Ditemukan 17511 data
61 — 29
Bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melaluipersaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyediabarang/jasa yang setara dan memenuhi syarat sehingga dapatdiperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidakada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasarpengadaan barang/jasa.2.
dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material danakibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan perubahannya pasal 5 huruf e, f dang, pasal 19 ayat (1)b, e dang, pasal 66 ayat (7), pasal 79 ayat (1)dan pasal 118 ayat (6), mengatakan:Pasal 5 Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melaluipersaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin PenyediaBarang/Jasa yang setara
Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melaluipersaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin PenyediaBarang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapatdiperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidakada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalamPengadaan Barang/Jasa.f.
62 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhanyang telah ditetapbkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan ;Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagipenyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melaluipersaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara danmemenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan transparan ;.
Terouka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagipenyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melaluipersaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara danmemenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan proseduryang jelas dan transparan ;d.
168 — 86
Listrik (nomor 10),Namun pada Panel Kontrol(nomor 9), 1 buah MCB untuk pengaman MesinConveyer Pemilah tidak ada (kosong/terlepas) serta pemasangan WirringInstalasi Listrik (nomor 10) dari Panel Kontrol (nomor 9) ke 8 item mesin tidaksesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yaitu pemasanganwirring listrik berserakan di lantai dan dinding; Hasil pemeriksaan fisik atas Genset Generator (nomor 11) menunjukkanbahwa Genset Generator (nomor 11) tersebut memiliki kapasitas dayasebesar 50 KW atau setara
Hal ini tidak sesuai denganspesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu Genset Generator (nomor 11)seharusnya memilikikapasitas daya sebesar 80 KVA atau setara dengan 64KW.Sehingga adanya penyimpanganpenyimpangan ~ tersebut telahmenyebabkan kerugian pada keuangan negara yaitu nilai bersin pembayaranPemerintah Kota BalaiCV NoprizalDinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015 sebesarTanjung kepadaAzari atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik padaRp1.514.993.578.
pengaman MesinConveyer Pemilah tidak ada (kosong/terlepas) serta pemasangan WirringInstalasi Listrik (nomor 10) dari Panel Kontrol (nomor 9) ke 8 item mesin tidakHalaman 30 dari 88 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2020/PT MDNsesuai dengan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yaitu pemasanganwirring listrik berserakan di lantai dan dinding; Hasil pemeriksaan fisik atas Genset Generator (nomor 11) menunjukkanbahwa Genset Generator (nomor 11) tersebut memiliki kapasitas dayasebesar 50 KW atau setara
Hal ini tidak sesuai denganspesifikasi yang tercantum dalam kontrak yaitu Genset Generator (nomor 11)seharusnya memilikikapasitas daya sebesar 80 KVA atau setara dengan 64KW.Sehingga adanya penyimpanganpenyimpangan tersebut telah menyebabkankerugian pada keuangan negara yaitu nilai bersin pembayaran PemerintahKota Tanjung Balai kepadaCV Noprizal Azari atas Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Anorganik padaDinas Kebersihan dan Pasar Kota Tanjung Balai Tahun Anggaran 2015sebesar Rp1.514.993.578,00 (satu
1.I Ketut Siandana
2.I Made Sutarjana
Tergugat:
PT. WIDJA PUTRA KARYA
202 — 131
Selanjutnya, Tergugat mencoba melakukan transfer kembali ke rekeninglainnya dari Penggugat 2 di Bank BNI sebesar Rp. 110.973.430, (Seratussepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluhrupiah) atau setara US$ 8.062 (delapan ribu enam puluh dua dollarAmerika Serikat), tanggal 5 Februari 2020, yang juga dikembalikan olehPenggugat;c.
