Dari isteri pertama yang bernama SALMIN Binti AMAQ AYUNyang meninggal dunia pada tahun 1990 dan mempunyai anakkandung :10.1.1. MUHAMAD NASIR Bin JUMAIT... (Penggugat 7 )10.1.2. ROHAINIAH Binti JUMAIT... ( Turut Tergugat 2 )10.1.3. MUHAMAD PAJRI Bin JUMAIT ( Penggugat 8 )10.1.4. SAIPUL BAHRI Bin JUMAIT ( Turut Tergugat 3 )10.2. Dari isteri Kedua yang bernama HURIAH Binti AMAQ NUSIAH (Turut Tergugat 1 ) dan mempunyai anak kandung :10.2.1. JUHARDI Bin JUMAIT... ( Turut Tergugat 4 )10.2.2.

Kerugian materill:10.1.1. Pelawan kehilangan objek sengketa senilai Rp700.000,00/m?(tujuh ratus ribu rupiah permeter persegi) x 5.094 m#? (lima ribusembilan puluh empat meter persegi) sejumlahRp3.565.800.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh limajuta delapan ratus ribu rupiah);10.1.2. Penggugat telah mengeluarkan biaya penanganan laporanpidana sejumlah Rp34.200.000,00 (tiga puluh empat juta duaratus ribu rupiah);10.2. Kerugian immateriil:10.2.1.

yangterletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan namaKelompak Alpukat yang diketuai oleh Terdakwa SITI MASKANAH.Kelompok Alpukat sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sudah mengajukansebanyak 32 kali proposal dana perguliran SPP Khusus untuk KelompokPerempuan ;Bahwa kewenangan Terdakwa yang termuat dalam surat dari DIRJEN PMDDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 414.2 / 3717 / PMDtanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Perdesaan Penjelasan X poin 10.1.1

Hanya masih adatunggakan pada anggota kelompok yaitu saksi Nurhayati sebesarRp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan kewenanganTerdakwa yang termuat dalam Surat dari DIRJEN PMD DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia No 414.2/3717/PMD tanggal 5 November2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri PerdesaanPenjelasa X poin 10.1.1 huruf c angka 2 yang menyatakan bahwa Ketuakelompok mewakili Kelompok menyalurkan pinjaman dari

Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Penjelasan X Pengelolaan DanaBergulir, Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalan usahabaik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha,pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuanprogram.13Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkansebaliknya terdakwa bersamasama

Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Penjelasan X Pengelolaan DanaBergulir, Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalan usahabaik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha,pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuanprogram.Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkansebaliknya terdakwa bersamasama

Ferprina TriJaya adalah sebagai berikut:10.1.1. Bahwa Wajib Pajak atas nama PT. Ferprina Tri Jayapertama kali dikukuhkan sebagai Pengusaha KenaPajak pada tanggal 30 Juli 1991.10.1.2. Bahwa berdasarkan hasil registrasi ulang PKP WajibPajak atas nama PI Ferprina Tri Jaya dicabutpengukuhannya sebagai PKP sesuai dengan suratPencabutan Surat Pengukuhan Kena Pajak NomorPEM902/WPJ.20/KP.0303/2006 tanggal 1 Maret 2006terhitung sejak tanggal 3 Januari 2006;Halaman 17 dari 23 halaman.

Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan danabergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahanakses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan dana11 dari 106 halaman Putusan Pidana Nomor 31 /Pid Sus Tpk /2017/PN Dpsbergulir yang sesuai dengan tujuan program. Prinsipprinsippengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsip PNPMMP.b.

Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan danabergulirharus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.Penjelasan X dari PTO tentang Pengelolaan Dana Bergulir dari TimKoordinasi PNPM Mandiri Perdesaan :a.Butir 10.1.1. tujuan kegiatanpengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalahmemberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestariandan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.Prinsipprinsip pengelolaan

Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM MandiriPerdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalan usahabaik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha,pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengantujuan program. Prinsipprinsip pengelolaan dana bergulir harus tetapmengacu pada prinsip PNPMMP.b.

Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM MandiriPerdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalan usahabaik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha,pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan61 dari 106 halaman Putusan Pidana Nomor 31 /Pid Sus Tpk /2017/PN Dpstujuan program. Prinsipprinsip pengelolaan dana bergulir harus tetapmengacu pada prinsip PNPMMP.b.

Bahwa mengingat sengketa atas Koreksi DPP PPN sebesarRp132.174.360,00 ini terkait dengan sengketa koreksi di PPhBadan atas Penghasilan Luar Usaha berupa PenghasilanSewa atas aktiva tetap/mesin sebesar USD 177,445.08, makapembahasan atas sengketa Koreksi DPP PPN sebesarRp132.174.360,00 ini mengikuti pembahasan atas sengketakoreksi Penghasilan dari Luar UsahaRent Fixed Assetssebesar USD177,445.08 di PPh Badan sebagai berikut:10.1.1.

