2. 1 (satu) lembar asli print out dari Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Maybrat Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 107/SP2D/NON/2019 tanggal 18 Desember 2019 sebesar Rp517.092.000,00 (lima ratus tujuh belas juta Sembilan puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan Pembayaran PFK Beras PNSD Kabupaten Maybrat Alokasi Bulan November 2019;
3. 1 (satu) lembar asli print out dari Sistem Informasi Managemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten

selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ(Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPKSKPD) untuk dilakukan verifikasi atasdokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telahdiverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan LaporanPertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat PenatausahaanHalaman 8 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKeuangan (PPKSKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudiandiinput ke aplikasi SIMDA

pertanggungjawabanmenjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai PanjangBengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, SaksiJaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebutdiketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrolpelaksanaan kegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/Halaman 16 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLkwitansi fiktif adalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namuntelah diinput oleh operator Simda

Asri dengan cara membuatsebagian kuitansi dan nota untuk register pertanggungjawabanmenjelang akhir tahun 2017 bertempat Hotel Kuala View Pantai PanjangBengkulu bersama dengan Saksi Khairudin, Saksi Omi Haryadi, SaksiJaka Prawira, Saksi Aris, dan Saksi Erwin dan kegiatan tersebut diketahuloleh Terdakwa karena Terdakwa ikut hadir untuk mengontrol pelaksanaankegiatan tersebut dan adapun tujuan pembuatan nota/ kwitansi fiktifadalah untuk melengkapi SPJ yang belum ada namun telah diinput olehoperator Simda

Bendahara Pengeluaran membuat dokumen register SPJ(Surat Pertanggungjawaban) dan diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPKSKPD) untuk dilakukan verifikasi atasdokumen register SPJ dan sebagai bentuk bahwa dokumen SPJ telahdiverifikasi diterbitkan dokumen Register Pengesahan LaporanPertanggungjawaban dan ditandatangani oleh Pejabat PenatausahaanHalaman 44 dari 87 Halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PT BGLKeuangan (PPKSKPD), setelah SPJ dinyatakan lengkap kemudiandiinput ke aplikasi SIMDA

MT melakukan pencairan anggaranpembayaran listrik tersebut dengan mencantumkan pembayaran pembayaran listrik fiktif (tidak terdapat tagihan dari PLN ataupun buktipembelian token), terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukanpencatatan didalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan BukuKas Umum (BKU) yang seolah olah telah dilakukan pembayaranpembayaran listrik, walaupun pada kenyataannya pencatatan tersebut tidakdidukung dengan bukti pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisin antarapencairan

MT.Namun terdakwa tetap mencatatkan pencairan tersebut sebagai pengeluarandalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum(BKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuh walaupun tidak ada dokumenpertanggungjawabannya. Kegiatan kegiatan yang telah dicairkananggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT namun tidak pernahdilaksanakan kegiatannya (fiktif) yaitu sebagai berikut : No.

MT telah melakukanpencairan anggaran pembayaran listrik tersebut dengan mencantumkanpembayaran pembayaran listrik fiktif (tidak terdapat tagihan dari PLNataupun bukti pembelian token), terdakwa selaku Bendahara Pengeluarandengan kewenangannya melakukan pencatatan didalam Aplikasi SistemKeuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (BKU) yang seolah olahtelah dilakukan pembayaran pembayaran listrik, walaupun padakenyataannya pencatatan tersebut tidak didukung dengan buktipertanggungjawaban, sehingga terdapat

Namun terdakwa selaku BendaharaPengeluaran dengan kewenangannya tetap mencatatkan pencairantersebut sebagai pengeluaran dalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah(SIMDA) dan Buku Kas Umum (SKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuhwalaupun tidak ada dokumen pertanggungjawabannya. Kegiatan kegiatanyang telah dicairkan anggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST.

Bahwa penarikan dana, pengelolaan, penggunaan dan administrasiserta pertanggungjawaban dana rutin perjalanan dinas Bupati telahdilakukan sesuai dengan metode BPKP dalam SIMDA dan telah diakuiserta telah diperiksa oleh auditor BPK Tahun 20062008;3.

Bahwa transfer dana rutin rumah tangga Bupati dan dana perjalanandinas melalui rekening pribadi Pemohon PK dilakukan setelah melaluitahapan proses pencairan dana sesuai PERMENDAGRI Nomor 13Tahun 2006 dan SIMDA BPKP Tahun 20072008 yang tujuannyaHal. 170 dari 210 hal. Put.

Selanjutnya Syafri Adnan Baharudin, Ak, MBA (DirekturPengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP) pada pokoknyamengatakan bahwa SIMDA ini secara otomatis dapat mencegahkebocoran penyelewengan keuangan negara;Bahwa penggunaan SIMDA ini merupakan salah satu programpelaksanaan amanat dari UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara yang mewajibkan Pemerintah Daerah untukmenyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban

pengelolaankeuangan, sehingga untuk itu Pemerintah Daerah khususnya PEMDAKabupaten Talaud menggunakan program SIMDA agar dapatmenghasilkan laporan keuangan serta informasi keuangan yang lebihkomprehensif dan akurat;Pengelolaan SIMDA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRINomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang didalamnya menyangkut prosedur, administrasi, pertanggungjawaban serta control dalam pengelolaan

(NOVUMPK.2) terbukti bahwa pencairan dana rutin perjalanan dinas BupatiKabupaten Talaud dapat diterima oleh Sistem Program SIMDA sehinggapencairan dana dapat dilakukan.

Bahwa benar setiap aset baik berupa yang bergerak maupun tidakbergerak dilakukan pencatatan pada SIMDA ASET BPKAD KotaPutusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 73 dari 233Bengkulu, pencatatan dengan menggunakan SIMDA itu barudilakukan sejak tahun 2008 ;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aset berupa tanah atau lahanPemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan KorpriBentiring Kota Bengkulu juga dicatat di Simda.Bahwa Saksi sudah pernah bertanya kepada Kabid Aset Sdr ChairulMusai, dan

setelah dilakukan pengecekan pada SIMDA BMDpemerintah kota Bengkulu, Kabid Aset Chairul Musai menyampaikankepada Saksi bahwa HGB atas nama PT.

Bahwa pencatatan register dimasukkan dalam buku SIMDA padabagian tata pemerintahan dan kerjasama dan aplikasi SIMDA asetPemko Bengkulu pada bidang aset Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Pemda Kota Bengkulu.Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 93 dari 233Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah membawahi 3(tiga) Kasubbag, sebagai berikut :1. Kasubbag Kerjasama Daerah.2. Kasubbag Pertanahan, Batas Wilayah dan Otonomi Daerah.3.

Asset milik Pemerintah kota Bengkulu yangada pada BPKAD kota Bengkulu baik dalam hal asset bergerakmaupun tidak bergerak berdasarkan laporan dari masing masing OPD Bahwa berkaitan dengan asset pemerintah Bengkulu yang dilakukanpencatatan pada SIMDA Asset milik pemerintah kota Bengkulu yangada di BPKAD kota Bengkulu dilakukan sejak tahun tahun 2018.

Tiga Putra Mandiriyang telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunannya oleh BPN Kota Bengkulu.Telah dilakukan pemeriksaan oleh BPKAD Kota Bengkulu setelah dilakukanPutusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 149 dari 233pengecekan melalui SIMDA, tanah HGB atas nama PT. Tiga Putra Mandiriitu tidak tercatat sebagai aset Pemda.

Galung Tulu (vide bukti surat tertanda T4) haruslah dikesampingkandalam pembuktian ini;Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor : B61/Bakeu/KabidIV/032/02/2017 (vide bukti surat tertanda T5) pada pokoknya menyatakantanah dan bangunan SDN 044 Inpres Kampung Baru Subik tercatat dalamdalam Data Sistem Informasi daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten PolewaliMandar;Halaman 24 dari 31 Halaman Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.

sengketadalam perkara ini untuk selanjutnya didirikan bangunan bangunan SDN 044Inpres Kampung Baru Subik, selain itu saksi juga tidak mengetahui asalusuldari tanah tempat didirikan bangunan sekolah dasar tersebut;Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Musyrifah Aliyah menerangkanberdasarkan Surat Keterangan Nomor : B61/Bakeu/Kabid IV/032/02/2017 (videbukti Surat tertanda T5) pada pokoknya menyatakan tanah dan bangunan SDN044 Inpres Kampung Baru Subik tercatat dalam dalam Data Sistem InformasiDaerah (SIMDA

Saksi melakukaninput RKA Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga.Setelah saksi mendapatkan username dan password Sistem InformasiManajemen Daerah (SiMDA) dari staf Bagian Keuangan Setda KotaDumai yaitu Sdr. NALD; Bahwa untuk Sekretariat Dinas PU usernamenya: dinaspu password: apuu. Untuk Bidang Bina Marga usernamenya: dinaspu Password:dpubm. Kemudian setelah itu saksi inputkan RKA Sekretariat DinasPekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga yang sudah disetujui olehKepala Dinas PU.

