Ditemukan 1014 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : cigar caar carai camat catur camar cagak cakar capar cadar cagur
Penelusuran terkait : Cagar budaya Dengan sengaja tidak melakukan kewajiban melapor atas penemuan atau mengetahui ditemukannya benda cagar budaya atau benda yang diduga sebagai benda cagar budaya atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/TUN/2017
Tanggal 14 Februari 2017 — Y. ARIF GUNAWAN, SH VS I. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKABUMI., II. PT. GAGAS ENERGI INDONESIA;
69 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci,tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagaralam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;b.
Pengadilan PN LABUHA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
126 — 52
  • Padahal Presiden Republik Indonesia telahmengesahkan dan memberlakukan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum pada tanggal 14 Januari 2012 telahmenegaskan bahwa Pembangunan untuk kepentingan umum untukmemakmurkan rakyat memerlukan tanah yang antara lain digunakan untukpembangunan jalan umum, tol, terowongan, jalan kereta api, pelabuhan,pelabuhan udara, terminal, cagar alam dan cagar budaya, pasar umum, danlapangan parkir umum
Pengadilan PN KALABAHI Pidana Khusus
Putus : 01-10-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN KALABAHI Nomor 67/Pid.Sus/2015/PN Klb
Tanggal 1 Oktober 2015 — - AGUSTINUS LETMAI - ANTONIUS LETMAI
50 — 26
  • bahwa titik koordinat 4 (empat) pohon kayuJati yang telah di tebang dan selanjutnya diolah oleh para terdakwa ituberada pada pada titik koordinat :08 10 32,4 LS dan 124 46 21,4 BT08 10 26,3 LS dan 124 46 31,7 BT08 11 00,0 LS dan 124 46 41,6 BT08 10 32,4 LS dan 124 46 21,1 BTSambil yang diperiksa memberi tanda pada peta Berita Acara Tata TatasBe oN =Kawasan Taman Wisata AlamTuti Adage ; Bahwa Berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Bab IV Pasal 14bahwa yang termasuk Kawasan Suaka Alam Adalah Cagar
Pengadilan PN RAHA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PN RAHA Nomor 168/Pid.B/LH/2021/PN Rah
Tanggal 10 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.Tajuddin, S.H. MH
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
ASRI Bin MUHTAR
153 — 100
  • Cagar Alam Napabalano ditetapkan seluas 9,20 (Sembilan komadua puluh) hektar yang terdapat di Kecamatan Napabalano;b. dan b.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 84/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Desember 2015 — KHOIRUL ANAM
MELAWAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG,Dkk
101 — 38
  • tentang Perijinan ;Secara yuridis suatu ijin adalah merupakan persetujuan yang diberikan pemerintah(Badan/Pejabat TUN) kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukanaktivitas tertentu misalnya adalah :a Mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu (misalkan: iin prinsip, IMB, ijinpertambangan, ijin pengusahaan hutan, ijin berburu, dsb);b Mencegah bahaya atau gangguan (misalkan: gangguan/ hinder ordonantie, amdal,dsb);c Melindungi obyek tertentu (misalkan: ijin masuk obyek wisata, cagar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
72 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cagar alam dan cagar budaya ;g.