Bahwa Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi returpenjualan sebesar Rp4.904.953.284,00 tidak sesuai dengan faktafakta sebagai berikut:10.1.1.

Harta bergerak yang dibeli oleh uang Tergugat:10.1.1. Satu buah sepeda motor tipe Honda merek Supra Fit dengan nomor PolisiAD 2063 VC n nne nee10.1.2. Satu buah sepeda motor tipe Honda merek Megapro dengan nomor PolisiAD 2484 AQ; 222222 nn nnn nnn cn ences cnn csnneee10.1.3. Alat usaha yang berupa 6 Frezzer besar dan 6 Frezzeer kecil;10.1.4.

Mansyur Adipura (dan telah meninggal duniapada hari Selasa tanggal 5 Januari 2008) yang kedudukanwarisnya digantikan oleh anakanaknya yaitu:10.1.1.Andi Iskandar bin Uun SuhermanLO li?Hendi Trisnadi bin Uun Suherman10.1.3.Hadi Permana bin Uun Suherman10.2.Euis Sutiasin binti Rd. Mansyur Adipura (dan telah meninggal duniapada hari Kamis tanggal 10 Mei 1971 dan tidak mempunyaiHal 50 dari 56, Penetapan No. 344/Padt.P/2020/PA.Sorketurunan)10.3.Asep Rukmana Rd.

Tpg Kutipan Pasal Perjanjian Sewa VilaTerjemahannya dalamBahasa Indonesia written consent of the First Party, suchconsent not to be unreasonablywithheld, assign or sublet thePremisses to a third party at any timeduring the Term, provided that:10.1.1 There isno breach by theSecond Party of thisAgreement or any otherarrangements between theSecond Party and theFirst Party and theassignment, sublease ortransfer is in compliancewith and will not result ina breach ofany laws,regulations, rules or termand

conditions which theFirst Party is subject to; Kedua in casu, Penggugatldengan persetujuan tertulisterlebin dahulu dari PihakPertama, persetujuan manatidak akan ditahan secaratidak wajar, dapatmengalihkan ataumenyewakan ulangBangunan in casu, Villa A15kepada pihak ketiga dalamMasa Sewa, dengan syarat:10.1.1 Tidak adapelanggaran terhadapPerjanjian ataupengaturan tertentuantara Pihak Keduadan Pihak Pertamadan pengalihan, sewaulang atau transfertersebut tidakmelanggar hukum,peraturan, kaidah atausyarat

melihat syaratmateril didalam pembuatan perjanjian didalam dembuatan SuratPemindahan Dan Penyerahan Hak antar Perusahaan PerseroanTerbatas yang seharusnya didalam membuat Keputusan tersebuthams didasarkan pada irrformasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusandan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yangbersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusandan/atau Tindakan tersebut ditetapkan danlatau dilakukan,harus memperhatikan :10.1.1

Tengku Mazmel Majid telah meninggal dunia di Medanpada tanggal 25 Juli 2002 dengan meninggalkan ahli warisPengganti sebagai berikut :10.1.1. T. Usmansyah Majid;10.1.2. 1. Cu Maslurah;10.1.3. T. Faridah Hanum;10.1.4. T. Tutik Sri Indah;10.1.5. T. Mazlina;10.1.6. T. Fatimah Zahara;11.

Bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksiretur penjualan sebesar Rp4.904.953.284,00 tidak sesuaidengan faktafakta sebagai berikut:10.1.1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Uji Bukti diketahuibahwa buktibukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkaitHalaman 22 dari 30 halaman.

AISAH ALIAS INAQ SAHIRUN juga telah meninggal dunia sekitar +tahun 1980 dan meninggalkan 1 (Satu) orang anak yakni :10.1.1. SAHIRUN BIN H. SAHIRUN telah meninggal dunia sekitar +tahun 1977 (putung);10.2. INAQ SAYUTI cerai hidup dan memperoleh 2 (dua) orang anakyakni:10.2.1. H. YANTI BIN H. SAHIRUN (T. 18)10.2.2. IRIN BIN H. SAHIRUN ( + ) Putung10.3. INAQ MUNAH cerai hidup dan memperoleh 1 (Satu) orang anakyakni :10.3.1. INAQ DAR BINTI H. SAHIRUN (T.T. 20)10.4.

Pelaporan Keuangan UPK,menyatakan bahwa: Pengadministrasian dan pelaporan keuangandi tingkat kecamatan merupakan salah satu tugas utama UPK.Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi danHalaman 22 dari 117 halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PT PTK4)5)6)akuntabilitas knhususnya dalam pengelolaan keuangan, oleh sebabitu, dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat sertadidukung oleh buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan.Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.1

;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.1 hurufd tentang Sasaran jenis kelompok, antara lain menyatakan bahwa:Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah:Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yangmempunyai anggota Rumah Tangga Misikin (RTM). ;Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.2 hurufb tentang Ketentuan Pendanaan yang antara lain menyatakanbahwa :a. Dana perguliran UEP dapat digunakan untuk pendanaankegiatan UEP dan SPP.

Oleh sebab itu, dibutuhkanpencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh buktibuktiyang dapat dipertanggungjawabkan.Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.1 huruf dtentang Sasaran jenis kelompok, antara lain menyatakan bahwa: Sasaranjenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah: Kelompok SimpanPinjam (KSP) adalah kelompok yang mempunyai anggota Rumah TanggaMisikin (RTM).Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir pada angka 10.1.2 huruf btentang Ketentuan Pendanaan yang

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalamSurat Banding Nomor: 41/FA/I/08 tanggal 21 Januari 2008 menyatakantidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding), dengan alasan yang pada intinya menyatakan :10.1.1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) tidak mendapat detail perincian pajak masukan yangtidak mendapat jawaban konfirmasi;10.1.2.

Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danabergulir yang sesuai denngan tujuan program. Prinsipprinsippengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsipPNPMMP;b.

Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danaabergulir yang sesuai denngan tujuan program. PrinsipprinsipHal. 36 dari 136 halaman Putusan Tipikor Nomor 23/Pid.SusTPk/2017/PN. Dpspengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsipPNPMMP;b.

Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danaabergulir yang sesuai denngan tujuan program. Prinsipprinsippengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsipPNPMMP;b.

Penjelasan X dari PTO tentang Pengelolaan Dana Bergulir dari TimKoordinasi PNPM Mandiri Perdesaan : Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan akses permodalanusaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompokusaha, pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dennganHal. 103 dari 136 halaman Putusan Tipikor Nomor 23/Pid.SusTPk/2017/PN. Dpstujuan program.

Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.2) Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan Administrasi KegiatanPNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : Salah satu tugas utama UPKadalah pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatandengan melakukan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukungoleh bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.3) Penjelasan X angka 10.1.1 huruf d tentang Pengelolaan Dana Bergulir yangmenyatakan : Bentuk kegiatan dana bergulir adalah

Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.2) Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan Administrasi KegiatanPNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : Salah satu tugas utama UPKadalah pengadministrasian dan pelaporan keuangan di tingkat kecamatandengan melakukan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukungoleh bukti bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.3) Penjelasan X angka 10.1.1 hurufd tentang Pengelolaan Dana Bergulir yangmenyatakan : Bentuk kegiatan dana bergulir adalah

Penjelasan X angka 10.1.1 huruf d tentang Pengelolaan Dana Berguliryang menyatakan : Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetapmenyediakan dana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat,bukan menggunakan dana untuk menjalankan suatu usaha pada sektorriil dan tidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yangdijalankan oleh Unit Pelaksana Kegiatan (UPK).2.

Penjelasan X angka 10.1.1 hurufd tentang Pengelolaan Dana Bergulir yangmenyatakan : Bentuk kegiatan dana bergulir adalah tetap menyediakandana permodalan bagi pelaku usaha mikro di masyarakat, bukanmenggunakan dana untuk menjalankan suatu usaha pada sektor riil dantidak diperkenankan untuk mendanai kegiatan sektor riil yang dijalankan olehUnit Pelaksana Kegiatan (UPK).Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, pasal

Maksudnya adalah untuk memberikan proposal kepada13141Sseluruh Pemegang Obligasi setelah indicative terms yang pada pokoknyatelah disetujui oleh komite tersebut;Pada tanggal 2 April 2013, Pemohon menyampaikan pemberitahuan kepadaPara Pemegang Obligasi yang memberitahu bahwa telah terjadi PeristiwaCidera Janji (Event of Default) sehubungan dengan Pasal 10.1.1 Conditionssebagai akibat dari kegagalan yang terus menerus dari Pemohon untukmembayar jumlah utang pokok yang timbul dari pelaksanaan hak untukmenebus

Para Pemegang Obligasi kemudian diberitahu bahwa terjadinyaPeristiwa Cidera Janji tersebut berdasarkan Pasal 10.1.1 Conditionsmerupakan akibat dari gagalnya pembayaran bunga yang jatuh waktu atasObligasi tersebut pada tanggal 24 Juni 2013.;19 Berdasarkan Pasal 10.1 Conditions mengenai Peristiwa Cidera Janji, jikaterjadi suatu Peristiwa Cidera Janji, Pemohon (Trustee), ataspertimbangannya sendiri dapat, dan atas permintaan tertulis oleh paraPemegang Obligasi tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen