BADORA DG. SILA;2.

keIndonesia;Bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan diKanada sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy Surat Keterangan Domisili(fotokopi bukti pendukung terlampir) dan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapbkan mempunyai BUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7dari P3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSLtersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;Bahwa sepengetahuan Pemohon Banding, ITSL telah memberikanketerangan kepada KPP Badora

Mengingat penjelasan dari pihak KPP Badora Duatidak berdasarkan fakta yang ada, maka ITSL telah menyampaikan gugatan kePengadilan Pajak atas masalah ini;Perhitungan Pajak Terutang menurut Pemohon Banding:Bahwa demikian surat permohonan banding ini Pemohon Bandingsusun untuk menjelaskan halhal yang menjadi dasar timbulnya sengketa pajakantara pihak Terbanding dan Pemohon Banding.

TagihanPajak pada Tahun 2013 oleh Tergugat kepadaPenggugat untuk menagih hutang pajak penghasilanTahun 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 14ayat (1) huruf a UU KUP;Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993menyatakan bahwa:STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayarbagi Wajib Pajak: Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;Perusahaan Negara/Daerah;Perusahaan PMA dan PMDN;Wajib Pajak yang dikelola KPP Badora

untuk menagihhutang pajak penghasilan Tahun 2008 adalah bertentangandengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.Sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 menyatakan bahwa:"STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar bagiWajib Pajak:Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 698/B/PK/PJK/2016Perusahaan Negara/Daerah,Perusahaan PMA dan PMDN,Wajib Pajak yang dikelola KPP Badora

penjualan 50% kepemilikan sahamPemohon Banding pada EMP Inc (British Virgin Island), diperoleh data bahwa sebagian dananya dialokasikan untuk membayar dividenke induk perusahaan Pemohon Banding senilai US$ 20,000,000;Jadi dividen yang seharusnya diterima dari EMP Inc menurutTerbanding adalah senilai Rp181.660.004.230,00 (kurs Rp9.083,00);Sumber: Laporan Keuangan Konsolidasi Pemohon Banding dan AnakPerusahaan per 31 Maret 2007 (Unaudited) dengan komparasi 31Maret 2006 (Audited);Alat Keterangan dari KPP Badora

negeri (Energi Mega Pratama Inc.) yaitu sebesar 100% atausebesar US$34,072,927 atau sebesar Rp312.244.304.022 00;Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas, disimpulkan bahwa PemohonBanding pada tahun 2007 menerima penghasilan dari dividen sebesarRp312.244.304.022,00 sehingga koreksi Pemeriksa sebagai berikut: Uraian Nilai Keterangan(Rp)Dividen yang dilaporkan Tahun 2007 70.774.229.073,00 Berdasarkan SPT TahunanPPh Badan Tahun 2007Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif 110.885.775.157,00Alat Keterangan KPP Badora

No.1664 K/Pdt/ 2011(empat ribu delapan ratus meter persegi); Bahwa dengan demikian gugatandari para Penggugat adalah kabur dan atau tidak jelas (obcuur Libbeelle),mengenai luas yang menyebutkan tanah yang dibeli oleh Aba Badora aliasAbdarah disebutkan luasnya 1,08 Ha, yang terdiri dad 60 are dibeli dari OmpuSena sedangkan 48 are dibeli dari Hama Uba Mida, sedangkan yang dijadikanobyek sengketa adalah seluas 1 (satu) Ha.

TagihanPajak pada Tahun 2013 oleh Tergugat kepadaPenggugat untuk menagih hutang pajak penghasilanTahun 2008 adalah bertentangan dengan Pasal 14ayat (1) huruf a UU KUP;Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993menyatakan bahwa:STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayarbagi Wajib Pajak: Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;Perusahaan Negara/Daerah;Perusahaan PMA dan PMDN;Wajib Pajak yang dikelola KPP Badora

Pajak pada Tahun2013 oleh TERMOHON PK kepada PEMOHON PK untuk menagihhutang pajak penghasilan Tahun 2008 adalah bertentangandengan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU KUP.Sejalan dengan hal tersebut di atas:Pasal huruf A.2.a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP28/PJ.41/1993 tanggal 8 Maret 1993 menyatakan bahwa:"STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar bagiWajib Pajak:Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,Perusahaan Negara/Daerah,Perusahaan PMA dan PMDN,Wajib Pajak yang dikelola KPP Badora

Bahwa Pemohon Banding mengajukan surat keberatan tertanggal 13 Desember 2004 kepada Terbanding yang diterima oleh KPP BADORA pada tanggal yang sama (13Desember 2004). Menjawab surat keberatan yang diajukan, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor KEP1318/WPJ.07/BD.05/2005 tanggal 05Desember 2005 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 05 Desember 2005yang isinya menolak seluruh permohonan yang diajukan ;. Pokok sengketa.

