Bahwa dokumendokumen tersebut disimpan atau dipelihara pada SeksiBelanja Tidak Langsung di DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan,Pendapatan dan Aset Daerah) Tapanuli Tengah.

KdiBahwa selaku Plt Kepala DPKAD Tahun 2018 ataupun selaku Sekretaris BPKADKab. Wakatobi saksi mengetahui dengan adanya dana Bantuan OperasionalPendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan danKebudayaan Kab. Wakatobi yang dimulai sejak Tahun 2016 sampai dengantahun 2018 namun yang mengetahui secara teknis dari perencanaan,pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan danKebuyaan Kab.

Sus/T PK/2017/PN.Ptkkemudian di sampaikan kepada DPKAD untuk diterbitkanterbitkan SP2D selanjutnya dana ditransfer kepada pihak ketigaBahwa sepengetahuan saksi apabila ada terdapat kekurangansyarat administrasi, berkas untuk keperluan pembayarantersebut dikembalikan kepada PPTK untuk dilengkapi;Bahwa seingat saksi pembayaran atas pengadaan AlatKedokteran Bedah RSUD Kabupaten Sanggau Tahun 2014dalam termijn I, 22 Oktober 2014 adalah kurang lebihRp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan termijn

diterbitkannya surat perintahmembayar (SPM) adalah adanya dokumen kontrak dan BApembayaran yang dipersiapkan oleh PP TK (pak Junaedi); Bahwa saksi pengadaan Alat Kedokteran Bedah RSUD KabupatenSanggau Tahun 2014 pernah membaca kontrak pekerjaan tersebutsehingga tahu, namun tidak memperhatikan secara detil; Bahwa mekanisme penerbitan SPM (surat perintah membayar)diawali dari PPTK kemudian diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) diverifikasi olen Verikator (Pak Fauzi) kemudiandi sampaikan kepada DPKAD

Bahwa yang didakwakankepada Terdakwa adalah mengenai pengelolaan dana rutilahu yang seharusnyadibelanjakan oleh masingmasing penerima manfaat akan tetapi telah dikelola olehTerdakwa selaku PK Kecamatan Cikarang Timur.Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau patut mengetahui dalam haluang bantuan di transfer dari DPKAD ke masing masing rekening penerima manfaatadalah dimaksudkan agar penerima manfaat dapat dengan sendirinyamerencanakan, membeli dan mengerjakan rumahnya sesuai dengan kondisi dankebutuhan

M.SI ALS IWAN BIN MUSA untuk melakukanpemotongan yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rejang LebongNomor : 820/138/KEP/BID.I/BKD/2016 tanggal 01 Agustus 2016sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Rejang Lebong dan berdasarkan Surat KeputusanBupati Rejang Lebong Nomor : 180.102.I Tahun 2017 tanggal 07Februari 2017 juga menjabat sebagai Bendahara Umum Daerah Kab.Rejang Lebong;Menimbang, Menimbang, bahwa dilihat dari kedudukan TerdakwaROFEN ANDIANSYAH.

------------------------42. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Madiun Nomor : 900/ 266/401.203/ 2013, tertanggal 20 Maret 2013 perihal pencairan Dana Hibah Panwaslu Kota Madiun yang ada disposisinya berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Nomor : 900/SPTB/01/401.203/2013, tanggal 20 Maret 2013, 1 (satu) lembar kuitansi dinas pembayaran dari Kepala DPKAD

Neraca Saldo Bulan November 2017, tanggal 16 Januari 2018. disita dari Sdr.UMAR KUSUMAWIJAYA, SE Bin UNUB SURYADI;
2 (dua) lembar Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Uang BOK Neraca Saldo Bulan Desember 2017, tanggal 23 April 2018. disita dari Sdr.UMAR KUSUMAWIJAYA, SE Bin UNUB SURYADI;

Dikembalikan Kepada Dimana Barang Bukti Tersebut Disita Yaitu Kepada Sdr.UMAR KUSUMAWIJAYA, SE Bin UNUB SURYADI;

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/Kep.251-DPKAD

TITA PUSPITASARI, A.Md.Kep Binti DIDI KUSMAYADI;
Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/Kep.266-DPKAD/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapiratasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017. disita dari Sdri.

MISRO;

Fotocopy Surat Keputusan Bupati Purwakarta Nomor: 954/KEP.2-DPKAD/2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2016 disita dari Sdri.