Wayan Kari adalah berdasarkanMoM 2007 yang telah sah berdasarkan hukum positif Indonesia;Berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka Tergugat Sama SekaliTidak Melakukan Kesalahan apapun yang melanggar hakhak Penggugat;(1)(2)(3)Harus Ada KerugianBerdasar pada MoM 2007, harga sewa bulan Januari 2020 dari objeksengketa tersebut sebesar US$ 8.062 (delapan ribu enam puluh duadollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp. 110.973.430, (Seratussepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat
tahun 2007;Bahwa MoM tahun 1993 di dalamnya terdapat perjanjian sewamenyewanya berakhir di tahun 2019 tetapi tidak mengetahui apakah didalam MoM tersebut ada tanda tangan Wayan Kari atau tidak;Bahwa Penerimaan gaji yang diterima oleh Made Sutarjana dan KetutSiandana apakah merupakan pembayaran sewa tanah Siandanabukanlah merupakan pembayaran sewa tanah;Bahwa saksi mengetahui nilai kKonsinyasi yang dititipkan di Pengadilanadalah sebesar sekitar Rp. 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah)yang setara
Widja Putra Karya ke pemiliktanah;Bahwa Dalam lampiran MoM tahun 2007 terdapat harga sewa tanahperbulan tetapi saksi tidak mengetahui harga sewa perbulan yangtercantum dalam lampiran tersebut tetapi saksi sebelumnya menyatakanKonsinyasi sebesar sekitar Rp. 110.000.000, (Seratus sepuluh juta rupiah)yang dititipkan di Pengadilan Negeri setara dengan biaya sewa satu bulan;Bahwa menurut saksi tidak ada penguasaan terhadap tanah milik KetutSiandana dan Made Sutarjana dan yang ada adalah penyewaan;Bahwa
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
yuridikal dalam hukum kontrakIndonesia.Sadjipto Rahardjo1 berpendapat bahwapendekatan perjanjian dari sebuah teori 69 Ibid, hal 508.70 Herlien Budiono dalam Agus Yudha Hernoko, HukumPerjanjian: Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial,Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hal 29.71 Sadjipto Rahardjo, imu Hukum, Bandung: Mandar Maju,1985, hal 87.4950keseimbangan dipakai untuk mendukung prinsipdari keadilan itu sendiri, bertujuan untukmemperoleh adanya kepastian hukum para pihakyang berkedudukan setara
Doktrin Larangan terhadap PenipuanKonstruktif (Constructive Fraud)Adakalanya caracara yang dipakai dalampenandatanganan suatu kontrakdilakukan sedemikian rupa sehingga haltersebut setara dengan suatu penipuan,meskipun bukan penipuan dalam artiyang sebenarbenarnya. Karena itu,tindakan seperti ini disebut dengan"penipuan konstruktif" (constructivefraud).
Ini merupakan ketidakwajarandalam penandatanganan suatu kontrakdalam tingkat yang paling buruk, yaknikontrak ditandatangani dengankecenderungan salah satu pihak menipu pihak lainnya, meskipun belum berartisudah melakukan penipuan, tetapi sudah"setara" dengan penipuan, ataumelanggar atau menyalahgunakankepercayaan yang diberikan oleh pihaklainnya, serta dapat melanggar ketertibanumum.
Dalam bagian Penjelasan terhadap kedua pasaldiatas, UU Perlindungan Konsumen menyatakanbahwa larangan ini dimaksudkan untukmenempatkan kedudukan konsumen setara denganpelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasanberkontrak.
Meskipuntelah ditandatangani Penggugat, akan tetapi haltersebut terpaksa dilakukan karena keadaan141142ekonomi Penggugat yang sangat memerlukankredit sehingga posisi tawarnya lebih rendah.Dalil lainnya yang diajukan Penggugat sehubungandengan kedudukan yang tidak setara, bahwa didalam Pasal 2 Akta Pengakuan Utang tersebutditentukan: "mengenai perhitungan bunga tersebuttelah diketahui, dimengerti, dan disetujuipeminjam.
