ANI (Alm) sebagaimana tertuang di dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 189/PPAT/2005 tanggal 11 Mei 2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

ANI (Alm) sebagaimana tertuang di dalam AktaPembagian Hak Bersama (APHB) No. 189/PPAT/2005 tanggal 11 Mei2005 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.8.

Bahwa berdasarkan UU.NO. 5 Th.1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan PP.No.37 Th.1998 Tentang Peraturan Jabatan PejabatPembuat Akta tanah dengan terbitnya Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) No.189/PPAT/2005 tanggal 11 Mei 2005 adalah sah demi hukum ;5. Bahwa obyek tanah sengketa tetap sah milik P.

Penyewa adalah orangorang yang sama sekalitidak ada keterkaitannya dengan genus perkara a quo, seandainya penyewaitu menyewa pada Para Pembanding maka jelas mereka akan Terbandingdudukkan sebagai Turut Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1;Bahwa dalam putusan perkara a quo tidak menyatakan batal AktaPembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 189/PPAT/2005 tanggal 11 Mei2005 melainkan menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukummengikat;Di dalam surat gugatan, Para Terbanding / Para Penggugat telahmenjelaskan

secara lengkap identitas tanah, mulai dari No.Buku C Desa,No Persil,No Kelas desa, Luas Obyek, dan batasbatas obyek;Di dalam sidang dalam agenda pembuktian, Para Terbanding telahmengajukan alat bukti tertulis berupa surat keterangan tertulis dariPemerintah Desa Sumbercenteng Kecamatan Kotaanyar mengenaikronologi tanah secara lengkap;Bahwa putusan Pengadilan Agama Kraksaan a quo telah jelas mengenaipertimbangan hukum tentang ketidak absahan pembagian hak bersama didalam APHB Nomor 189/PPAT/2005 tanggal

11 Mei 2005 tersebut;Bahwa tanda tangan Turut Terbanding II/Tergugat II dalam APHB adalahatas tekanan;Bahwa Terbanding/Penggugat tidak pernah hadir dalam penandatangananAPHB tersebut sekaligus tidak ikut menanda tanganinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca,meneliti dan mempelajari memori banding,kontra memori banding, berkasperkara yang dimohonkan banding beserta salinan resmi putusan dalamperkara a quo utamanya pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim TingkatBanding akan

Bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPAT ) DARMAWANSETWANTO, SARJANA HUKUM yang membuat APHB No.130/70/BS/2000, harus digugat / ditarik sebagai PIHAK TERGUGATdalam perkara ini ; === . Bahwa Badan Pertanahan Nasional in casu Kantor PertanahanKabupaten Jepara, selaku pihak / badan yang menerbitkan SHM No.1326 tertanggal 19 Juli 2000, harus digugat / ditarik sebagai PIHAKTERGUGAT dalam perkara a Quo ; 25 =. Error In Persona ( Gugatan Salah Orang ) ; 1.

Bahwa APHB No.130/70/BS/2000 yang dibuat pada tanggal 22Maret 2000 adalah berdasarkan permintaan para penghadapSuwantara, Sutarkan dan Suhanto ( vide penjelasan APHB diatas )dan bahwa akta ini kKemudian dijadikan dasar penerbitan SHM No.1326 yaitu pemecahan terhadap Hak Milik 43 Seb / Tubanan, makaquad non KUALITAS DAN KAPASITAS SUHANTO bukan TURUTTERGUGAT melainkan / semestinya TERGUGAT ( VI ) dalamDOMK Ara & QUO 5 ~n nn nn nnn nner nn nnn nen nnn nen nen nn nnn enn cnnMAKA DENGAN SEGALA CACAT FORMIL

Dari peinbagian warisan itu, Suhanto memperoleh Warisantanah sawah seluas 2.210 m2, sebagaimana tertera dalam AktaPembagian Hak Bersama (APHB) No.130/70/BS/2000 tanggal 22Maret 2000 dan SHM No.1326 tanggal 19 Juli 2000.

Surat Kuasa tersebut bahkandisahkan oleh Petinggi Desa dan pihak Kecamatan,sehinggakemudian dengan akta ini, APHB No.130/70/BS/2000 diterbitkanpada tanggal 22 Maret 2000.Bahwa dengan uraianuraian dan faktafakta diatas,menjadi terangdan jelas bahwa pembuatan APHB No. 130/70/BS/2000 yangmenjadi dasar hukum penerbitan SHM No. 1326 tanggal 19 Juli2000 dilakukan secara berdasar hukum dan bahwa Penggugattidak berhak atas tanah sengketa karena yang bersangkutanbahkan telah memperoleh bagian yang sangat