    Cagar alam dan cagar budaya ;h.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
345 — 660
  • Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum,sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanahmilik masyarakat adat; b. lapangan dan bangunan pertahanan negaraserta tanah di sekitarnya;b. Bangunan bersejarah dan simbolsimbol negara;c.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bgl
Tanggal 12 Agustus 2015 — H. MURMAN EFFENDI, SE., SH., MH Bin H. ISMAIL
200 — 139
  • ijin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah /Kabupaten / Kota bertentangan dengan aturan yang telah ditentukanmaka ijin yang dikeluarkan menjadi cacat hukum.132Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri KehutananNomor : 100/KptsII/2003 tanggal 19 Maret 2003 tentang Pedomanpemanfaatan sarang burung walet, ijin pengelolaan sarang burungwalet di hutan lindung dan hutan produksi diberikan oleh PemerintahDaerah / Kabupaten / Kota, karena hutan lindung dan hutan produksibukan merupakan kawasan cagar
    Cagar alam dan cagar budayag.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 6 Juni 2017 — Darmawansyah,SE. Als Pak Dar
102 — 53
  • saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan perairanlainnya.Pelabuhan, bandar udara dan terminal.Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi.Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenagalistrik.Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah.Tempat pembuangan dan pengolahan sampah.Rumah sakit Pemerintah/Pemerintah daerah.Fasilitas keselamatan umum.Tempat pemakaman umum Pemerintah/PemerintahDaerah.Fasilitas sosial, fasilitas umum dan ruang terbukahijau publik.Cagar alam dan cagar
    Cagar alam dan cagar budaya.Kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/Desa. S37 R777 seHal90dari 203 Putusan Nomor 03 /Pid.SUS.TPK/2017/PN. Bgl.o. Penataan pemukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasitanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilanrendah dengan status sewa.p. Prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/PemerintahDaerah.q. Prasarana olah raga Pemerintah/Pemerintah Daerah.r. Pasar Umum dan lapangan parkir umum.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 16-10-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 166/Pid.Sus/2015/PN Gto
Tanggal 16 Oktober 2015 — - GURENG DAUD alias KAGUGE
99 — 28
  • Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atastanah, dan Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atastanah ;Bahwa dalam ketentuan perundangundangan yaitu undangundang Nomor 41 tahun1999 tentang kehutanan pada pasal 25 di jelaskan tentang pemanfaatan kawasanhutan yaitu pemanfaatan kawasan hutan dapat di lakukan pada semua kawasanhutan yaitu pada kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasanhutan konservasi dan dikecualikan pada hutan cagar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 25-02-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 49/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. PRAKARSA TANI SEJATI yang diwakili oleh: IVAN SWANDONO (Direktur)
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
1291 — 2286
  • SK.134/MenhutII/2004tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan GunungMerapi Seluas + 6.410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang,Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengahdan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi TamanHalaman 15 dari 74 halaman Putusan Nomor: 49/G/2021/PTUNJKT.Nasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya tidak menerimagugatan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa KeputusanTUN
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 08-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 413/Pid.Sus LH/2021/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
EDI TUSSILO Bin H. ABDUL PALIL
95 — 15
  • lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapatdipisahkan.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penggunaan kawasan hutan adalahpenggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentinganpembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi danperuntukan kawasan hutan tersebut.Jenis jenis kawasan hutan antara lain :Hutan Konservasi yang terdiri :Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-02-2011 — Putus : 05-12-2011 — Upload : 14-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.G/2011/PN.PL.R
Tanggal 5 Desember 2011 — H. ARDIANSYAH, SE LAWAN DIMAL D. DAYA, DKK
118 — 23
  • membicarakan tentang penjualan tanah lokasi pekuburantersebut ; 59bahwa saksi tidak pernah sama sekali berniat untuk memindahkan sandung ; bahwa saksi sebagai ahli waris tidak bersedia tanah tersebut dijual, karena sandungsandung tersebut sudah lama ada dan yang pertama ada di Kota Palangka Raya,seharusnya kelompokkelompok tersebut memelihara dan melestarikannya kalauperlu dijadikan asset daerah atau asset budaya daerah seharusnya PemerintahDaerah turun tangan menjadikan lokasi tersebut dijadikan Cagar
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 04-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 31/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 15 Juni 2020 — Penuntut Umum:
RIO ROZADA SITUMEANG, S.H.
