Ditemukan 215 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-04-2014 — Putus : 03-09-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 September 2014 — Drs. IDHAM KHOLID, M.E. Bin IBROHIM LAKAF
9325
  • YUSNIAR,MPd;Bahwa pelaksana pengadaan 48 unit laptop untuk siswa SMA TitianTeras Kab Muaro Jambi adalah NIA KURNIASIH selaku KuasaDirektur CV.Gelora Nusantara;Bahwa untuk kegiatan pengadaan 48 laptop tersebut dilakukan di UnitLayanan Pengdaan (ULP) Dinas Pendidikan Propinsi Jambi;Bahwa dalam kegiatan pengadaan 48 unit laptop tersebut kedudukansaksi adalah Sekretaris Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai SKKepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi Nomor : 421/2.A/Disdik/V/2012tanggal 2 Januari 2012.adapun
    YUSNIAR,MPd;Bahwa untuk kegiatan pengadaan 48 laptop tersebut dilakukan di UnitLayanan Pengdaan (ULP) Dinas Pendidikan Propinsi Jambi dan saksiadalah Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai SK KepalaDinas Pendidikan Propinsi Jambi Nomor : 421/2.A/Disdik/V/2012 tanggal2 Januari 2012;Bahwa adapun susunan ULP yakni :1. Ketua : AZWAN,Ssos,ME.Halaman 79 dari 183 Putusan Nomor 04/Pid.SusTPK/214./PN.Jmb2. Anggota3. Anggota4. Anggota5. Anggota6. Anggota7. Anggota8. Anggota9. Staf10. Staf11.Staf12.
    adakegiatan pengadaan 48 unit laptop untuk siswa berprestasi SMA TitianTeras Kab Muaro Jambi dengan PAGU anggaran sebesarRp.576.000.000;Bahwa PPTK kegiatan pengadaan 48 unit laptop adalahBp.HAZEWEND,SE. dan pada pertengah tahun 2012 digantiIbu.Dra.H.YUSNIAR,MPd;Bahwa pelaksana pengadaan 48 unit laptop untuk siswa SMA TitianTeras Kab Muaro Jambi adalah saksi NIA KURNIASIH selaku KuasaDirektur CV.Gelora Nusantara;Bahwa untuk kegiatan pengadaan 48 laptop tersebut dilakukan lelangumum di Unit Layanan Pengdaan
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
12446
  • pengadaan barang danjasa pengembangan/pembangunan SISKOHATKantor Kemenang Kabupaten/Kota on line untuk 74 Kankemenang Kab/Kota dan Upgrade serverpusat tahun 2010.cc. 2(dua)lembar aslidaftartenaga ahli/ Teknis Perusahaan. 152 dd. 5 (lima) lembar asli Daftar rincian Spesifikasi Teknis yang ditawarkan pengadaan barang danjasa pengembang / Pembangunanan SISKOHAT Kankemanang Kab/Kota online untuk 74Kankemanang Kab/Kota dan Up Grade Server Pusat tahun 2010. 1 (satu) bundelfoto copy Dokumen Pelelangan Pengdaan
    teknis pengadaan barang dan jasa pengembangan/pembangunan SISKOHATKantor Kemenang Kabupaten/Kota on line untuk 74 Kankemenang Kab/Kota dan Upgrade serverpusat tahun 2010.cc. 2(dua)lembar aslidaftartenaga ahli/ Teknis Perusahaan.dd. 5 (ima) lembar asli Daftar rincian Spesifikasi Teknis yang ditawarkan pengadaan barang danjasa pengembang / Pembangunanan SISKOHAT Kankemanang Kab/Kota online untuk 74Kankemanang Kab/Kota dan Up Grade Server Pusat tahun 2010. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelelangan Pengdaan
    teknis pengadaan barang dan jasa pengembangan/pembangunan SISKOHATKantor Kemenang Kabupaten/Kota on line untuk 74 Kankemenang Kab/Kota dan Upgrade serverpusat tahun 2010.cc. 2(dua)lembar aslidaftartenaga ahli/ Teknis Perusahaan.dd. 5 (lima) lembar asli Daftar rincian Spesifikasi Teknis yang ditawarkan pengadaan barang danjasa pengembang / Pembangunanan SISKOHAT Kankemanang Kab/Kota online untuk 74Kankemanang Kab/Kota dan Up Grade Server Pusat tahun 2010. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelelangan Pengdaan
Register : 18-08-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 159/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
PT Gamatechno Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik RI
263352
  • .4.3/01/2020tanggal 31 Januari 2020 (Fotokopi dari fotokopi);Bahwa, untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugat telahmengajukan bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau fotokopinya, masingmasingdiberi tanda T1 sampai dengan Bukti T43 terinci sebagai berikut :1.T1T5Surat Perintah Mulai Kerja NomorDMPT2L/2881/24.07.02/SPMK/2019 tanggal 24 Juli 2019 (Fotokopisesuai dengan asli);Surat Perjanjian Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengdaan
Register : 29-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 12 / PID.SUS-TPK / 2015 / PT.PTK
Tanggal 4 Juni 2015 — Antonius Husin
15668
