak atas tanahmaka gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana seperti dalamketentuan Pasal
    3 Ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakimperlu mengeluarkan penetapan;Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf b dan Pasal 11 Ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman PenyelesaianGugatan Perkara Sederhana jo Perma No 4 Tahun 2019 tentang perubahan PermaNo. 2 tahun 2015 tentang tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;MENETAPKAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5664 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Nopember 2022 — NAZIRWAN, S.H.
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-10-2011 — Upload : 21-05-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 152/Pid.B/2011/PN-Mbo
Tanggal 19 Oktober 2011 — ISMAIL Bin. Alm. IBRAHIM, ASROEL BACHTIAR Bin BACHTIAR
49 — 16
  • Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1KUHP Jo pasal 3 Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKEDUA: Bahwa mereka Terdakwa I. ISMAIL Bin IBRAHIM dan Terdakwa II.
    Terdakwa sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum dapat dibuktikan di persidangan atau tidak, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini :Menimbang, bahwa seorang Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakpidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan yangdususun secara alternatif, yaitu :e Pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 ke1 KUHP Jo pasal
    3 Jopasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; ataue Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 Jo Pasal 8 Jo pasal 18Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; atau31PAGE 16e Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 ke1 KUHP Jo Pasal 363ayat (1) ke3
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 28-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7743 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 28 Desember 2022 — MUHAMMAD TAUFIK, S.P bin SYARIFUDDIN (Alm)
111 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1093 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 1 Desember 2022 — ARIF BUDIRAHARJA
100 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7194 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — MUHAMMAD NASIR, S.Sos., M.Si alias MUHAMMAD NASIR MADONG
109 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1245 PK/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — ABDUL MANSUR AMILA
179 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6604 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — RUNAI, S.P.;
189 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 01-02-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271 K/Pid.Sus/2023
Tanggal 1 Februari 2023 — I DEWA MADE KASMAWAN
105 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5352 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 7 Nopember 2022 — ARSIN B. bin BALUNTI
79 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5921 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 6 Oktober 2022 — JIMMY SUTOPO
250 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2351 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMING alias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO
154 — 491 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka Majelis ... [Selengkapnya]
  • Hari Darmawan Realty ( PT HDR) di Bank CIMB Niaga;Hal tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 2009.166 tanggal30 Desember 2009 Pasal 3 yaitu Bank memberikan fasilitas kredit kepadaPenerima Kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk Renovasi Mallof Makassar yang berlokasi di Jalan Sungai Saddang, Kompleks LatanettePlaza, Makassar;2) Kredit investasi, kredit investasi IDC dan kredit modal kerja ditarik/masukdalam rekening giro PT.
    sebagaimanaDakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana;Menyatakan Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSAL alias AMINGTHIONO THUNGADI bin THIO GO MO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang diaturdalam Dakwaan Subsidair Pasal
    3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana Terdakwa AMING GOSAL alias AMIN GOSALalias AMING THIONO THUNGADI bin THIO GO MO dengan pidana penjaraselama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah
    3, yang berbunyi: Pengadilan dalam pemeriksaan perkaraPidana tidak terikat oleh suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaanperkara Perdata tentang ada atau tidaknya hak Perdata, maka PutusanPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 04/Pdt.SusPKPU.PAILIT/2014/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-04-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 15 April 2019 — GATOT SOENYOTO, S.H., M.Hum;
4660 — 2451 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Putusan ini merupakan putusan di tingkat kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya dan diubah di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan meniadakan pidana denda. Terdakwa adalah pejabat pada Dinas Pendidikan yang berposisi sebagai ... [Selengkapnya]
  • tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaansubsidairitas sebagai berikut:Primair: melanggar Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Subsidair: melanggar Pasal
    3 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.Sus/2019jJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GATOT SOENYOTO S.H.
    3 diberlakukanterhadap subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan.Dasar pemikiran yurisprudensi tersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilaiada cacat yuridis dalam kebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3dimana subyek hukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukanyang mendapat gaji dan fasilitas dan Negara seharusnya mendapatpemberatan pidana tetapi justru sanksi pidana yang diancamkan terhadappelaku tindak pidana Korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan dari pada sanksipidana
    Penerapan asas /ex specialis derogate legi generali dalammenilai relasi antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga tidak tepat karenakedua ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tidak mengatur hal yangpersis sama tetapi sifat melawan hukum dalam Pasal 3 merupakan bagiandari sifat melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 321 K/Pid.
    Sus/2019 Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 adalah setiap subyek hukum maka pendapat judexfacti adalah salah, mengingat jumlah kerugian Negara yang signifikansebesar Rp672.988.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratusdelapan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana kesepakatan kamarpidana Mahkamah Agung yang menyepakati nilai kerugian Negara sebagaisalah satu factor penerapan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3; Bahwa perbuatan Terdakwa Gatot
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1054 K/PID.SUS/2019
Tanggal 9 April 2019 — LUANNA WIRIAWATY
3068 — 1637 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 1054 K/Pid.Sus/2019Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 juncto Pasal 64KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Timur tanggal 7 Juli 2018 sebagai berikut:Menyatakan LUANNA WIRIAWATY tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukansecara bersamasama
    sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55ayat (1) ke 1 juncto Pasal 64 KUHP (sebagaimana dalam dakwaanPrimair) dan membebaskan dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan LUANNA WIRIAWATY terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal
    3 diberlakukan terhadap subyek hukum yang punyakewenangan, jabatan atau kedudukan.
    Dasar pemikiran yurisprudenditersebut dan kebijakan Kamar Pidana menilai ada cacat yuridis dalamkebijakan legislatif mengenai pengaturan Pasal 3 dimana subyekhukum yang punya kewenangan, jabatan atau kedudukan yangmendapat gaji dan fasilitas dan negara seharusnya mendapatpemberatan pidana tetapi justeru sanksi pidana yang diancamkanterhadap tindak pidana korupsi dalam Pasal 3 lebih ringan daripadasanksi pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana korupsi yangdiatur dalam Pasal 2 Ayat (1).
    Penerapan asas lex specialis derogatelegi generali dalam menilai relasi antara Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3juga tidak tepat karena kedua ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3tidak mengatur hal yang persis sama tetapi sifat melawan hukumdalam Pasal 3 merupakan bagian dari sifat melawan hukum dalampasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001;a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — SELVIANA WANMA;
1291 — 1114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
  • 3 Jo.
    dalam Pasal 3 UndangUndangTipikor;Bahwa dengan demikian jika Pemohon Kasasi menerapkan dengantegas ketentuan dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, maka jelasbahwa dakwaan dan/atau tuntutan yang diajukan kepada diri PemohonKasasi salah sasaran/tidak tepat (Error in Persona) sebab PemohonKasasi tidak mempunyai jabatan atau kedudukan formal terkait dalampermasalahan perkara a quoKEBERATAN KEDUA, Judex Facti Tingkat Banding tidak cukup dalammemberikan pertimbangan hukumnya (onvoeldoende gemotiveera),
    Tahun 2012 huruf C.1a., Pasal 2 Ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 setiap orangdiperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat yangmempunyai wewenang.
    Bahwa putusan majelis hakim Judex Facti a quo telah menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana Pasal 3 dalam DakwaanSubsidair dalam putusan Judex Facti a quo adalah sudah tepat dan benardalam menerapkan hukumnya;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 343 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 27 April 2018 — VIKTOR YEREMIAS TIRAN, S.Sos., M.Si. DAN KAWAN
1395 — 1013 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang menghukum Terdakwa karena melakukan Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 343 K/Pid.Sus/2018PRIMAIR ~~ : Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP junctoPasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR : Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang
    Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Kupang:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan olehkarena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum;Tentang keberatan Penuntut Umum bahwa Judex Facti tidakmenjatuhkan pidana denda juga tidak dapat dibenarkan oleh karenaketentuan Pasal 3 UndangUndang Pencegahan Tindak Pidana Korupsimengatur pidana denda secara kumulatif atau alternatif dengan kalimatberbunyi dan atau denda, dan Hakim telah memilinh
    Putusan Nomor 343 K/Pid.Sus/2018Kasasi /Terdakwa Il dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1991 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — Drs. PHILIPS TANGDILINTIN, MM
807 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
  • Pasal 3 ayat (1) UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, yang menyebutkan Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisiensi, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan;2.
    Menyatakan Terdakwa PHILIPS TANGDILINTIN, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanSubsidiair Pasal 3 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;4.
    Facti tidak salah menerapkan hukum dalammengadili Terdakwa;Bahwa Judex Facti menyatakan Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf adan b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP;Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa berpendapat seharusnya Judex Factimenerapakan ketentuan Pasal
    3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direksi PT.
    Kewenangan jabatan yang dimilikiTerdakwa berada dalam lingkup jabatan privat/swasta yang tidak tunduk padaketentuan jabatan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 1ayat (2) UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UndangUndang Nomor 28 tahun 2009;Bahwa kedudukan atau status subjek Terdakwa adalah selaku KuasaDireksi PT.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 05-09-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN MAUMERE Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mme
Tanggal 20 April 2017 — Penggugat:
MARIA NYORITARIS MOLO alias MARIA NYORITARIS
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Maumere
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
3.HELENA SUNUR
4.HENDRIK FERNANDES ARITONANG
Turut Tergugat:
ANITA KUSUMAWATI DIAZ
95 — 27
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1481 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang ; SEM BETI alias SEM
201 — 857 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
  • Pasal 64 ayat(1) KUHP;diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1481 kK/Pid.Sus/2018UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanaatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.
    Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalamsurat dakwaan primair;Membebaskan Terdakwa SEM BETI alias SEM oleh karenanya daridakwaan primair Penuntut Umum;Menyatakan Terdakwa SEM BETI alias SEM telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo.
    Putusan Nomor 1481 kK/Pid.Sus/2018bersifat umum tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa, sehinggaunsur melawan hukum tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;Pertimbangan judex facti tersebut jelas salah, karena perbedaanesensial antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan YurisprudensiMahkamah Agung
    Apabila kerugian negara relatif besar, maka diterapkanketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun apabila kerugian negararelatif kecil, maka diterapkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 02-05-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/PID.SUS/2018
Tanggal 2 Mei 2018 — ERMI AGUSTININGSIH
693 — 506 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie ... [Selengkapnya]
  • persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaansubsidaritas sebagai berikut: PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat(1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP; SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal
    3 juncto Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHal. 1 dari 19 hal.
    tindak pidana korupsi secara bersamasama;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri bahwa karena Terdakwamempunyai jabatan dan wewenang yang jelas dan dihubungkan denganuraian pertimbangan di atas maka unsur setiap orang dalam dakwaanPrimair Pasal 2 ayat (1) adalah tidak tepat melainkan perbuatan Terdakwayang dilakukan secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalahpertimbangan
    3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri denganmenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    No. 27 K/Pid.Sus/2018sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam alasan memori kasasi Terdakwa;Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karenaTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Bagian