(Vide Eksepsi butir 3 tentang PluriumLitis Consortium jouncto Jawaban butir 6 dan 7);7.Bahwa dalil gugatan posita butir 6 ditolak dengan argumentasisebagaimana dikemukakan pada Jawaban butir 5 diatas, selain itu terdapatfaktafakta berikut dibawah ini yang membantah hal tersebut, yakni :1;Bahwa penguasaan dan kepemilikan Tergugat Il, Ill, IV, dan Vsselaku ahli waris almarhum Sutarkan atas tanah objek sengketaadalah sah menurut hukum berdasarkan SHM NO.1326 yangditerbitkan berdasarkan APHB No. 130/

Bahwa Pemohon dan ketiga anak almarhum selaku ahli waris bermaksuduntuk sebagai wali atau mewakili anakanak yang masih dibawah umuruntuk penanda tanganan (APHB) Akta Pemberian Hak Bersama ketigaanak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap bertindak didepanhukum sehingga perlu ditunjuk adanya wali.5. Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon selaku ibu kandung bersediauntuk menjadi wali bagi ketiga anak tersebut dan akan bertanggung jawabsepenuhnya.6.

ANAKIl, lahir 18 November 1999, 3).ANAK III, lahir 02 Juni 2007.Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali karena suamiPemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tahun 2015sementara anakanak Pemohon masih di bawah umur , dan dipandangbelum cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum.Bahwa, Pemohon dan almarhum memiliki 3 bidang tanah dengansertifikat atas nama almarhum ;Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk digunakansebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian

Bahwa Pemohon dan almarhum memiliki 3 bidang tanah dengansertifikat atas nama almarhum 5 Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk digunakansebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian HakBersama. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, Pemohon tidak pernahmenikah lagi dengan orang lain.

., untuk mewakili anak tersebut mengenai segalaperbuatan hukum untuk digunakan sebagai persyaratan penandatanganan(APHB) Akta Pemberian Hak Bersama.Menimbang, bahwa berdasarkan ( bukti P.3 ) terbukti Pemohon danketiga anak Pemohon beragama Islam, sesuai dengan Pasal 33 ayat ( 3 )UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Waliyang ditunjuk agamanya harus sama dengan yang dianut anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan ( bukti P.4 ), seorang anak yangbernama ANAK lahir tanggal 23 April 1995

Menetapkan barang bukti berupa :

• Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 434/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Tarogong Kaler yang menerangkan bahwa sdr. UNDI RUMDI dan Ny. E. SUTARNI merupakan ahli waris dari Ny. ENAS NASWARA selaku pemegang hak atas tanah leter C 1589 persil 25.b dengan luas 8.695 M2 dan berlokasi di Blok Citiis Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.

Menyatakan barang bukti berupaAkta Pembagian Hak Bersama (APHB)No. 434/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh Pejabat PembuatAkta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Tarogong Kaler yangmenerangkan bahwa sdr. UNDI RUMDI dan Ny. E. SUTARNI merupakanahli waris dari Ny. ENAS NASWARA selaku pemegang hak atas tanahleter C 1589 persil 25.b dengan luas 8.695 M2 dan berlokasi di Blok CitiisDs. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.

ASEP OTANG setelah diperkenalkanoleh saksi YUSEF FIRMANSYAH ketika terdakwa meminjam uang sebesarRp.10.000.000, dengan memberikan jaminan APHB (Akta Pembagian HakBersama) atas sebidang tanah milik yang terletak di Blok Citiis DesaRancabango Kec. Tarogong Kaler seluas 8695 M2 yang diakui terdakwamilik UNDI RUMDI (orang tua terdakwa), namun lama kelamaan setelahseringnya terdakwa bertemu dengan H.

ASEP OTANG berupa Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) No. 434/2016 Tanggal 23 Mei 2016 yang intinya bahwa sdr.UNDI RUMDI dan sdri. Ny. E. SUTARNI (adik tirl) merupakan ahli warisdari Ny. ENAS NASWARA terhadap tanah milik adat persil C. 1589persil 25.b Blok Citiis Ds. Rancabango Kec. Tarogong Kaler Kab.

ASEP OTANG dan seingat saksi bukti kepemilikan tanah yangditunjukkan oleh terdakwa saat itu berupa APHB ;Bahwa benar terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada H. ASEPOTANG yang saksi ketahui seluruhnya mencapai kurang lebih1.100.000.000. (Satu milyar seratus juta rupiah) dan untuk surat terkaittanah (balik nama) tersebut ditanggung oleh terdakwa namun barudibayar sebesar Rp. 1.000.000.000.

ASEP OTANG supaya tertarikmembeli tanah tersebut dengan menggunakan APHB (Akta PembagianHak Bersama) milik orang tua terdakwa;Bahwa benar sebelumnya terdakwa telah menjual tanah tersebutkepada Hj. SAOM sekitar bulan Nopember 2015 dirumahnya Hj. SAOMyang berlamat di Kp. rancabango Ds. Rancabango Kec. Tarogong KalerKab. Garut dengan harga seluruhnya kurang lebih Rp. 1.125.000.000.

