Bahwa PENGGUGAT juga ditunjuk selaku Kuasa Hukum untukmendampingi proses pemeriksaan saksi TERGUGAT Il, yakni Sdri.WINDA ASTRIANI yang merupakan karyawan TERGUGAT dalam perkaradugaan Tindak Pidana Penipuan( Pasal 378 KUHP) dan Penggelapan(Pasal 372 KUHP) sebagaimana Laporan Polisi No.LP/2234/IX/2013/JBR/Polrestabes Bandung, tanggal 10 September2013, atas nama Pelapor Tan Dedi;7.

Bahwa TERGUGAT II kemudian disidangkan sebagai TERDAKWAdi Pengadilan Negeri Bandung atas dugaan telah melakukan TindakPidana Penipuan (Pasal 378) dan Penggelapan (Pasal 372 KUHP).TERGUGAT dan TERGUGAT Il juga telah meminta pula dan menunjukpara PENGGUGAT untuk mendampingi dan memberikan pembelaanhukum terhadap TERGUGAT Il selaku TERDAKWA di Pengadilan NegeriBandung sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor. 235/JPWSK/XII/2013,tertanggal 30 Desember 2013;8.

Hal ini sesuai dengan keterangan saksi danbuktibukti di persidangan ;Bahwa antara Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan saksi korban sampaisaat ini tidak ada audit karena saksi korban Suharto tidak berani dan tidakmau diaudit masalah keuangan ;Bahwa saksi korban Suharto tidak pernah mengalami kerugian dan saksikorban Suharto tidak pernah menitip uang kepada Pemohon walau saturupiahpun ;Bahwa semestinya yang melakukan penggelapan Pasal 372 KUHP adalahsaksi korban Suharto bukan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

menerima bilyet girodimaksud ;Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5096 K/Pdt/1998tanggal 28 April 2000 disebutkan : Bilyet Giro adalah bukti pengakuanhutang ;Dengan demikian bilyet giro tersebut termasuk dalam hubungan hukumkeperdataan dan bukan merupakan peristiwa hukum pidana ;Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas suatu hubungan hukum keperdataan tidakdapat dijadikan sebagai suatu alasan untuk mengajukan dalam hal ini PemohonKasasi dalam suatu perkara penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan

(Pasal 372 KUHP) ;Dengan demikian sudah sepatutnya pertimbangan hukum Pengadilan TinggiJambi untuk dikesampingkan seluruhnya ;3 Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan hukumnya, dimanadalam pertimbangan hukumnya halaman 14 bahwa pidana yang dijatuhkanterhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi Jambi dinilai sudah setimpaldengan perbuatannya, hal mana justru pertimbangan Judex Facti tidakmencerminkan rasa keadilan, dimana pidana yang dijatuhkan terhadapTerdakwa / Pembanding / Pemohon Kasasi

Suprianto aliasAnto Keling selaku tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP ) Atas Pengaduan Usman als A.Kiong , diberimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,telah dilihatsesuai dengan aslinya,diberi tanda : P19 :Foto copy Surat panggilan No. Pol S.Pgl /8840 /XII/2009/ Reskrimtanggal 05 Desember 2009 , pemanggilan Sdr.DR.HM.

Suprianto aliasAnto Keling selaku tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP ) Atas Pengaduan Usman als A.Kiong , diberimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,telah dilihatsesuai dengan aslinya,diberi tanda : P20 :Foto copy Surat panggilan No. Pol S.Pgl /8840A /XT/2009/ Reskrimtanggal 12 Desember 2009 , pemanggilan Sdr.DR.HM.

Suprianto aliasAnto Keling selaku tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP ) Atas Pengaduan Usman als A.Kiong , diberimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,telah dilihatsesuai dengan aslinya,diberi tanda i P21 ;22 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2009 ,atasnama tersangka DR.HM.

Suprianto aliasAnto Keling selaku tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP ) Atas Pengaduan Usman als A.Kiong , diberimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,telah dilihatsesuai dengan aslinya,diberi tanda : P19 :Foto copy Surat panggilan No. Pol S.Pgl /8840 /XII/2009/ Reskrimtanggal 05 Desember 2009 , pemanggilan Sdr.DR.HM.

Suprianto aliasAnto Keling selaku tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP ) Atas Pengaduan Usman als A.Kiong , diberimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,telah dilihatsesuai dengan aslinya,diberi tanda : P20 :Foto copy Surat panggilan No. Pol S.Pgl /8840A /XT/2009/ Reskrimtanggal 12 Desember 2009 , pemanggilan Sdr.DR.HM.

