Ditemukan 927 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 13-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/PID.SUS/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — TERDAKWA I. EMRIZAL, S.T, dan TERDAKWA II. Ir. FIRMAN DALIL, MTP
121121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sertamendasarkan pada pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimanaseseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih;Bahwa sejalan dengan doktrin tersebut, hubungan perjanjian hakikatnyamerupakan hubungan antara dua orang tau lebih, dimana akibatnyaterdapat prestasi yang harus dilaksankan oleh para pihak, dimana prestasisebagaimana pendapat Mariam Darus Badrulzaman dalam buku AsasAsas Hukum Perikatan, halaman 8 mengatakan
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
390283 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam sajaatau dengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia telah melawan tanpaharus menggerakkan badannya.Bahwa Mariam Darus Badrulzaman mengkualifisir syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukumadalah sebagai berikut:Hal. 18 dari 160 Hal. Put. Nomor 2450 K/Pat/201326.27.1.
Register : 31-10-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 770/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 9 Agustus 2017 — PT BERCA MANDIRI PERKASA Lawan PT Sarana Mitra Luas
204261
  • Yangdimaksud klausul eksemsi menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukuSutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan YangSeimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,halaman 74 adalah : klausula yang berisi pembatasan pertanggung jawabdari kreditur.
Register : 18-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — Nimron Varasian
235163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk mempertahankan kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab sebagai salah satu asas utama dalam hukum perjanjian nasional.Hal tersebut dapat dilihat dari segi lahirnya perjanjian di samping itukebebasan berkontrak merupakan tulang punggung hukum perjanjian,sebab melalui kKebebasan itu orang mengembangkan keinginannya.Menurut Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan, dengan adanyaasas kebebasan berkontrak bukanlan merupakan kebebasan yang takterbatas, karena kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
13182133
  • subyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hatihatiyang seharusnya dimiliki seseorang atau pejabat dalammengeluarkan kebijakan.Bahwa, berdasarkan Putusan Hoge Raad Belanda tersebut, makapengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya meliputi perbuatanyang bertentangan dengan PasalPasal dalam Peraturan PerundangUndangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yangmelanggar kepatutan dan masyarakat;Bahwa, menurut Mariam Darus Badrulzaman
    yang mengatakan syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatan sebagai PerbuatanMelawan Hukum adalah sebagai berikut: (Vide: KUH PerdataBuku Ill,Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Mariam Darus Badrulzaman,Penerbit Alumni, Bandung, 1996); Harus ada perbuatan yang dimaksud dengan perbuatan ini baikyang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiaptingkah laku berbuat atau tidak berbuat; Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada kerugian; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan
Register : 27-08-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 7/G/2020/PTUN.PGP
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
SYAMSURI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PANGKALPINANG
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
273118
  • (seratus sembilan puluh dua tujuh puluh lima meterpersed).Bahwa pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan No. 01 atasnama Tergugat Il Intervensi (Objek Sengketa) tidak menghilangkan HakPengelolaan milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang dikemukakan olehMariam Darus Badrulzaman, dalam bukunya Sistem Hukum Benda Nasional,terbitan PT.
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
24781
  • Hal tersebut sesuai denganpendapat Mariam Darus Badrulzaman yang dikutip Prof. Dr.
Putus : 15-03-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/PID.SUS/2017
Tanggal 15 Maret 2017 — BASTIAN M. SINAGA, S.T., bin M.E. SINAGA
918582 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Sertamendasarkan pada pendapat Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum dimanaseseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih;Bahwa sejalan dengan doktrin tersebut, hubungan perjanjian hakikatnyamerupakan hubungan antara dua orang tau lebih, dimana akibatnyaterdapat prestasi yang harus dilaksankan oleh para pihak, dimana prestasisebagaimana pendapat Mariam Darus Badrulzaman dalam buku AsasAsas Hukum Perikatan, halaman 8 mengatakan
Register : 11-10-2012 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 09-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 460/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 26 Februari 2014 — REN SHUAI, Komisaris PT. NEWGOLD MELAWAN PT. ENJEKA FERRONUSA
16459
  • Mariam Darus Badrulzaman (dalam bukunya berjudul Kompilasi HukumPerikatan, Penerbit Citra Aditya Bakti) menambahkan, menurut yurisprudensi yangditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian.e Dari Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat tanggal 31 Maret 2010, sudahsangat jelas bahwa maksud atau isi dari perjanjian adalah jual beli saham.
