Setelah itu korbanlangsung diantar oleh saksi SUPRIYANTO berobat RS.Islam Yogyakarta PDHI Kalasan guna menjalaniperawatan.Akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasilVisum et Repertum No.333/KS 11.2/V/2013 tanggal 11 Mei 2013dari Rumah sakit Islam Yogyakarta PDHI Kalasan yang dibuatdan ditandatangani oleh adr.

terjadi penganiayaanadalah saksi korban dan Terdakwa samasama berdirisaling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu)meter.13e Benar Terdakwa mengakui semua perbuatannya yaitutelah melakukan pemukulan terhadap korban sertaterdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulangilagi.e Benar bahwa Terdakwa membenarkan barang buktiberupa kunci inggris dan kunci pas yangdiperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa.Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum telahmembacakan hasil Visum et Repertum No.333/KS 11.2

sengaja telah terpenuhi pula.Mengenai unsur Melakukan penganiayaan ; Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan penganiayaandengan cara memukul sebanyak satu kali menggunakan kunciinggris dan kunci pas mengenai kepala bagian kiri disekitartelinga korban yang mengakibatkan luka robek mengeluarkandarah dan pada saat terjadi penganiayaan adalah saksikorbandan terdakwa samasama berdiri saling berhadapandengan jarak satu meter Akibat perbuatan terdakwa tersebut,berdasarkan hasil Visum et Repertum No.333/KS 11.2

Tanah kebun seluas + 0,10 Ha. (10 are), yang terletak di DusunTanak Awu I, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, KabupatenLombok Tengah, dengan batasbatas sebagai berikut:e Sebelah Utara : Tanah Bapak Badarudin;e Sebelah Timur : Kali;e Sebelah selatan : Kali;e Sebalah Barat : Jalan Raya;Bahwa tanah sengketa point angka 11.1 dan 11.2 dimutasikan namanyaoleh Bapak Munarim (ayah dari Tergugat 1, 2, Turut Tergugat 6, 7 dan 8)pada tanggal 8 Desember 1949 (14 tahun setelah Mamiq Nursasihmeninggal dunia) menjadi

atas nama Bapak Munarim dengan NomorPipil 2202, dengan persil, kias dan luas yang sama;Bahwa mutasi nama atas tanah sengketa 11.1 dan 11.2 sebagaimanatersebut pada point angka 12, tanpa sepengetahuan dan persetujuan ahliwaris Mamiq Nursasih;Bahwa tanah sengketa point angka 11.2 sebagiannya yaitu seluas 3.372m?

(33,72 are) telah dijual kepada Suryaman oleh Lalu Teges alias HajiLalu Marwan Hakim (Tergugat 1), oleh Lalu Srindake alias Mamig Arik R.Hakim (Tergugat 2), dan oleh almarhum Mamiq Selamet (suamiTergugat 3 dan ayah dari Tergugat 3.1, Tergugat 4, 5, 6 dan 7), dantanah sengketa point angka 11.6 seluruhnya telah dijual oleh Lalu Tegesalias Haji Lalu Marwan Hakim (Tergugat 1) kepada Baiq Murnah(Tergugat 12);Bahwa tanah sengketa point angka 11.2 dikuasai oleh:15.1.

Putusan Nomor 645 K/Ag/2015Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan TinggiAgama Mataram yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Praya perludiperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa pada posita gugatan point11.1 dan 11.2 dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa tanah pada posita gugatan point 11.1 telah dibebaskan danatau dikuasai oleh P.T.

Menyatakan bahwa Tergugat 11, Tergugat 14 dan Tergugat 22 adalahpembeli dari harta warisan pada angka 3.5.1 dan 3.5.2. atau objeksengketa pada posita angka 11.1 dan angka 11.2 yang beritikad baikdan patut untuk dilindungi;10.

selanjutnya untukmempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalamBerita Acara Persidangan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah meninggalkan dunia, makagugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; 11.2

PemohonKasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada pokoknyaatas dalil dalil1.Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil(PNS) sebagai guru, yang diangkat dengan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Timur NomorUP.1472/B IIl/Inpres/XI1/1983 tanggal 15 Desember1983 sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Jo SK.Gubernur Nomor : 821.12/10997 SK/Peg 11/1985tanggal 31 Desember 1985 sebagai Pegawai NegeriSipil dan terakhir dengan SK Gubernur Nomor823.4/11.2

9 Tahun 2003 tersebut,maka terbukti secara jelas bahwa Tergugat sebagaiPejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota hanyaberwenang untuk memberhentikan CPNS atau PNS denganpangkat Penata Tingkat golongan ruang III/dkebawah, sementara pemberhentian CPNS atau PNSdengan pangkat Pembina Tingkat golongan ruangIV/b kebawah adalah menjadi kewenangan Gubernursebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi10.Bahwa penggugat adalah PNS dengan pangkat Pembinagolongan IV/a berdasarkan SK Gubernur Nomor823.4/11.2

P/2016/PN.Jkt.Selsebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut di atas ternyatamasih ditandatangani oleh Chan Coon Hong (Alex), padahalmenurut ketentuan Pasal 11.2 dari Akta Pernyataan KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Berikut kami kutipbkan ketentuanPasal 11.2 Anggaran Dasar PT.

Sebaliknya dalam RUPSLB 5 SEPTEMBER 2016 JUSTRU HANYAMENUNJUK DAN MENGANGKAT 1 DIREKSI (ENDANG SUTIDJAN) DAN1 KOMISARIS (WARTIMAN) sehingga oleh karena itu hasil RUPSLBnyatelah bertentangan dengan Pasal 11.2 jo. Pasal 14.2 Anggaran Dasar PT.Pradiksi Gunatama.

NickLow)Direktur : Denny Henry GoenawanDewan KomisarisPresiden Komisaris : Raymond Wong Kwong YeeKomisaris : Lee Sek NamKomisaris : Low Kock ChingKomisaris : Edwin Soesilo Adiasa(xii) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11.2 jo.

Untuk mempermudah penjabaran, maka akan dituliskan kembaliPasal 11.2 dan 14.2 Anggaran Dasar PT Pradiksi Gunatama di dalam AktaNo. 2 Tahun 2012:Pasal 11.2 Anggaran Dasar:Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum PemegangSaham, masingmasing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya,yang berlaku efektif sejak pengangkatannya sampai ditutupnyaRapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, dan dengantidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untukmemberhentikannya sewaktuwaktu sebelum berakhirnya

HARUN 10Jun91 17.3 850.000 23.460.000 UMUM29 992234 MUSRIAH 24May06 2.4 721.000 4.974.900 Line 430 992023 TRI 12Aug04 4.2 727.500 10.039.500 Line 4SETIYONINGSIH31 990622 AMANATUN 03Mar99 9.6 742.500 18.785.250 Line 1032 991878 KUSTINA 19Mar03 5.6 732.500 11.793.250 Line 133. 970375 SRI WAHYUNI 26Mar97 11.6 747.500 18.911.750 Line 134 970407 SUMIYATI 23Jul97 11.2 745.000 18.848.500 Line 335 960335 JUMIAH 02Sep96 12.1 747.500 19.771.375 Line 336 910113 PONIKEM 17Apr91 17.3 762.500 21.045.000 Line 437

991876 MARCIA SUPIYAH 18Aug97 11.2 732.500 18.532.250 Line 938 992004 YUSRI 13Jul04 4.2 730.000 10.074.000 Line 939 991712 SALAMAH 28Jun01 7.3 737.500 16.114.375 Line 940 991922 ISMI MULIYANA 22Apr04 4.5 730.000 10.074.000 Line 1041 960305 PUJI LESTARI 18Mar96 12.6 750.000 19.837.500 Line 1042 991566 SULAMAH 09Nov00 7.9 737.500 16.114.375 Line 1143 970435 LASTINI 23Sep97 11.1 745.000 18.848.500 Line 944 950288 SUBARIYAH 14Aug95 13.2 757.000 20.022.650 Line 945 991287 MUSTAFIROH 01Aug00 8.2 744.500

Hal 4 dari 11.2. Ira Wahyuni, Perempuan, Umur 22 Tahun (20 November1999):3.

