Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Jap tanggal6 Juli 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2.

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalamputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura Nomor 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jap, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar.

Membebankan biaya perkara pada negara ;Menimbang, bahwa atas nota pembelaan tersebut Penuntut Umum dalamRepliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;Menimbang, bahwa atas replik tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dalamdupliknya pada pokoknya tetap mempertahankan isi nota pembelaaanya ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 20 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jap tanggal 08 April 2015. yang amarnya berbunyi sebagai berikut

SPM) nomor : 096 / RT / BTL1 DAU/01/06 tanggal 03 Maret 2006 beserta lampiran Surat PermintaanPembayaran (SPP).Digunakan dalam Berkas Perkara Lain yakni dalam perkara Terdakwa FathulArifin Pasolo, SE; dan Terdakwa Buce Daniel Batkorumbawa, SH.Menghukum Termohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biayaperkara dalam semua Tingkat Peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02/Akta.Pid.PK/2016/PN.JAP

Menetapkan pemeriksaan siding perkara atas nama Terdakwa Drs.THOMAS TIGI untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, makaPenasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan25Putusan Sela Nomor : 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jap yang dibacakan pada hari Rabutanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :1.

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor : 40/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jap atas nama Terdakwa Drs. THOMAS TIGItersebut diatas ;3. Menangguhkan biaya perkara Sampai dengan putusan akhir ;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum,No. Reg.Perkara : PDS 04/NBR/07/2015 tanggal 08 Januari 2016telah dituntut olehPenuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;1.

PstNomor 04/Akta.Pid/2016/PN.Jap yang menerangkan bahwa atas PutusanPengadilan Tinggi Jayapura Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.Jap atas nama terdakwaGoenarni Goenawan telah diajukan permohonan Kasasi oleh Jaksa PenuntutUmum, oleh karenanya Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukumtetap, dan sesuai asas Praduga Tidak Bersalah, maka terhadap Tergugat II belumdapat dinyatakan bersalah ;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat dan bantahan dari paraTergugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa ternyata

Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmiputusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas AJayapura Nomor: 74/Pid.SusTPK/2017/PN.Jap tanggal 10 April 2018 dalamperkaraterdakwa SUDJITO, ST;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan TindakPidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas A Jayapura oleh Penuntut Umumdengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidairitas sebagai berikut:PRIMAIR:Bahwa terdakwa SUDJITO, S.T. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaantanggal 3 April 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pulamengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana,danTerdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetappada pledoi atau pembelaannya;Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor /74/Pid.SusTPK/2017/PN.Jap

PendahuluanSetelah membaca dan memperhatikan pertimbanganpertimbangan yangdikemukakan dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 9/Pid.SusTPK/2021/PN.Jap atas nama Terdakwa SUSI FITRIANINGSIH, Tanggal 09 Juli2021, kami selaku Penasehat Hukum Pembanding/Terdakwa menyatakan sangatkeberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura tidak mempertimbangkan faktafaktayang terungkap dalam persidangan secara lengkap, tidak mempertimbangkanpersesuaian

Maka dengan demikian KamiPenasihat Hukum Pebanding/Terdakwa memohon kepada Ketua PengadilanTinggi Jayapura atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilahkiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :iL,Menerima permohonan banding dari Pebanding/Terdakwa SUSIFITRIANINGSIH tersebut;Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, Nomor : 9/Pid.SusTPK/2021/PN.Jap, tanggal 09 Juli 2021 yang dimohonkan banding

BuktiPT1 : Fotokopi Kutipan Putusan Pidana Nomor 73/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap tanggal 15 April 2015;2. Bukti PT2 : Fotokopi Putusan Nomor 73/Pid.SusTPK/2014/PN.Japtanggal 15 April 2015;3. Bukti PT3 : Fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Pasal 226KUHP Nomor 2011 K/PID.SUS/2015, tanggal 25 April2016;4. Bukti PT4 : Fotokopi Surat Pengantar Kepada Yth. Sdr. KetuaPengadilan Negeri di Jayapura Nomor 922/TU/2016/2011K/PID.SUS/2015 tanggal 04 Mei 2016;5.

