Ditemukan 927 data
121 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sertamendasarkan pada pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimanaseseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih;Bahwa sejalan dengan doktrin tersebut, hubungan perjanjian hakikatnyamerupakan hubungan antara dua orang tau lebih, dimana akibatnyaterdapat prestasi yang harus dilaksankan oleh para pihak, dimana prestasisebagaimana pendapat Mariam Darus Badrulzaman dalam buku AsasAsas Hukum Perikatan, halaman 8 mengatakan
390 — 283 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam sajaatau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpaharus menggerakkan badannya.Bahwa Mariam Darus Badrulzaman mengkualifisir syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukumadalah sebagai berikut:Hal. 18 dari 160 Hal. Put. Nomor 2450 K/Pat/201326.27.1.
204 — 261
Yangdimaksud klausul eksemsi menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukuSutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan YangSeimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,halaman 74 adalah : klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawabdari kreditur.
235 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk mempertahankan kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab sebagai salah satu asas utama dalam hukum perjanjian nasional.Hal tersebut dapat dilihat dari segi lahirnya perjanjian di samping itukebebasan berkontrak merupakan tulang punggung hukum perjanjian,sebab melalui kKebebasan itu orang mengembangkan keinginannya.Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan, dengan adanyaasas kebebasan berkontrak bukanlan merupakan kebebasan yang takterbatas, karena kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung
1318 — 2133
subyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalammengeluarkan kebijakan.Bahwa, berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda tersebut, makapengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatanyang bertentangan dengan PasalPasal dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yangmelanggar kepatutan dan masyarakat;Bahwa, menurut Mariam Darus Badrulzaman
yang mengatakan syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai PerbuatanMelawan Hukum adalah sebagai berikut: (Vide: KUH PerdataBuku Ill,Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badrulzaman,Penerbit Alumni, Bandung, 1996); Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baikyang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiaptingkah laku berbuat atau tidak berbuat; Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada kerugian; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
273 — 118
(seratus sembilan puluh dua tujuh puluh lima meterpersed).Bahwa pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan No. 01 atasnama Tergugat Il Intervensi (Objek Sengketa) tidak menghilangkan HakPengelolaan milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang dikemukakan olehMariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya Sistem Hukum Benda Nasional,terbitan PT.
247 — 81
Hal tersebut sesuai denganpendapat Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip Prof. Dr.
918 — 582 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
Sertamendasarkan pada pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimanaseseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih;Bahwa sejalan dengan doktrin tersebut, hubungan perjanjian hakikatnyamerupakan hubungan antara dua orang tau lebih, dimana akibatnyaterdapat prestasi yang harus dilaksankan oleh para pihak, dimana prestasisebagaimana pendapat Mariam Darus Badrulzaman dalam buku AsasAsas Hukum Perikatan, halaman 8 mengatakan
164 — 59
Mariam Darus Badrulzaman (dalam bukunya berjudul Kompilasi HukumPerikatan, Penerbit Citra Aditya Bakti) menambahkan, menurut yurisprudensi yangditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian.e Dari Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat tanggal 31 Maret 2010, sudahsangat jelas bahwa maksud atau isi dari perjanjian adalah jual beli saham.
124 — 103
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb.; Hukum Perikatandalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan,Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2015);Menimbang, bahwa dari Pasal 1320 KUH Perdata maupun pertimbangantersebut diatas, asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian padaumumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanyakesepakatan kedua belah pihak, dan kesepakatan berarti ada persesuaiankehendak yang bebas antara para pihak mengenai halhal pokok
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
270 — 384
POKOK PERKARA33.TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKANOLEH TERGUGAT IIBahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUHPerdataBuku II Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip olehRosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum,di halaman 36, penjabaran unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagaiberikut:a.