Memberi ijin kepada Pemohon sebagai orangtua untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua terhadap anak yang masih dibawah umur bernama I MADE GILANG MAHENDRA, laki-laki, lahir di Denpasar, 22 Juni 1998, untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan tindakan hukum yaitu membuat APHB (Akta Pembagian Hak Bersama) terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, seluas 300 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 06216, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar

Bahwa saat ini keluarga besar Pemohon sebagaimana yang namanyatercantum sebagai Pemegang Hak dalam sertifikat tersebut, bermaksuduntuk melakukan APHB ( Akta Pembagian Hak Bersama ) dimana artinyaadalah 8 ( delapan ) orang yang namanya ada dalam sertifikat tersebutakan mengakhiri haknya dan memberikan kepada satu orang yangnamanya ada dalam sertifikat yaitu kepada MADE DURYANA;6.

belum berusia 21( dua puluh satu ) tahun atau masih dibawah umur sehingga belum bisamelakukan tindakan hukum, maka menurut keterangan NOTARISdibutunkan Penetapan dan Pengadilan Negeri yang isinya adalahPenetapan ditetapbkan Pemohon sebagai ibu kandungnya bisa bertindaksebagal wali ibu yang menjalankan kekuasaan sebagal orangtua bertindakdan mewakili atas nama Pemohon yang bernama MADE GILANGHalaman 3 dari 11 penetapan No 402/Pdt.P/2015/PN DpsMAHENDRA untuk melakukan tindakan hukum yaitu membuat APHB

tanah yangterletak di Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, KotaDenpasar, seluas 300 M2, sesual dengan Sertifikat Hak Milik No. 06216,Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Denpasar, untukdapat ditetapkan sebagal wall ibu yang menjalanan kekuasaan sebagaiorangtua dan anak Pemohon yang bernama MADE GILANG MAHENDRA,lakilaki, lahir di Denpasar, 22 Juni 1998 yang masih dibawah umur, untukmelakukan tindakan hukum yaltu membuat APHB

Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak sebagai dirinya sendiri danjuga sebagai wali seorang ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua, bertindak untuk dan atas nama : MADE GILANG MAHENDRA, lakilaki, lahir di Denpasar, 22 3uni 1998, sesual dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor: 547/lst.DB/JB/2001 tertanggal 18 Juni 2001 yangdikeluarkan oleh Walikota Denpasar, untuk melakukan tindakan hukumyaltu membuat APHB ( Akta Pembagian Hak Bersama ) terhadap tanahyang terletak di Kelurahan Renon, Kecamatan

Pemohon secara tulus iklas mengakhiri haknya dan memberikankepada Made Duryana tanah seluas 300 M2 yang terletak di KelurahanRenon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sesuai SertifikatHak Milik Nomor 06216 ;Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan permohonan ini agar Pemohondiberi ijin untuk dapat ditetapkan sebagai orangtua untuk menjalankan kekuasaansebagai orangtua bagi anak Pemohon yang bernama Made Gilang Mahendrayang masih dibawah umur, untuk melakukan tindakan hukum yaitu melakukan/membuat APHB

ZIDAN PERMANA PUTRA untuk menandatangani akta jual beli terhadap harta bawaan almarhum istri Pemohon bernama NUNUK JUWARIYAH yang berasal dari almarhum orang tua istri Pemohon bernama almarhum SAID UMAR dan RAPIK yaitu barang tidak bergerak yang merupakan bagian hak dari anak Pemohon yang kini masih belum dewasa tersebut berupa : Sebidang tanah Yasan yang terletak Jalan Kertosono Kelurahan Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagaimana tertera dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

:e Sebidang tanah yang terletak di Jalan Kertosono KelurahanKetawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagaimana terteradalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas nama SAID UMAR bukuLeter C 80 persil 19 Klas d.1 seluas kurang lebih 78 M2; Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon sebagaimana telah diuraikandiatas sejak awal tahun. 2013 sampai sekarang keadaan ekonomi Pemohonkian hari terasa kian berat dan guna menutupi keuangan keluarganya,Pemohon setelah bermusyawarah dengan saudarasaudara

dariPengadilan Negeri Malang;Selanjutnya terkait hal tersebut, dengan ini mohon kepada KetuaPengadilan Negeri Malang : Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; Menetapkan/memberikan ijin kepada Pemohon bernama SUTIKNO bagi dirisendiri maupun kepentingan anak kandungnya yang masih belum dewasayaitu MUHAMMAD ZIDAN PERMANA PUTRA untuk menjual 1 (satu) bidangtanah Yasan yang terletak Jalan Kertosono Kelurahan Ketawanggede,Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagaimana tertera dalam AktaPembagian Hak Bersama (APHB

dengan adanya suatu perbuatanhukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkanPemohon bertindak mewakili dari anaknya yang kini masih belum dewasatersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dalam alatbukti bertanda P14 di atas telah terbukti bahwa harta yaitu barang tidakbergerak berupa Sebidang tanah Yasan yang terletak Jalan Kertosono KelurahanKetawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagaimana tertera dalamAkta Pembagian Hak Bersama (APHB