BuktiPT5 : Salinan Akta Pemberitahuan Putusan Mahkamah Model61/Pid/PN, Nomor 13/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN.Jap,tanggal 9 Juni 2015;2.7 Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan kesimpulan tertulis yangpada pokoknya tetap dengan pendiriannya;2.8 Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita AcaraPersidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan denganputusan ini;3.

GOENARNI GOENAWAN;2 Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 340/Pid.Sus/2015/PN.Jap atas namaTerdakwa GOENARNI GOENAWAN;3 Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM152/T.1.10/EUH.2/01/2016 tanggal 15 Januari 2016 telah dituntut olehPenuntut Umum dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :1311011Menyatakan Terdakwa Dra.

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yangdikeluarkan dalam perkara ini.Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa HukumTergugat V memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 29 Agustus 2016 Nomor:188/Pdt.G/2016/PN.Jap pada tanggal 05 Desember 2016, diajukan lagi denganperubahanperubahan sebagai berikut:Halaman 44

No. 2788 K/Pid.Sus/2016pentimbangan dan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN.Jap tanggal 30 Agustus 2016;Bahwa sampai dengan sekarang, Penuntut Umum belum pernahmenenima surat nomor W30U1/1819/HK.O7/IX/2016 sebagaimanadimaksud Pengadilan Tinggi dalam putusannya tersebut, sehingga tidakmengetahui apakah berkas perkara telah dikirim ke Pengadilan Tinggi dankapan diberi waktu sebagaiamana diamanatkan oleh UndangUndang untukmempelajari

Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1)a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) maka berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkanputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JayapuraNomor 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAP, tanggal 25 Oktober 2016 yangmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Jap

Badan Pertanahan Nasional KabupatenJayapura sebagai Tergugat II dan Pihak Gereja Masehi Advend hariKetujuh sebagai Tergugat di PENGADILAN NEGERI KLAS IAJAYAPURA secara Perdata yang dalam gugatannya adalahmengenai objek bidang tanah bersertipikat dan gugatan Perbuatanmelawan hukum dan dapat dibuktikan dengan didaftarkanya gugatantersebut oleh Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya padatanggal 08 Nopember 2016 dan gugatan tersebut dicatat dalamRegister Perkara Nomor 234/Pdt.G/2016/PN.Jap dan perkaratersebut

No.744 K/PID.SUS/2017Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jayapura Nomor 40/Pid.SusTPK/2016/PTJAP tanggal 12 Oktober 2016yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Jayapura Nomor 57/Pid.SusTPK/2015/PN.JAP, tanggal29 Agustus 2016 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi

salinan Bukti penerimaan jasa medis Tahap Ill, YulianaSiman, A.Md.Kep;322) 1 (satu) lembar salinan Jadwal Jaga Petugas Ranap Anak, YulianaSiman, A.Md.Kep;323) 1 (satu) lembar salinan Daftar Penilaian Pelaksanaan PekerjaanPegawai Negeri Sipil, atas nama Yuliana Siman, A.Md.Kep;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;Menetapkan agar Trdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jayapura Nomor 54/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana pada DakwaanPrimair.Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PTJAP, tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 37/PID.SUSTPK/2016/PTJAP, tanggal 11 Oktober 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 54/Pid.SusTPK/2015/PN.Jap

Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak memberikanpertimbangan hukum yang cukup dan telah melawan hukum acara padahalaman 5/7 dan 58 tentang pertimbangan hukum Peradilan TingkatPertama yang tertulis antara lain :Menimbang bahwa setelanh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermatturunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertamapada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 33/PidSusTPK/2016/PN.Jap tanggal 19 Januari

banding tersebut di atas,Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBandingnya tertanggal 8 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 dan Kontra MemoriBanding masingmasing tertanggal 29 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 ;Hal. 62 Putusan No. 5/Pid.SusTPK/2015/PT JAP63Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, PenuntutUmum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 8Desember 2014 dan 29 Desember 2014 dan Kontra Memori Banding masingmasing tertanggal29 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 35/Pid.SusTPK/2014/PN.Jap

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak Numfor tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jap, tertanggal 5 April 2022, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan