Pimpinan DPKAD dimanaTerdakwa bekerja mengusulkan Terdakwa menduduki jabatan bendahara. Terdakwatidak tahu alasan pimpinan mengusulkan jabatan tersebut mungkin karena Terdakwa dikantor juga sebagai bendahara;Bahwa Terdakwa menduduki jabatan bendahara KONI Sleman sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;Bahwa susunan ke pengurusan KONI tahun 20102014 adalah : Ketua Umum : Mujiman ;Wakil Ketua : 1. Triyana, SPd ;2. Andi Hirawan3. Prof.Dr.SukadiyantoSekretaris : Joko PurwantoWakil sekretaris : 1.

., sesuaidengan SPM (Surat Perintah membayar), disamping itu SP2D yangmenerbitkan Bendahara Umum Daerah (DPKAD);Bahwa SID hanya sebagai referensi bukan satusatunya dalampersyaratan yang tertuang dalam KAK;Bahwa Progresnya sudah mencapai 84,628% sesuai hasil laporankonsultan pengawas, dihentikan pada saat hasil rapat koordinasidengan pelaksana, konsultan pengawas, PPTK dan PA di kantorBPBD sebagai tindak lanjut dan tanggapn LKPP Jakarta, saatmenghentikan setelah ada tanggapn dan LKPP yang diantaranyabisa

;Bahwa yang menandatangani pengajuan pembayaran CV.ViefarMediatama adalah Terdakwa ;Bahwa pengajuan pembayaran diajukan kepada saksi Dr.Toha ,M.Pdselaku PPK, kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPTK untukdiperiksa kelengkapannya ,apabila lengkap diserahkan kepadaBendahara ;Bahwa kemudian Bendahara mengeluarkan SPP,kemudian diterbitkanSPM untuk ditandatangani saksi Dr.Toha ,M.Pd selaku PPK kemudianke DPKAD untuk diterbitkan SP2D kerekening CV.Viefar Mediatama ;Bahwa seingat saksi ada 22 (dua puluh

Bahwa mengenai kerugian Negara sekitar Rp. 55.000.000, (lima puluh limajuta) kemudian dana sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saksiperintahkan kepada Ali Rahman disetor ke Pemda yaitu ke Dinas PengelolaanPutusan Nomor 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 118 dari 183Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk penetapan anggaran danpenetapan APBD tersebut bukan rahasia umum lagi, sedangkan terhadap sisadana Rp.25.000.000, Terdakwa tidak mengetahuinya karena bendahara tidakmenyebutkan dikemanakan

Adapun tiket perjalanan besertaboardingpass, SPT dan SPP diserahkan ke bagian keuangan dan bendaharauntuk dipertanggungjawabankan ke DPKAD;Bahwa dokumen yang saksi serahkan ke bendahara seadanya yangterkumpul, dimana anggota Komisi Ill yang tidak berangkat tidak ada yangsaksi serahkan ke bendahara untuk anggota Komisi III yang tidak berangkat;3Bahwa dari 4 kali perjalanan dinas, saksi tidak ingat ada yang tidak serahkanboardingpass, namun ada yang tidak lengkap kemudian saksi serahkan kebendahara

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelahberkasberkas sudah lengkap dibuatkan SPP tersebut denganditandatangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) danbendahara pengeluaran setelah SPP terbit dibuatkan SPM (Surat PerintahMembayar) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)setelah SPP dan SPM terbit kemudian rekananan mengantar SPP danSPM ke Dinas PKAD (Pendapatan Pengelolaan keuangan dan AssetDaerah) Pemkab Banjar kemudian SPP dan SPM diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPKAD

AHK;Bahwa saksi mengetahui mengenai penggunaan alat berattersebut berdasarkan dokumentasi yang ada saja, namunmengenai buktibukti persewaan alat berat tersebut saksi tidaktahu;e Bahwa saksi belum pernah melihat KAK (kerangka acuan kerja)dan saksi tidak tahu apakah KAK tersebut ada dibuat atau tidak;e Bahwa dalam pekerjaan yang di swakelolakan ada kewajibanuntuk membayar Pajak PPn, PPh Galian Gol C yang menghitungpajak tersebut adalah DPKAD atau ESDM, PPn 10% dan PPh1.5%;e Bahwa sepengetahuan saksi

dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KomisiPemberantasan Korupsi, keterangan saksi dalam BAP penyidikansudah benar sebelumnya sudah saksi baca kemudian ditandatangani;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Pemda Musi Banyuasin jabatansaksi sebagai Sekretaris Daerah dalam penyusunan APBD saksiselaku Ketua Tim Anggaran Penyelenggaraan Daerah (TAPD);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala DinasPengelolaan Aset Daerah (DPKAD

Bone Bolango untukmenyusun RKASKPD yang tidak di bahas terlebin dahulu oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) serta dalam pembuatan RKA Bantuan Sosial padaSKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten BoneBolango tahun 2011 tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosialyang seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 45 ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Bantuan

Bahwa dalampembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkankepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkan olehKeputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2)Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang berbunyi : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan

Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidakberdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkanoleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2)Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang berbunyi: Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan

Persetujuan Dewan.Setelah diteliti lengkap, kemudian dibuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) kepada Pengguna Anggara (PA/Sekda) melalui PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan/Kasubag Keuangan Sekda), untukselanjutnya dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) ke DPKAD(Bendahara Umum Daerah/BUD), kemudian dibuatkan SP2D ditujukankepada Bank BJB.

