Ditemukan 83 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bandingm bandingg bandingh banding bannding bandingi bandring branding bandinah bandingã bandingn bandingt banding1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1229 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata Tanah
Register : 18-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 81/PDT/2015/PT YYK
Tanggal 29 Oktober 2015 — Perdata: DENNY ARDIANTO X 1. SUPRAPTINI 2. SADIYO
43 — 29
  • Pembanding yang tidak mengenal terbanding sangatmenggelikan karena sudah beberapa kali terbanding mengajukanmediasi dan beberapa kali bertemu dengan Pembanding;Bahwa dalil Pemohon Banding sangatlah mengadaada terkesanmemutar balikkan fakta justru sebelum dialinkan kepada PemohonBanding Pemilik obyek sengketa yang dahulu Tn Sadiyo telah lebih dulumenawarkan kepada pemohon Banding berulangkali akan tetapi tidakada tanggapan yang baik dari pemohon Banding sehingga Tn Sadiyoakhirnya menjual kepada termohon BandingB
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 27-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 34/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penggugat:
ALENDRA GUTAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
178 — 429
  • Menolak permohonan bandingb. Menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi PolriPolres Ogan Komering Ulu Nomor : PUT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1530 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT EASTERN SUMATRA INDONESIA
162 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKHalaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor 1530/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkanseluruhnya".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 886/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — PT. PBM JASA TRISARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
54 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Keberatan Nomor :KEP226/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 yang menolak Permohonan Keberatan yangPemohon Banding ajukan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding memohon Majelis Pengadilan Pajakdapat menerima Permohonan Banding Pemohon Banding, serta menetapkan kembalikewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut : Keterangan SKPLB PPh Permohonan Yang DiajukanTahun 2008 Keberatan Bandingb
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1225 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS (tandan buah segar) dalam kegiatan usahapemohon bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PK (PalmHalaman 6 dari 55 halaman. Putusan Nomor 1225/B/PK/PJK/2017Kernel)Bahwa Sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya diqunakan untuk keaiatan vans ataspenverahannya terutang Pajak Pertambahan WNilai, dapat dikreditkanseluruhnya".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1224 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TOLAN TIGA INDONESIA;
23 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS (tandan buah segar) dalam kegiatan usahapemohon bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PK (PalmKernel)Bahwa Sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya diqunakan untuk keaiatan vans ataspenverahannya terutang Pajak Pertambahan WNilai, dapat dikreditkanseluruhnya".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan BandingB.1 Latar Belakangbahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalahsebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Lebih Bayar/Seharusnya Tidak Terutang 9.834.228.930 133.771.870 9.968.000.800Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0 0 0Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya 9.834.228.930 133.771.870 9.968.000.800tidak terutang bahwa Terbanding mempertahankan koreksi PPN yang lebih dibayar untukMasa April 2008 dengan perhitungan seperti
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 9/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
Muslim Arino
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
186 — 89
  • Menolak permohonan bandingb. Menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRIPolrestabes Palembang Nomor : PUT. KEPP/05/XI /2020 padatanggal 24 November 2020 atas nama Muslim Arino, SH PangkatBripka NRP. 84050202 Jabatan Brig Polsek SUIIl KesatuanPolrestabes Palembang berupa Rekomendasi PTDH sebagaianggota POLRI.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1235/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha Pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKbahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butir penjelasan"Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajakyang nyatanyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannyaterutang Pajak Pertambahan dapat dikreditkan seluruhnya".