Register : 08-12-2015 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 51/Pdt.G/2015/PN Pbu
Tanggal 17 Nopember 2016 — PT. GRAHA CAKRAMULIA (Pengugat) Lawan 1. PT. SURYA SAWIT SEJATI (Tergugat) 2. UNITED PLANTATIONS BERHAD (Company No. 240-A) (Turut Tergugat)
124103
  • Mariam Darus Badrulzaman, S.H., FCBArb.; Hukum Perikatandalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan,Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2015);Menimbang, bahwa dari Pasal 1320 KUH Perdata maupun pertimbangantersebut diatas, asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian padaumumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanyakesepakatan kedua belah pihak, dan kesepakatan berarti ada persesuaiankehendak yang bebas antara para pihak mengenai halhal pokok
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
270384
  • POKOK PERKARA33.TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKANOLEH TERGUGAT IIBahwa menurut Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya KUHPerdataBuku II Hukum Perikatan dengan Penjelasan, sebagaimana dikutip olehRosa Agustina dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum,di halaman 36, penjabaran unsurunsur Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagaiberikut:a.
Register : 22-01-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 41/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 28 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO Diwakili Oleh : ANDJAR R SOEWARNO SH M HUM
Terbanding/Tergugat I : PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
236552
  • sebagai berikut :a) Penggugat Konpensi Tidak Menguraikan Unsur Perbuatan MelawanHukum yang Dilakukan oleh Tergugat Konpensi;Bahwa lazimnya dalam praktek pengadilan, gugatan yang didasarkanpada dalil PMH berpegangan pada Pasal 1365 KUHPerdata yangmengatur bahwa :Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaHalaman 58 Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT.DKI107.108.109.seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Menurut Mariam Darus Badrulzaman
Putus : 26-02-2008 — Upload : 19-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713K/PDT/2007
Tanggal 26 Februari 2008 — PT BANK MIZUHO INDONESIA ; MORGAN STANLEY & Co. INCORPORATED, dkk. ; INDAH KIAT INTERNATIONAL FINANCE COMPANY BV ; BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY, dkk.
297256 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mariam Darus Badrulzaman, SH, dalam bukunya KUHPerdata Buku Ill, Hukum Perikatan dengan Penjelasan, terbitanAlumni, 1996, pada halaman 146, menerangkan sebagai berikut :syaratsyarat yang harus ada untuk menentukan perbuatanmelawan hukum adalah :Hal. 176 dari 376 hal.Put.No. 1713 K/Pdt/20077.2.37.2.47.2.51. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan inibaik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinyasetiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.2.
    Menanggapi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, Prof.Mariam Darus Badrulzaman telah menyatakan bahwa terdapatbeberapa ffactor/criteria yang harus dipenuhi agar dapatmenggolongkan apakah sesuatu perbuatan merupakan perbuatanmelawan hukum, yakni :a. Harus ada perbuatanb. Perbuatan tersebut harus melawan hukumc. Harus ada kerugiand. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan melawan kerugianyang timbule.
Register : 18-12-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN TANJUNG Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Tjg
Tanggal 24 Agustus 2016 — PENGGUGAT: YONGKIE SOUKOTTA TERGUGAT I: PT.MAKMUR SEJAHTERA WISESA TERGUGAT II: KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG TERGUGAT III: BUPATI KABUPATEN TABALONG TERGUGAT IV: PT.TANJUNG POWER INDONESIA
11728
  • Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalambukunya yang berjudulu K.U.H.
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 706/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 25 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : AGUS JUMENA
Terbanding/Tergugat I : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : M. DARUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : MAMAT SUDRADJAT
Turut Terbanding/Penggugat IV : SLAMET
Turut Terbanding/Penggugat V : ANIP TARMEDI
Turut Terbanding/Penggugat VI : PURNAMA
Turut Terbanding/Penggugat VII : DIDIK LUTFI HAKIM
Turut Terbanding/Penggugat VIII : FRANCINE HEDI SIGAR
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOEGIHARTI
Turut Terbanding/Penggugat X : ERLINA KOESYANTI
Turut Terbanding/Penggugat XI : DJUNAENI
Turut Terbanding/Penggugat XII : WILISTARI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : SUPRIADI, BC.IP,S.H
Turut Terbanding/Penggugat XIV : MUHAMAD IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat XV : TRI WAHYUNI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : TARAM KEMIS
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SARI FIRDAUS, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : H. MUBIN AHMAD AMIN