;Bahwa proses pencairan Dana bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3Pada Tahun 2018 Sub Bidang Belanja Daerah Bidang PerbendaharaanBadan Keuangan dan Aset Daerah di DPKAD Kab. Majalengka khususnyauntuk Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagaiberikut :a.

persidangan di bawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SANADJIHITU SANGADJI, SUNARTISETYANINGSIH, dan JUDI TETRAHASTOTO.Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SANADJIHITUSANGADJI, SUNARTI SETYANINGSIH, dan JUDI TETRAHASTOTO.Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa SANADJIHITU SANGADJI membawa tas.Bahwa Pada tahun 2019 Saksi bertugas sebagai ajudan Bupati SAIFUL ILAH.Bahwa Bahwa Saksi sebagai ajudan sejak tahun 2011 sampai dengan SKterakhir DPKAD

Hal itu Saksiketahui dari hasil evaluasi secara periodik Bagian Pengadaan dan DPKAD saatekspose pengadaan.Bahwa Perkembangan lelang di ekspose periodik juga ke Bupati Sidoarjo danSaksi selaku Sekda sehingga Saksi pun mengetahui perkembangan lelang dilingkungan Pemkab Sidoarjo.

Kali Anget No. 158 Tanjung Perak Surabaya ) jenis bahan tambang, biji mangan, biji timbal ; Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kab Lumajang sejak Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ; Bahwa tugas saksisebagai Kepala DPKAD antara lain : e Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; e Melaksanakan fungsi BUD ; e Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ;Bahwa DPKAD mendapat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umumKab.

;Bahwa Tahun 2011 dari januari sampai desember tidak terserap 100 %karena tunggakan dari pihak kecamatan (belum lunas).Tahun 2012 dari Januari sampai Desember tidak terserap 100 % karenatunggakan dari pihak kecamatan (belum lunas) tetapi bisa terselesaikanpada tahun 2013.Bahwa Besarnya BOP tahun 2012 sebesar Rp. 5.498.671.050, BOPtersebut sumber anggarannya dari APBD Il, yang dipergunakan untukbiaya ongkos angkut, cara penyalurannya dari PEMDA (DPKAD)disalurkan ke reknening para Kades melalui LPK

KKK/VII/2009 Penawaranatas paket Pengadaan Barang Pengadaan Obat dan perbekalan Kesehatan RSUDSekarwangi Kabupaten Sukabumi APBD Tahun Anggaran 2009 ;(satu) lembar Fotocopy surat dari Direktur Rumah Sakit Nomor 900/323/PP Tanggal29 Mei 2009 perihal Pergeseran DPA yang ditujukan kepada kepala DPKAD KabupatenSukaburni berikut lampirannya berupa !

dugaan tindakpidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPDDinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten MalukuBarat Daya Tahun Anggaran 2012;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkaradugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunankonstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD KabupatenMaluku Barat Daya Tahun 2012;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

SusMaluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi sertakewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentangPerbendaharaan adalah :Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;1. Menyiapkan kebijakan dan pedomanpedoman pelaksanaan APBD;2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;3. Melakukan pengendalian pelaksaan APBD;4.

milyar dua ratus empatpuluh lima juta delapan ratus empat puluh dua riburupiah ) ;Yang menunjuk panitia pengadaan barang adalahPPK (Pejabat Pembuat Komitmen ;Setahu saksi anggaran yang sudah dicairkan yaituuang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.373.752.600. dan termin Il yaitu 70 % dari nilaikontrak sebesar Rp. 498.336.800,Bahwa syaratsyarat administrasi dalam pencairandana/anggaran dan lengkap baru dilakukanpengajuan surat perintah pembayaran (SPP) keDinas pendapatan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

dasar pencairanberdasarkanBerita Acara Hasil Pemeriksaan Barang yang menyatakan pekerjaansudah100% dilaksankan, Dokumen Kontrak.Bahwa terdakwa selaku Pejabat Sementara Pelaksana TehknisKegiatanpada proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD T A. 2010mendapatkan honor kurang lebih sebesar + Rp.500.000, (lima ratusriburupiah);Bahwa sete1ah ke1engkapan administrasi dipenuhi, terbitlah SPM yangditandatangani oleh KP A untuk selanjutnya diajukan ke DinasPendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPKAD

Sukabumie Setelah ada SK bupati sukabumi, kKemudian DPMD mengundang desadesa penerima bantuan keuangan tersebut untuk melakukanpemberkasan proposal permohonan pencairane Kemudian setelah desa mengajukan permohonan pencairan bantuankeuangan tersebut, dan diteliti kKelengkapannya sesuai perbup 58/2011oleh DMPD, maka proposal pencairan tersebut disampaikan ke BPKADe Dari DPKAD selanjutnya mentransfer anggaran tersebut ke rekeningdesa penerimaan bantuan keuanganSedangkan untuk bantuan keuangan jawa barat