Setelah selesai input saksi melapor kepada Sdri.JUNI SARJANI, ST;Bahwa saksi yang melakukan input RKA Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tertanggal 23 Januari2014 senilai Rp. 138.162.432.855, (seratus tiga puluh delapan milyarseratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapanratus lima puluh lima rupiah) ke dalam SiMDA Kota Dumai. Saksimelakukan input tersebut karena saksi melaksanakan perintah dariKasubag Program dan Evaluasi yaitu kepada Sdri.

Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

;Bahwa selanjutnya pada saat penginputan, Kasi Perencanamelakukan input data di SIMDA yang ada di Bagian KeuanganSetdako Dumai, namun demikian dalam praktek di lapangan padaDinas PU Kota Dumai, biasanya Kasi Perencana Bidang Bina MargaHalaman 128 dari 203 halaman Putusan Nomor 83/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrmemerintahkan Sdr.

AMDANI selaku Pengguna Anggaran; Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang melakukan input RKA Bidang BinaMarga Tahun Anggaran 2014 ke SIMDA Kota Dumai adalah Sadr.

Namun terdakwa selaku BendaharaPengeluaran dengan kewenangannya tetap mencatatkan pencairan tersebutsebagai pengeluaran dalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) danHalaman 37 dari 353 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.Buku Kas Umum (SKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuh walaupun tidakada dokumen pertanggungjawabannya. Kegiatan kegiatan yang telahdicairkan anggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST.

Bahwa yang membuat dokumen pertanggungjawaban danmemasukkannya kedalam Sistem Informasi manajemen Daerah (SIMDA)adalah bendahara pengeluaran sdr. LUSI AFRIYANTI, A.Md. Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap pengisian aplikasiSIMDA adalah PA dan operator ditunjuk oleh kepala SKPD. Bahwa yang mempersiapkan seluruh dokumen penerbitan SPP dan SPMadalah bendahara.

Setelah itu Bendahara Pengeluaran akan mengajukan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Pengganti Uang berdasarkan SPJ yangtelah di entry ke dalam SIMDA;Halaman 226 dari 353 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Jmb.

Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp.137.313.906,.Uang pengembalian kelebihan pembayaran tagihan listrik PJU tersebutdengan jumlah total sebesar Rp.355.306.694,. tidak dimasukkan kedalamBuku Kas Umum (BKU) dan Aplikasi SIMDA, serta tidak disetorkan ke KasDaerah, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Lusi Afrianti, SE.,dan Nasrun.

Tanggal 15 April 2019 sejumlah Rp.137.313.906,.Uang pengembalian kelebihan pembayaran tagihan listrik PJU tersebutdengan jumlah total sebesar Rp.355.306.694,00 tidak dimasukkan ke dalamBuku Kas Umum (BKU) dan Aplikasi SIMDA, serta tidak disetorkan ke KasDaerah, kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa LusiAfrianti, SE., dan Nasrun.

MT melakukan pencairan anggaranpembayaran listrik tersebut dengan mencantumkan pembayaran pembayaran listrik fiktif (tidak terdapat tagihan dari PLN ataupun buktipembelian token), terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran melakukanpencatatan didalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan BukuKas Umum (BKU) yang seolah olah telah dilakukan pembayaranpembayaran listrik, walaupun pada kenyataannya pencatatan tersebut tidakdidukung dengan bukti pertanggungjawaban, sehingga terdapat selisin antarapencairan

MT.Namun terdakwa tetap mencatatkan pencairan tersebut sebagai pengeluarandalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum(BKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuh walaupun tidak ada dokumenpertanggungjawabannya. Kegiatan kegiatan yang telah dicairkananggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST. MT namun tidak pernahdilaksanakan kegiatannya (fiktif) yaitu sebagai berikut : No.

