Ditemukan 9633 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : inkracht paksa poket pokok praja pompa intraco indraco intraca indrah inorah
Penelusuran terkait : 1. pt. unggul perdana mulya. 2. pt. bangun makmur utama vs ketua kelompok kerja (pokja) ulp pengadaan barang/jasa pekerjaan konstruksi dan konsultasi satker pelaksanaan jalan nasional wilayah ii provinsi jawa tengah tahun anggaran 2017 Unit layanan pengadaan (ulp) jawa tengah; Pokja satker pjn wilayah v provinsi papua (puncak jaya) unit pelayanan pengadaan papua vs pt. telaga mega buana; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Pt. urampi indah pratama vs i. kelompok kerja (pokja) 4 biro perlengkapan dan layanan pengadaan setda provinsi ppaua barat tahun anggaran 2018. Ii. pt. indoprima mankwari perkasa; Cv samitra jaya vs 1. kuasa pengguna anggaran (kpa) belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul. 2. kelompok kerja (pokja) pemilihan belanja modal pembangunan gedung kantor balai pendidikan menengah kabupaten bantul pada bagian layanan pengadaan (blp) diy;; Pt. jasuka bangun pratama vs i. kelompok kerja (pokja) pengadaan barang/jasa konstruksi dan konsultan snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (pjpa) ws barito provinsi kalimantan selatan. Ii. pejabat pembuat komitmen pengadaan barang/jasa konstruksi dan konsultasi snvt pelaksanaan jaringan pemanfaatan air (pjpa) ws barito provinsi kalimantan selatan;
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
253 — 120
  • perkara korupsi misalnya perkara Perpajakkan ;Kalau bukan Perkara Korupsi Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkaraTPPUnya ;e Bahwa kesimpulan ahli untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikan pidanaasalnya terlebih dahulu, tapi keberadaan pidana asal harus ada, bagaimana tahu pidanaasal disana ada bukti permulaan, bisa dari aliran dana misalnya Pasal 77 dimanaTerdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari hasiltindak pidana, salah satu putusan Pengadilan yang sudah inkrach
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 07-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 7 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
IDA WAYAN WIKANAYA
43 — 30
  • Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Nomor : 027/SEK.615/DIPERTABUN tanggal Maret 2017 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Nomor : 027/SEK.12/DIPERTABUN tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Tahun 2017 (SK PPHP);

    8) Dokumen Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Benih Jagung Hibrida pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB (Pokja

    95);

    9) Dokumen Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pengadaan Benih Jagung Hibrida pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB (Pokja 75);

    10) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (PT.

Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 12-07-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN JAMBI Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Wawan Kurniawan, SH.
Terdakwa:
BAROKAH Bin MAKSUM
105 — 0
  • Foto Copy 1 (satu) rangkap Surat Penetapan Satker PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Tebo Nomor : 18/Satker PNPM MP/TEBO/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Badan PMPD Kabupaten Tebo An. Haryadi, S.Sos., M.Si.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 10-04-2023 — Putus : 25-07-2023 — Upload : 22-08-2023
Putusan PN PALU Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal
Tanggal 25 Juli 2023 — Penuntut Umum:
1.Agusjayanto, S.H.,M.H.
2.Reza Pahlevi, S.H.
Terdakwa:
1.MOH. WARDANA. SH
2.SINARI M. TINTIS
102 — 53
  • 1 ( Satu ) Bundel Dokumen Asli Sk Pokja Bawaslu Kab.Banggai laut.
  • 1 ( Satu ) Bundel Dokumen Asli Proposal Hibah Bawaslu Kab.Banggai Laut Tahun Anggaran 2019/2020.
  • 7 ( tujuh ) Lembar Dokumen Asli Hasil Rekontruksi Anggaran untuk 7 Kecamatan Se Kab.Banggai Laut Tahun Anggaran 2020/2021.
  • 24 ( Dua Puluh Empat ) Buah Dokumen Asli Kwitansi Penerimaan Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Banggai Laut.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 18-10-2022 — Upload : 19-10-2022
Putusan PN PEKANBARU Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pbr
Tanggal 18 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
K.ARIO UTOMO,H.T.A.,S.H
Terdakwa:
EMRIZAL,ST.Bin SABARUDDIN JAMARIS
201 — 45
  • ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Eksemplar foto copy Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 31 / 027-PBJ / I / 2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Pembentukan Pokja
Pengadilan PT PAPUA BARAT Pidana Khusus
Register : 16-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 14/PID.SUS-TPK/2023/PT.MNK
Tanggal 27 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum : BIMA YUDHA ASMARA, S.H, M.H
Terbanding/Terdakwa : BASRI USMAN
138 — 54
  • Pekerjaan Pengadaan berupa Pengadaan Tiang Pancang sampai ke lokasi pekerjaan (gudang) Baja dia berdiameter 45,7 (empat puluh lima koma tujuh) centimeter, tebal 12 (dua belas) millimeter, ASTM A252, Grade 2, yang mana kedua pekerjaan tersebut sebesar Rp4.999.999.999,50 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima puluh sen);
  • Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA) yang terdiri dari
    KAMBU melaksanakan tender atas pekerjaan pengadaan tiang pancang pada Pembangunan Pelabuhan Yarmatum Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Provinsi Papua Barat pada awal November 2021;
  • Bahwa setelah melalui proses tender, pada akhir November 2021, POKJA 40 UKPBJ Provinsi Papua Barat menetapkan dan mengumumkan CV.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 06-09-2018 — Putus : 12-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 35/PID.TPK/2018/PT SMR
Tanggal 12 Oktober 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : NOVITA ELISABET MORONG, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : I GUSTI NGURAH KETUT SUWIARDANA, ST. Alias NGURAH Bin GUSTI PUTU WIDIA
66 — 0
  • CITRA KOTA CONSULT);
    6. 1(satu) bundel fotocopy surat Keputusan Walikota Bontang Nomor : 27 tahun 2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Perubahan keempat susunan personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang;
    7. 1(satu) Bundel Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang Nomor 153 Tahun 2015 tentang Penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dilingkungan sekertariat DPRD Kota Bontang Tahun anggaran
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-05-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DESTARIA WIWIT KUSMANTO
72 — 19
  • Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. (di tandatangani).
  • Foto copy 14 (empat belas) lembar Daftar Jadwal Kegiatan PDT 2018 (di tandatangani).
  • Foto copy selembar kertas berisi tulisan tangan tentang nomor DIPA (di tandatangani).
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
OKA REGINA
Terdakwa:
HERY SURYADI, S.Sos., M.Si.
76 — 0
  • 3 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 84/UN 19/TU/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan anggota kelompok kerja (POKJA) pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
  • 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 131/UN 19/TU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penetapan tenaga tim teknis kegiatan pembangunan gedung yang didanai APBN Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Mikael Kambuaya
651 — 909
  • CENDERAWASIH MAS diantaranya: a. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PT CENERAWASIH MAS,DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI, Pembangunan Jalan Kemiri-Depapre (111) 24 KM (DAK) Kelompok Kerja 14 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Unit Layana Pengadaan (ULP) Propinsi Papua Tahun Anggaran 2015"; b. 1 (satu) lembar print out dokumen tertulis diantaranya "PAKTA INTEGRITAS, RITOKO ARFIANTO SE, Direktur PT.
    BINTUNI ENERGI PERSADA KEGIATAN PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI PAPUA Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Krmiri-Depapre (112) 24 KM (DAK)