148 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
Profesi sehingga oleh kepala Kantor Kementrian AgamaKabupaten Bima menertbitkan Surat Keputusan Nomor kd.19.06/4/PP.00.01/1457/2010, tentang Penetapan Guru PNS/Non PNSPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAISekolah Umum Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimatahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 dengan jumlah guru yang ditetapkansebanyak 306 orang dengan perincian 148 Guru PNS dan 158 Guru NonPNS dengan besar tunjangan profesi yang diberikan untuk guru PNSdiberikan setara
No.54 PK/PID.SUS/2016Kd. 19.06/4/PP.00.01/1457/2010, tentang Penetapan Guru PNS/Non PNSPenerima Tunjangan Profesi Pendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAISekolah Umum Lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimatahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010 dengan jumlah guru yang ditetapkansebanyak 306 orang dengan perincian 148 Guru PNS dan 158 Guru NonPNS dengan besar tunjangan profesi yang diberikan untuk guru PNSdiberikan setara satu kali gaji pokok per bulan, sementara guru Non PNSdiberikan sebesar Rp1.500.000,00
TunjanganProfesi sehingga oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bimamenertbitkan Surat Keputusan Nomor Kd. 19.06/4/PP.00.01/1457/2010,tentang Penetapan Guru PNS/Non PNS Penerima Tunjangan ProfesiPendidik Pada RA, Madrasah, dan GPAI Sekolah Umum Lingkungan KantorKementrian Agama Kabupaten Bima tahun 2010, tanggal 31 Agustus 2010dengan jumlah guru yang ditetapkan sebanyak 306 orang dengan perincian148 Guru PNS dan 158 Guru Non PNS dengan besar tunjangan profesi yangdiberikan untuk guru PNS diberikan setara
140 — 10
W16.00 02754 9.AH.05.01.TH 2015,tertanggal 14042015 sebagai bukti setara putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum atas adanya hakPelawan atas benda objek jaminan fiducia atas kendaraan dengan nomorpolisi KB8582GB yang saat ini berada dalam kekuasaan Terlawansebagai barang rampasan Negara dalam perkara pidanaNo.163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp.Bahwa oleh karenanya perlawanan ini sudahlah tepat diajukan olehPelawan setelah putusan pidana No. 163/Pid.Sus/2015/PN.Ktp tertanggal27 Juli 2015 mempunyai
utama adalah kayukayuyang diangkut oleh Turut Terlawan dengan menggunakan kendaraan a quotidak dilengkapi dengan surat/dokumen hukum (FAKO) yang sah, sebaliknyaterhadap kendaraan a quo telah melekat HUKUM FIDUCIA jauh sebelumkendaraan a quo menjadi barang bukti dan dipergunakan oleh Turut Terlawanmelakukan pelanggaran hukum.Karenanya berdasarkan ketentuan hukum UndangUndang RI No. 42 tahun1999 tentang Jaminan Fiducia dalam ketentuan Pasal 15 dimana SERTIFIKATJAMINAN FIDUCIA adalah bukti hak yang setara
W16.00027549.AH.05.01.TH 2015, tertanggal 14042015 yang telah mengikat setara putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap;8. Menghukum agar Turut Terlawan supaya tunduk dan patuh pada isiputusan ini ;9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada banding, kasasi serta upaya hukumlainnya;10.
168 — 376 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016V.6.Pasal 9 Ayat (4) UU Nomor 15 tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum,meliputi :a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengantepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilu, pasangan calon presiden danwakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adildan setara;Cc. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepadamasyarakat;d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan
laporan hasil Pemilihnan dari KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota;e. memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPUKabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaanPemilihnan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapatmelanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang; danf. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan olehperaturan perundangundangan.Dan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :a. memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan CalonWalikota secara adil dan setara
Putusan Nomor 92 K/TUN/PILKDA/2016Dan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernurberdasarkan Pasal 12 UU Nomor 8 Tahun 2015, wajib :a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;b. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernursecara adil dan setara;menyampaikansemuainformasipenyelenggaraanPemilihanGubernur dan Wd. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan;e.
