Ditemukan 83 data
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb.
43 — 29
Pembanding yang tidak mengenal terbanding sangatmenggelikan karena sudah beberapa kali terbanding mengajukanmediasi dan beberapa kali bertemu dengan Pembanding;Bahwa dalil Pemohon Banding sangatlah mengadaada terkesanmemutar balikkan fakta justru sebelum dialinkan kepada PemohonBanding Pemilik obyek sengketa yang dahulu Tn Sadiyo telah lebih dulumenawarkan kepada pemohon Banding berulangkali akan tetapi tidakada tanggapan yang baik dari pemohon Banding sehingga Tn Sadiyoakhirnya menjual kepada termohon BandingB
ALENDRA GUTAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
178 — 429
Menolak permohonan bandingb. Menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi PolriPolres Ogan Komering Ulu Nomor : PUT.
162 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKHalaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkanseluruhnya".
54 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Keberatan Nomor :KEP226/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang menolak Permohonan Keberatan yangPemohon Banding ajukan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon Majelis Pengadilan Pajakdapat menerima Permohonan Banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembalikewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut : Keterangan SKPLB PPh Permohonan Yang DiajukanTahun 2008 Keberatan Bandingb
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS (tandan buah segar) dalam kegiatan usahapemohon bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PK (PalmHalaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1225/B/PK/PJK/2017Kernel)Bahwa Sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya diqunakan untuk keaiatan vans ataspenverahannya terutang Pajak Pertambahan WNilai, dapat dikreditkanseluruhnya".
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS (tandan buah segar) dalam kegiatan usahapemohon bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PK (PalmKernel)Bahwa Sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya diqunakan untuk keaiatan vans ataspenverahannya terutang Pajak Pertambahan WNilai, dapat dikreditkanseluruhnya".
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan BandingB.1 Latar Belakangbahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalahsebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Lebih Bayar/Seharusnya Tidak Terutang 9.834.228.930 133.771.870 9.968.000.800Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0 0 0Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya 9.834.228.930 133.771.870 9.968.000.800tidak terutang bahwa Terbanding mempertahankan koreksi PPN yang lebih dibayar untukMasa April 2008 dengan perhitungan seperti
Muslim Arino
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
186 — 89
Menolak permohonan bandingb. Menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRIPolrestabes Palembang Nomor : PUT. KEPP/05/XI /2020 padatanggal 24 November 2020 atas nama Muslim Arino, SH PangkatBripka NRP. 84050202 Jabatan Brig Polsek SUIIl KesatuanPolrestabes Palembang berupa Rekomendasi PTDH sebagaianggota POLRI.5.
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKbahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butir penjelasan"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan dapat dikreditkan seluruhnya".
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
note) yang belum diakui di $ 952,217.33)sebagai penghasilan di SPT PPH Badanc Koreksi atas reclass Progress Claim 32 yang dinyatakan $16,386,947.95telah diakui di tahun 2007, dalam omzet PPh badan 2007Progress Claim tersebut belum diakui sebagai penghasilan d Selisin antara data Progress Claim dan data GL atas $ 1,349,141.52penyerahan jasa tambang ke KPC.e Selisih antara nilai penjualan dalam SPT PPN dan $Pencatatan di dalam GL atas faktur pajak nomor 0600000800000192 718.31 Alasan Banding Pemohon BandingB
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS (tandan buah segar) dalam kegiatan usahaPemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PKHalaman 7 dari 57 halaman.
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKBahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya diqunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahannya terutangqg Paiak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya.
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan BandingB.1 Latar BelakangBahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalahsebagai berikut: ; Semula Dit ambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Lebih Bayar 2.602.615.274 3.799.122 2.606.414.396Sanksi Administrasi 0 0 0Bunga Pasal 13(2) KUP 0 0 0Jumlah PPN Lebih Bayar 2.602.615.274 3.799.122 2.606.414.396 Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk MasaMei 2009 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini;Halaman 3 dari 54
22 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha pemohon Bandingb.
Terbanding/Terdakwa : H.HAIRIL MUCHLIS BIN (ALM) H.ABDUL HAMID
66 — 43
mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkatbanding;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas putusan yang menyatakankeikutsertaan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena faktafakta yang dijadikanpertimbangan tidak mengandung pengertian seperti itu, Majelis Hakim Bandingmenyatakan tidak diterima, karena tidak disertai dengan alasan/pertimbangan, karena itupertimbangan putusan yang dibantah oleh Terdakwa dipertahankan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat bandingB
70 — 97
AanSuparjo Rustam beserta lampiran daftar nama susunan komisibanding (vide bukti T23);Bahwa Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah memberikanPutusan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas PelanggaranAan Suparjo Rustam dengan nomor PUT BANDING/16/IX/2015/KOM BANDING tanggal 17 September 2015 yangisinya :Memutuskan :Permohonan Banding dari Pemohon BandingNama Aan Suparjo RustamPangkat/NRP : Brigadir / 85071002Jabatan Anggota Subbag Jarlat SPN PekanbaruKesatuan Polda Riaua Menolak permohonan bandingb
SYAWALUDDIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
138 — 77
Menolak permohonan bandingb. Menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRIPolrestabes Palembang Nomor : PUT. KEPP/04/XI /2020 padatanggal 24 November 2020 atas nama Syawaluddin Pangkat AiptuNRP 7201038 Jabatan Brig Polsek Kalidoni Kesatuan PolrestabesPalembang berupa Rekomendasi PTDH sebagai anggota POLRI.6.
Terbanding/Jaksa Penuntut : Sunoto, SH
58 — 22
mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaantingkatbanding;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas putusan yang menyatakankeikutsertaan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena faktafakta yang dijadikanpertimbangan tidak mengandung pengertian seperti itu, Majelis Hakim Bandingmenyatakan tidak diterima, karena tidak disertai dengan alasan/pertimbangan, karena itupertimbangan putusan yang dibantah oleh Terdakwa dipertahankan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat bandingB
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
250 — 136
Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.