Ditemukan 10620 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-07-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PA SELONG Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 88
169 — 88
tidak cukup buktisehingga tergugat 3, 4 dan 5 merasa dicemarkan nama baiknya, dengan dalilgugatan Penggugat karena dianggap perbuatan melawan hukum, justrudengan perbuatan Penggugatlahn yang melakukan perbuatan melawanhukum yang membuat tergugat 3, 4 dan 5 tidak senang dan merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui hogeraad dalamkasus Lindenbaun Cohen pada tahun 1919
Register : 13-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 103-K/PM.I-01/AD/V/2014, 17-07-2014 Tanggal 17 Juli 2014 — T1 : KAPTEN ARH PASKALISPARNINGOTAN PANJAITAN
T2 : PRADA ARI MULIADI
T3 : PRATU HERMANTO
31 — 15
31 — 15
Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.Dengan demikianYang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa yang dimaksud dengan Memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untukmemberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .Bahwa yang dimaksud Dengan kekerasan
Register : 09-04-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 185/PDT.G/2013/PN.MDN Tanggal 11 Februari 2014 — LEO DARMADI , dengan memberi kuasa kepada CHAN WAI KHAN,SH., dan LIHARDO SINAGA,SH., serta SARONO,SH., yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
M E L A W A N
1. BRUNO BINGEI, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Dr. BINOTO SIRAIT atau disebut juga Dr.Binoto Sahala Tua Sirait, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Ny.ROSALINA BORU SIRAIT, atau disebut juga Ny. Rosalina Sirait, atau Roslina Mariana Sirait atau Rosalina Mariana Sirait, selanjutnya disebut TERGUGAT III ;
4. Ny. MAGDALENA BR. SIRAIT, atau disebut juga Magdalena Indriatana Sirait, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. EDDY SIMIN,SH. Notaris /PPAT Kota Medan, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;
6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
211 — 66
211 — 66
, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang bahwa sampai saat ini belum ada definisi pasti apa yang dimaksudPerbuatan Melawan Hukum, karena itu sesuai yurisprudensi serta arrest 1919 , berbuat atautidak berbuat adalah merupakan perbuatan melawan hukum , apabila :a) perbuatan tersebut melanggar hak orang lain , ataub) perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku , atauc) perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan, ataud) perbuatan tersebut
Putus : 28-01-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 549/Pid.B/2018/PN.Kdi Tanggal 28 Januari 2019 — - Terdakwa I : SULFIKAR ALI AKBAR Bin LENDANG
- Terdakwa II : FISLAN Bin DAHLAN ANDI
83 — 28
83 — 28
.> Menurutprofesor NOYONLANGEMEIWER, sesuai dengan arrestarrestHoge Raad masingmasing tertanggal 12 April 1897, W.6955, tertanggal22 Desember 1919, N.J. 1920 halaman 86, W.10515 dan tertanggal 13Juni 1944, N.J. 1944 No.578, kejahatan ini merupakan suatu kejahatanterhadap ketertiban umum.
Putus : 28-11-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 955 K/PDT/2014 Tanggal 28 Nopember 2014 — I. Dr. SUDUNG SIMBOLON, II. 1.PERUM PERHUTANI, dkk. VS 1. ANTON MUHADJIR, dkk. dan 1. BAINAN Bin H. KANE, dkk.
82 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Bahwa pengertian yang sempit terhadap pengertian perbuatanmelawan hukum tersebut telah diubah oleh Hoge Raad dengan suatukeyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada pasal dengan redaksilama dalam perkara Cohen contra Lindenbaum tanggal 31 Januari 1919,yang memberikan pengertian sebagai berikut :a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;b. Melanggar hak subjektif orang lain;c. Melanggar kaidah tata susila;d.
Register : 07-09-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 132-K/PM.II-09/AU/IX/2020 Tanggal 1 Desember 2020 — Oditur:
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Agustian
153 — 80
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Agustian
153 — 80
ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan(gradasi) yang pertama yaitusi Pelaku/Terdakwa itu sudahmempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatanbeserta akibatnya.Yang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti si Pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi olehhukum.Hal. 46 dari 66 hal Putusan Nomor: 132K/PM II09/AU/IX/2020Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal31 Desember 1919
Putus : 22-06-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk vs. ANI SETIAWAN, dk
202 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur melanggar atau melawan hukumini diartikan seluasluasnya sejak tahun 1919 yang meliputiunsurunsur sebagai berikut :a. melanggar undangundang yang berlaku;melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden); atauo 29 5bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain;3.