81 — 22
Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janiji (wanprestasi) yangtelah dilakukan oleh Tergugat Ke1 tersebut, menyebabkan kredibilitasdan kepercayaan para supplier, relasi/teman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara danpatut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar Rupiah).Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian yang Penggugat deritaakibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TergugatKe1 tersebut, adalah sebesar: Rp
Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janii (wanprestasi) yangtelah dilakukan oleh Tergugat Ke1 tersebut, menyebabkan kredibilitasdan kepercayaan para supplier, relasi/teman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara danpatut ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar Rupiah).Bahwa dengan demikian jumiah seluruh kerugian yang Penggugat deritaakibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TergugatKe1 tersebut, adalah sebesar: Rp
Tangerang, yaitu pada tanggal 02 Mei2016 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) ; KERUGIAN IMMATERIIL:Bahwa apabila uang sebesar Rp. 1.253.504.000, dibayarkan tepat waktuoleh Tergugat , maka Penggugat tidak perlu tersita waktu, pikiran dantenaganya, bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) yang telahdilakukan oleh Tergugat tersebut, menyebabkan kredibilitas dankepercayaan para supplier, relasiteman bisnis Penggugat, menjaditurun/berkurang, hal mana apabila dinilai dengan uang adalah setara
102 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1992 K/PID.SUS/2016 atau yang setara Pemotong KabelCable CutterKW011769Merk : KRISBOWBuatan Indonesiaatau yang setara Sarung tangan insulated20 kVAHand glovesGloves(10179XX)Merk : VIKINGModel SOLAS FireGlovesBuatan Denmarkatau yang setara Chain saw288 XPEngine OperatedMerkHUSQVARNABuatan Swedia atauyang setara Lampu RotaryEmergencyLightRotaryLTF SeriesMerkLighting, LLCBuatan Taiwan atauyang setaraALERT 9 Electronic Public Address Public Address LTF Series Merk ALERTSystem Lighting, LLCBuatan
187 — 114
AndiMaddukkelleng, diberi kode bukti T, TT1, TT24;Menimbang, bahwa setelah dicermati dan dianalisis ternyata bukti SuratT=TT.I = TT.2 1, T =TT.1 = TT.2 2 tersebut di atas, setara dan bersesuiandengan bukti P5 dan P6, serta keterangan saksi La Tang Dalle dan WaJelling bahwa Andi Maddukkelleng memperoleh objek sengketa dengan caramerintis, juga didukung denganbukti T=TT.I = TT.2 3 dan T=TT.I = TT.2 4;Menimbang, bahwa sedangkan buktibukti surat dari Turut Tergugat XXXsampai XXXV dapat dicermati dan
,,S.Sos.), kode bukti T.T3, adalah setara dan sesuai atau sama dengan buktiP2 yang sudah dijelaskan tersebut di atas; Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan, dibuat /bertempat di xxxxx,tanggal 11 Maret 2010, dan diketahui oleh Kepala Lingkungan xxxxxbernama Barang, kode bukti T.T4, yang pada pokoknya berisi tentangKesepakatan Andi Jamaluddin Maddukelleng (pihak pertama) dengan Drs.H. Andi Yusuf Sammeng Maddukelleng dan Hj.