MT telah melakukanpencairan anggaran pembayaran listrik tersebut dengan mencantumkanpembayaran pembayaran listrik fiktif (tidak terdapat tagihan dari PLNataupun bukti pembelian token), terdakwa selaku Bendahara Pengeluarandengan kewenangannya melakukan pencatatan didalam Aplikasi SistemKeuangan Daerah (SIMDA) dan Buku Kas Umum (BKU) yang seolah olahtelah dilakukan pembayaran pembayaran listrik, walaupun padakenyataannya pencatatan tersebut tidak didukung dengan buktipertanggungjawaban, sehingga terdapat

Namun terdakwa selaku BendaharaPengeluaran dengan kewenangannya tetap mencatatkan pencairantersebut sebagai pengeluaran dalam Aplikasi Sistem Keuangan Daerah(SIMDA) dan Buku Kas Umum (SKU) Dinas Perkim Kota Sungai Penuhwalaupun tidak ada dokumen pertanggungjawabannya. Kegiatan kegiatanyang telah dicairkan anggarannya oleh terdakwa bersama Nasrun, ST.

serta dan pemeliharaan AssetMilik pemerintah kota Bengkulu dilakukan dengan cara diserahkankepada pihak pihak yang menggadakan (Panitia Pengadaan) padamasingmasing OPD;Bahwa benar setiap aset baik berupa yang bergerak maupun tidakbergerak dilakukan pencatatan pada SIMDA ASET BPKAD KotaBengkulu, pencatatan dengan menggunakan SIMDA itu barudilakukan sejak tahun 2008;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa aset berupa tanah atau lahanPemerintah Kota Bengkulu yang berlokasi di Perumahan KorpriBentiring Kota

Bengkulu juga dicatat di Simda;Bahwa Saksi sudah pernah bertanya kepada Kabid Aset Sdr ChairulMusai, dan setelah dilakukan pengecekan pada SIMDA BMDpemerintah kota Bengkulu, Kabid Aset Chairul Musai menyampaikankepada Saksi bahwa HGB atas nama PT.

Bahwa setelah dilakukan pengecakan dibidang asset BPKADkota Bengkulu bahwa HGB sebagaimana tersebut diatas benartidak tercatat pada SIMDA BMD Pemerintah kota Bengkulu;2. Bahwa berdasarkan Hasil Rapat bersama antara Kepala BPN,tiem kejaksaan Agung, Perwakilan dari Pemerintah kotaBengkulu saudara Mahmud dari BPKAD , saudara Dani dariPemerintahan kota Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2017,menjelaskan bahwa lahan milik PT.

MPD menerangkan karena SIMDA BMD tersebut adanya diOPD teknis BPKAD maka Saksi yang diperintahkan secara lisanuntuk menjawab atau menandatangani surat tersebut, dapat Saksijelaskan untuk surat itu Ssendiri bisa ditanda tangani baik oleh Saksiselaku kepala BPKAD maupun Saudara Marjon. MPD selaku SekdaKota Bengkulu;Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;18.

Melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan.Bahwa pencatatan asset tanah ada pada Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Pemda Kota Bengkulu, sepengetahuan Saksiada aset lahan yang berlokasi di Perumahan Korpri BentiringKecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dimana diatasnyasudah berdiri puskesmas, sekolah dasar dan rumah ibadah.Bahwa pencatatan register dimasukkan dalam buku SIMDA padabagian tata pemerintahan dan kerjasama dan aplikasi SIMDA asetPemko Bengkulu pada bidang aset Dinas

saksi HERI WIBOWOdari bidang akuntansi menyarankan untuk menalanginya , dan saksi HERIdiminta menghubungi atasan saksi / saksi VUUL CHASANAH,Bahwa kemudian saksi UMUL CHASANAH melaporkan hal tersebut kepadaterdakwa dan terdakwa bilang uang darimana, uang mbahmu untuk menalangikekerangan tersebut karena Dinas Pendidikan tidak mempunyai dana ;Bahwa sebelum pengajuan SPM antara tanggal 17 juli hingga 22 juli 2013rekan saksi yakni mas hermanto dan sdr Tri junaidi dari dinas pendidikansebagai operator simda

keuangan dipanggil oleh saksi HERI WIBOWO untukdilakukan JURNAL KOREKSI di SIMDA melakukan perubahan seorlah olahRp. 460.400.000, tidak terserap dan dijurnal koreksi diambilkan dari BTL(dari gaji) dengan harapan akan diganti pada perubahan anggaran di bulanoktober.Bahwa semua pegawai dilingkungan Dinas Pendidikan menerima parcelsedangkan pada pertanggungjawaban membuat penerimaan TAMBAHANPENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA diberikan dalambentuk uangBahwa saksi mengambil uang dan menyetorkan kepada

