Ditemukan 64882 data
WIGNYO YULIANTO, SH
Terdakwa:
MULYADI Als NDUT Bin KUSTIYONO. Alm
32 — 13
PenuntutUmum telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:KesatuPertama:Bahwa ia terdakwa MULYADI Alias NDUT Bin KUSTIYONO pada hari Jumattanggal 09 April 2021 sekira jam 18.40 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Apriltahun 2021, bertempat di Dusun Gendingan Lor Rt.0l Rw,01 Desa GendinganKecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, setidaktidaknya disuatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
dipertimbangkan terlebin dahulu sesuaidengan faktafakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini MajelisHakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkanyaitu Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun2009 tentang kesehatan yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Unsur Setiap orang;2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi:;Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Ngw3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar
mengedarkan atau menjual obat terlarang atau pil koplo tersebut;Menimbang, bahwa keuntungan dari hasil menjual obat terlarang atau pil koplotersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan seharihari;Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.NgwMenimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan, salahsatunya terbukti bahwa terdakwa mengedarkan, meskipun terdakwa tidakmemproduksi sediaan farmasi, unsur dengan sengaja mengedarkan sediaanfarmasi telah terpenuhi;Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Standar
diedarkan untukpenggunaan obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorik kriminalistikNomor Lab 03469/NOF/2021 tanggal 21 April 2021 oleh Laboratorium forensikcabang Surabaya/Jawa Timur didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti nomor07363/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar bahan aktif TrihexyphenidylHCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika danpsikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;Menimbang, bahwa dalam unsur yang tidak memenuhi standar
dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat, atau, kKemanfaatan, dan mutu telah terpenuhisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makakseseluruhan unsur dengan sengaja mengedarkan sediakan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, ataukemanfatan dan mutu sebagai mana dimaksud dalam pasal 98 terbukti secara sahmenurut hukum;Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2)dan (3) UndangUndang
73 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 344 K/Pid/2017Tumuwe alias Yos, dan saksi Jones Bemboa alias Yones serta saksiKhristian Katatehe alias Tian pada tanggal 10 September 2014 di KantorDireksi Keet/Basecamp yang terletak di Kampung Menggawa denganketentuan sebagai berikut:Sopir tidur di lokasi mulai tanggal 15 September 2014, pulang nanti Sabtu,buangan tanah dalam lokasi (tidak ada buangan ke Tamako), tidak patuhaturan sopir dipulangkan ke BC (ganti sopir), muatan standar empat bucketexcavator, ritasi sopir Rp 15.000,00 (lima belas
No. 344 K/Pid/2017Khristian Katatehe alias Tian pada tanggal 10 September 2014 di KantorDireksi Keet/Basecamp yang terletak di Kampung Menggawa denganketentuan sebagai berikut:Sopir tidur di lokasi mulai tanggal 15 September 2014, pulang nanti Sabtu,buangan tanah dalam lokasi (tidak ada buangan ke Tamako), tidak patuhaturan sopir dipulangkan ke BC (ganti sopir), muatan standar empat bucketexcavator, ritasi sopir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per rit;Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang
Epen,saksi Jusuf Malondo alias Jems, saksi Yohanis Mamondol alias Anis, saksiYosias Tumuwe alias Yos, dan saksi Jones Bemboa alias Yones serta saksiKhristian Katatehe alias Tian pada tanggal 10 September 2014 di KantorDireksi Keet/Basecamp yang terletak di Kampung Menggawa denganketentuan sebagai berikut:Sopir tidur di lokasi mulai tanggal 15 September 2014, pulang nanti Sabtu,buangan tanah dalam lokasi (tidak ada buangan ke Tamako), tidak patuhaturan sopir dipulangkan ke BC (ganti sopir), muatan standar