Bahwa Tergugat, Turut Tergugat dan II dalam dalildalil jawaban dandupliknya pada pokoknya telah membenarkan dan atau mengakui seluruhdalildalil Penggugat, serta didukung dengan bukti Surat T=TT.I = TT.2 1, T=TT. = TT.2 2 yang setara dan bersesuian dengan bukti P5 dan P6,serta keterangan saksi La Tang Dalle dan Wa Jelling yang memberikanketerangan yang bersesuian bahwa Andi Maddukkelleng memperolehobjek sengketa dengan cara merintis, juga bukti T=TT.l = TT.2 3 danT=TT.I = TT.2 4);Menimbang, bahwa
Putusan No.923/Pat.G/2020/PA.Skgmerupakan fakta dan peristiwa yang mengisyaratkan belum tuntasnyapermasalahan kewarisan dari almarhum Andi Maddukelleng bin Datu Macca.Padahal, Tergugat, Turut Tergugat dan Il (Sebagai ahli waris utama) dalamdalildalil jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dan atau mengakuiseluruh dalildalil Penggugat, serta didukung dengan bukti surat T=TT.I = TT.2 1, T =TT.I = TT.2 2 yang setara dan bersesuian dengan bukti P5 dan P6,serta keterangan saksi La Tang Dalle dan Wa
927 — 1130
(seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh saham)setara dengan Rp.114.750.000 (Seratus empat belas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah)2.2. PT Persadamas Langgeng, sebesar , 395.250 (tigaratursembilan puluh lima saham) setara dengan Rp 395.250.000(Tigaratus sembilan puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah)dan2.3.
(Seratus empat belas ribu tujuh ratus lima puluh saham)setara dengan Rp.114.750.000 (Seratus empat belas juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah)3.2. PT Duta Jakarta Sejahtera sebesar , 395.250 (tigaratur sembilanpuluh lima saham) setara dengan Rp 395.250.000 (Tigaratussembilan puluh juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dan3.
691 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
melakukanproses pembubaran atau likuidasi (Pasal 44);Berikut kutipan Pasal 43 ayat 1 UU Perasuransian :Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajibmenghentikan kegiatan usahanya.Berikut kutipan Pasal 44 ayat 1 UU Perasuransian :Paling Lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha,Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izinusahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atauyang setara
melakukan prosespembubaran atau likuidasi (Pasal 44);Berikut kutipan Pasal 43 ayat 1 UU Perasuransian:Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajibmenghentikan kegiatan usahanya Berikut kutipan Pasal 44 ayat 1 UU Perasuransian:Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha,Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaanreasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang dicabut izinusahanya wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang sahamatau yang setara
BAYU ASIH DS
Terdakwa:
KOMARUDIN bin ALI MAKSUM
224 — 56
Dengan demikian nilai pajak rokok yang belum dibayarkanadalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 10% x NilaiCukai = 10% x Rp 78.696.800, = Rp 7.869.680,00 (tujuh jutadelapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluhrupiah Total Potensi kerugian negara dihitung setara dengan menambahkannilai cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang belum dilunasi, sehinggapotensi Kerugian Negara = Rp 78.696.800 + Rp 16.054.147 + Rp7.869.680 = Rp 102.620.627 (seratus dua juta enam ratus dua puluhribu enam
Bahwa benar menurut ahli AGUNG WAHYUONO barang bukti yangtelah disita secara sah berupa 172.960 (seratus tujunh puluh dua ribusembilan ratus enam puluh) batang rokok merek GLS, G New Edition,dan Rosi yang tidak dilekati pita cukai mengakibatkan kerugian negarayang dihitung setara dengan menambahkan nilai cukai + PPN HT +Pajak Rokok yang belum dilunasi yaitu Rp 78.696.800 + Rp 16.054.147 +Rp 7.869.680 = Rp 102.620.627 (seratus dua juta enam ratus dua puluhribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).Menimbang
Dengandemikian nilai pajak rokok yang belum dibayarkan adalah dapat dihitungdengan menggunakan rumus: 10% x Nilai Cukai = 10% x Rp 78.696.800, =Rp 7.869.680,00 (tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enamratus delapan puluh rupiahTotal potensi kerugian negara dihitung setara dengan menambahkannilai cukai + PPN HT + Pajak Rokok yang belum dilunasi, sehingga potensiKerugian Negara = Rp 78.696.800 + Rp 16.054.147 + Rp 7.869.680 = Rp102.620.627 (seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu enam
Terbanding/Penggugat : PT. DAYA KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA,
73 — 30