Pendidikan kekurangan anggaran sebesarRp.385.600.000,00 ;Bahwa saksi Anang melaporkan kepada saksi Umul chasanah bahwa dananyatidak cukup dan kata P.Heri agar ditalangi dulu kemudian saksi UmulChasanah melaporkan hal tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menolakkarena tidak ada anggarannya dengan mengatakan uang dari mana uangmbahmu tahBahwa kemudian saksi Anang bilang kepada saksi Heri Wibowo dan karenauang tunai tidak mencukupi maka saksi Heri Wibowo menyarankan untukmelakukan jurnal koreksi di SIMDA

keuangan Dinas Pendidikan dengan carayakni melakukan penarikan uang anggaran di Dinas Pendidikan setelah uangkeluar , segera dilakukan jurnal koreksi di SIMDA agar dalam pembukuanakuntansi terhadap uang yang sudah ditarik seolaholah dibatalkanpenarikannya dan saldo Dinas Pendidikan tidak berkurang ;Bahwa setelah saksi ANANG berkoordinasi dengan staf di Bidang Akuntansi,dan sesuai saran saksi Heri Wibowo kemudian saksi ANANG melakukanJURNAL Koreksi dengan metode KONTRA POST nanti diganti dengan danadalam

keuangan Dinas Pendidikan dengan carayakni melakukan penarikan uang anggaran di Dinas Pendidikan setelah uangkeluar , segera dilakukan jurnal koreksi di SIMDA agar dalam pembukuanakuntansi terhadap uang yang sudah ditarik seolaholah dibatalkanpenarikannya dan saldo Dinas Pendidikan tidak berkurang ;Bahwa setelah saksi ANANG berkoordinasi dengan staf di Bidang Akuntansi,dansesuai saran saksi Heri Wibowo kemudian saksi ANANG melakukan JURNAL Koreksidengan metode KONTRA POST nanti diganti dengan dana

Bahwa pada mulanya aset yang dijadikan objek sewa menyewa seluas9.360 M2 yang digunakan sebagai Demplot Cengkeh terletak di DesaSesait Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara) terdaftardalam sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1977 aas nama DinasPerkebunan Rakyat Dati NTB (sekarang Dinas Perkebunan ProvinsiNTB) dan tercatat dalam SIMDA Aset Dinas Perkebunan Provinsi NTB ;4.

Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak seluruh dalil yangdikemukakan dalam surat gugatan para Penggugat ;Bahwa pada mulanya aset yang dijadikan objek sewa menyewa seluas9.360 M2 yang digunakan sebagai Demplot Cengkeh terletak di DesaSesait Kabupaten Lombok Barat (sekarang Lombok Utara) terdaftardalam sertifikat Hak Pakai No.1 tahun 1977 aas nama DinasPerkebunan Rakyat Dati NTB (sekarang Dinas Perkebunan ProvinsiNTB) dan tercatat dalam SIMDA Aset Dinas Perkebunan Provinsi NTB ;Bahwa sejak berada

Saksi melakukaninput RKA Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga.Setelah saksi mendapatkan username dan password Sistem InformasiManajemen Daerah (SiMDA) dari staf Bagian Keuangan Setda KotaDumai yaitu Sdr. NALD; Bahwa untuk Sekretariat Dinas PU usernamenya: dinaspu password: apuu. Untuk Bidang Bina Marga usernamenya: dinaspu Password:dpubm. Kemudian setelah itu saksi inputkan RKA Sekretariat DinasPekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga yang sudah disetujui olehKepala Dinas PU.

Setelah selesai input saksi melapor kepada Sdri.JUNI SARJANI, ST;Bahwa saksi yang melakukan input RKA Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tertanggal 23 Januari2014 senilai Rp. 138.162.432.855, (seratus tiga puluh delapan milyarseratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapanratus lima puluh lima rupiah) ke dalam SiMDA Kota Dumai. Saksimelakukan input tersebut karena saksi melaksanakan perintah dariKasubag Program dan Evaluasi yaitu kepada Sdri.

Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

;Bahwa selanjutnya pada saat penginputan, Kasi Perencanamelakukan input data di SIMDA yang ada di Bagian KeuanganSetdako Dumai, namun demikian dalam praktek di lapangan padaDinas PU Kota Dumai, biasanya Kasi Perencana Bidang Bina MargaHalaman 128 dari 205 halaman Putusan Nomor 82/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrmemerintahkan Sdr.

JONI AMDANI selaku Pengguna Anggaran; Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan input RKA Bidang BinaMarga Tahun Anggaran 2014 ke SIMDA Kota Dumai adalah Sdr.

yakni membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), SuratPerintah Membayar (SPM) dan Kwitansi; Bahwa sebagai Operator SIMDA, Saksi hanya ditunjuk oleh Kasubag Program dan Keuanganyakni Azis Razak tanpa adanya SK, dan saksi tidak pernah mengikuti pendidikan maupundiklat tentang SIMDA; Bahwa sebagai operator SIMDA, Saksi bertanggungjawab kepada Kasubag Program danKeuangan yakni Azis Razak; Bahwa mekanisme pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar(SPM) dan Kwitansi yakni awalnya

Ayu Jaya DirekturNasarudin Suleman; Bahwa peran Saksi dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Quran dan Buku Igra untuk TPQSekolah pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2007 dan 2008yakni ... 79yakni menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) untuk proses pembayaran kepadarekanan; === === 223 nnn nnn nn nnn nn nnn nnn ne en nen nnn me ee ne nee nnnBahwa mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan proyek tersebut untuk tahun 2007 awalnyaOperator SIMDA (Novita Parman) membuat SPP

Bahwa mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan proyek tersebutuntuk tahun 2008 awalnya Operator Simda (Novita Parman) membuat SPP tanggal 24Oktober 2008 yang ditandatangani oleh saksi selaku bendahara pengeluaran dan diketahuioleh PPTK (tersangka Syafrudin Djamil, SE.,) dengan jumlah pembayaran yang dimintasebesar Rp. 144.990.500, (seratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribulima ratus rupiah) dengan lampiran Surat Keterangan Ketersediaan Dana tanggal 24 Oktober2008 sebesar Rp.

dengan Berita Acara Pemeriksaan; Bahwa seingat saksi, waktu itu SPP tidak dilampiri Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan,Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (kecuali tahun 2008), dan surat angkutan sebagaibukti pengiriman barang; Bahwa seingat saksi, yang membawa dokumen pencairan berupa SPP dan lampirannya untuksaksi tandatangani adalah operator SIMDA (Novita Parman), dan saksi sudah tidak ingat lagiapakah saat itu sudah ditandatangani PPTK atau belum; Bahwa setelah Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) tersebut ditandatangani oleh PPTK danBendahara Pengeluaran, selanjutnya dokumen pencairan tersebut diteruskan kepada KepalaDinas untuk penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian dibawa ke BadanPengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk penerbitan Suran Perintah Pencairan DanaBahwa seingat saksi yang membawa dokumen berupa SPP dan SPM untuk ditandatanganiadalah operator SIMDA (Novita Parman), sedangkan yang membawa dokumen tersebut keBadan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) saksi

, petugas kasir, petugaskearsipan dan dokumentasi dinas pendidikan kab Paser tahunanggaran 2016.1 (Satu) bendel fotocopy legalisir SK Kepala dinas pendidikankab Paser nomor 060/09/II.Disdik/2015 tanggal 02 januari 2015 tentangpenunjukan petugas gaji, operator Simda, petugas kasir, petugasadministrasi Keuangan dan kearsipan kKeuangan dinas pendidikan kabPaser tahun anggaran 2015.1 (Satu) bendel fotocopy legalisir SK Kepala dinas pendidikankab Paser nomor 060/005/II.Disdik/2014 tanggal O02 januari

2014tentang penunjukan petugas gaji, operator Simda, petugas kasir,petugas administrasi keuangan dan kearsipan keuangan dinaspendidikan kab Paser tahun anggaran 2014.1 (Satu) bendel fotocopy legalisir SK Kepala dinas pendidikankab Paser nomor 060/010/II.Disdik/2012 tanggal 16 januari 2012tentang penunjukan pejabat penata usahaan keuangan (PPK) danpembantu bendahara pengeluaran (pembantu pembuat dokumen,Halaman 17 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN Smr23.24.25.26.af.kasir , petugas gaji,

Adapun Pembantu bendahara terdiri dari: Operator simda an INDAH RINI ASTUTI (tahun 2013 s/d awal 2016)kemudian diganti oleh an PURWOKO . Petugas gaji an SERPINA SE (tahun 2013 s/d akhir 2015)kemudian diganti dengan an SRI NAWATI S.Pd . Petugas kasir Saksi sendiri s/d sekarang. Pembantu PPK terdiri dari : Hj.AISYAH MARHAINI, DIWAN.S, Drs Hj SAPTO HESTY,DIYAH SUSILOWATI (tahun 2013). SALAMAH SE, Hj.AISYAH MARHAINI, RINA APRIYATNI, SITIRAHAYU, dan M.ALI RIDWAN (tahun 2015).

Indah rini astuti W.A,Md pelaksana sebagai operator simda . Murbani pelaksana sebagai petugas administrasi keuangan dankearsipan.

MOHAMMADNOOR, Bendahara pengeluaran an RINAAPRIANTI Amd, sampai awaltahun 2014 dan diganti oleh ADHAN NOOR.Pembantu bendahara terdiri dari : Operator Simda an INDAH RINI ASTUTI (tahun 2013 s/d awal2016) kemudian diganti oleh an PURWOKO.Halaman 282 dari 427 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2018/PN Smr Petugas gaji an SERPINA SE (tahun 2013 s/d akhir 2015)kemudian diganti dengan an SRI NAWATI S.Pd.

SUHERMAN sebagaiKasubag Keuangan, Terdakwa DEDI SURYANA sebagai BendaharaPengeluaran ; Bahwa saksi sebagai Operator Simda (Sistem Informasi KeuanganDaerah) pada Sat Pol PP Kabupaten Bekasi; Bahwa yang menjadi dasar saksi menjadi operator simda tersebut adalahperintah lisan Kelapa Sat Pol PP Kabupaten Bekasi tahun 2008 tanpaadanya Surat Perintah atau Surat Keputusan karena saya pernah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan operator simda di Pemda ruang aplikasi; Bahwa sedangkan tugas pokok Saksi selaku

Operator Simda adalah :e Mengoperasikan komputer simda.Halaman 95 dari 191 Putusan No. 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdge Membuat surat pengajuan SPP LS Gaji, SPP LS Kegiatan, SPP LSTunjangan Daerah.e Membuat surat pengajuan SPP UP, SPP GU dan SPP TU.e Membuat Laporan Keuangan bulanan, tri wulan dan tahunan.

yang penting jumlah yang diajukan tidak melebihi UangPersediaanBahwa Terdakwa mengetahui tentang pengajuan GU yang tidak sesuai denganketentuan tersebut karena Terdakwa juga menyetujui tentang pengajuan GUyang di perintahkan oleh Pengguna Anggaran, sedangkan yang menyiapkanpersyaratan GU tersebut adalah bendahara pengeluaran yang dibantu olehoperator simda, peran Terdakwa sebagai PPK SKPD dalam pengajuan GUtersebut adalah sebagai verifikasi atau melakukan pemeriksaan atas isi dari GUyang diajukan

Bahwa , terdakwa III DEDI SURYANA dalam membuat dan mengajukan SPPGanti Uang (SPPGU) tersebut tidak menggunakan NPD (Nota PencairanDana) dan Laporan Pertanggung Jawaban dari masingmasing PPTK ataspenggunaan uang persediaan akan tetapi hanya menggunakan kartu kendaliyang ada di aplikasi simda serta dipadukan dengan DPA SKPD ;8.

Bahwa , terdakwa III DEDI SURYANA dalam membuat dan mengajukanSPP Ganti Uang (SPPGU) tersebut tidak menggunakan NPD (NotaPencairan Dana) dan Laporan Pertanggung Jawaban dari masingmasingPPTK atas penggunaan uang persediaan akan tetapi hanya menggunakankartu kendali yang ada di aplikasi simda serta dipadukan dengan DPASKPD ;Halaman 163 dari 191 Putusan No. 154/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg5.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Bagian Umum dan PerlengkapanSetdakab Toba Samosir juga mempunyai tugas sebagai Operator (SistemInformasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan memegang Buku Kas Umum;2.