  • Kapuas Hulu sebagaisekretaris II bukan anggota Panitia Pengdaan Tanah) dan DANIEL alias ATENG selakupenerima ganti rugi atas tanah, (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), sekitar bulanFebruari 2006 s/d bulan Desember 2006 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2006 bertempat di Kantor Bupati Kapuas Hulu Jalan Antasari No. 2 Putussibauatau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkanPasal
Register : 15-11-2013 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 106/PID.Sus.K/2013/PN Mdn
Tanggal 17 Februari 2014 — - SAHRUL NAIBAHO ALIAS CAUL
5516
  • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Bahwa pada tanggal 18 April 2012 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten LabuhanBatu Utara menerbitkan SK Nomor : 900/720/DIPERTA/IV/2011 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran2011, selanjutnya Panitia pengdaan Barang dan Jasa melaksanakan pelelanganumum pekerjaan Jaringan irigasi pembangunan Tata Air mikro di Dusun Sei KaretDesa
    Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatanBahwa pada tanggal 18 April 2012 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten LabuhanBatu Utara menerbitkan SK Nomor : 900/720/DIPERTA/IV/2011 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada satuan kerja perangkatdaerah (SKPD) dinas Pertanian Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun Anggaran2011, selanjutnya Panitia pengdaan Barang dan Jasa melaksanakan pelelanganumum pekerjaan Jaringan irigasi pembangunan Tata Air mikro di Dusun Sei KaretDesa
Register : 17-01-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 10/PID/2019/PT BDG
Tanggal 14 Maret 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ELYA GARMILAH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ADITYO ISMUTOMO, SH.
6055
  • sama dengnan dinas pendidikan kabupaten subangdalam pengadaan proyek PAUD tersebut yang berasal dariproyek hibah yang berasal dari Hibah APBD kabupaten subangsedangkan aspek teknis diserahkan kepada kasie PAUD dinaspendidikan kabupaten subang untuk kerjasama dengann pihakketiga yang dimaksud, saudara saksi ENGKUS KUSINAR selakukepala dinas pendidikan kabupaten subang hanya memberikanpetunjuk dan arahan kepada kasie PAUD dinas pendidikankabupaten subang.Bahwa dengan mekanismee penunjukan langsung pengdaan
Putus : 13-10-2015 — Upload : 09-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1365 K/PID.SUS/2016
Tanggal 13 Oktober 2015 — ERWIN SYAH MANURUNG
13268 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Bilah dengan harga penawaranRp.983.933.731 ,00;Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, melalui surat pengumuman pemenangNomor: 15/PPBJLU/DKPP/2011, Ketua Panitia Pengdaan Saksi drh.
    Sri Bilah dengan harga penawaranRp983.933.731 ,00;Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011, melalui surat pengumuman pemenangNomor: 15/PPBJLU/DKPP/2011, Ketua Panitia Pengdaan Saksi drh.
Register : 03-12-2015 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 24 Maret 2016 — ANDI KARNAIN, SE. Bin AZUARDI
8841
  • Pengdaan Bibit Ikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.750.000 1.250.000 1.250.000Jumlah 374.500.000 374.460.000. 374.460.000 236.407.000 138.053.000 27.648.091 110.404.909B. Fisik/Konstruksi1. Pek. Jalan Cor Beton Dusun I,II199.486.500(260m)Pek. Jalan Cor Beton Dusun I,IIT137.612.000(181)3. Pek. Jalan Cor Beton Dusun LIT 194.388.200 561.792.700 561.792.700 506.329.500 55.463.200 52.248.473 3.214.727(65n x 2.5 x 0.15) dan (366 x 1.2x0.15)4.
    Pengdaan Bibit Ikan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8.750.000 1.250.000 1.250.000Jumlah 374.500.000 374.460.000 374.460.000 236.407.000 138.053.000 27.648.091 110.404.909B. Fisik/Konstruksi1. Pek. Jalan Cor Beton Dusun III (260m ) 199.486.500Pek. Jalan Cor Beton Dusun LIT (81)Pek.
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - Ir. PETRUS MUGA
9123
  • NTT ta. 2009, kecualipaket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas PertanianKabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakitterhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman35padi dan palawija yang tertuang dalam DPASKPD Dinas Pertanian danPerkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar yang menentukan namanama kelompok tani penerima paketpekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang pada Dinas Pertaniandan Perkebunan Prop.
    NTT ta. 2009, kecualipaket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas PertanianKabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakittrhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padidan palawija yang tertuang dalam DPASKPD Dinas Pertanian danPerkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten.Bahwa benar Yang menentukan namanama kelompok tani penerima paketpekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yang memilikipekerjaan
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
199136
  • Melaksanakan Proses Pengadaan tanah sesuai KeputusanDireksi PT.PLN ( Persero ) Nomor 0289.K/Dir/2013 tentang PengadaanTanah untuk Pengdaan tanah untuk kepentingan Penyidian tenaga listrik,biaya operasional pengadaan tanah dan biaya opersional pengadaantanah dan biaya operasional kompensasi di lingkungan PT.
    PLN( Persero ) untuk pengdaan tanah yang dilaksanakan oleh Internal baikpengadaan tanah kurang dari 1 Hektar maupun pengadaan tanah yangtidak diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tetang pengadaan tanahuntuk kepentingan Umum. Meminta dan menerima hasil penilaian harga tanah dan/ataubangunaan dan/ atau tanaman dan/ atau bendabenda lain yangberkaitan dengan tanah dari penilai.
    Membuat Dokumen Legal berkenan dengan Pengdaan Tanah. Melakukan ReCheck Survey Pengdaan Tanah.Halaman 98 dari 214 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Amb Melakukan hubungan dan koordinasi serta Pendampingan denganTim Pengadaan Tanah di tinggkat Provinsi/Kota/Kabupaten. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan Tim PengdaanTanah. Membuat Laporan Kegiatan rangkian kegiatan Tim pengdaantanah di tingkat Provinsi/ Kota/ Kabupaten.
Register : 14-09-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 20/PID.SUS-TPK/2017/PT JAP
Tanggal 6 Nopember 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
8753
  • 25.000.000. dengan cara mentransfer melaluirekening saudara SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp.20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si aliasDOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan PeraturanPresiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedomanPengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g Pengguna Barang/Jasa dan parapihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan
    SUSENO, saudara SUSENO kemudian memberikan sebesar Rp.20.000.000. kepada Drs RUDOLF ALEXANDER HENDRIK KALALO, M.Si aliasDOLFI KALALO, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan PeraturanPresiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahHalaman 98 dari 289 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PT Japsebagaimana telah dirubah dengan Perpres 35 tahun 2011 tentang pedomanPengadaan Barang/Jasa, pada pasal 6 huruf g Pengguna Barang/Jasa dan parapihak yang terkait dalam pelaksanaan pengdaan
Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2542 K/Pdt/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — SHOLIHIN. AM, DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, DKK
8835 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GugatanKontentiosa pada umumnya;TENTANG PROSES ACARA PERKARA A QUOBahwa ketika Pemohon hendak mengajukan Permohonan Banding atasPutusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No mor 11/Pdt.G/2017/Pn.Gns,oleh Pihak Pengadilan ditolak dan diwajibkan untuk mengajukan Kasasidikarenakan ada instruksi dari Mahkamah Agung RI untuk perkara yangmenyangkut pembebasan lahan (sengketa ganti rugi) untuk kKepentinganumum, mesti menggunakan Perma RI No:3 Tahun 2016 yang padaprinsipnya mengatur tentang proses acara dalam hal pengdaan
Register : 02-05-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Hj.Suryati. Dkk
Tergugat:
Pemerintah Kota Semarang
7714
  • Berkelanjutan / tidak boleh mematikan ;Oo Harus mendengar dari pedagang.o Azas kontabilitas (publik bisa memakai); Bahwa Perda mengatur dan mengikat masyarakatnya, termasukpemerintah harus mematuhinya; Bahwa Pedagang juga mempunyai hak, karena mereka telah merintisdisitu apalagi sudah dipungut retribusi, sehingga mereka punya hak dankewajiban; Bahwa Abhli tidak tahu ada relokasi pasar ikan rejomulyo yang lama ; Bahwa dalam pasal 8 ayat 1 : diatur tentang pengadaan pasar penyediaan tempat ; Ayat 2 : pengdaan
Register : 05-09-2008 — Putus : 22-06-2009 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN PALU Nomor 543/Pid.B/2008/PN Pal
Tanggal 22 Juni 2009 — MUH. ARASY
12332
  • Thayeb,M.Pd.i kasi sarana danprasarana Mapenda Depag Sulteng yang tidak berwenang melakukanpenunjukkan terhadap terdakwa dengan melanggar ketentuan pedomanpengelolaan bantuan/blokgrant yang dikelolah secara swakelola oleh penerimabantuan dan telah melanggar ketentuan kepres 80 tahun 2003 dan83perubahanya tentang pengdaan barang dan jasa; perbuatan tersebut telahmembawa keuntungan dengan mudah terdakwa memperoleh paket pekerjaanpengadaan buku ajar dan buku perpustakaan tanpa melalui prosedurpengadaan
Register : 13-02-2018 — Putus : 06-04-2018 — Upload : 23-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT JAP
Tanggal 6 April 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6533
  • Pasal 6huruf g Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaanyaitu menhindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lainyang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenaipemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi denganmemberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melaluiHalaman
    Pasal 6huruf g Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaanyaitu menhindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lainyang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenaipemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi denganHalaman 115 Putusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2018/PT JAPo,~memberikan
    Pasal 6huruf g Pengguna Barang/Jasa dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengdaan Barang/Jasa harus mematuhi etika Pengadaanyaitu menhindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ataukolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lainyang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.Bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan ada pembicaraan mengenaipemberian uang, hal tersebut saudara PIYONG meresponi denganmemberikan uang sebanyak Rp. 16.000.000. yang diberikan melaluisaudara
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - HARSONO AHMADI KODA, SP - COSMAS CEKARUS, STP
8345
  • NTT ta.2009, kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan diDinas Pertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadiserangan hama dan penyakit terhadap tanaman padi dan palawija padapaket kegiatan insifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalamDPASKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar yang menentukan namanama kelompok tani penerimapaket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang pada DinasPertanian dan Perkebunan Prop.
    Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten. 43 Bahwa benar Yang menentukan namanama kelompok tani penerimapaket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yangmemiliki pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.
    AQ Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten.Bahwa benar Yang menentukan namanama kelompok tani penerimapaket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yangmemiliki pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.
Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ENDANG APANDI, S.Sos
9210
  • UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Halaman 18 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa iterdakwa H.ENDANG APANDI, S.sos sebagai Kepala Sub BagianAdmininstrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian pada Poltekes Tasikmalayadan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SK Direktur PoltekesTasikmalaya Nomor : KP.04.04/I/0001/2013, tanggal 02 Januari 2013 berdasarkanPeraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengdaan
    Peraturan Presiden RI Nomor 54tahun 2010 tentang Pengdaan Barang / Jasa Pemerintah:Menimbang, bahwa di samping itu selama persidangan Terdakwa dapatberkomunikasi dengan baik dan menjawab / menanggapi semua pertanyaan yangdiajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai subjek hukum yang berada dalamkeadaan sehat jasmani maupun rohani;Menimbang, bahwa oleh karena orang yang didakwa telah melakukanperbuatan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini dan telahdihadirkan dalam persidangan ini adalah
Putus : 03-10-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 100/Pid.Sus/2014/PN.Mks
Tanggal 3 Oktober 2016 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan Drs. Ek. LEWARAN RANTELA'BI, M.H
10631
  • DPASKPD: 1.20.03.02.03.5.2 tanggal 05 November 2012;Halaman 134 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN MksSurat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 361/V/2010 tanggal 21 Januari 2010tentang Penetapan Harga Dasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A.2010;Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 602/VV/2011 tanggal 16 Juni 2011tentang penetapan lokasi pengdaan tanah untuk pelaksanaan PembangunanRumah Sakit Umum Kabupaten Toraja Utara;Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor: 724/VIIV2011 tanggal
    Toraja Utara;1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati TorajaUtara Nomor : 361//2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Penetapan HargaDasar Tanah Dalam Kabupaten Toraja Utara T.A. 2010;1 (satu) bundle fotokopian SK Bupati Toraja Utara Keputusan Bupati TorajaUtara Nomor 602/VV2011 tanggal 16 Juni 2011 tentang penetapan lokasiHalaman 169 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mks10.11.12.13.14.15.pengdaan tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit UmumKabupaten Toraja Utara
Register : 30-01-2018 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 17/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 16 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Hj. ANDI NUZULIAH.SH Diwakili Oleh : SAMSUL BAHRI SH
7739
  • sebagai Satgas.Bahwa Daftar Nominatif yang di hasilkan oleh satgas B juga telahterjadi beberapakali Revisi atau perbaikan sehingga pihak KJPP dalam halini Aprisal melakukan penilaian atau penghitungan Harga menggunakanDaftar Nominatif sementara sehingga penentuan harga atau dalammelakukan penilaian tidak sesuai dengan ketentuan atau kewajaran.Berdasarkan faktafakta dan proses kejadian tersebut diatasmenunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam Pengadaan dan/atauPembayaran Ganti Kerugian atas Objek Pengdaan
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - KALUMBAN MALI, SE.
12453
  • NTT ta. 2009,kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di DinasPertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hamadan penyakit terhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiataninsifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalam DPASKPDDinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar yang menentukan namanama kelompok tani penerima paketpekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang pada DinasPertanian dan Perkebunan Prop.
    NTT ta. 2009,kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di DinasPertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hamadan penyakit trhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiataninsifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalam DPASKPDDinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten.Bahwa benar Yang menentukan namanama kelompok tani penerimapaket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yangmemiliki