Tim;Bahwa dalam proses mediasi perkara tersebut diatas, antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani SuratKesepakatan Bersama tertanggal 21 Februari 2018, yang padapokoknya TERGUGAT menyerahkan kembali 4 (empat) unit alat beratkepada PENGGUGAT yang disepakati total senilai Rp. 2.900.000.000,(dua milyar Sembilan ratus juta rupiah), atau setara dengan USD263.637 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga puluhtujuh Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan kurs pada saat itu, sebagaipembayaran
dengan NomorSeri YN12T11859 dan Nomor Mesin JO5ETG33096;e Kobelco Excavator SK 2008 Super X Full Logging dengan NomorSeri YN12T11878 dan Nomor Mesin JO5ETG33069;Bahwa terkait dengan pembayaran dari TERGUGAT kepada PENGGUGATberupa 4 (empat) unit alat berat yang diserahkan kembali tersebut diatasdapat kami jelaskan sebagai berikut:e Total harga 4 (empat) unit tersebut adalah sebesar USD 470.800dikurangi dengan pembayaran diatas sebesar Rp. 2.900.000.000,(Dua Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), atau setara
GANTIRUGI IMMATERIIL Hal 49 Perk.No.735/PDT/2019/PT.DKIe Bahwa akibat dari perbuataningkar janji (wanprestasi) yang dilakukanoleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tersebut, telah menyebabkanPENGGUGAT mengalami kerugian kehilangan manfaat keuntungandari hasil penjualan unit alat berat serta Suku Cadang (Spare part) danJasa Perbaikan (service) alat berat tersebut, halmana apabila dinilaidengan uang adalah setara dan patut ditetapbkan sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah);6.
30 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Msyafii Lubis, Jabatan Kabid pada Kadis Perindagdan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai ;Fotocopy Surat Bambang Suharto, tanggal 15 Desember 2010, besertalampirannya, Perihal : Perhitungan Modal Penjualan Lahan Pasar Tradisionaldan Terminal MPU Pedesaan Dolok Masihul untuk 2 ( dua ) bidang tanahmasing masing 4.816 m2 untuk Pasar dan 5000 m2 atau setara dengan luas9.816 m2 yang ditujukan kepada Yth Kepala Bagian Hukum SekretariatPemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah ;Fotocopy Laporan Perhitungan
Msyafii Lubis, Jabatan Kabid pada Kadis Perindagdan Pasar Kabupaten Serdang Bedagai ;Fotocopy Surat Bambang Suharto, tanggal 15 Desember 2010, besertalampirannya, Perihal : Perhitungan Modal Penjualan Lahan Pasar Tradisionaldan Terminal MPU Pedesaan Dolok Masihul untuk 2 (dua) bidang tanahmasingmasing 4.816 m2 untuk Pasar dan 5000 m2 atau setara dengan luas9.816 m2 yang ditujukan kepada Yth Kepala Bagian Hukum SekretariatPemerintah Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah ;Fotocopy Laporan Perhitungan
32 — 20
2017 sampai dengan bulan Agustustahun 2017 atau 4 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)untuk setiap bulannya, sehingga nafkah yang terhutang menjadi 4 bulan@ Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Bahwa sewaktu menikah, Penggugat memiliki harta bawaan berupauang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabiladikonversikan dengan harga emas logam mulia saat itu adalah sebesarRp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, sehingganilainya setara
sampaidengan bulan Agustus tahun 2017 atau) 4 bulan sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya,sehingga nafkah yang terhutang menjadi 4 bulan @Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam positaangka 12 berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) yang apabila dikonversikan dengan harga emas logammulia saat itu adalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) per gram, sehingga nilainya setara
sampai dengan bulanAgustus tahun 2017 atau 4 bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah yang terhutangmenjadi 4 bulan @ Rp10.000.000,00 = Rp40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah);Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam posita angka 12berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yangapabila dikonversikan dengan harga emas logam mulia saat ituadalah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pergram, sehingga nilainya setara
44 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 :a Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajibmenerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaanbarang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 3 :Pasal 3 butir c : disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajibmenerapkan prinsip terbuka dan bersaing berarti bahwa pengadaanbarang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhipersyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antarapenyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentuberdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;Pasal
278 — 234
Hal tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian Immateriil terhadap PENGGUGAT yangapabila dihitung setara dengan US$ 1.000.000.000,00 (satu milyar dollarAmerika Serikat);14.