    143. 1 (satu) lembar asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Papua Nomor 020/536/Pmng-ULP-SETDA/2015 tanggal 14 September 2015 tentang pemberitahuan PT. BINTUNI ENERGY PERSADA sebagai pemenang pekerjaan Peningkatan Jalan KemiriDepapre (112) 24,00 Km (DAK).

    144. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Pengadaan Pokja 14 Paket Peningkatan Jalan KemiriDepapre (112) 24,00 Km (DAK) APBD TA 2015.

    145. 2 (dua) lembar asli Surat Tugas Unit Layanan Pengadaan Pemprov Papua Nomor 020/60/SP-ULP/Papua/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, beserta lampiran, terkait penunjukan Pokja pelaksanaan PBJ yang didanai oleh ABPD dan APBN 2015.

    Surat keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/1/Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015 terkait penetapan pokja.

    f. Dokumen Summary Lelang Pekerjaan Peningkatan Jalan Kemiri-Depapre Tahun Anggaran 2014, 2015, dan 2016 dari SPSE Provinsi Papua.

    g. Dokumen Penawaran PT. Nafri Jaya Pratama untuk pekerjaan TA 2015 dengan nama file PT.

    Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 04/Pokja 13/BAPK/PNJ-KD/APBD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.

    s. Surat penawaran harga perkiraan untuk rangka jembatan dan jembatan gelagar baja dengan nomor referensi 08-2146/BEP/01 kepada TOMY ISWAHYUDI dan DAVID MANIBUI melalui email Danny Ismail, staf PT. Waagner Biro Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2015.

    t.

Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 23-10-2023 — Putus : 29-11-2023 — Upload : 29-11-2023
Putusan PT PALEMBANG Nomor 21/PID.TPK/2023/PT PLG
Tanggal 29 Nopember 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : CANDRA PUTRA WIJAYA S.E. Bin MAT ZAINI Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : JULIA RACHMAN,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : PATAR DANIEL PANGGABEAN, S.H.
112 — 79
  • 1 (Satu) Bundel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Bendahara Pembantu Pengeluaran APBDTahun 2020 Rp34.500.000 Honorarium Pokja Sentra Gakkumdu Tahap III.
  • 1 (Satu) Bundel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Bendahara Pembantu Pengeluaran APBDTahun 2020 Rp.12.823.841 Jasa Giro Okus Bawaslu Kab. Oku Selatan.
  • 1 (Satu) Bundel Laporan Surat Pertanggung Jawaban (Spj) Bendahara Pembantu Pengeluaran APBDTahun 2020 Rp.38.339.300 Bawaslu Kab. Oku Selatan.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 13-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 26-01-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
RUSWANDI, SE. Alias WANDI
59 — 0
  • 3 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 84/UN 19/TU/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan anggota kelompok kerja (POKJA) pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
  • 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 131/UN 19/TU/2012 tanggal 20 Januari 2012 tentang Penetapan tenaga tim teknis kegiatan pembangunan gedung yang didanai APBN Universitas Riau Tahun Anggaran 2012.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
81 — 139
  • Pelelangan atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatasRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada PenunjukanLangsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengannilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).a. mengawasi pelaksanaan anggaran;b. menyampaikan laporan keuangansesuai dengan ketentua peraturanperundangundangan;c. menyelesaikan perselisihan antaraPPK dengan ULP
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
299 — 151
  • perkara korupsi misalnya perkara Perpajakkan ;Kalau bukan Perkara Korupsi Pengadilan tidak berwenang memeriksaperkara TPPUnya ;Bahwa kesimpulan ahli untuk memeriksa perkara TPPU tidak wajib dibuktikanpidana asalnya terlebin dahulu, tapi keberadaan pidana asal harus ada,bagaimana tahu pidana asal disana ada bukti permulaan, bisa dari aliran danamisalnya Pasal 77 dimana Terdakwa wajid membuktikan bahwa hartakekayaannya bukan berasal dari hasil tindak pidana, salah satu putusanPengadilan yang sudah inkrach
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn
Tanggal 27 Juli 2017 — - IRWAN PULUNGAN,S.Sos
98 — 75
  • BankSumut, berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf c dan Pasal 29 ayat (2)Peraturan Direksi Nomor : 003/Dir/DumLG/PBS/2011, pelelangan ini gagalkarena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang.Bahwa seharusnya Panitia Pengadaan meminta izin terlebih dahulu kepadaPPK untuk durasi jangka waktu kontrak karena hal ini menyangkut denganmasalah keuangan.Bahwa tahap pembatalan lelang ada ditingkat Panitia Pengadaan / ULP,PPK dan ditingkat Pengguna Anggaran.Bahwa Pasal 42 ayat (6), (7)
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
KHAIRUR RAHMAN SH
Terdakwa:
EFNI EFRIDAH,S.PD.M.PD
111 — 36
  • Buku Referensi dan BukuPengayaan adalah sebesar Rp. 3.497.875.000, dan untuk kegiatanpengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP sebesar Rp.2.400.000.000,Bahwa terkait dengan alasan Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggimemecah paket kegiatan yang mana masih dalam satu kode kegiatan yangsama yaitu 1.01.1.01.01.16.132 (pengadaan buku referensi dan bukupengayaan) yang didalamnya terdiri dari beberapa kegiatan yang nilainyaseolaholah dapat di lakukan Penunjukan Langsung (PL) secara kontrak tualmelalui Pokja
    Menilai Kinerja Penyedia11.Menetapkan tim pendukung, dll.Bahwa PPK/ Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan wajib memiliki sertifikatKeahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang / Jasa sesuai denganPasal 88 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa menurut saksi pemecahan paket ada yang dibolehkan dan tidakdibolehkan.Bahwa dilarang memecah paket untuk menghindari tender berdasarkanpasal 20 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Barang / Jasa Pemerintah.Bahwa menurut saksi tender
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
740 — 968
  • Perpres No. 4/2015, telahjelas diatur bahwa pemilihan penyedia jasa konsultansi, termasuknamun tidak terbatas pada jasa konsultan hukum dalam rangkapengadaan barang/jasa pemerintah, harus melalui metodepemilihan penyedia jasa konsultansi, sebagaimana dikutip berikut:Pasal 41 Perpres No. 54/2010:(1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilinan Penyedia Jasa Konsultansi.(2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melaluinegosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yangsesuai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 14-04-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
Undang Sumantri
310 — 12

  • 3 (tiga) lembar printout Surat perihal Laporan Dugaan Penyelewengan Pengadaan Barang/Jasa kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 7 Pebruari 2012

    1 (satu) lembar fotokopi Surat perihal Pengunduran diri sebagai Ketua Tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) dari MOHAMMAD ZEN kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam tanggal 17 Oktober 2011

    4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/139/2011

    tentang Pembentukan Tim Unit Layanan Pelelangan (ULP)/Pejabat Pengadaan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011, tanggal 07 Februari 2011 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD ALI

    4 (empat) lembar fotokopi bonggol cek No.

Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 13-12-2016 — Putus : 05-05-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb
Tanggal 5 Mei 2017 — SYARIF TUHAREA, S.Hut
190 — 95
  • Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas KehutananKabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea tetapi Ahli tidak adahubungan keluarga dengan terdakwa;Bahwa Ahli memberikan pendapat dipersidangan atas permintaanPenasihat Hukum terdakwa Syarif Tuharea dan ada surat tugas Ahli ;Bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang dan jasa pemerintah pasal 7 tentang organisasi pengadaan barangdan jasa pemerintah yaitu PA/KPA, PPK, PPTK, ULP
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-12-2021 — Putus : 25-04-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 25 April 2022 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
URAY NURDIN
103 — 48
  • Foto copy 4 (empat) lembar SK Kepala ULP Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.