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
236 — 552
sebagai berikut :a) Penggugat Konpensi Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan MelawanHukum yang Dilakukan oleh Tergugat Konpensi;Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan, gugatan yang didasarkanpada dalil PMH berpegangan pada Pasal 1365 KUHPerdata yangmengatur bahwa :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaHalaman 58 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI107.108.109.seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menurut Mariam Darus Badrulzaman
297 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mariam Darus Badrulzaman, SH, dalam bukunya KUHPerdata Buku Ill, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, terbitanAlumni, 1996, pada halaman 146, menerangkan sebagai berikut :syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatanmelawan hukum adalah :Hal. 176 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/20077.2.37.2.47.2.51. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan inibaik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinyasetiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.2.
Menanggapi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Prof.Mariam Darus Badrulzaman telah menyatakan bahwa terdapatbeberapa ffactor/criteria yang harus dipenuhi agar dapatmenggolongkan apakah sesuatu perbuatan merupakan perbuatanmelawan hukum, yakni :a. Harus ada perbuatanb. Perbuatan tersebut harus melawan hukumc. Harus ada kerugiand. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan kerugianyang timbule.
117 — 28
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalambukunya yang berjudulu K.U.H.
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
147 — 172
Orang yang karena kesalahannya menyebabkantimbulnya kerugian bagi orang lain sebagi akibat dari perbuatannya, wajibmembayar ganti rugi (Setiawan, 1992 : 450).Bahwa TERGUGAT telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawanhukum, yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawanhukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum itu dengan kerugian, (e) ada kesalahan schuld (MariamDarus Badrulzaman, 1983 : 146147). maka dengan demikian jelasperbuatan TERGUGAT
84 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut Hoffmann dan Mariam Darus Badrulzaman menyatakansuatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:a. Ada perbuatan negatif, bahwa Para Tergugat yang menjual danmembeli lahan tersebut adalah perbuatan negatif, sedangkan ParaTurut Tergugat (BP. Batam) yang mengeluarkan Pemecahan PL danNotaris yang menerbitkan akta dan melakukan transaksi jual beli,dikatakan merupakan tindakan yang tidak cermat dan akurat, itu jugaadalah perbuatan negatif.b.
746 — 975
Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dan tim penulis,Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, halaman 106107:Syaratsyarat apakah yang harus ada untuk menentukanperbuatan melawan hukum itu ada atau tidak.1. Syaratsyarat tersebut adalah:a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud denganperbuatan ini, baik yang bersifat positif maupunyang bersifat negatif, artinya setiap tingkah lakuberbuat atau tidak berbuat.b.
Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dan timpenulis, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2001; (sesuaidengan asili)17.Bukti T 17: Halaman 267 Buku SelukBeluk dan AsasAsasHukum Perdata, karangan H. Riduan Syahrani, S.H., Penerbit PTAlumni Bandung, 2006; (Sesuai dengan asili)18.Bukti T 18: Halaman 1314 Buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, karangan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.
90 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalambukunya yang berjudul KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan DenganPenjelasan, Penerbit: Alumni, Bandung, Edisi Kedua Cetakan Pertama,Desember 1995, halaman 23, berbunyi sebagai berikut:Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; Debitur terlambat memenuhi perikatan; Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;Bahwa pendapat hukum M.
178 — 130
Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja ataudengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka 1a telah melawan tanpa harusmenggerakkan badannya.Bahwa Mariam Darus Badrulzaman mengkualifisir syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukumadalah sebagai berikut:1.
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161 — 130
Sehingga didalam masyarakat terjadi pro dan kontradalam menilai pemerintah terhadap pembangunan danau toba;Adanya perbuatan para Tergugat Rekonvensi selama ini yangmenyatakan pemerintah tidak pro rakyat dan sewenangwenangmembuat yang diliput media online maupun cetak merusak ikliminvestasi di Indonesia khususnya untuk pembangunan kawasanpariwisata Danau Toba sehingga berdampak pada investor yang inginmenanamkan modalnya kurang tertarik berinvestasi untukpengembangan danau toba.24.Bahwa Darus Badrulzaman