Terdakwa:
EMPY LIMA Alias EMPY
375 — 56
  • Inrichi; Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksibenar semua dalam BAP penyidik; Bahwa kapasitas atau jabatan saksi berkaitan dengan perkara inkarena saksi adalah Polisi Kehutanan Penyelia/Kepala RKW (ResortKonservasi Wilayah) Cagar Alam Multis; Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dalam kapasitas sebagaiPolisi Kehutanan Penyelia/Kepala RKW (Resort Konservasi Wilayah)Cagar Alam Mutis yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamananhutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
329 — 220
  • Kepala Dinas Kehutanan, ada beberapa Resoryang mengajukan permohonan yang serupayang jumlah pastinya saksi tidaktahu pasti namun semua kegiatankegiatan usaha yang bergerak dibidangpariwisata mereka meminta klarifikasi mengenai fungsi kKawasan hutan sehinggahampir keseluruhan usahausaha tersebut kami berikan rekomendasi ataspermohonan tersebut;Bahwa hamper semua kawasan hutan di wilayah Raja ampat merupakankawasan Hutan Lindung dan kalaupun permohonan yang dimintakan tersebuttermasuk dalam kawasan Cagar
    tersebut normalnya bahwaharus mengantongi semua izin yang diperlukan baru melakukan pembangunan,namun karena kondisi keadaan di Raja Ampat yang jika kita mengikut aturanseperti itu maka dalam jangka wakitu 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampaiHalaman 48 dari 119 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/Pn.Sondengan sekarang kita tidak akan melihat kondisi Raja Ampat yang seperti saatini, semua kawasan di Raja Ampat termasuk dalam wilayah Kawasan yangdilindungi bahkan Kota Raja Ampat sendiri termasuk di dalam Cagar
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 04-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN DUMAI Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN Dum
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
310 — 108
  • Dalam pasal 24 PP nomor 44 tahun 2004dinyatakan bahwa fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 23ayat 2 huruf (a) terdiri atas (a) hutan konservasi yang terdiri (1) hutan suakaHalaman 63 dari 90 halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/LH/2020/PN Dumalam terdiri atas cagar alam dan suaka margasatwa (2) hutan pelestarian alamterdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (3)Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksi empat atau kurang, diluarhutan suaka
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 17-06-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 138/Pid.B/2020/PN Yyk
Tanggal 2 September 2020 — JEFRI PATRAS Bin Alm SAN PATRAS
703 — 450
  • PERMORINmenyetujuinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 2.000.000.000,(dua milliar rupiah) atas alas Hak tanah No. 18 dan No. 22 tersebut,setelah selesai itu saksi baru mengurus ke BPN Kota Yogyakarta untukmendapatkan Hak atas tanah tersebut mulai tahun 1994 sampai dengantahun 1996 baru jadi setifikat HGB nya yaitu HGB No.117 dan HGB 118.Bahwa benar saksi tidak membeli alas hak No.20 tersebut karena sayatidak punya uang, dan selain itu diposisi tanah No. 20 tersebut bagiandepan ada bangunan cagar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Illegal Logging
Putus : 23-08-2017 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Chio D. Bangun, dkk
527 — 296 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamkawasanhutanlindung/, sebagaimana dikutip sebagai berikut:"MALILI, Terungkap ternyata ada 13 aset pemerintah daerah LuwuTimur yang berdiri di atas kawasan hutan lindung yang terbangundengan menggunakan APBD Propinsi dan Daerah serta APBN,hal tersebut terkuap dalam rapat komisi Il DPRD Lutim, rabu(18/01/17)... dst;"Di ketahui, berdasarkan data dari dinas pendidikan di kecamatanBurau ada 5 sekolah yang masuk kawasan sementara data daridinas kesehatan ada 8 aset yang masuk dalam kawasan hutanlindung dan cagar
Pengadilan PN PANDEGLANG Pidana Khusus Konservasi SDA
Upload : 27-12-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor 192 / Pid.sus / 2017 / PN Pdl
I. SAKRI Bin (Alm) SAKRIA, Terdakwa II. ROHIM Bin NABO dan Terdakwa III. ANTA Bin SARJAM
421 — 21
  • berbagai keuntungan;Bahwa Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhlukhidup dengan lingkungannya;Bahwa Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarianalam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistemzonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, danrekreasi alam;Bahwa Taman Nasional Ujung Kulon mengacu pada keputusanMenteri Kehutanan Nomor : 284/KptsII/1992 tentang perubahanfungsi kawasan Ujung Kulon dari status cagar
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus Lain-lain
Register : 01-07-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN SORONG Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 2 Maret 2021 — ALEX ROBERT WOMSIWOR
239 — 145
  • Hutan Suaka Alam terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa.b. Hutan Pelestarian Alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Rayadan Taman Wisata Alam.c.