Hal 7 dari 11.2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus gadis;3. Bahwa yang menjadi wali nikan adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama Suhar dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orangsaksi bernama Sahyan dan Masiun, serta Pemohon dan Pemohon II tidakpernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Pemohon II masihtetap beragama Islam;4.

Biaya uang kesehatan gigi (dental service) selama tahun 2012 (buktiP12) berdasarkan Poin 11.2 Perjanjian Kerja sebesar Rp4.250.000,00;f. Biaya rawat jalan (outpatient medical) selama tahun 2012 (bukti P13)berdasarkan poin 11.2 Perjanjian Kerja sebesar Rp2.100.190,00;g. Airport tax untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp20.000,00 (bukti P12);h.

Biaya uang kesehatan gigi (dental service) selama tahun 2012berdasarkan Poin 11.2 perjanjian kerja sebesar Rp4.250.000,00;g. Biaya rawat jalan (outpatient medical) berdasarkan Poin 11.2 perjanjiankerja sebesar Rp2.100.190,00;h. Airport tax untuk 3 (tiga) orang sebesar 3 x Rp20.000,00 = Rp60.000,00;i.

Sisa barang yang harus dikirimkan melalui TIKI sejumlahRp1.273.000,00;Biaya uang kesehatan gigi (dental service) selama tahun 2012berdasarkan Poin 11.2 perjanjian kerja sebesar Rp4.250.000,00;. Biaya rawat jalan (outpatient medical) berdasarkan Poin 11.2 perjanjiankerja sebesar Rp2.100.190,00;.

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 30 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan juncto Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38 StatutaInternational Court of Justice juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional junctoPasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996juncto Pasal 11.2

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 30 30 Undangundang Pajak Bumi danBangunan Juncto Article 27 Vienna Convention Juncto Pasal 38 StatutaInternational Court of Justice Juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional JunctoPasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996Juncto Pasal 11.2

Yusuf dan isterinya lebih dulu meninggal duniadari Pewaris;11.2. Almarhum 4. Rauf bin H.M. Yusuftlal.3 dari 12 hal.Pen.No.0058/Pdt.P/2016/PA. Ptk Almarhum A. Rauf bin H.M. Yusuf semasa hidupnya menikah dengan Hj.Remang Haminah binti H. Ismail. Dari perkawinannya itu, Almarhum A. Rauf bin H.M. Yusuf telah dikaruniaisembilan orang anak yaitu Pemohon V sampai dengan Pemohon Xlll Almarhum A. Rauf bin H.M. Yusuf lebih dulu meninggal dunia dari pewarissedangkan isterinya masih hidup.11.3.

Yusuf bersama isteri dananaknya tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris;11.2. Almarhumah Indok Tallok binti HM. Yusuf Almarhumah Indok Tallok binti H.M. Yusuf semasa hidupnya hanyamenikah satu kali yaitu dengan Almarhum H. Ismail bin H. Mustafa. Dari perkawinannya itu, Almarhumah Indok Tallok binti H.M. Yusuf telahdikaruniai tiga orang anak, namun Almarhumah Indok Tallok binti H.M. Yusufbersama suami dan anakanaknya tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dariPewans;12.

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undangundang Pajak Bumi danBangunan juncto Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38 StatutaInternational Court of Justice juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional junctoPasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996juncto Pasal 11.2

Penetapan No.389/Padt.P/2019/PA.GtloPl .11.2 Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekuranganpersyaratan atas nama ABDUL ALIT PANEO NomorB.704/KUA.30.06.06/12/2019 tanggal 12 Desember 2019;Pl 11.2 = Fotokopi Surat pemberitahuan adanya halangan/kekuranganpersyaratan atas nama ARWINI PUSPITA NomorB.705/KUA.30.06.06/12/2019 tanggal 12 Desember 2019;Pl 11.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MOHAMAD PANEO;P 11.4 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama MUHIDIN;P. 11.5 = Fotokopi Akta Kelahiran atas nama

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

Terbanding (sekarang Termohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 30 UndangUndang Pajak Bumi danBangunan Juncto Article 27 Vienna Convention Juncto Pasal 38 StatutaInternational Court of Justice Juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional JunctoPasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996Juncto Pasal 11.2

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 11.2 juncto Pasal14.2 jis. Pasal 8.3 Anggaran Dasar Pemohon, masa jabatan seluruhanggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemohon yang diangkatberdasarkan Bukti Termohon I1 tersebut telah berakhir sejak Bulan Juni2015;f. Bahwa dengan mengabaikan fakta tersebut, salah seorang exDirektur Pemohon yaitu Dr. Nick Low tetap tampil dan bertindak untukdan atas nama Pemohon seolaholah masih menjabat sebagai Direkturyang sah dalam Pemohon;g. Bahwa tindakan Dr.

Tahun 2012 tentangPersetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 30 April2012 (Akta Nomor 2 Tahun 2012) pada Pasal 11.2 dan Pasal 14.2diatur bahwa:Halaman 8 dari 21 hal.Put.

94 ayat 3 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: pengangkatananggota direksi untuk jangka waktu tertentu yang dipertimbangkan sejakberakhirnya jJangka waktu tersebut, mantan anggota direksi tidak berhak lagibertindak untuk dan atas nama perseroan kecuali setelah diangkat kembalioleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Juncto Psl 11.2 AngaranDasar: para anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa Judex Facti dalam memberi

tidak ada yang mengatur dengan habisnya jangkawaktu dengan sendirinya otomatis kKewenangannya selaku direksi untukbertindak untuk dan atas nama perseroan juga telah berakhir pula (qq belumsah secara hukum), berakibat penerapan atas ketentuan Psl 94 ayat 3Undang Undang Perseroan Terbatas dalam pemeriksaan perkara a quoharus diabaikan karena telah diatur secara khusus dalam Pasal 11 point 7Anggaran Dasar (/ex specialis dorogot lex generallis) in casu telah terjadikesalahan penerapan hukum;Dalam Psl 11.2

.: 11.2)Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN. Tnr. Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit danmengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama duaminggu atau lebih.KESIMPULAN : Pada pemeriksaan terhadap seorang laki laki berumur dua puluh limatahun, ditemukan luka luka berupa dua luka robek dibagian bahu kiri danpnggang kiri diduga akibat benda tajam.

LUBNA, dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut : Luka robek di bahu kiri dan pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam(I.1.: 11.2) Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit danmengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama duaminggu atau lebih.Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 45/Pid.B./2017/PN.

LUBNA, dengan hasil pemeriksaansebagai berikut : Luka robek di bahu kiri dan pinggang kiri akibat persentuhan benda tajam(I.4.: 11.2) Kelainan pada poin dua di atas, dapat menimbulkan penyakit danmengganggu pekerjaan serta memerlukan waktu perawatan selama duaminggu atau lebih.KESIMPULAN :Pada pemeriksaan terhadap seorang laki laki berumur dua puluh limatahun, ditemukan luka luka berupa dua luka robek dibagian bahu kiri danpnggang kiri diduga akibat benda tajam.

Menerima dan menetapkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalimerupakan subjek pajak IPEDA sebagaimana dinyatakan dalam KontrakNo: J2/Ji.DU/12/83 angka 11.2 ayat (ili) dan bukan subjek pajak PBB;.

karenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 30UndangUndang Pajak Bumi dan Bangunan jo Article 27 ViennaConvention jo Pasal 38 Statuta International Court of Justice joPenjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional jo Pasal 4 ayat (1) huruf a Keputusan PresidenNomor 75 Tahun 1996 jo Pasal 11.2

Pewaris bin Ayah Pewaris, (Saudara kandung);10.2. xxxxx bin Ayah Pewaris, (telah meninggal dunia pada 19 April2020, akibat sakit);Bahwa Saudara kandung Pewaris binti Ayah Pewaris yang bernamaXxxxx bin Ayah Pewaris semasa hidupnya telah menikah denganNurjannah, yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2004 akibatbencana tsunami, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat)orang anak, yang masingmasing bernama:11.1. xxxxx, (telah meninggal dunia pada tahun 2004, akibat bencanatsunami);11.2

Menetapkan:11.1. xxxxx, (anak kandung);11.2. xxxxx, (anak kandung);11.3. Pemohon II Ayah Pewaris bin Ayah Pewaris, (Saudara kandung);11.4. xxxxx bin Ayah Pewaris, (Suadara kandung), telah meninggal duniapada tahun 2020, akibat sakit;Penetapan NO. No.280/Pdt.P/2020/MSBna.Hal. 7 dari 11 halaman.11.5. xxxxx binti Ayah Pewaris, (Saudara kandung), telah meninggaldunia sekitar tahun 2016 akibat sakit; sebagai ahli waris dari M.Alibin Ayah Pewaris12.

pernikahan Pemohon dengan Termohon telahmempunyai harta bersama sebagai berikut :11.1. satu unit rumah di atas tanah orang tua Pemohon dengan ukuran 5x 9 meter terletak di Kabupaten Ponorogo, dengan batasbatassebagai berikut : Utara : tanah milik TETANGGA Timur : Jalan Desa Selatan : tanah milik TETANGGA II Barat : Jtanah milik TETANGGA III11.2. satu buah sepeda motor atas nama PEMOHON, alamat PonorogoJenis kendaraan Yamaha Mio, warna Merah, tahun rakitan 2008,dengan Nomor Polisi : AE XXXX SM ;11.2

. satu buah sepeda motor atas nama PEMOHON, alamat PonorogoJenis kendaraan Honda Grand, warna Hitam, tahun rakitan 1993,dengan Nomor Polisi : AE XXXX SA ;11.2. satu buah sepeda motor atas nama PEMILIK alamat KabupatenPonorogo Jenis kendaraan Mega Pro, warna Hitam, tahun rakitan2008, dengan Nomor Polisi : AE XXXX SG ;12.Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Wonosari segera memanggil

Ulu/2004 tanggal 01 Oktober 2004 padaSertifikat Hak Milik No. 1123 1124 1125 (Petitum 11.2) ; Bahwa dengan obyek sama dalam Putusan Sela tanggal 29 Jurn 2010No. 39/ Pdt. G/ 2010/ PN.

Bahwa tuntutan hukum Gugatan Konvensi pada petitum poin 11.2 agarAkta Jual Beli Notaris Achmad Dahlan, SH No. 1666/ 1667/ 1668/ Smd.Ulu/ 2004 tanggal 1 Oktober dinyatakan tidak sah, maka seharusnyayang digugat adalah Notaris Achmad Dahlan, SH, tetapi karena Notaris/PPAT tidak digugat, maka Gugatan Konvensi kurang lengkap.5. Bahwa gugatan Konvensi tidak jelas (Exeptie Obscurie Libelie) dan terjadikesalahan menentukan obyek sengketa (Exeptio Error in Obyecto), Karena:a.

Bahwa dalam dasardasar gugatan konvensi (posita dan foundamentumpetindi) maupun tuntutan hukumnya (petitum) selalu saja PenggugatKonvensi tidak lengkap dan teramat kurang jelas, menyebut obyek tanpaidentitas lengkap, yaitu hanya mencantumkan dalam gugatan SHM No.1123 1124 1125 (gugatan posita poin 1, 4, 6, 10, 11.1, dan Petitumpoin 1.1, Petitum poin 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7 dan 11.9.1) maupunSertifikat 1123 1124 1125 (gugatan posita poin 4) sehingggagugatan Konvensi adalah kabur dan tidak memenuhi

Manau Nyaeng Indah(Posita poin 13.2 dan petitum poin Il. 11.2).6. Bahwa gugatan Konvensi Terbukti tidak berdasar hukum, maka harusditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaarad).Rekonvensi Tergugat :Hal. 9 dari 22 hal.