Suprianto aliasAnto Keling selaku tersangka atas dugaan tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP ) Atas Pengaduan Usman als A.Kiong , diberimeterai secukupnya dan dilegalisir sesuai dengan aslinya,telah dilihatsesuai dengan aslinya,diberi tanda i P21 ;22 Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 13 Oktober 2009 ,atasnama tersangka DR.HM.

M.AP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana penggelapan Pasal 372 KUHP melainkanwanprestasi / ingkar janji;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :aBahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkanJudex Facti Pengadilan Negeri dari 10 (sepuluh) bulan menjadi (satu) tahuntelah tepat dan tidak salah menerapkan

Putusan Pengadilan Militer IlO08 Jakarta Nomor :297K/PM Il08/AD/XI/2009 tanggal 21 Januari 2010 JoPutusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta Nomor :58/BDG/K/AD/PMTII/VII/2010 tanggal 3 September 2010dalam perkara pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP)dipidana penjara selama 4 (empat) bulan.b.

mampu bertanggung jawab menurut hukum ;Dalam hal ini menunjuk OEI YONGKY EFENDI HANJAYA dengan identitas kengkap karenaperbuatannya, sehingga oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwauntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;Dengan demikian unusr barang siapa telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa unsur Esensial terkandung dalam dakwaan alternatif pertama adalahpenipuan (Pasal 378 KUHP), sedangkan unsur yang Esensial terkandungdalam dakwaan alternatif kedua adalah penggelapan

(Pasal 372 KUHP) ;Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan adalah adanya hubungan hukum antara TerdakwaOEI YONGKY EFENDI HANJAYA dengan saksi Pelapor H.

Menyatakan terdakwa WALUYO SUWARTO bin MARJO bersalah melakukantindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kesatu ;sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam112. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WALUYO SUWARTO bin MARJOdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.

Karenanya ancamanpidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kealpaan.Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidakmerupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakansuatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), merusak barang barang (pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting),yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki

KabupatenTangerang sebagai bukti bahwa TERGUGAT adalah merupakan pembeliyang beritikad baik, justru berselang 38 (tiga pulun delapan) hari sejakpenandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) No. 52 aquo, danpembayaran uang muka (DP/Down Payment) kepada PARAPENGGUGAT, kemudian TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT I kePolda Metro Jaya, sebagaimana Laporan polisi No.LP/1678/IV/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 5 April 2017, atas nama JERRYBERNARD (kuasa TERGUGAT), dengan dugaan/sangkaan melakukantindak pidana Penggelapan

(Pasal 372 KUHP) dan/atau Penipuan (Pasal378 KUHP) dan/atau Pemalsuan Surat dan pemberian keterangan bohongke dalam akta otentik (Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP);23.

LP/1678/IV/2017/Dit.Reskrimum, tanggal 5 April 2017, atas namaJERRY BERNARD (Kuasa TERGUGAT), dengan dugaan/sangkaan tindakpidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan/atau Penipuan (Pasal 378KUHP) dan/atau Pemalsuan Surat dan pemberian keterangan bohongdalam akta otentik (Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 266 KUHP) hinggaPENGGUGAT sempat dinyatakan oleh Penyidik sebagai TERSANGKAmeskipun pada akhirnya PENYIDIK POLDA METRO JAYA menghentikanPenyidikannya = sesuai dengan Surat Ketetapan No.

dikuatkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan mengemukakan pendapatserta penjelasannya dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa)secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapansesuai pasal 372 KUHP dengan menguraikan serta menjelaskan unsurunsuryang terdapat didalam tindak pidana Penggelapan bertolak belakang/belumsesuai dan belum mencermati, memahami, membaca serta mempelajaripenerapannya secara teliti, cermat dan tepat sesuai dengan hukum/tindakpidana penggelapan

;Pasal 372 KUHP (penggelapan) berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memilikidengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasukkepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan,dihukum karena Penggelapan.

Unsur ketiga : Dengan rangkaian kebohongan menggerakkanorang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya ;Maka ketiga (3) unsurunsur berikut penjelasannya tidak ada sama sekali terdapat(tercantum) dalam tindak pidana penggelapan (pasal 372 KUHP) serta kurang/belum tepat dalam penerapan hukumnya ;Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq.