Masa Mei 2009(double inout PPN Masukan), dalam proses pemeriksaan namun sebelum SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor: PHP353/WPJ.07/KP.0700/2010 yang diterbitkan tanggal 17 Desember 2010,Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(4) Undangundang Nomor 28 Tahun 2007, mengungkapkan adanyaKetidakbenaran dalam Pengisian Surat Pemberitahuan PPN Masa Mei 2009yang disampaikan sesuai surat Nomor: J299/TC/VII/2010 tertanggal 19 Juli2010 yang diterima olen KPP Badora

Pajak bertentangandengan ketentuan Pasal 31 Undangundang PengadilanPajak dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku, dengandemikian putusan tersebut harus dibatalkan.Bahwa terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran yang dilakukanoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sebagaimana tertuang dalam Surat Pengungkapan KetidakbenaranSPT Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2009 Nomor: J299/TC/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang diterima KPP Badora

terdaftar pada buku C Kelurahan Pai atas namaPaleo bin Badora ;dikembalikan kepada Fatmi Nuryanti, SH, dan ;d 1(satu) lempeng plat drum warna hitam ;e 2(dua) pecahan batu bata;f 4(empat) batang pohon ubi kayu;g 1(satu) bilah parang yang terbuat dari besi panjang + 47 cm ;h 1(satu) buah kunci gembok silver tertulis ATS;dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ;i 1 (satu) unit loder merk Body Liu Gong Model JSSRF 101 max recommended mass1700 kg warna kuning tahun perakitan 2011 serial number 10009396

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi PajakMasukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp74.028.787,00sebagaimana dimaksud dalam SKPN PPN Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Maret 2007 Nomor00014/507/07/081/10 tanggal 28 Januari 2010 yang diterbitkanoleh KPP Badora Dua berdasarkan Laporan PemeriksaanHalaman 9 dari 16 halaman.

selesai kurang dari 90hari maka tidak tepat bagi Judex Factie (Pengadilan Pajak) untukmenerapkan Pasal 13 P3B dan karenanya sangat tidak tepat bagi Judex Factieuntuk mengenakan PPh Pasal 26 atas pembayaran NEC.D DJP telah salah menetapkan pajak atas Pembayaran NEC dengan mendasarkandiri pada Pasal 26 UndangUndang PPh sedangkan P3B membebaskanpemotongan pajak atas pembayaran dari NEC kepada Kontraktor Singapura.10 Pada tanggal 22 Februari 2007, Kepala Kantor Pajak Badan dan OrangAsing Satu) ("KPP Badora

Palipi denganbatasbatas sebagai berikut : Sebelah utara tanah hauwa Sebelah selatan gunung Sebelah barat jalan raya Sebelah timur gunungBerdasarkan segala hal yang telah diuraikan di atas maka penggugat rekonvensimemohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan sebagai berikut :Primer :Dalam KonvensiMenyatakan menolak permohonan pemohon tertanggal 3 Maret 2010 atas namaPEMOHONatau setidaktidaknya tidak dapat diterima.Dalam Rekonvensi1.oeMengabulkan gugatan penggugat rekonvensi (Putri binti Badora

) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu suratketetapan pajak.(3) Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yangtidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkanjumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnyaterutang.Bahwa fakta atas objek sengketa adalah sebagai berikut:Bahwa sehubungan dengan penerbitan STP PPN Nomor 00002/187/06/053/10tanggal 20 April 2010 oleh KPP Badora

S671/PJ.551/1995 tanggal 3 Mei 1995 kepada Kepala KantorPelayanan Pajak Badora perihal Penelitian PembayaranToll Fee oleh Kodeco Energy Co, Ltd, yang menyebutkanToll Fee tersebut adalah merupakan kompensas penuhatas biaya pembangunan proyek Kodeco Energy Co, Ltdsesuai EPC Contract yang dibayarkan setiap bulansesuai dengan gas yang disuplai.Lebih lanjut, untuk memudahkan Majelis Hakim Agung yangterhormat didalam memutus perkara a quo, kami ringkaskanpendapat dan kesimpulan Majelis yang menurut pendapatPemohon

Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu suratketetapan pajak.3 Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yangtidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkanjumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnyaterutang.Bahwa fakta atas objek sengketa adalah sebagai berikut:a. bahwa sehubungan dengan penerbitan STP PPN Nomor 00003/187/05/053/10tanggal 23 April 2010 oleh KPP Badora

603.900.701,00Kredit Pajak Rp. 0,00Jumlah kekurangan/kelebihan pembayaran Rp. 603.900.701,00pokok pajakSanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat(2) Rp. 289.872.336,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp. 893.773.037,00 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri Nomor: 00002/277/05/081/08 dimanaPemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan tanpa nomortertanggal 6 Agustus 2008 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Badora

tanggal 19 November 1991 telah dengan jelas menegaskan bahwa PPh26 yang terutang atas penghasilan BUT yang berasal dari Proyek Pemerintah yangdibiayai dengan pinjaman luar negeri ditanggung Pemerintah;Bahwa mengingat pada saat terjadinya objek PPh 26 ketentuan yang berlaku adalahPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 jo Peraturan PemerintahNomor 42 Tahun 1995 dan Surat Edaran Nomor 16/PJ.311/1991 tanggal 19November 1991 maka tidak terdapat alasan bagi Terbanding (dalam hal ini KepalaKPP Badora

Dengandemikian ConocoPhillips (South Jambi) Ltd (Bermuda) merupakan entitasyang berdiri sendiri; Dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2007 yang disampaikan olehPemohon Banding ke KPP Badora Dua dengan Lembar Pengawasan ArusDokumen Nomor S00009113/PPWPUSD/WPJ.07/KP.10037 tanggal 27Maret 2008, Pemohon Banding menginformasikan bahwa negara domisilikantor pusat Pemohon Banding adalah Bermuda.

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift dengan surat nomor 216/2007 tanggal 15 November 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak jakarta Khusus untuk mengahapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.g kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan PengadilanPajak Nomor: Put.46427/PP/M.X1I/16/2013 tanggal 24 Juli 2013 dapatdiketahui halhal sebagai berikut:6.1.Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukanyang dapat diperhitungkan sebesar Rp274.475.477,00 sebagaimanadimaksud dalam SKPLB PPN Barang dan Jasa Penyerahan BKPdan/atau JKP Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00002/407/09/081/10tanggal 21 April 2010 yang diterbitkan oleh KPP Badora