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
40 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • note) yang belum diakui di $ 952,217.33)sebagai penghasilan di SPT PPH Badanc Koreksi atas reclass Progress Claim 32 yang dinyatakan $16,386,947.95telah diakui di tahun 2007, dalam omzet PPh badan 2007Progress Claim tersebut belum diakui sebagai penghasilan d Selisin antara data Progress Claim dan data GL atas $ 1,349,141.52penyerahan jasa tambang ke KPC.e Selisih antara nilai penjualan dalam SPT PPN dan $Pencatatan di dalam GL atas faktur pajak nomor 0600000800000192 718.31 Alasan Banding Pemohon BandingB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1230/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
22 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS (tandan buah segar) dalam kegiatan usahaPemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO (Crude Palm Oil) dan PKHalaman 7 dari 57 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
25 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha pemohon Bandingb. Yang ada adalah hanya penyerahan CPO dan PKBahwa sesuai dengan PMK Nomor 78/PMK.03/2010 dalam butirpenjelasan "Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau JasaKena Pajak yang nyatanyata hanya diqunakan untuk kegiatan yang ataspenyerahannya terutangqg Paiak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkanseluruhnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 17-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1069 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DARMA HENWA, TBK;
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alasan BandingB.1 Latar BelakangBahwa hasil Keputusan Keberatan sebagaimana tersebut di atas adalahsebagai berikut: ; Semula Dit ambah/ MenjadiUraian (Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp)PPN Lebih Bayar 2.602.615.274 3.799.122 2.606.414.396Sanksi Administrasi 0 0 0Bunga Pasal 13(2) KUP 0 0 0Jumlah PPN Lebih Bayar 2.602.615.274 3.799.122 2.606.414.396 Bahwa Terbanding telah melakukan koreksi PPN yang lebih dibayar untuk MasaMei 2009 dengan perhitungan seperti tertera dalam tabel di bawah ini;Halaman 3 dari 54
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 31-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1233/B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TOLAN TIGA INDONESIA
22 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak ada penyerahan TBS dalam kegiatan usaha pemohon Bandingb.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 2/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 18 Februari 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Windhu Sugiarto, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : H.HAIRIL MUCHLIS BIN (ALM) H.ABDUL HAMID
66 — 43
  • mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkatbanding;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas putusan yang menyatakankeikutsertaan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena faktafakta yang dijadikanpertimbangan tidak mengandung pengertian seperti itu, Majelis Hakim Bandingmenyatakan tidak diterima, karena tidak disertai dengan alasan/pertimbangan, karena itupertimbangan putusan yang dibantah oleh Terdakwa dipertahankan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat bandingB
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Kepegawaian
Register : 14-03-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 13/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 21 Juni 2016 — AAN SUPARJO RUSTAM MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
70 — 97
  • AanSuparjo Rustam beserta lampiran daftar nama susunan komisibanding (vide bukti T23);Bahwa Komisi Banding Kode Etik Profesi Polri telah memberikanPutusan dalam sidang Komisi Banding Kode Etik atas PelanggaranAan Suparjo Rustam dengan nomor PUT BANDING/16/IX/2015/KOM BANDING tanggal 17 September 2015 yangisinya :Memutuskan :Permohonan Banding dari Pemohon BandingNama Aan Suparjo RustamPangkat/NRP : Brigadir / 85071002Jabatan Anggota Subbag Jarlat SPN PekanbaruKesatuan Polda Riaua Menolak permohonan bandingb
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 11/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
SYAWALUDDIN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
138 — 77
  • Menolak permohonan bandingb. Menguatkan Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi POLRIPolrestabes Palembang Nomor : PUT. KEPP/04/XI /2020 padatanggal 24 November 2020 atas nama Syawaluddin Pangkat AiptuNRP 7201038 Jabatan Brig Polsek Kalidoni Kesatuan PolrestabesPalembang berupa Rekomendasi PTDH sebagai anggota POLRI.6.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-01-2015 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 3/PID.TPK/2015/PT BJM
Tanggal 28 Januari 2015 — Pembanding/Terdakwa : Pathurrahman Bin H.Rasyidi
Terbanding/Jaksa Penuntut : Sunoto, SH
58 — 22
  • mempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaantingkatbanding;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas putusan yang menyatakankeikutsertaan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena faktafakta yang dijadikanpertimbangan tidak mengandung pengertian seperti itu, Majelis Hakim Bandingmenyatakan tidak diterima, karena tidak disertai dengan alasan/pertimbangan, karena itupertimbangan putusan yang dibantah oleh Terdakwa dipertahankan untukmempertimbangkan hal yang sama dalam pemeriksaan tingkat bandingB
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2021/PTUN.BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
JUHANI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
SYAMSIAH BINTI H. DAHLAN,Cs
250 — 136
  • Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.