Tim dari biropenataan kota, kemudian ada tenaga ahli SRI ARYATMOKO, financialplanner;Bahwa mengenai kontribusi tambahan secara umum ada di dalamperaturan yang sudah ada, yaitu di Perda No. 8 tahun 1995, perda nomor1 tahun 2015 tentang RTRW;136Bahwa mengenai kontribusi tambahan yang telah dibayar dimuka olehpara pemegang ijin, yang sudah melaksanakan adalah pulau F PTJakarta Propertindo, pulau G PT Muara Wisesa untuk rusunawa DaanMogot sudah diserahkan kepada DPKAD DKI Jakarta, PT taman harapanIndah

untuk Pulau H berupa pengedukan waduk pluit, pembangunanrusun 1 tower, pulau bagian dari PT Jaladri rusun di Muara Baru dansudah diserahkan dalam bentuk BA serah terima kepada DPKAD Jakarta;Bahwa total kontribusi tambahan yang telah diserah terimakan kePemprov saksi tidak mengetahuinya, datanya ada di DPKAD;Bahwa saksi mengetahui bahwa ijin pelaksana reklamasi sudah ada sejaktahun 2010 yang ditandatangani oleh gubernur FAUZI BOWO dan padatahun 2014 ijinijin tersebut diperpanjang oleh Gubernur BASUKI

Bahwa benar karena terjadinya perubahan volume kegiatan yang semakinmenurun, sehingga ada dana yang tidak terserap yang menjadi sisa yang masihada di DPKAD. Bahwa benar pembayaran terhadap konsultan maupun PPHP tergantungdari apakah dengan cara Termin atau sekaligus, dan hampuir kebanyakan darisetiap kegiatan proyek biasanya dibayarkan jasa Konsultan di akhir kegiatandimana kegiatan sudah dinyatakan 100%,Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.4. Saksi IR.

Adapun tiketperjalanan beserta boardingpass, SPT dan SPP diserahkan ke bagiankeuangan dan bendahara untuk dipertanggungjawabankan ke DPKAD;Bahwa dokumen yang saksi serahkan ke bendahara seadanya yangterkumpul, dimana anggota Komisi Ill yang tidak berangkat tidak ada yangsaksi serahkan ke bendahara untuk anggota Komisi III yang tidak berangkat;Bahwa dari 4 kali perjalanan dinas, saksi tidak ingat ada yang tidak serahkanboardingpass, namun ada yang tidak lengkap kemudian saksi serahkan kebendahara

Pulau Morotai diJakarta adalah sebagai operator Simda dengan tugas:e Membantu Bendahara Pengeluaran membuat Surat PermintaanPembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);e Untuk diajukan ke Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kab.

Pulaumorotai adalah :e Membuat SPP dan SPM;e Mengajukan permintaan ke Kantor Dinas DPKAD Kab. Pulau Morotai;e Setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan kemudiandilakukan pencairan anggaran di Bank Maluku Cabang Pembantu Darubadan Bank BRI Unit Morotai;Bahwa yang mencairkan anggaran Kantor Perwakilan Pemda Kab. PulauMorotai adalah Bendahara Pengeluaran Sdr. Wis Wilujeng;Bahwa setelah anggaran dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran selanjutnyaSdr.

/n casu dapat dibuktikan denganbanyaknya tagihantagihan dari vendorvendor yang jumlahnya sangat besar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas maka unsurdengan memakai dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohonganmenggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanyatelah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan para terdakwa;Hal 988 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkAd.3.

Adapun mengenaipernyataan para terdakwa yang menyatakan first travel akan dapat keuntunganpada tahun 2018 maka menurut Majelis Hakim tidaklah logis apalagi dihubungkandengan fakta bahwa first travel masih mempunyai hutang pada vendorvendoryang jumlahnya sangat besar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsurdengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukumtelah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;Hal 995 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkAd.4

di atas telah cukup untukmembuktikan adanya suatu kerjasama antara Para Terdakwa dan SITI NURAIDAHASIBUAN alias KIKI dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum sehingga terwujudnya anasir tindak pidanadalam perkara ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHP telah dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsurke4 ini juga telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;Hal 996 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkAd

setiap orang disini sama denganunsur ke1 dalam dakwaan Pertama Kesatu sebagaimana dalam pertimbanganhukum dakwaan Pertama Kesatu yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnyadan unsur ini telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakimmengambil alih semua pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbanganhukum terhadap unsur ke1 dalam dakwaan kedua ini, dengan demikian UnsurSetiap Orang inipun juga menjadi terbukti sah menurut hukum;Hal 998 dari 1318 Putusan Nomor: 83/ Pid.B /2018/PN DpkAd