: MUHAMMAD ZIDAN PERMANA PUTRA untukmenandatangani akta jual beli terhadap harta bawaan almarhum istriPemohon bernama NUNUK JUWARIYAH yang berasal dari almarhum orangtua istri Pemohon bernama almarhum SAID UMAR dan RAPIK yaitu barangtidak bergerak yang merupakan bagian hak dari anak Pemohon yang kinimasih belum dewasa tersebut berupa :e Sebidang tanah Yasan yang terletak Jalan Kertosono' KelurahanKetawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang sebagaimana terteradalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

Oleh karenanya PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko tersebut di atas wajar untuk dikuatkanoleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Jambi ;Bahwa apa yang dikatakan Pembanding tentang Turut Tergugat II tidakmenandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), dengan alasan padawaktu itu Turut Tergugat Il sedang berada di Bakasi, Jawab Barat, adalah tidakbenar.

Logika Hukum nya kalau Tururt Tergugat II tidak menandatangani AktaPembagian Hak Bersama (APHB), mengapa Turut Tergugat II tidak pernahmengajukan gugatan, baik di Pengadilan Agama Bangko maupun di PengadilanNegeri Bangko. Bahkan dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama Bangko danPengadilan Negeri Bangko Turut Tergugat Il, Susilawati Spt binti Ajus, A, tidakpernah hadir.

Bahwa apa yang dikatakan Pembanding/Penggugat , yang mengatakan dirinyatidak pernah menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama (APHB)Nomor:1613/2014, adalah tidak benar. Demikian juga dengan apa yangdikatakan Penggugat, bahwa diri Turut Tergugat II tidak pernah datang keBangko untuk menandatangani APHB tersebut adalah tidak benar.

Bagaimana hal ini diikatakan Terbanding dan Turut Tergugat IVmemalsukan APHB tersebut ?

Penggugatmelaporkan Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IVke Polres Merangin adalah hak setiap warna Negara Indonesia untukmelaporkan apa saja. oleh karena itu sudah sepatutnya dalil Memori BandingPenggugat ini dkesampingkan,dan harus pula dinyatakan ditolak untukseluruhnya, karena memori banding nya tidak berlandaskan hukum ;Bahwa apa yang dikatakan Pembanding/Penggugat, Tergugat/Terbandingtelah memalsukan tandatangan Penggugat/Pembanding ke dalam suatu AktaPembagian Hak Bersama (APHB

Bahwa Pemohon dan dua anak almarhumah selaku ahli warisbermaksud untuk sebagai wali atau mewakili anakanak yang masihdibawah umur untuk penanda tanganan (APHB) Akta Pemberian HakBersama ketiga anak Pemohon masih dibawah umur dan belum cakapbertindak didepan hukum sehingga perlu ditunjuk adanya wali.Hal. 2 dari 14 hal.Penetapan No. 0203/Pdt.P/2016/PA.Lwk.

Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk digunakansebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian HakBersama karena Pemohon akan menjual tanah warisan almarhumahisterinya.Hal. 6 dari 14 hal.Penetapan No. 0203/Pdt.P/2016/PA.Lwk Bahwa setelah meninggalnya istri Pemohon, Pemohon tidak pernahmenikah lagi dengan orang lain. Bahwa kepribadian Pemohon adalah orang yang baik, sederhanadan penyayang kepada anakanaknya.

Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan wali karena istriPemohon yang bernama Dra.Neni Artati telah meninggal dunia padatahun 2010 sementara anakanak Pemohon masih dibawah umurdan dipandang belum cakap menurut hukum untuk melakukanperbuatan hukum; Bahwa tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk digunakansebagai persyaratan penandatanganan (APHB) Akta Pemberian HakHal. 7 dari 14 hal.Penetapan No. 0203/Pdt.P/2016/PA.LwkBersama karena Pemohon akan menjual tanah warisan almarhumahisterinya.

atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Luwukberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan ( bukti P.2 ) sebagaipasangan suami isteri dan pada permohonannya mohon agar dirinyaditetapkan sebagai wali terhadap 2 orang anak masingmasing bernama1).Khairun Nisa Basir, lahir 21 Januari 2000, 2).Nur Zhuhri RamadhaniBasir, lahir 27 November 2002, untuk mewakili anak tersebut mengenaisegala perbuatan hukum untuk digunakan sebagai persyaratanpenandatanganan (APHB

hutang sebesar Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

No 306/Pdt.P/2020/PA.Kbm XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX guna untuk mengurus Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) atas Sertifikat Hak Milik No.00007untuk pengajuan kredit di Perbankan sebagai Ahli waris;9.

Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengurus Akta Pembagian HakBersama (APHB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atasSertifikat Hak Milik No.00007 untuk pengajuan kredit di Perbankan akantetapi ditolak, Karena butuh kejalasan setatus sebagai ahli waris;10.

No 306/Pdt.P/2020/PA.KbmBersama (APHB) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas sertifikathak Milik No.00007 untuk pengajuan kredit di Perbankan sebagai ahli waris;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya tersebut,Pemohon telah mengajukan alatalat bukti berupa suratsurat sebagai berikut:a.

meringkas penetapan ini selanjutnya ditunjuk hal ihwalsebagaimana telah tertera dalam berita acara persidangan sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohonpenetapan perwalian bagi anak Pemohon yang yang beranamaXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX yang masih di bawah umur, untukkeperluan mengurus Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

Setelah harta peninggalan berupatanah itu dibaliknamakan dari Pewaris ke para ahli waris, maka apabila ahliwarisnya lebih dari seorang maka di antara para ahli waris dapat bersepakatuntuk menjadikan tanah itu milik salah seorang ahli waris maka sarana yangtepat adalah dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) di PPAThal ini senada dengan Pasal 111 ayat (4) PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997,menyebutkan bahwa pembuatan APHB yang dibuat PPAT apabila dikemudianhari terjadi pembagian hak.

Setelah sertipikat hak atas tanah tertulis atas nama para ahli waris, lalu dikemudian hari terjadi pembagian hak, maka dibuatlah APHB Pembagian hakselanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang tentang APHB;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Warisan Tahun 2010 itu dibuatdengan diketahui dan dibenarkan Kepala Desa Nglorog dan dikuatkan olehCamat Sragen serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga secaraformil Surat Keterangan

APHB itu sah dibuat oleh Tergugat II selaku PPAT,sehingga berlaku mengikat.

APHB termasuk akta otentik oleh karena menurutHalaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN SgnPasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR APHB merupakan akta yangbentuknya telah ditentukan undangundang (welke in de wettelijkke vorm isverleden) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawal umum (door of tenoverstaan van openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoebevoegad) di tempat di mana akta dibuatnya.

APHB oleh karena termasuk aktaotentik maka APHB ini bukti yang cukup atau sempurna bagi para pihak, bagiahli warisnya dan juga bagi mereka yang memperoleh hak dari padanya. Aktaotentik itu tidak dapat serta merta dibatalkan kecuali dimintakan, dan hanyaPengadilan yang dapat membatalkan sebuah akta otentik.

menyerahkan kuitansi penyerahan uang gadai tanah sawah tersebutkepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesarRp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2013yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai, kemudian Terdakwamenyerahkan surat pernyataan kepada saksi CARSA alias TARSA bin(almarhum) CARYA tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani olehTerdakwa dan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA danTerdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bendel APHB

dengan Nomor : 764/2012kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dimana saat ituTerdakwa mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanahyang digadai oleh saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA,dikarenakan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tidak bisamembaca dan tidak tahu isi dari suratsurat yang diterimanya tersebut lalu saksiCARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mempercayai perkataan Terdakwakemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA membawa

ABDUL JALIL, mendengar penjelasantersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksiNURLAELI binti CARSA langsung pulang ke rumah dan memberitahukan haltersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan setelahditeliti ternyata 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 yang diberikanTerdakwa tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sawah yang berlokasidi Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu tersebut melainkansebuah Akita Pembagian Hak Bersama milik

No. 1372 K/PID/2015 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengansampul berwarna hijau dengan Nomor : 764/2012;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CARSA alias TARSA bin(almarhum) CARYA;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 145/Pid.B/2015/PN.ldm. tanggal 9 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HJ. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti(almarhum) H.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor050/2008 tanggal 6 Februari 2008; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 April 1960;Dikembalikan kepada saksi Samudi bin Alm. H. Mian melalui abhliwarisnya; 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) yang ditandatangani Sdr. Masud tanggal 28Agustus 2017;Dikembalikan kepada saksi Asep Soni Basuki alias Soni bin AyatSumpena;4.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) No. 050/2008tanggal 6 Februari 2008; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli tanggal 10 April 1960;Dikembalikan kepada saksi Samudi bin Alm. H. Mian;Hal. 2 dari 7 hal.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan Pemohon MARIATI sebagai Wali dari anak Pemohon yaitu : IBRAHIM, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 08 Juni 2002, umur 12 tahun, masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatan Hukum bagi anak Pemohon tersebut, yaitu untuk keperluan menandatangani Akte Jual Beli serta untuk pembagian harta bersama yaitu Akte Pembagian Harta Bersama (APHB) pada Sertifikat

bernamaIBRAHIM, jenis kelamin lakilaki, tampat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 08 Juni2002, berumur 12 (dua belas) tahun, dan masih dibawah umur, makadiperlukan Penetapan dari Pengadilan seorang wali untuk mewakili anaktersebut untuk bertindak dalam Hukum;Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak Pemohon yangmasih dibawah umur tersebut untuk keperluan untuk menandatangai Akte JualBeli (jika nantinya akan menjual tanah tersebut, serta untuk pembagian hartabersama yaitu Akte Pembagian Harta Bersama (APHB

tidak terlalu lama dengan memberikan suatupenetapan yang amarnya sebagai berikut :1.2.3.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan Pemohon MARIATI sebagai Wali dari anak Pemohon Yaitu :IBRAHIM, jenis kelamin lakilaki, tampat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 08 Juni2002, Umur 12 tahun, masih dibawah umur, untuk melakukan perbuatanHukum bagi anak Pemohon tersebut, yaitu untuk keperluan menandatangaiAkte Jual Beli serta untuk pembagian harta bersama yaitu Akte PembagianHarta Bersama (APHB

masih dibawah dibawah umur dan belum dewasa makadiperlukan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk melakukanperbuatan hukum; Bahwa tujuan Pemohon membuat permohonan ini adalah untuk menunjukpemohon sebagai wali atas anak kandung pemohon tersebut untuk mewakilianaknya yang masih belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukumdalam hal keperluan untuk menandatangai Akte Jual Beli (jika nantinya akanmenjual tanah tersebut, serta untuk pembagian harta bersama yaitu AktePembagian Harta Bersama (APHB

Menetapkan Pemohon MARIATI sebagai Wali dari anak Pemohon Yaitu :IBRAHIM, jenis kelamin lakilaki, tampat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 08Juni 2002, Umur 12 tahun, masih dibawah umur, untuk melakukanperbuatan Hukum bagi anak Pemohon tersebut, yaitu untuk keperluanmenandatangai Akte Jual Beli serta untuk pembagian harta bersama yaituAkte Pembagian Harta Bersama (APHB) pada Sertifikat Buku Tanah HakMilik No. 160 ;3.

SUTIKNOtanpa alas hak merupakan perbuatan melawan hukum;Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Jmr22.23.24.25,26.Bahwa demikian pula Camat Patrang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) karena jabatan telah membuat Akta Pemberian Hibah (APHB)No.410/IIIl/Ptr/2013 atas tanah obyek sengketa milik B.

Adiyanto bukan menghibahkan tapi mewariskan tanah sawah tersebutkepada anak kandungnya bernama Hermin Wiyanti/Tergugat dan RaniDwiyanti karena waktu pengurusan akta pembagian hak bersama (APHB)P. Adiyanto sudah meninggal dunia.

Jadi tidak ada akta hibah disini,Penggugat tidak tahu asal muasal akta tanah saya, pada faktanya aktapembagian hak bersama (APHB) sesudah bapak kami meninggal;Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Jmr10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Penguasaan tanah sawah tersebut secara berjenjang tidak melawan hukumkarena saya adalah ahli waris dari P. Adiyanto bin Lie P. Sutikno bin P.Sebai Djoemaa jadi tidak ada fakta keluarga besar saya berbuat melawanhukum.

Sebai Kamidjo;Tidak ada akta hibah tapi pembagian hak bersama (APHB);Tidak ada akta hibah tapi pembagian hak bersama (APHB);Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat dan adik saya RANI DWIYANTI adalah ahli waris yang sah dari P. Adiyantobin Lie P. Sutikno bin P.

Sebai Djoemaa bin Sebai Kamidjo;Surat kepemilikan sah menurut hukum yakni akta pembagian hak bersama(APHB);Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 84/Pdt.G/2016/PN.Jmr20.21.22.23.24.25.26.2/7.28.29.Tergugat I/ Hermin Wiyanti dan Rani Dwiyanti menyewakan tanah sawahtersebut tidak melawan hukum karena mempunyai suratsurat kepemilikanyang sah menurut hukum;Pencoretan petok atas nama B. Trani alias Djamaija dan pengembalianpetok atas nama P.

No. 24Tahun 1997 Pasal 111 ayat 4,5 dan 6.Bahwa dalam hal peralinan hak waris kepada para kawan warisnya tidakcukup dengan adanya kesepakatan saja diantara Para Ahli Waris danketerangan lisan dari saksisaksi saja, tetapi harus dibuktikan dengan AktaPembagian Hak Bersama (APHB) atas harta warisan tersebut, pada faktanyaHal. 7 dari 30 Putusan No.485/PDT/2018/PT MKSdalam tahap pembuktian hingga persidangan berakhir Para Tergugat tidakpernah memunculkan bukti surat Akta Pembagian Harta Bersama (APHB)

Oleh karena itudengan tidak pernahdibuktikannyasurat APHB dalam pembagian harta bersama atas warisan Alm.Asriadi dipersidangan, maka pertimbangan hukum hakim nampak terlihatjelas mengadaadakan suatu fakta namun sebenarnya tidak ada, danmempertimbangkan suatu permasalahan hukum berdasarkan dengan halhalsemu dan tidak nyata, sungguh sangat jauh dari rasa keadilan.Berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas, tidak akan bisadilakukan pembagian hak atas warisan dan melakukan peralihnan hak atastanah

yang merupakan harta warisan JIKA pelaksanaan pembagian hartabersama tersebut tidak dilakukan didepan PPAT dan dibuatkan dalam bentukAkta Pembagian Hak Bersama (APHB).

yangtercantum dalam pertimbangan tersebut diatas.Pencatatan peralinan hak atas tanah karena warisan, didalam Sertipikat pastiakan tercatat berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Camatbagi yang WNI bukan keturunan dan dibuat oleh Notaris bagi WNI keturunanTionghoa, SEDANGKAN pencatatan peralinan hak atas tanah berdasarkanHal. 9 dari 30 Putusan No.485/PDT/2018/PT MKSkesepakatan pembagian harta warisan diantara Para Ahli Warisnya makaakan tercatat berdasarkan atas Akta Pembagian Hak Bersama (APHB

dan Apakah alasan ini dapat digunakan sebagaipertimbangan hukum sementara kesepakatan yang dimaksud tidak dapatdibuktikan dengan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang harusdibuat didepan PPAT ;Vide pertimbangan halaman halaman 41 alinea 1.Hal. 15 dari 30 Putusan No.485/PDT/2018/PT MKS3. Apakah Para Penggugat dan adikadiknya tidak berhak atas tanah objeksengketa karena Tergugat II dan Ill adalah termasuk Pembeli YangBeritikad Baik ?

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Mengizinkan Pemohon (SAROPAH) untuk bertindak sebagai Wali / Kuasa atas anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama : NUR HAQ JATYA PRAMUDITA Laki-laki, lahir di Blitar tanggal 17 Maret 2007, untuk menandatangani AKTA PEMBERIAN HAK BERSAMA (APHB) sebidang tanah sebagaimana Letter C No. 1696, yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar;
3. Membebankan

Menetapkan menurut hukum bahwa : SAROPAH (Pemohon) sebagaiWALI / KUASA dari anak yang bernama : NUR HAQ JATYAPRAMUDITA yang belum dewasa atau belum cakap untuk melakukanhukum dalam hal ini untuk menandatangani AATA PEMBERIAN HAKBERSAMA (APHB) sebidang tanah sebagaimana Letter C No. 1696,yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan,Kabupaten Blitar, tertulis atas nama RIDHONI (Suami Pemohon) ;3.

tinggal di Dusun Pandanarum, RT.004 RW.001, DesaPandanarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, (bukti P.1, dan P. 2.)yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehinggaPengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdatapermohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjadi Wali atasanaknya yang belum dewasa yaitu : NUR HAQ JATYA PRAMUDITA yanglahir 17 Maret 2007 yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun untuk untukmenandatangani AKTA PEMBERIAN HAK BERSAMA (APHB

dengandemikian maka keberadaan anak yang bernama NUR HAQ JATYAPRAMUDITA wali atau berada dalam kekuasaan Pemohon sehingga dengandemikian maka segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Pemohonyang didalamnya terkandung kepentingan anak tersebut maka sepanjang haltersebut untuk kepentingan anak dan tidak bertentangan dengan hukummaka Pemohon dapat melakukan tindakantindakan berkaitan untukHalaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 617/Pdt.P/2020/PN.BItmengurus menandatangani AKTA PEMBERIAN HAK BERSAMA (APHB

Mengizinkan Pemohon (SAROPAH) untuk bertindak sebagai Wali /Kuasa atas anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama :NUR HAQ JATYA PRAMUDITA Lakilaki, lahir di Blitar tanggal 17Maret 2007, untuk menandatangani AKTA PEMBERIAN HAKBERSAMA (APHB) sebidang tanah sebagaimana Letter C No. 1696,yang terletak di Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutojayan,Kabupaten Blitar;3.