Register : 06-01-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 26-02-2021
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 05-K/PM.I-05/AD/I/2021 Tanggal 17 Februari 2021 — Oditur:
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Sarbin
137 — 99
Hanggonotomo, S.H., M.H.
Terdakwa:
Sarbin
137 — 99
tindakan atau akibatakibatnya)yang mungkin terjadi.Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor 05K/PM.1I05/AD/I/2021Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan siPelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi)yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahuiterlebin dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itusudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untukmelakukan perbuatan beserta akibatnya.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum,menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31Desember 1919
Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
265 — 92
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
265 — 92
Hakim KetuaRealtindo) ;Bahwa pekerjaan Ahli sebagai Dosen Pasca Sarjana;Halaman 66 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Bahwa Ahli mengajar sebagai dosen pasca sarjana dibidang Hukum Perdata;Bahwa konsepsi Perbuatan Melawan Hukum secara normatif yang diaturdalam Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi dalam perkembangannya padatahun 1919 konsepsi asas legisme mengalami perkembangan yang semulaperbuatan melawan hukum hanya dikualifikasi jika melawan undangundangsaja tetapi dalam perkembangannya berkat
Register : 18-07-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 25/Pid.Pra/2019/PN Sby Tanggal 5 Agustus 2019 — Pemohon:
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.LINDA ANGGRIANI als ONG PIE HWA
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
205 — 122
1.GUNAWAN ANGKA WIDJAJA
2.LINDA ANGGRIANI als ONG PIE HWA
Termohon:
KASUBDIT II HARDA BANGTAH DITRESKRIMUM POLDA JATIM
205 — 122
Trisulowati (pelapor) dengan TersangkaGunawan Angka Widjaja (Pemohon 1) telah melaksanakanpernikahan secara adat China, pada tahun 1999 melaksanakan nikahsecara agama, kemudian pada tahun 2000 melaksanakan nikah dicatatan sipil Surabaya, sesuai dengan Kutipan Akta PerkawinanNomor : 914/WNI/2000 dari daftar perkawinan S.1917 No. 130 joS.1919 No. 81;Sejak dilaksanakannya pernikahan dan selama pernikahan sampaidengan adanya permohonan cerai yang diajukan oleh Trisulowati(Pelapor) alias Chin chin pada
Putus : 29-11-2010 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2704 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 29 Nopember 2010 — Ir. H. MASRIN HADI, S.Sos Bin H. DADYO HARDONO
70 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Mutholib 112 Vf on Malay, of cies 200.0 kan00 dari18 Parmanta No.100.0 12S00 d No.ys 1919 TitikIndartiningtyas, 150.0Amd 0020 Wahyu Agung P, PengST 600.0 gandaICV. Teken Mas 00, anasilstudykelayakanlpenentuan2+ PFDewa 2500 (Stiey)Arystama 000, Bandiing keSurablayaitgl. 16Is/d 18Deseimber2007yangtidakdilaksnakaInftetapiNUMLAH 7.550. SPd000, kan1 Kwitansi tertanggal 2062007 1 (satu) lembartelah terima dari Ir.
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
344 — 364
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
344 — 364
Diktum Keenam adalah TIDAK pernah dilaksanakanoleh PT RPPI, yaitu menentukan, PT RENCONGPULP DAN PAPER INDUSTRY harus' melunasimembayar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman Industri (IUPHHKHTI) untuk jangkawaktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjangsatu kali untuk jangka waktu selama 35 (tiga puluhlima) tahun, yang pembayarannya dilakukan secara3 1919 S10 102 e3.2.2.2.Keputusan Gubernur Aceh Nomor:522.51/441/2012,tanggal O4 Mei 2012 Tentang Perubahan SuratKeputusan Gubernur
Register : 06-03-2015 — Putus : 29-06-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 29-K/PM.III-18/AD/III/2015 Tanggal 29 Juni 2015 — Munawir Hamis Madi VS Oditur
104 — 17
104 — 17
dimaksud dengan hak menurut pengertian bahasa adalahkekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, Kepunyaan atassesuatu.Bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam unsur ini adalah bahwaterhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa tidak terdapatkekuasaan atau kKewenangan untuk menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam hal ini adalahNarkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
336 — 92
336 — 92
Bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tahun 1919 dalam perkara antaraLindenbaum Vs Cohen, dimana putusan tersebut dianggap sebagaitonggak perkkembangan pemahaman mengenai perbuatan melawanhukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salahsatu syarat yaitu ; Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat; Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan Perbuatan tersebut bertentangan dengan tata pergaulan
Konvensi pada angka 2 yaitu. menyatakanTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sah sebagai berikut:Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalamPasal 1365 KUHPerdata dikatakan bahwa tiap perbuatan yang melanggarhukummewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karenakesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu;Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum tersebutdikembangkan dalam Arrest Hoge Raad tahun 1919
(Arrest Linde BaumCohen, tanggal 31 Januari 1919) yang kini menjadi doktrin Ilmu Hukum diIndonesia meliputi 4 (empat) kreteria yaitu:1.