atau Addendum Saksihaus melihnat dokumen permohonan pembayaran cek list yang Saksibuat yang terdapat tanda tangan Saksi selaku kepala sub bagiankeuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten Banjardan PPK kegiatan tersebut, dan dapat Saksi jelaskan, cek list tersebuthams ada karena itu merupakan Standar Operasional Verifikasi yangberhubungan pihak ketiga;Bahwa arsip pembayaran harms ada, dimana arsip tersebut harusdisimpan oleh masingmasing Bidang, bendahara pengeluaran, pihakketiga, serta DPKAD

Kebumenyang dihadiri oleh pimpinan Fraksi, pimpinan DPRD, juga dihadiri oleh SekdaAdi Pandoyo, H Supangat Kepala DPKAD, Sabar Iriyanto Ketua Bappedadan Amin (Kabag Hukum) Setda Kebumen. Seingat saksi Adi Pandoyomenyampaikan bahwa anggaran Pokir setiap anggota DPRD bisadiakomodir di APBDP TA 2016 sebesar Rp.150 juta.

kasusnyaadalah perdata, sehingga proses kegiatan pelayanan pertanahan dilokasiPRPP dapat diteruskan/dijalankan sepanjang tidak melakukan halhalyang bertentangan dengan peraturan yang berlaku maupun dengan isiperjanjian PT.IPU dengan pihak Pemprov selaku pemegang HPL;Bahwa pada tanggal 822011 diadakan rapat koordinasi di Setdaprovyang dipimpin oleh Tergugat yang diwakili oleh Sekda dan dihadiri olehKajati Jawa Tengah dengan staf (Asdatun, dan JPN), Kepala BPKP danStaf, Sekwan, beberapa Asisten Sekda, DPKAD

Addendum Saksihaus melihnat dokumen permohonan pembayaran cek list yang Saksibuat yang terdapat tanda tangan Saksi selaku kepala sub bagiankeuangan pada Dinas Peruumahan dan Permukiman kabupaten Banjardan PPK kegiatan tersebut, dan dapat Saksi jelaskan, cek list tersebuthams ada karena itu merupakan Standar Operasional Verifikasi yangberhubungan pihak ketiga;Bahwa arsip pembayaran harms ada, dimana arsip tersebut harusdisimpan oleh masingmasing Bidang, bendahara pengeluaran, pihakketiga, serta DPKAD

Keuangan) SKPKD T.A. 2013 ;Bahwa saksi menerima perintah pembayaran dari Kepala Kesbanglinmasyaitu saksi HABIBULLAH ;Bahwa proses pencairannya yaitu Kepala Kesbangngpol mengajukanSurat Permohonan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM(Surat Perintah Membayar) berikut lampirannya berupa SK penerimaHibah, Pakta Integritas, NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah), NomorRekening dan kwitansi pemberian hibah yang semuanya sudah ditelitioleh Kesbanglinmmas, lalu kami paraf SPPSPM dan berikan kesekretaris DPKAD

/PN.SRG21.SaksiBahwa Sdri.Desi dibantu oleh Sdri.Yu.i dan Sdri .Tita mengumpulkan dataproyek DIPA diseluruh SKPD melalui Kepala Dinas masingmasing dandari DPKAD lalu dibawa kepada Terdakwa kemudian setelah direkap olehTerdakwa proyekproyek tersebut dibagi ;Bahwa Sdri.Desi mempunyai perusahaan PT.Bangga Usaha Mandiri , Yulikepanjangan tangan dari Desi ,sedangkan Tita adalah orangnyaTerdakwa;Bahwa Sdri.Desi dalam mengerjakan proyek proyek di Tangsel seringmemakai perusahaan orang lain ;Bahwa semua

cek list yang Saksibuat yang terdapat tanda tangan Saksi selaku kepala sub bagiankeuangan pada Dinas Perumahan dan Permukiman kabupaten Banjardan PPK kegiatan tersebut, dan dapat Saksi jelaskan, cek list tersebutharus ada karena itu merupakan Standar Operasional Verifikasi yangberhubungan pihak ketiga;Halaman 129 dari 366 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.Bahwa arsip pembayaran harms ada, dimana arsip tersebut harusdisimpan oleh masingmasing Bidang, bendahara pengeluaran, pihakketiga, serta DPKAD