Bahwa tanah objek sengketa telah tercatat sebagai Aset Pemerintah KotaBitung namun belum dimasukan dalam Simda Aset Pemerintah KotaBitung;4. Bahwa dokumen terkait dengan diterbitkannya sertifikat hak pakai No. 2Tahun 2003 tidak berada di Pemerintah Kota Bitung.5.

(Keuangan) laluhasil dari Simda digunakan sebagai acuan untuk dibahas di DPRD Kolaka Utaradan pada pembahasan tersebut juga sempat muncul gagasan tentang lahanpemakaman namun Terdakwa FIRDAUS, S.Pd tidak terlalu mengetahui detilnyadan setelah itu Terdakwa FIRDAUS, S.Pd menyampaikan ke Sekretaris DaerahKolaka Utara yakni ISKANDAR tentang hasil dari pembahasan dengan DPRDtersebut hingga akhirnya menjadi DPA.Terdakwa FIRDAUS, S.Pd menerangkan Awalnya awal tahun 2018 sekitar bulanJanuari ada masukan

Kepala Bidang dan perencanaan untuk membahas peruntukan anggarantersebut, setelah itu Terdakwa FIRDAUS, S.Pd membagi dana kepada masingmasingbidang sesuai dengan kebutuhannya kemudian untuk bidang kKawasan Pemukimandan pertanahan memberitahukan Rincian kegiatan anggaran yang dibutuhkan yaituuntuk pembebasan lahan di Danau Biru dan pembebasan lahan lainnya kemudiandari usulan bidangbidang tersebut dibuatan RKA untuk diajukan ke Bappeda untukdiassistensi Sesuai dengan program Dinas lalu diinput di Simda

(Keuangan) lalu hasildari Simda digunakan sebagai acuan untuk dibahas di DPRD Kolaka Utara dan padapembahasan tersebut juga sempat muncul gagasan tentang lahan pemakamannamun Terdakwa FIRDAUS, S.Pd tidak terlalu mengetahui detilnya;3.

(Keuangan) lalu hasildari Simda digunakan sebagai acuan untuk dibahas di DPRD Kolaka Utara dan padapembahasan tersebut juga sempat muncul gagasan tentang lahan pemakamannamun Terdakwa FIRDAUS, S.Pd tidak terlalu mengetahui detilnya;Bahwa Anggaran belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasapada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten KolakaUtara TA 2018 yaitu sebesar Rp. 1.242.315.000, (satu milyar dua ratus empat puluhdua juta tiga ratus lima belas ribu rupiah

Saksi melakukaninput RKA Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga.Setelah saksi mendapatkan username dan password Sistem InformasiManajemen Daerah (SiMDA) dari staf Bagian Keuangan Setda KotaDumai yaitu Sdr. NALD; Bahwa untuk Sekretariat Dinas PU usernamenya: dinaspu password: apuu. Untuk Bidang Bina Marga usernamenya: dinaspu Password:dpubm. Kemudian setelah itu saksi inputkan RKA Sekretariat DinasPekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga yang sudah disetujui olehKepala Dinas PU.

Setelah selesai input saksi melapor kepada Sdri.JUNI SARJANI, ST;Bahwa saksi yang melakukan input RKA Dinas Pekerjaan Umum Program Pembangunan Jalan dan Jembatan tertanggal 23 Januari2014 senilai Rp. 138.162.432.855, (seratus tiga puluh delapan milyarseratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapanratus lima puluh lima rupiah) ke dalam SiMDA Kota Dumai. Saksimelakukan input tersebut karena saksi melaksanakan perintah dariKasubag Program dan Evaluasi yaitu kepada Sdri.

Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

;Bahwa selanjutnya pada saat penginputan, Kasi Perencanamelakukan input data di SIMDA yang ada di Bagian KeuanganSetdako Dumai, namun demikian dalam praktek di lapangan padaDinas PU Kota Dumai, biasanya Kasi Perencana Bidang Bina MargaHalaman 130 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbrmemerintahkan Sdr.

JONI AMDANI selaku Pengguna Anggaran; Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan input RKA Bidang BinaMarga Tahun Anggaran 2014 ke SIMDA Kota Dumai adalah Sadr.