Bandung Internasional Aviation dan juga Tergugat dalamRekonvenso/Penggugat dalam Konvensi telah menjual sebagian sahamnyakepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, jika dihubungkandengan kriteriakriteria Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksuddalam Arrest Hoge Raad tahun 1919 (Arrest Linde Baum Cohen, tanggal 31Januari 1919) tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakanTergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang
Register : 17-02-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 9-K/PM.III-13/AD/II/2014 Tanggal 17 Maret 2014 — Suminto/Pelda NRP / 566064/Bati Ops Dim 0806 / Trenggalek.
37 — 17
37 — 17
Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untukmendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiridari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihakpihak yang dirugikan.Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapatpendapat dari para pakar hukumpidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31Desember 1919
Register : 23-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 28-09-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 39-K/PM.I-04/AD/VI/2021 Tanggal 16 September 2021 — Oditur:
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muhammad Ardial
77 — 28
Zul Fadli, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Muhammad Ardial
77 — 28
jual belli,menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal iniadalah Narkotika Golongan I.Sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika,Narkotika Golongan hanya dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan danteknologisetelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atasrekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untukkepentingan lainnya.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Register : 11-12-2017 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 671/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst Tanggal 22 Januari 2019 — Penggugat:
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
85 — 26
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
85 — 26
pada pokoknya secarakhusus telah bertentangan dengan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat;Bahwa terdapat para sarjana yang menyatakan mengenai perbuatan melawanhukum antara lain adalah Moleegraf yang menyatakan bahwa perbuatan melawanhukum tidak hanya melanggar undangundang namun juga melanggar kaedahkeasusilaan dan juga kaedah kepatutan;Bahwa Munir Fuady menurut bukunya Perbuatan Melawan Hukum PendekatanKontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 11, menyebutkan bahwasejak tahun 1919
Register : 30-05-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst Tanggal 17 April 2013 — THOYIB BAHRI, SH >< PRESIDEN RI, Dk
178 — 38
178 — 38
R tahun 1919 antara lain dikatakan bahwa yang dimaksudperbuatan melawan hukumadalah :a. Melanggar hak orang lain atau,b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat atau,c. Bertentangan dengan kesusilaan atau,d.
Register : 02-08-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MALINAU Nomor 6/Pdt.G/2019/PN Mln Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
1.HJ. ROHANA
2.HJ. AGUSTINA IDA ROCHJATI
3.HJ. SITI SUNDARI
4.GATOT WIDYANTOKO
Tergugat:
1.Sopiansyah
2.Mardiana
3.HJ. ALIYAH
146 — 93
1.HJ. ROHANA
2.HJ. AGUSTINA IDA ROCHJATI
3.HJ. SITI SUNDARI
4.GATOT WIDYANTOKO
Tergugat:
1.Sopiansyah
2.Mardiana
3.HJ. ALIYAH
146 — 93
Fotokopi dari fotokopi Petikan Dalam Buku Besluit Zelfbestuur VanBoeloengan di Tanjung Palas tertanggal 1 Agustus 1919 tentangPengangkatan dan Penetapan Aji Kapitan sebagai Wakil Kepala KampungMalinau, selanjutnya diberi tanda bukti T17e;32.
Register : 26-08-2010 — Putus : 05-07-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 5 Juli 2011 — 555/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
DEWAN PIMPINAN PUSAT FEDERASI SERIKAT PEKERJA TRANSPORT INDONESIA (DPP F SPTI), yang diwakili oleh ABI SOFIAN R.E.L PALANDI dan ROBINA PASARIBU,
L a w a n
KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (K. SPSI)
H. ACENG ENO MULYONO,
KARMEN SIREGAR, SH,
RACHMAT S. FATAH,
322 — 130
322 — 130
Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dapat ditemukan melaluiYurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangatpenting dalam sejarah hukum perdata, dimana Perbuatan Melawan Hukum diperluassehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau dengankata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif oranglain ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919