Surat Keterangan Waris;dengan maksud untuk membuat akta pembagian hak bersama dengan parapihak yaitu pihak pertama Djumilatun, pihak Kedua Minarsih, pihak KetigaSuminto, Pihak Keempat Mei Tri Wahyuni dan pihak kelima Murtono hinggaterbit Akta Pembagian Hak Bersama nomor 537/APHB/PUNCU/VII/2013tanggal 24 Juli 2013 yang pada intinya akta tersebut menerangkan parapihak sepakat untuk mengakhiri hak bersama dan sepakat untukmenyatakan bahwa pihak keempat yakni MEI TRI WAHYUNI yang lahirpada tanggal 04

saudaraPonidi (Almarhum) tidak pernah dengan seseorang yang mengaku bernamaDjumilatun dan tidak pernah memiliki tanah sebagaimana sertifikat hak miliknomor 174 yang berlokasi di Desa Manggis Kecamatan Puncu KabupatenKediri, sedangkan surat keterangan waris nomor 101/471/418.87.009/2013tanggal 14 Mei 2013 tidak terdaftar pada register desa Manggis karena kode101 tersebut tidak pernah ada dan kode tanah di Desa Manggis adalah 590;Bahwa terdakwa setelah memiliki Akta Pembagian Harta Bersamanomor 537/APHB

saudaraPonidi (Almarhum) tidak pernah dengan seseorang yang mengaku bernamaDjumilatun dan tidak pernah memiliki tanah sebagaimana sertifikat hak miliknomor 174 yang berlokasi di Desa Manggis Kecamatan Puncu KabupatenKediri, Sedangkan surat keterangan waris nomor 101/471/418.87.009/2013tanggal 14 Mei 2013 tidak terdaftar pada register desa Manggis karena kode101 tersebut tidak pernah ada dan kode tanah di Desa Manggis adalah 590;Bahwa terdakwa setelah memiliki Akta Pembagian Harta Bersamanomor 537/APHB

setelahAPHB dibuat kemudian diserahkan kepada saksi kemudian saksimenyuruh staf saksi saudari Ester (Sudah meninggal).Bahwa untuk menyerahkan APHB yang masih kosong kepadaterdakwa Rina Dwi Asfricani Handayani untuk ditandatanganibersama Soegiman dan Sanjaya Wisnu Martana, selang beberapahari APHB tersebut oleh terdakwa Rina Dwi Asfricani Handayanidiserahkan kepada saksi sudah ada tandatangannya semua,kemudian APHB dan syaratsyarat lain saksi serahkan ke PPATHalaman 45 dari 72 Putusan Nomor 341/Pid.B

Bahwa saksi menerangkan APHB yang dibuat oleh PPAT Rita EstiSri Purnawati, S.H yang digunakan untuk pembagian hak bersamaSHM No. 3460 dengan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor :111/2017 tanggal 8 Desember 2017, untuk SHM No. 3461 AktaPembagian Hak Bersama Nomor : 110/2017 tanggal 8 Desember2017.

Laweyan Kota Surakartatersebut menjadi atas nama Rina Dwi Asfricani Handayani,SH.Bahwa terdakwa yang selalu dihubungi oleh saksi DyahmawatiKarsono, SH ketika persyaratan untuk pembuatan Surat KeteranganHalaman 50 dari 72 Putusan Nomor 341/Pid.B/2019/PN SktWaris, Pembagian Hak Bersama, dan Akta Pembagian Hak Bersama(APHB) dan terdakwa yang selalu memenuhi persyaratan tersebut.

Bahwauntuk proses pembuatan Surat Keterangan Waris, PembagianHak Bersama, dan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yangmembiayai terdakwa sendiri.

Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi CARSA dan terdakwa- 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak bersama (APHB) dengan sampul berwarna hijau dengan nomor : 764/2012Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Hj. TARMISEM Alias Hj. TARWISEM Binti (Alm) H. MAYA.6.

MAYA jugamenyerahkan 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSAALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dimana saat itu saksi HJ. TARMISEM BINTI(ALM) H. MAYA mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanahyang digadai oleh saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, dikarenakansaksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahuisi dari surat surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN(ALM) CARYA mempercayai perkataan saksi HJ.

MAYA jugamenyerahkan 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSA12ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dimana saat itu saksi HJ. TARMISEM BINTI(ALM) H. MAYA mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanahyang digadai oleh saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, dikarenakansaksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahuisi dari surat surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN(ALM) CARYA mempercayai perkataan saksi HJ.

MAYA jugamenyerahkan 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSAALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA dimana saat itu saksi HJ. TARMISEM BINTI(ALM) H. MAYA mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanahyang digadai oleh saksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA, dikarenakansaksi CARSA ALIAS TARSA BIN (ALM) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahu23isi dari surat surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA ALIAS TARSA BIN(ALM) CARYA mempercayai perkataan saksi HJ.

TARMISEM dan 1(satu) bendel APHB yang diberikan saksi Hj.