B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019tentang Jawaban Somasi (Vide Bukti P24) dan terakhir dengan SomasiKetiga dari penggugat dengan No. 37/VIII/R&R/2019 tanggal 21 Agustus2019 (Vide Bukti P25).Bahwa, penggugat dengan itikad baik telah meminta untukditandatanganinya Nota Kesepakatan Pembagian Harta Warisan denganpembagian rata dan adil sebagaimana diatur dalam Hukum Islam namunditolak oleh tergugat dengan berbagai alasan.Hlm.6 dari 112 him. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.17.

B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019tentang Jawaban Somasi.Penjelasan:Membuktikan dan menerangkan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baikuntuk menyelesaikan secara damai, dan tetap menginginkan hak waris yangsebenarnya menjadi hak penggugat. setelah diperiksa, telah sesuai denganaslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar,majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.24.

B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019 tentang JawabanSomasi, dan terakhir dengan Somasi Ketiga dari penggugat dengan No.37/VIII/R&R/2019 tanggal 21 Agustus 2019;Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban yang padapokoknya sebagai berikut :DALAM KONVENSI / DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa, terhadap gugatan penggugat point 1 sampai dengan point 3,tergugat telah menyatakan benar;Him.75 dari 112 him. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.2.

B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2Agustus 2019 tentang Jawaban Somasi. Berisi keterangan bahwaTERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai, dantetap menginginkan hak waris yang sebenarnya menjadi hak penggugat.setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhimeterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti inidapat diterima;Him.86 dari 112 him.

KPHL Agam raya tersebut berada pada koordinat 100 derjat 14 menit43 detik, 4 berada pada lintang timur dan OO derjat 17 menit 14 detik, 2berada pada lintang selatan Kawasan hutan lindung Maninjau Utara Selatan;Bahwa yang menjadi Pihak Dinas Kehutanan UPTD Kesatuan PengelolaanHutan Lindung (KPHL) Agam Raya, Sehingga dapat mendirikan 1 (satu) unitkantor KPHL Agam raya di Kawasan hutan lindung adalah berdasarkanPeraturan Sekretaris Jendral Kementrian LIngkungan Hidup dan KehutananNomor : P.7/Setjen /Rokum

Aksebilitas wilayah kelola KPH relative mudah baik untuk kepentinganteknis pengelolaan hutan maupun implementasi pengelolankelembagaannya.Bahwa Yang mana lokasi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukanpembangunan Kantor Resort KPHL Agam Raya sesuai dengan peraturanSekretaris Jendral Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.7/Setjen/Rokum/Kum.1/12/2017 tentang pedoman sarana dan prasaranabangunan pengelolaan hutan pada kesatuan pengelolaan hutan;Halaman 20 PUTUSAN Nomor 47/Pid.B/2019/PN

Bahwa surat keberatan administrasi yang diajukan oleh ParaPenggugat tersebut telah dijawab oleh Tergugat melalui Surat SekretarisJenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor S.21/Setjen/ Rokum/Kum.5/1/2021 tanggal 5 Januari2021, yang pada pokoknya menolak upaya keberatan yang diajukanoleh Para Penggugat.Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telahkehilangan hak untuk mengajukan gugatan TUN a quo, sehingga cukupalasan untuk menyatakan gugatan Para

(Fotokopi dari fotokopi);: Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor S.21/Setjen/Rokum/Kum.5/1/2021, perihalKeberatan, tanggal 5 Januari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);Pertanian Republik Indonesia Nomor756/KPTS/Um/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan DiWilayah Propinsi Dati 1.063.273,2 HA (Satu Juta Enam Puluh Tiga Ribu Dua RatusNusa Tenggara Barat Seluas +Tujuh Puluh Tiga Dua Persepuluh Hektar) Sebagai KawasanHutan, tanggal 12 Oktober 1982.

F.IV.2630/N.116/40, tertanggal 4 Juni 2015 (bukti P14), serta Surat KementerianPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesiadengan Surat Nomor : B1738A/Set/KPPPA/Rokum/11/2014, tertanggal 14November 2014, tertanggal 06 Desember 2016, (bukti P15), tetapiTerbanding, maupun Turut Terbanding tidak mengindahkannya;5.

hutanNegara (tidak dibebani hak atas tanah) pengurusannnyamerupakan kewenangan Pemerintahn cq MenteriKehutanan.23.6 Berdasarkan Permenhut P.18/MenhutII/2011 Pasal 4bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapatdilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategisyang tidak dapat dielakkan, melalui izin pinjam pakalkawasan hutan dari Menteri Kehutanan.Bahwa berdasarkan Surat Kepala Biro Hukum KementerianLingkungan Hidup tanggal 16 Agusutus 2016 No.S829/Rokum

S829/Rokum/PP.1/Kum/18/2016 (T18), copy surat Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan (T19), copy suratPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentangperubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan

Rokum pada sekitar Tahun 2014, selanjutnya sisa yangbelum terjual pada bagian Barat seluas + 500 M2 oleh Supriyono secarasepihak diwakafkan kepada Musholah tanpa sepengetahuan dan seijinPara Penggugat yang juga selaku Ahli Waris namun demikian ParaPenggugat tidak mempermasalahkan Objek yang telah diwakafkantersebut; Vide Bukti Para Penggugat;Bahwa selain kedua Bidang Tanah dalam Butir 7 ( tujuh )di atas yangdijual secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, ternyata secara melawanhukum pula pada tahun 2016

izin usaha pertambangan nomor 543 32/7879tahun 2019 pada tanggal 23 Mei 2019 atas nama Lukito diDesa Keposong tertanggal surat 9 Juni 2020 kepada Termohondiajukan sehubungan dengan Surat Dinas Lingkungan HidupKabupaten Boyolali nomor 660.1/2155/19/2018 (Vide Bukti P15) tanggal 7 Oktober 2013 tentang Penegasan Tanpa Izinlingkungan yang menyatakan bahwa dokumen perizinan atasnama Lukito tidak disertai Izin Lingkungan dan SuratSekretariat Jendral Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor S.123/ROKUM

Bank Sulteng kepada Johanis Bando,Nomor 3429/BPDST/DIR/Rokum/VII/2014, tanggal 11September 2014, perihal Permintaan Klarifikasi/PenjelasanSurat;T4 : Asli surat dari Johanis Bando kepada Direksi PT.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (SUDAR ALIYAS SUDARSONO bin MANAN (alm) ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ALIMIN ROKUM binti SUGIRI ) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Sijabijabi yang secara otomatis terjadi pengurangan jumlah keluasan areal izinguna untuk penyerahan kembali lahan milik Masyarakat untuk segeradikeluarkan dikarenakan telah berstatus APL seluas 619 Ha yang bukanlagi merupakan Kawasan Hutan;Halaman 74 dari 99 halaman Putusan Nomor: 60/G/2016/PTUNJKT.dapat ditanggapi berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :8.1.Bahwa berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Sekretariat JenderalKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.601/Setjen/Rokum

Hutan Barumun PerkasaNomor : S.601/Setjen/Rokum/HPL3/5/2016, tanggal16 Mei 2016, Hal : Permohonan Penetapan KembaliStatus Fungsi Kawasan Hutan Produksi (HP) arealIUPHHKHTI PT.

., Jabatan Staf Direktorat Inventarisasidan Pemantauan Sumber Daya Hutan;Kesemuanya Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung ManggalaWanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: KS.5/Setjen/Rokum/Kum.4/10/2016, tanggal31 Oktober 2016;Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan

Nomor B1256/Set/KPPPA/Rokum/06/2012,tanggal 6 Juni 2012 telah diberi materai secukupnya dan distempel posserta telah cocok dengan aslinya diberi kode T23;Fotokopi surat Direktur Pengendalian Kepegawaian III, BadanKepegawaian Negara Nomor F.JII.2630/K.1410/59, tanggal 6Desember 2012 telah diberi materai secukupnya dan distempel pos sertatelah cocok dengan aslinya diberi kode T24;Fotokopi surat Direktur Pengendalian Kepegawaian III, BadanKepegawaian Negara Nomor F.III.2630/K.33/59, tanggal 13 Februari2012

Sika Group adalah kelompok multinasional yangmempunyai legal struktur sebagaimana bagan berikut: Secengharn SIS (Sika Infoomaticns Syaram AG) adalan fadaa Rokum re sabosnyang menyediakan IT Services untuk perusahaan dariGrup Sika yang terdiri dari 100 lebin perusahaan yaitu SikaBau AG,Sika Schweiz AG Sika Croatia d.o.o. Sika CZS.R.O.,Sika Hungaria Kft. Sika Romania S.R.L.,SikaSlowensko spoi.s.r.o.,Sika Siovenija d.o.0.,Sika SABelgium, BV Descol Kunst. Chem. / Diac Netherlands,SikaB.

Selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan dengan surat Nomor : S.583/Setjen/Rokum/HPL.0/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 menyampaikan konsep KeputusanKepala BKPM a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanantentang pemberian IUPHHKHTI kepada PT. Rimba TanamanIndustri ;q. Berdasarkan pertimbangan huruf a s/d p tersebut di atas, makaKepala BKPM a.n.

Rimba Tanaman Industri (Fotokopi Dari Fotokopi) ;Fotokopi Surat Sekretaris Jenderal KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.583/Setjen/Rokum/HPL.3/5/2016, tanggal 10 Mei 2016Perihal : Penyampaian Konsep Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Tentang PemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu DalamHutan Tanaman Industri Kepada PT.

RimbaTanaman Industri di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, yangditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup danKehutanan (vide bukti T.226) ;Bahwa ada Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : S.583/Setjen/Rokum/HPL.3/5/2016, tanggal 10Mei 2016 Perihal : Penyampaian Konsep Keputusan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Industri Kepada PT.

Gede Panca, M.Pd ; (Foto kopi/cetakan) ;12.Bukti P 12: Surat Keterangan Nomor0272/27.1.0/31.72.06.1003/071.562/2015 tanggal 27 April 2015; (Sesuaidengan asii);13.Bukti P 13: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil ; (Foto kopi) ;14.Bukti P 14: Surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan DanPerlindungan Anak Republik Indonesia kepada Meneteri Pendidikan danKebudayaan Nomor : B903/Set/KPPPA/Rokum/06/2015, tanggal

adalam fadai Rokum rer sahoanyang menyediakan IT Services untuk perusahaan dariGrup Sika yang terdiri dari 100 lebih perusahaan yaituSika Bau AG,Sika Schweiz AG Sika Croatia d.o.0. SikaCZ S.R.O.,Sika Hungaria Kft. Sika Romania S.R.L.,SikaSlowensko spoi.s.r.o.,Sika Siovenija d.0.0.,Sika SABelgium, BV Descol Kunst. Chem. / Diac Netherlands, SikaB. V.Netherlands, Sika Danmark NS Denmark, Oy SikaFinland Ab Finland, Sika Norge A/S Norway, Sika SverigeAB Sweden, Sika Latvia.

Hengki (Saksi4) supaya diselesaikan diinternal TNI.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa Saksi3 (Kopda Sutrisno) dan Saksi4 (KopdaHengki Firmansyah) telah dipanggil tiga kali berturutturutsecara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139Undangundang RI Nomor 31 tahun 1997 tentangPeradilan Militer, namun para Saksi tidak hadirdipersidangan karena berdasarkan surat Kabiro HukumNomor B/370/XII/2020/Rokum tanggal 14 Desember2020 Saksi3 dan Saksi4 sedang melaksanakan tugasdari

/HMG/XV/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 yangintinya mohon klarifikasi atas pelayanan pasien rawat jalan yangtidak dapat ditagih.Fotocopy Bukti print out perubahan status pasien umum dimanipulasi menjadi pasien BPJS dengan user name oleh Penggugatsejak periode 2014Mei 2017.Fotocopy Bukti Print Out dari Pihak Ketiga (OneMedic) tentang datapelayanan yang dihapus dari database oleh penggugatFotocopy Surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : B261/Set/KPPPA/Rokum

.> Telah dikirimkan surat usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatdari KPAI kepada Presiden RI melalui usulan Menteri PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor R01/MPPPA/Rokum/HK.06/04/2020 Tanggal 13 April 2020 Hal:Penyampaian Usulan atas Rekomendasi Dewan Etik KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang kemudian diteruskan olehMenteri Sekretaris Negara melalui Memorandum Menteri SekretarisNegara RI Nomor: M0513/M.Sesneg/AN.01.01/04/ 2020 HalHalaman 28 dari 147 halaman Putusan Nomor

dan Penggugat telahdiberikan kesempatan untuk membela diri di hadapan DewanEtik KPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 24 Perpres No. 61 Tahun2016)e Penggugat telah dinyatakan melanggar Kode Etik KPAI olehDewan Etik berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang Dewan EtikKPAI (terpenuhi ketentuan Pasal 23 Perpres No. 61 Tahun 2016)e Telah dikirimkan surat usulan Pemberhentian Tidak DenganHormat dari KPAI kepada Presiden RI melalui usulan MenteriPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor R01/MPPPA/Rokum

,M.Pd. sebagai Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)Periode 2017 2022 (Fotokopi dari fotokopi);: Surat dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakRI Nomor R01/MPPPA/Rokum/HK.06/04/2020, tanggal 13 April,Kepada Bapak Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, HalPenyampaian Usulan atas Rekomendasi Dewan Etik KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI) (Fotokopi dari fotokopi);: Surat Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor474/5/KPAI/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, Kepada

yang intinya keberatan yangdisampaikan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa karena Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatanoleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan banding kepada MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Atasan dariTergugat, melalui surat Nomor 008/NRPH/SMD/II/2020 tanggal 05 Maret2020, dan atas banding tersebut telah ditanggapi oleh Sekretaris JenderalKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesiadengan surat Nomor S.271/SETJEN/ROKUM

Narkata Rimba Nomor 008/NRPH/SMD/II/2020, tanggal 4 Maret 2020, Perihal Upayabanding yang ditujukan kepada Menteri LHK RI (fotokopi darifotokopi);Surat dari Sekjen Kementerian LHK RI Nomor S.271/SETJEN/ROKUM/HLP.U/3/2020, tanggal 17 Maret 2020,Perihal Tanggapan atas upaya banding sanksi dendaadministrasi, yang ditujukan kepada Pimpinan IUPHHKHAPT.