Turut Terbanding/Penggugat XIX : SARKANAH
Turut Terbanding/Penggugat XX : SUTARNO
Turut Terbanding/Penggugat XXI : DONANETA LATUHERU
Turut Terbanding/Penggugat XXII : AMINAH SUMINARSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXIII : MUH. RASOKI H
Turut Terbanding/Penggugat XXIV : RINA IRAWATI
Turut Terbanding/Penggugat XXV : EKI GANDANA
Turut Terbanding/Penggugat XXVI : SRI LESTARI
Turut Terbanding/Penggugat XXVII : P. SIREGAR
Turut Terbanding/Penggugat XXVIII : SUSIDAWATY
Turut Terbanding/Penggugat XXIX : SYAHZIAR, S.E
Turut Terbanding/Penggugat XXX : YUYUN YUNINGSIH
Turut Terbanding/Penggugat XXXI : MUHAMMAD FURQON
Turut Terbanding/Penggugat XXXII : NURSALEHA
Turut Terbanding/Penggugat XXXIII : ASEP WAWAN GARDIAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXIV : MUDI IRAWADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXV : Drs. HORAS PURBA
Turut Terbanding/Penggugat XXXVI : Drs. R. WIRAWAN
Turut Terbanding/Penggugat XXXVII : BAMBANG SURYADI
Turut Terbanding/Penggugat XXXVIII : RUDDY SUWANDI
Turut Terbanding/Penggugat XXXIX : SAMUEL SIREGAR
147172
  • Orang yang karena kesalahannya menyebabkantimbulnya kerugian bagi orang lain sebagi akibat dari perbuatannya, wajibmembayar ganti rugi (Setiawan, 1992 : 450).Bahwa TERGUGAT telah memenuhi unsurunsur perbuatan melawanhukum, yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawanhukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatanmelawan hukum itu dengan kerugian, (e) ada kesalahan schuld (MariamDarus Badrulzaman, 1983 : 146147). maka dengan demikian jelasperbuatan TERGUGAT
Putus : 18-07-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/Pdt/2016
Tanggal 18 Juli 2016 — PT TERMINAL DEPO LOGISTIK dkk vs Ir. S.A. HABIBIE, Direktur PT TIMSCO INDONESIA
8466 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa menurut Hoffmann dan Mariam Darus Badrulzaman menyatakansuatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah:a. Ada perbuatan negatif, bahwa Para Tergugat yang menjual danmembeli lahan tersebut adalah perbuatan negatif, sedangkan ParaTurut Tergugat (BP. Batam) yang mengeluarkan Pemecahan PL danNotaris yang menerbitkan akta dan melakukan transaksi jual beli,dikatakan merupakan tindakan yang tidak cermat dan akurat, itu jugaadalah perbuatan negatif.b.
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
746975
  • Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dan tim penulis,Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, halaman 106107:Syaratsyarat apakah yang harus ada untuk menentukanperbuatan melawan hukum itu ada atau tidak.1. Syaratsyarat tersebut adalah:a. Harus ada perbuatan. Yang dimaksud denganperbuatan ini, baik yang bersifat positif maupunyang bersifat negatif, artinya setiap tingkah lakuberbuat atau tidak berbuat.b.
    Mariam Darus Badrulzaman, S.H. dan timpenulis, Penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2001; (sesuaidengan asili)17.Bukti T 17: Halaman 267 Buku SelukBeluk dan AsasAsasHukum Perdata, karangan H. Riduan Syahrani, S.H., Penerbit PTAlumni Bandung, 2006; (Sesuai dengan asili)18.Bukti T 18: Halaman 1314 Buku Perbuatan Melawan Hukum,Pendekatan Kontemporer, karangan Dr. Munir Fuady, S.H., M.H.
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
9038 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dalambukunya yang berjudul KUHPerdata Buku II Hukum Perikatan DenganPenjelasan, Penerbit: Alumni, Bandung, Edisi Kedua Cetakan Pertama,Desember 1995, halaman 23, berbunyi sebagai berikut:Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam yaitu: Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan; Debitur terlambat memenuhi perikatan; Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;Bahwa pendapat hukum M.
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, M e l a w a n : P.T. INDO MULTI MEDIA, TAUFIK DARUSMAN, SARI WIDIATI, PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO), PUJOBROTO, PRASETYO BUDI,
178130
  • Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja ataudengan lain perkataan apabila ia dengan sikap pasif saja sehinggamenimbulkan kerugian pada orang lain, maka 1a telah melawan tanpa harusmenggerakkan badannya.Bahwa Mariam Darus Badrulzaman mengkualifisir syaratsyarat yang harusada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukumadalah sebagai berikut:1.
Register : 11-02-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 24 Januari 2022 — Penggugat:
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
161130
  • Sehingga didalam masyarakat terjadi pro dan kontradalam menilai pemerintah terhadap pembangunan danau toba;Adanya perbuatan para Tergugat Rekonvensi selama ini yangmenyatakan pemerintah tidak pro rakyat dan sewenangwenangmembuat yang diliput media online maupun cetak merusak ikliminvestasi di Indonesia khususnya untuk pembangunan kawasanpariwisata Danau Toba sehingga berdampak pada investor yang inginmenanamkan modalnya kurang tertarik berinvestasi untukpengembangan danau toba.24.Bahwa Darus Badrulzaman