Hal tersebut diatas telahmengakibatkan kerugian Immateriil terhadap PENGGUGAT yangapabila dihitung setara dengan US $1.000.000.000,00 (satu milyar dollarAmerika Serikat),d Bahwa nilai ganti rugi imateriil yang diajukan Penggugat selain tidakmasuk akal, juga tidak dirinci dan tidak menunjukkan perhitungan yangjelas, sehingga semakin menunjukkan bahwa gugatan yang diajukanPenggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur ;e Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/SIP/1970 menyebutkan :.....
Bukti P 25: Buku 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas karanganGunawan Widjaja hal 71 ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi di persidangan;Menimbang, bahwa dalam meneguhkan sangkalannya Tergugat I dan Tergugat IItelah pula mengajukan buktibukti tertulis yang setara berupa foto copy yang telahdibubuhi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dan dicocokkan dengan surataslinya di persidangan sebagai berikut :1 Bukti TI1: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham
170 — 36
Meningkatkan peran serta Pondok PesantrenSalafiyah dalam menyelenggarakan program wajarDikdas 9 (Sembilan) tahun bagi para. pesertadidik (santri) sehingga para santri dapatmemiliki kemampuan setara dan kesempatan yangsama untuk melanjutkan ke jenjang yang lebihtinggi dan dalam memasuki lapangan pekerjaan danlulusan Pondok Pesantren mendapatkan kesetaraanijazah.Bahwa Pondok Pesantren Salafiyah yang ikutmenyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 (Sembilan)tahun harus memenuhi syarat syarat sebagaiberikut
Meningkatkan peran serta PondokPesantren Salafiyah dalammenyelenggarakan program wajar Dikdas9 (Sembilan) tahun bagi para pesertadidik (santri) sehingga para santridapat memiliki kemampuan setara dankesempatan yang sama untukmelanjutkan ke jenjang yang lebihtinggi dan dalam memasuki lapanganpekerjaan dan lulusan PondokPesantren mendapatkan kesetaraanijazah.
Meningkatkan peran serta Pondok PesantrenSalafiyah dalam menyelenggarakan programwajar Dikdas 9 (Sembilan) tahun bagi parapeserta didik (santri) sehingga parasantri dapat memiliki kemampuan setara dankesempatan yang sama untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi dan dalammemasuki lapangan pekerjaan danlulusan111Pondok Pesantren mendapatkan kesetaraanijazah.Bahwa benar Pondok Pesantren Salafiyah yang ikutmenyelenggarakan Program Wajar Dikdas 9 (Sembilan)tahun harus memenuhi syarat syarat sebagaiberikut
Meningkatkan peran serta PondokPesantren Salafiyah dalammenyelenggarakan program wajarDikdas 9 (Sembilan) tahun bagi parapeserta didik (santri) sehinggapara santri dapat memilik ikemampuan setara dan kesempatanyang sama untuk = melanjutkan~ kejenjang yang lebih tinggi dan dalammemasuki lapangan pekerjaan danlulusan Pondok Pesantrenmendapatkan kesetaraan ijazah.Bahwa berdasarkan Keputusan KepalaKantor Departemen Agama KabupatenBanjar NomorKd.17.03/5/PP.00.7/340/2008 tanggal27 Nopember 2008 tentang