Bahwa pada tanggak 21 November 2015 PENGGUGAT bersama anakdan menantu PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke PolresTangerang Selatan, yang didaftar dengan Nomor:LP/549/K/XI/2015/SPKT/Resort Tangerang Selatan, dengan tuduhanHalaman 8 dari 16 Putusan Nomor 42/PDT/2018/PT.BTN.melakukan tindak pidana penipuan (pasal 378 KUHP) dan penggelapan(pasal 372 KUHP), (Bukti P12);b. Bahwa laporan tersebut terkait dengan penipuan dan penggelapan yangdilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan anak PENGGUGAT;c.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dakwaan Penuntut Umum, padapokoknya terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidanapenipuan (Pasal 378 KUHP) atau tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).Bahwa perbuatan terdakwa yang dianggap sebagai tindak pidana tersebut olehPenuntut Umum adalah uang sebesar Rp. 1.500.000, yang telah diterima oleh15Terdakwa dari saksi korban masih belum dibayar oleh terdakwa kepada korban danhingga saksi korban ketahui bahwa tanah yang dijadikan jaminan

mencemarkan namabaik TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Lanal Cilacap.Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan halhaltersebut di atas, Majelis berpoendapat bahwa pidana sebagaimanayang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengankesalahan Terdakwa.Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankanmenjadi anggota TNI, Majelis mempertimbangkan halhal sebagaiberikut:e Bahwa perkara Terdakwa ini dilakukan secara bersamaanmenjadi 6 (enam) berkas perkara dengan dakwaan pasalyang sama yaitu penggelapan

(Pasal 372 KUHP) dansudah diputus dalam waktu yang hampir bersamaankarena dua berkas telah diputus terdahulu, sedangkan 4berkas perkara termasuk perkara ini diputus secarabersamaan dalam satu hari.e Bahwa masingmasing telah dipidana sesuai dengankesalahan Terdakwa sehingga telahmempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkantindakan yang dilakukannya.e Bahwa terhadap perkara ini Saksi1 selaku pemilik mobiltelah memaafkan Terdakwa dan tidak menuntut untukdiselesaikan secara hukum tetapi inginnya

mengambil, tetapibaru merupakan percobaan, mengambil baru selesai dilakukan apabilapencuri melakukan tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat.Sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak (onroerendgoed), sehabis ditebang barulah menjadi barang yang bergerak (roereng goed).Sebelum diambil barang itu belum berada di dalam kekuasaan si pengambil,apabila pada waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangannya, makaperbuatannya ini bukan pencurian, akan tetapi masuk dalam penggelapan

(pasal 372 KUHP).

jawabkan perbuatannya.Dengan demikian Unsur Barang Siapa dapat dibuktikan secaraSah dan Meyakinkan.MENGAMBIL BARANG SESUATUPerbuatan mengambil itu harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatanuntuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata danmutlak.5 Pengertian mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya,maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belumada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah adaditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan

(Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakanselesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barangtidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri,akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa dari uraiandiatas menyimpulkan bahwa perkara aquo adalah Perkara Perdatamurni dan bukan suatu perkara Tindak Pidana, dan DakwakanJaksa Penuntut Umum tidak ditemukan Unsur Pidana Penipuandan Penggelapan (pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP) ParaTerdakwa; karena sudah jelas perkara ini adalah Perkara PerdataMurni tentang sengketa JualBeli Tanah (ranah Hukum KUHPdtbt),dan dimana sudah pernah ada Gugatan Perdata dan telah di putusoleh Pengadilan Negeri Sidoarjo

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan permohonan lelang kepada Tergugat dimana seharusnya Sertifikat Hak Milik yang sudah dibubuhi Hak Tanggungandikembalikan kepada pemiliknya akan tetapi Tergugat II telah menjual asset milikpara Penggugat tanpa mengembalikan Sertifikat yang telah dibubuhi haktanggungan adalah perbuatan pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) harusditolak dengan tegas;9.

Nomor 506 K/Pid/2017yaitu yang berupa tupi pajak/SPPT yang setiap tahunnya ditaginkankepada Terdakwa dan setiap tahunnya dibayar oleh Terdakwa).Sehingga seandainya betul pohon randu dimaksud adalah milik PTAMI, namun sejak semula yang menguasai adalah Terdakwa, makayang seharusnya didakwakan kepada Terdakwa adalah dugaanadanya tindak pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP. ( SPPTsebanyak 2 lembar yang masuk dalam berkas perkara, dandiperkuat oleh saksi IRFAN, MUJIB, IMAMAH dan KHOIRUMAN),sehingga secara