Ditemukan 1138 data
59 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menelitisampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP;Seperti yang telah kita singgung di atas, pembuktian merupakan titiksentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktianadalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedomanHal. 61 dari 72 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid.Sus/2017tentang caracara yang dibenarkan undangundang membuktikankesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa.
95 — 16
hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkutkewenangan mengadili (kKompentensi absolut), setelah mencermati dalilpokok gugatan Penggugat dan mencermati dalil jawaban tergugat tersebut diatas, ternyata yang dipermasalahkan Penggugat adalah tuntutan hakPenggugat atas tanah penguasaan objek perkara oleh Tergugat atas 3(tiga) bidang tanah yang terletak di jalan RTA Milano Km 5,5 KelurahanLangkai sekarang Jekan Raya Kota Palangka Raya ;Menimbang, bahwa titik singgung
1.SUDINAR
2.TASWADI
3.AGUS DIRMANTO, S.Pd.
Tergugat:
1.MUH. MUGNI
2.SULISTYOWATI
Turut Tergugat:
1.MUNIAH
2.PPATS Kecamatan Taman
3.KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PEMALANG
104 — 24
pokok kehakiman terkait dalilargumentasi posita dan petitum surat gugatan/ perkara a quo menimbulkanketidak pastian hukum, mengadung perbedaan yurisdiksi lingkungan Peradilan,antara lain: Pengadilan Umum, Pengadilan Agama serta Pengadilan Tata UsahaNegara maupun perkara diatur dalam KUHPidana, dalil argumentasi yanghendak disampaikan pada posita dan petitum harus jelas perkara apa yangHalaman 16 dari 78 Putusan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Pmlhendak dimintakan putusan oleh Pengadilan sebab titik singgung
1.FERRY DARMAWAN BIN H.ANWAR
2.VERA DHARMAWAT BINTI H.ANWAR
3.CHAIRIL BIN H.ANWAR
4.MANFALUTHI BIN H.ANWAR
5.CITRA BINTI H.ANWAR
Tergugat:
1.Drs. M.SULTAN SALIM ALIAS MUHAMAD SULTAN SALIM
2.H.ABDARAB M.SALEH
3.H.GAZALI
4.H.ANWAR H.A.KARIM
5.BANK NEGARA INDONESIA CABANG BIMA
6.MASRIL
92 — 103
Alhamdulillah putusan Mahkamah Agung R.I.No. 127i.k/Pdt/1995 dalam amar putusannya tersebut, antara lain hanyamenyebutkan Ruko dengan Sertifikat No. 363, 364 dan 101 milik oranglain yang tidak ikut berperkara dalam perkara No. 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi.Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Bantahan Nomor 2/Pdt.Bth/2018/PN.RbiRuko milik Terbantah Il sama sekali tidak di singgung yakni (ruko dengansertifikat No. 361 dan 362). Oleh karena itu Putusan Mahkamah AgungR.I.
169 — 85
demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwaTergugat mampu untuk mempertahankan dalildalil jawabannya;Halaman 99 dari 102 halaman Putusan Nomor: 27/G/2018/PTUNPBRMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat mampu untuk mempertahankandalildalil jawabannya serta penerbitan obyek sengketa berdasarkan wewenang,prosedur maupun substansinya, maka terhadap gugatan Para Penggugatharuslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
239 — 120
adalah orang Tumpaan;Bahwatanah Kantor Samsat Amurang juga milik Joseph Lelengboto;Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah;Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga sejaktahun 1970an sampai sekarang;Bahwa pada tahun 20042013 Penggugat sering datang ke Pondangkarena ada rumah di Pondang, tiap tahun pulang ke Pondang;Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah oleh Lydia;Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2019/PN AmrBahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah singgung
370 — 158
mengkonfrontir kKeterangan saksi H.Koko T.Masoem sebagai pemilik tanah, Pemohon sebagai makelar danPelapor sebagai pembeli, sehingga dapat diperoleh gambaran apakah kasusyang dilaporkan oleh Pelapor tergolong suatu tindak pidana atau transaksikeperdataan hal ini perlu dilakukan mengingat perbuatan yang dilaporkanadalah tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang timbul sebagai ekses dari perikatan in casu jual beli tanah, dimanadalam kasuskasus yang demikian terdapat titik singgung
132 — 47
obyek sengketa a quo ;18Bahwa dalam pembicaraan dengan Tergugat, ternyata Tergugatjuga mengakui adanya pertentangan peraturan yang dikeluark anKPUi#neasitTereueatdencanperaturan yangPUT. 09/ G 2011/PTUN SMD. hlmi1l1 dari 103. ....... baberada diatasnya terutama yang berkaitan dengan netralitas TNI POLRI dalam politik praktis ;Bahwanetralitas khususnya TNI dalam politik praktissemakin tegas dengan adanya Buku Pedoman Netralitas TNIDalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2008 sebagaimana yangtelah Penggugat singgung
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Intervensi:
1.SURYATI
2.ABDUL MANURUNG
3.YAEMUNIR
144 — 97
II dan D.IL,(dalamhalinitapabiladitarikgaris singgung dan benangmerahnya, bahwasannyadasar Persil maupun Bloknyasangat berjauhan dengan Tanah Milikdari (alm) BAANBIN SINAN)..
167 — 73
Sunter, atas nama LIAUW TJHAI DJUN;19.Bukti P9a Buku yang berjudul "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata, Bagian1 Tentang Kompetensi Kewenangan Pengadilan, CetakanPertama Februari 2010, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,halaman135; 20.Bukti P96 Buku yang berjudul "Kumpulan Buku Laporan Penelitian Tahun2014 Jilid 111" dengan Judul Topik Laporan Penelitian yangberjudul "Titik Singgung Kewenangan Antara Peradilan TataUsaha Negara Dengan Peradilan Umum Dalam SengketaPertanahan" halaman 2627 : 21.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
131 — 66
diatur dalamPasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradllan Umum ditegaskan bahwaPeradilan Umum "berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkarapidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangansedangkan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara adalah "berwenang mengadilidan memutus sengketa Administrasi atau Tata Usaha Negara" sebagaimanaHalaman 40 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAditegaskan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa titik singgung
123 — 24
namun demikian, supaya menjadi bahan referensi bersama,penggugat menanggapi bahwa awalnya memang tidak ada hubungan hukumantara penggugat dan tergugat I, jika saja tergugat taat pada azasperjanjian kerja yang ditanda tangani sendiri, akan tetapi hubungan hukumitu menjadi ada oleh karena tergugat telah melakukan tindakan yangmerugikan penggugat yang didalamnya terselip kewenangan tergugat Il yangmestinya menjadi beban tergugat ternyata dibebankan secara tidak sahkepada penggugat, disinilah titik singgung
72 — 41
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan eksepsi eksepsi ParaTergugat ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena kedua Objek Sengketa merupakan Keputusan TataUsaha Negara yang terkait dengan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 UangKehormatan atau Tunjangan bagi Hakim Ad Hoc, terdapat titik singgung
294 — 123
uraianuraian pertimbangan tersebut, Majelisberpendapat oleh karena gugatan Penggugat tidak mencampuradukkan obyekgugatan sebagaimana eksepsi yang diajukan Tergugat, maka eksepsi tersebutharuslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAHal 76 Putusan No. 44/Pdt.G/2016/PN.PgpMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksamasurat gugatan serta proses jawab menjawab diantara para pihak yangberperkara dan telah pula Majelis singgung
72 — 17
Contohnya beberapa ketentuan peraturan perundangundangan yang secarakhusus mengatur tata cara atau prosedur tertentu yang harus ditempuh berkenaan upayaperbuatan hukum keperdataan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usahanegara;Menimbang, bahwa pada titik singgung antara hukum privat dan hukumpublik inilah, pemerintah/penguasa dalam kedudukannya sebagai badan hukumterkadang dengan maksud ataupun lalai, dengan berdalih atas jabatan, kekuasan dankewenangannya untuk mengatur (regulator), telah
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Antara UU PTPK dan UUPerbendaharaan Negara terdapat titik singgung berkaitan dengan pengertian kerugianNegara. Hanya saja terjadi ketidak sinkonan di antara dua undangundang tersebut.Ketidak sinkronan ini berkaitan dengan pencantuman kata dapat pada frasa yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam Pasal 2 ayat (1)dan pasal 3 UU PTPK. hal ini memperliahtkan bahwa IT PTPK menganut pemahamankerugian Negara secara formil, tanpa harus terdapat kerugian yang nyata.
233 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No.1890 K/Pdt/2015itikad buruk mengingat tidak sesuai dengan kaidah hukum yang diaturdalam: Pasal 2 Huruf e UndangUndang Nomor 51 tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; dan Halaman 7980, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanTata Usaha Negara, Buku II, Edisi 2007, mahkamah Agung RI, tahun2008, mengenai titik singgung antara Pengadilan
369 — 279 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugatdengan yang diajukan Tergugat; Nomor 1860 K/Pdt/1984 Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumpembuktian karena tidak seksama menilai dan mempertimbangkansemua fakta yang ditemukan dalam persidangan; Putusan Mahkamah Agung Nomor 3388 K/Pdt/1985 menyatakanPutusan Pengadilan Tinggi tidak saksama mempertimbangkan semuafakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan; Putusan Mahkamh Agung Nomor 317 K/Pdt/1987, pada tingkat kasasiputusan Judex Facti dinyatakan onvoldoende gemotiveerd yangbertitik singgung
LILIK LIANA. DR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.RISKY BAGUS RISWANTO
2.AGUS WIDODO
3.GATOT HARYANTO
329 — 169
Titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan TUN denganPengadilan Umum:Mahkamah Agung No.88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994.Kaidah Hukum: "Walaupun Objek Gugatan yang diajukan ke PERATUNadalah surat keputusan Pejabat TUN berupa surat perintah bongkar dariwalikota KDH atas rumah liar yang berdiri diatas tanah hak milikseseorang, maka masalah ini benar merupakan wewenang dariPERATUN, namun kemudian ternyata di dalam proses pembuktianHalaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor: 26/G/2020/PTUN.BJMmenyangkut
155 — 75
Eksepsi atas Obyek sengketa tidak jelas (error in obyektor);Menimbang, bahwa sengketa keperdataan terhadap obyek sengketatanah sangat perlu kehatihatian didalam menentukan suatu luas, batasbatastanah, karena hal tersebut memiliki titik singgung dengan penguasaan tanahpihak lain yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, apabilaluas tanah tidak jelas, batasbatas tidak jelas atau salah dalam obyek sengketa,maka gugatan dipandang sebagai gugatan yang kabur, lain halnya apabilaterkait