No. 344 K/Pid/2017dengan ketentuan sebagai berikut, Sopir tidur di lokasi mulai tanggal 15September 2014, pulang nanti Sabtu, buangan tanah dalam lokasi (tidakada buangan ke Tamako) tidak patuh aturan sopir dipulangkan ke BC(ganti sopir), muatan standar empat bucket excavator, ritasi sopirRp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per rit.Bahwa buangan tanah telah dibuang dalam lokasi dan tidak adamembuang tanah ke Tamako, sehingga sampai dengan saat proyektersebut selesai tidak ada yang melanggar kesepakatan
Operator Excavatortelah melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan hasil rapat yangdilakukan Kepala Operasional Proyek bersamasama dengan para Terdakwapada tanggal 10 September 2014 di Kantor Direksi Keet/Basecamp yangterletak di Kampung Menggawa, Kecamatan Tamako dengan ketentuansebagai berikut:Sopir tidur di lokasi mulai tanggal 15 September 2014, pulang nanti Sabtu,buangan tanah dalam lokasi (tidak ada buangan ke Tamako), tidak patuhaturan sopir dipulangkan ke BC (ganti sopir), muatan standar
1.SRI. M JOISANGADJI, SH
2.FAJARUDIN S.SALAMPESSY
3.ASNIAR,SH
Terdakwa:
1.FAHRIL ABD. SALAM
2.FARJAN KATUJU Alias FARJAN
3.MARABUNTA DOA SENEN Alias BON
77 — 14
plastic dan setelah selesai mengkonsumsi minuman kerasjenis cap tikus tersebut, sekitar pukul 02.00 WIT (selasa tanggal 21 April2020) para terdakwa kemudian pergi berkeliling menggunakan sepeda motorhingga tiba di Dusun Balisosa, Desa Balbar, Kec.Oba Utara,Kota TidoreKepulauan, terdakwa FAHRIL ABD SALAM melihat 1 (Satu) unit sepedamotor Yamaha Jupiter Z warna merah dengan nomor Polisi DG 5743 KF milikHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN Sossaksi korban yang sedang terparkir dengan posisi Standar
kemudian Terdakwa meminta TerdakwaIl Marabunta Doa Senen untuk berhenti, setelan Terdakwa III MarabuntaDoa Senen berhenti Terdakwa turun dari motor kemudian berjalan masukke dalam teras rumah, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedangmenunggu di motor di samping rumah tersebut untuk memantau ataumelihat orang, setelan Terdakwa masuk dan menghampiri sepeda motoryang sementara terparkir kemudian Terdakwa langsung mengambilsepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menurunkan sepeda motordari standar
Ketika sudah berada diluar yaitu di jalan besarTerdakwa langsung menuju ke arah Terdakwa II Farjan Katuju danHalaman 12 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN SosTerdakwa Ill Marabunta Doa Senen yang masih menunggu di sampingrumah tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepedamotor tersebut dan para Terdakwa kembali pulang ke Galela;B ahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan caraTerdakwa menurunkan sepeda motor dari standar dua setelah ituTerdakwa langsung naik ke motor kemudian
, saat itu Terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yangsedang diparkir di dalam teras samping, kemudian Terdakwa memintaTerdakwa Ill untuk berhenti, setelan Terdakwa III berhenti, Terdakwa turun dari motor kemudian berjalan masuk ke dalam teras rumah,sedangkan Terdakwa III sedang menunggu di motor di samping rumahtersebut untuk memantau, setelan Terdakwa masuk dan menghampirisepeda motor yang terparkir Terdakwa langsung mengambil sepedamotor tersebut dengan cara menurunkan sepeda motor dari standar
ituTerdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor yang sedang diparkir di dalamteras samping, kemudian Terdakwa meminta Terdakwa III untuk berhenti,setelah Terdakwa Ill berhenti, Terdakwa turun dari motor kemudian berjalanmasuk ke dalam teras rumah, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sedangmenunggu di motor di samping rumah tersebut untuk memantau, setelahTerdakwa masuk dan menghampiri sepeda motor yang terparkir Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menurunkan sepedamotor dari standar
104 — 7
Bahwa pada tanggal 28 April 2015, Turut Tergugat II mengaku atas perintah dari TurutTergugat I telah memberikan santunan kematian suami Penggugat RP.6.000.000,(enam juta rupiah), namun yang dipahami oleh Penggugat pada waktu itu uang tersebutmerupakan uang duka dan proses pemakan Suami Penggugat, bukan biaya pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalammenerapkan standar keselamatan kerja maupun pengabaian dari ketentuan UUKetenagakerjaan dan peraturan
Pada Gugatan Pengugat No.7 menyatakan Bahwa uraian kesalahan (schull)sebagaimana yang telah dilakukan oleh tergugat berupa, kelalain tergugat dalammenjalankan tanggung jawab untuk pengendalian, perawatan dan atau pengawasaninstalasi listrik tersebut, dst...Merupakan suatu KETIDAK BENARAN, Pengendalaian, perawatan dan/ataupengawasan instalasi kabel listrik yang dilaksanakan oleh Tergugat sudahlahberdasarkan ketentuan dan standar operasional yang berdasarkan ketentuan Perundangundangan dan Penggugat
posisi kabel listrik milik Tergugat yangbertegangan tinggi itu hanya berjarak sekitar 2,5 meter dari permukaan jalan rayadengan posisi menjuntai atau tidak meregang, padahal setahu Turut TergugatIIketinggian tiang listrik beton tersebut berukuran sekitar 9 meter (200 dAN) semestinyajarak kabel listrik ke permukaan tanah dapat mencapai 7 meter, sehingga hal inisebenarnya merupakan kelalaian dari pihak Tergugat dalam pengendalian, perawatandan atau pengawasan instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar
PLN sepanjang jalantersebut telah sesuai dengan standar jaringan listrik;e Bahwa jenis kabel yang digunakan PT. PLN (Persero) di sepanjang jalantempat kejadian menggunakan kabel jenis TM Alumunium yang telah sesuaidengan standar kabel yang biasa dipergunakan dalam pemasangan jaringantegangan menengah;e Bahwa kabel jenis TM Alumunium tidak dibalut dengan pelastik atau kabelyang telanjang tanpa pelapis/pembalut plastik;2. Saksi IWAN SYAHPUTRAe Bahwa saksi adalah karyawan PT.
1.DAVID DARWIS ALBAR, SH
2.KRESNA ADICANDRA, SH
Terdakwa:
AKHMAD RENDY SUSILO Als PRETI Bin WIJIONO
18 — 0
- Menyatakan Terdakwa AKHMAD RENDY SUSILO als PRETI bin WIJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;.
1.JAJA SUBAGJA, S.H
2.PRATOMO HADI HICHMAWAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
LUKMAN ADI LAKSANA Bin MARDIYAT
3 — 2
MENGADILI:
- Menyatakan Terdakwa Lukman Adi Laksana Bin Mardiyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan
ROCHMANTO NUGROHO, SH.
Terdakwa:
1.BENI ASTRIAWAN bin SIDIK TRIHARJO
2.ALDY AZZAKI ERLANDO als AIK bin USMAN ERLANDO
40 — 32
1 (satu) unit sepeda motor KLX warna hijau nopol.AB-3244-ZJ
1 (satu) buah helm standar merk BMC warna hitamDikembalikan kepada saksi AGUS SUPRIYADI.
Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
94 — 10
Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;2.
sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa PenuntutUmum ;15Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwaoleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2)UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut:7 Unsur Setiap Orang;2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar
Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratankeamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;Menimbang, bahwa di dalam KUHP (Crimineel Wetboek) tahun 1809 di cantumkankesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatanyang di larang atau di perintahkan oleh undangundang, dan di dalam Memorie VanToelichting (MvT) menyatakan kesengajaan adalah dengan sadar
atau mengerti akanakibat dari perbuatan itu;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat;Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat 2 UU No.36 tahun 2009 disebutkan sebagaiberikut: Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar
UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, terutama Pasal 196 JoPasal 98 Ayat (2) UU RI NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 197 Ayat (1)KUHAP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar
86 — 31
Sarana dan prasana kolam untuk latihnan renang yang tidakmemenuhi standar kelayakan karena airnya keruh danberlumpur.b. Pengamana baik personil dan juga materiel tidak memenuhistandar minimal yang harus dilakukan setiap kegiatan.c.
penilaian selalu membawa beban berupahelm dan pipa besi dengan panjang 1 (satu) meter dengan beratkurang lebih 4,5 (empat koma lima) Kg dan diisi semen cor yangdisandang sebagai pengganti senjata.Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 meter x 200 meterdengan kedalaman kurang lebih 4 (empat) meter kondisinya tidaklayak untuk digunakan untuk latinan renang militer karena airnyakeruh dan berlumpur serta peralatan yang digunakan oleh timMenimbangMenimbang12penyelamat tidak memadai (tidak memenuhi standar
Bahwa pelaksanaan kegiatan renang militer yang dilaksanakanpada tanggal 7 Mei 2016 di danau Tembeling menurut Saksi tidakmemenuhi standar dan memedomani Kep. Kasad tentang JUKNISRENANG MILITER yang antara lain :a. Sarana dan prasana kolam untuk latihan renang yang tidakmemenuhi standar kelayakan karena airnya keruh danberlumpur.b. Pengamana baik personil dan juga materiel tidak memenuhistandar minimal yang harus dilakukan setiap kegiatan.c.
melaksanakan latihan renang militer yaitu setiaphari Jumat dan hari Sabtu setiap Minggunya, adapun kegiatanrenang tersebut tidak ada dibuatkan renoam maupun renlap dandilaksanakan atas perintah Terdakwa selaku Danki, dan latihanrenang militer tersebut diluar program Yonif 136/TS untukpersiapan menghadapi Ton tangkas di Batalyon pada bulan Juli2016.Bahwa danau dengan luas kurang lebih 250 meter x 200 meterdengan kedalaman kurang lebih 4 (empat) meter kondisinya tidaklayak digunakan (tidak memenuhi standar
Kepri untukpertolongan medis.Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib Serda Ari Puraditia yang ikutmengantar Prada Krisraria Suhendro ke RSU Kepri menghubungiTerdakwa melalui handphone memberitahukan bahwa PradaKrisraria Suhendro meninggal dunia, lalu Terdakwa melaporkanhal tersebut ke Danyonif Raider Khusus 136/TS dan diperintahkanuntuk menenangkan anggota yang berada di KompiE.Bahwa benar danau dengan luas kurang lebih 250 meter x 200meter dengan kedalaman kurang lebin 4 (empat) meter tidakmemenuhi standar
53 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
jual sebelum potongan harga/adiscount,e Dalam hal discount yang dimaksud adalah potongan harga atas tidak dapatdipenuhinya pekerjaan, maka potongan harga dimaksud merupakan penaltiatau sanksi, sehingga tidak dapat menjadi pengurang dari harga jual, selainhal tersebut tidak tercantum di faktur pajak, juga bukan potongan harga,melainkan sanksi;Bahwa mengingat halhal tersebut di atas, maka Tim Penelaah berpendapat,bahwa alasan Pemohon Banding tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yangberlaku umum, Standar
Karena seharusnya sesuai prinsip substance over form koreksiyang dilakukan untuk menambahkan diskon sebagai komponen harga jual padasaat pemeriksaan tidak menambah atau mengurangi Dasar Pengenaan Pajak,karena nature dari diskon yang dikoreksi tersebut adalah sebagai pengurangharga penjualan dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak bagi PPN;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Tim Peneliti Keberatanyang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak sesuai dengan kaidah yangberlaku umum, Standar
perincian jenis pelaksanaanpekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, hargapelaksanaan pekerjaan per unit dan total hargapelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani olehTermohon Peninjauan Kembali dan customerTermohon Peninjauan Kembali (kKedua belah pihak)dapat dilihat bahwa jumlah harga pelaksanaan adalahharga bruto tanpa adanya service diskon;Mengingat halhal tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali berpendapat, bahwa alasanTermohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengankaidah yang berlaku umum, Standar
Oleh karena itu,potongan harga tersebut tidak dapat menjadipengurang dari harga jual atau penggantian;Mengingat halhal tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa alasanTermohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengankaidah yang berlaku umum, Standar Akuntansi (PSAK)yang berlaku di Indonesia, bukti yang ada, dan tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 336/B/PK/PJK/2017undangan perpajakan yang berlaku.4) Atas pernyataan Termohon
Dalam hal discount yang dimaksud adalah penaltyatau sanksi yang menurut Termohon PeninjauanKembali diskon sebenarnya, maka tidak dapatmenjadi pengurang dari harga jual, selain haltersebut tidak tercantum dalam faktur pajak, jugabukan potongan harga, melainkan sanksi;d) Mengingat halhal tersebut di atas, maka PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa alasanTermohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengankaidah yang berlaku umum, Standar Akuntansi (PSAK)yang berlaku di Indonesia, dan tidak sesuai
56 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
kerugian bagi Penggugat;15.Bahwa berdasarkan alasan pada angka 14 posita gugatan di atas, makasangatlah patut Tergugat , Il dan III dihukum untuk mengusulkan,mengalokasikan, menganggarkan, menetapkan dan mengesahkan anggarandalam APBAPerubahan Tahun 2014 sebesar Rp11.687.004.000,00(sebelas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ribu rupiah),sudah termasuk hitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluhpersen) guna membayar sisa volume Pekerjaan itu kepada Penggugatdengan menggunakan standar
Nomor 2758 K/Pdt/2015tahun anggaran berkenaan, ditambah 13% (tiga belas persen) pertahun daritotal nilai pekerjaan Penggugat Rp12.437.004.000,00 (dua belas miliarempat ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu rupiah), untuk membayarkerugian bunga kepada Penggugat setara dengan standar bunga yangberlaku pada Bank Umum Pemerintah pertahun terhitung sejak tahun 2011sampai dengan putusan ini dijalankan oleh Tergugat , Il dan Ill setelahberkekuatan hukum;16.Bahwa akibat Tergugat dan II tidak membayar lunas
membayar sisa nilai pekerjaan Penggugat;Menghukum Tergugat dan Il untuk mengusulkan, mengalokasikanAnggaran 13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan PenggugatRp12.437.004.000,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh jutaempat ribu rupiah) kepada Tergugat III untuk ditetapkan dan disahkan dalamAnggaran Pendapatan Belanja Aceh Perubahan (APBAP) Tahun 2014 padaDaftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA Dinas Pengairan Aceh, gunamembayar kerugian yang dialami Penggugat setara dengan standar
membayar dan melunasi sisa harga volumepekerjaan Penggugat kepada Penggugat;Menghukum Tergugat Ill menetapkan dan mengesahkan anggaran sebesar13% (tiga belas persen) dari total nilai pekerjaan Penggugat seluruhnyaRp12.437.004.000,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh jutaempat ribu rupiah) pertahunnya dalam Anggaran Pendapatan belanja AcehPerubahan (APBAP) Tahun 2014 pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPA Dinas Pengairan Aceh, guna membayar kerugian yang dialamiPenggugat setara dengan standar
Menghukum Tergugat dan II secara tanggung menanggung membayar sisa11.nilai volume pekerjaan Penggugat Rp11.687.004.000,00 (sebelas miliarenam ratus delapan puluh tujuh juta empat ribu rupiah), sudah termasukhitungan Pajak Pertambahan Nilai PPn 10% (sepuluh persen) kepadaPenggugat dengan menggunakan standar Harga Satuan yang ditetapkandalam Peraturan Gubernur Aceh yang berlaku di daerah lokasi pekerjaandalam tahun anggaran berkenaan ke rekening Nomor 010.01.05.6001364pada PT Bank Aceh atas nama perusahaan
RITA OCTAVERA, SH
Terdakwa:
BEDRI WANDRA ALIAS DA BED BIN ABDUL WAHAB
77 — 16
Selasa tanggal 26 februari 2019 sekira jam 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan Februari 2019 atau setidak tidaknya pada tahun 2019bertempat di Jalan Delima Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaruatau setidak tidaknya di Suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pekanbaru , dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidaksesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 ( Pupuk yangberedar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajid memenuhi standar
Saksi Robinson:Bahwa saksi merupakan Head Operasional PT Sentana Adidaya PratamaDumai;Bahwa PT Sentana Adidaya Pratama tersebut bergerak di bidang produsendan distribusi pupuk;Bahwa PT Sentana Adidaya Pratama hanya memproduksi pupuk NPKGranular;Bahwa adapun sistem produksi atau pengolahan pupuk NPK yaitu denganpengolahan sesuai dengan bahan bakunya dan standar yang telah ditetapkanoleh pemerintah sedangkan bahan baku untuk produksi pupuk NPK ada yangdiimpor dan ada juga bahan bakunya dari dalam negeri
BudidayaTanaman diantaranya yang berkaitan dengan pupuk, yaitu mengedarkanpupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana terdapat pada pasal 60ayat 1 hufuf f;Bahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalamrangka penyaluran pupuk di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupuntidak;Bahwa berdasarkan pasal 37 UndangUndang Republik Indonesia nomor 12Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yaitu pupuk yang beredar didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajid memenuhi standar
kemasan pupuk adalahprodusen dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Permentan No.43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pupukanorganik;Bahwa setelah melihat dan membaca serta membandingkan laporan hasil ujiHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2019/PN Pbrlaboratorium dengan label yang tertera pada kemasan pupuk terlihat bahwakandungan unsur hara pupuk sebagaimana dalam label tidak sama denganlaporan hasil uji laboratorium, dimana kandungan unsur pupuk tidakmemenuhi standar
sebagaimana tertera pada label pada kemasan pupuktersebut;Bahwa dampak jika pupuk anorganik yang tidak sesuai standar mutudigunakan sebagai pupuk tanaman maka kandungan hara sebagai nutrisiyang dibutuhkan oleh tanaman tidak akan terpenuhi sehingga pertumbuhantanaman tidak akan sesuai dengan harapan petani dan dapat merugikanpetani dan mengedarkan pupuk tidak sesuai label dapat dikenai sanksisebagaimana terdapat pada pasal 60 ayat 1 huruf f UndangUndang nomor 12Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
ARDIAN JUNAEDI SH
Terdakwa:
M. KHAIRUL UMAM BIN ROSIDI alm
19 — 2
Probolinggo, atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili perkaraini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yaitu pasal 98 ayat (2) :Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2019/PN Krssetiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan
dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat, pasal 98 ayat (3) : ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira jam 10.00Wib saksi Sdr.
Navilatus Sunah membeli piltersebut dari terdakwa, selanjutnya saksi Hidayatur Rohman melakukanpenangkapan terhadap diri terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai Ijin dari Dinas KesehatanKraksaan untuk mengedarkan obat pil warna kuning jenis Dextro dan pil warnaputih jenis Trihnexypenidly yang memenuhi standar / persyaratan keamanan danmutu pelayanan farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidangfarmasi atau ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa dalam mengedarkanObat pil warna
24 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada saat ditangkap Terdakwasedang menghentikan sepeda motor Kawasaki Nomor Polisi KT 7980 V yangdikendarainya dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam helm standar merk MIXwarna putih yang dipakai Terdakwa ditemukan shabushabu sebanyak 1 (satu) paketkecil yang dibungkus plastik kecil;e Bahwa shabushabu tersebut didapat Terdakwa dari Sdr. RAHMAN (masukDPO), dimana tanggal 20 Juli Sdr. RAHMAN menitipkan 3 (tiga) paket shabushabu dimana yang (satu) paket sudah diantar ke Sdr.
Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menghentikansepeda motor Kawasaki Nomor Polisi KT 7980 V yang dikendarainya dansetelah dilakukan penggeledahan di dalam helm standar merk MIX warna putihyang dipakai Terdakwa ditemukan shabushabu sebanyak 1 (satu) paket kecilyang dibungkus plastik kecil, yang mana shabushabu tersebut didapat Terdakwadari Sdr.
Terdakwa YOGI SEKTIAJI bin FIRDAUS dalamkemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;4 Menetapkan Terdakwa YOGI SEKTIAJI bin FIRDAUS segeradibebaskan dari tahanan ;5 Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) paket shabushabu dibungkus plastik kecil ;Dirampas untuk dimusnahkan;e 1 (satu) buah handphone merk KTouch warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa YOGI SEKTIAJI binFirdaus;e 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KT 7980 V warnahitam;e 1 (satu) buah helm standar
12 — 7
sakit ingatan;Menimbang, bahwa ketiga aspek personality orang yang mengasuh anaktersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dantercela, agamanya buruk apalagi sudah murtad, atau punya penyakit menularatau sakit ingatan, maka akan mendatangkan mafsadat dan madliarat bagianak, oleh karena itu tidak sematamata berpijak pada aspek normatif belakakarena dengan demikian Hakim menjadi corong undangundang;Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukummengenai indikator standar
nilai dalam menentukan hak asuh anak, makapenerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugatyang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang personalityPenggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkanalat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian;Menimbang, bahwa keterangan saksi Il Penggugat yang menyatakanbahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadapkedua anaknya, Penggugat tidak merokok
Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidakmempuyai aspek personality sebagai pihak yang layak memelihara anakPutusan Nomor 390/Padt.G/2016/PA.Sgt. hal. 15 dari 18 hal.karena kondisi kebiasaan buruk Tergugat tersebut dikhawatirkan dapatmerusak mental dan perkembangan anak kedepan yang lebih baik;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu dari dua anak yang bernamaANAK KEDUA, umur 7 tahun, dan ANAK KETIGA, umur 5 tahun, tidak terbuktimempuyai kepribadian yang bertentangan dengan standar nilai yang digariskansebagaimana
13 — 8
Perkara Nomor : 94/Pdt.G/2013/PA.Bgi)e Bahwa saksi tahu sejak berpisah tersebut, Pemohon pernah (tidakrutin) memberikan nafkah lahir (uang) namun tidak tahujumlahnya, sehingga orang tua Termohonlah yang mencukupisemua kebutuhan seharihari ;e Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer diSMPN bagian tata usaha sejak sebelum kawin dengan gaji paspasan untuk kebutuhannya sendiri (tidak sampai sejuta) dan kerjabantubantu di kebun milik orang tuanya sendiri ;e Bahwa saksi tahu standar biaya
Perkara Nomor : 94/Pdt.G/2013/PA.Bgi)10memberikan sanggahan ;sehingga orang tua Termohonlah yang mencukupi semuakebutuhannya seharihari ;Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer diSMPN bagian tata usaha sejak sebelum kawin ;Bahwa saksi tahu standar biaya kehidupan pokok seharihari diDESA sekitar Rp. 10.000,/hari cukup kalau memasak sendiri(tidak makan di warung) ;Bahwa saksi tahu sejak pisah tersebut baik Pemohon dan Termohonsudah tidak saling menjalankan kewajiban lagi sebagai pasangansuami
mencukupi semua kebutuhannya seharihari ; e Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pernah 2 kali berangkat sendirimenjemput Termohon, sebenarnya saksi selaku orang tuaTermohon pasti mengijinkan asal dengan cara yang baik danmengajak orang tuanya sesuai adat yang berlaku ;e Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer diSMPN bagian tata usaha (ada gaji tetap diterima per bulan) darisebelum menikah dan sebagai sopir angkot milik keluarganya(guru) jika di sekolah tidak ada kegiatan ;e Bahwa saksi tahu standar
FITRI RESNAWARDHANI,SH.
Terdakwa:
FARIS SETIAWAN bin SAMIDI
19 — 6
Menyatakan terdakwa FARIS SETIAWAN Bin SAMIDI terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diatur sesuai Pasal 196 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.
Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.
memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
18 — 4
alias BU WIT pada hari Kamis tanggal 01 Juni2017 WIB sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulanJuni tahun 2017 atau setidak tidaknya pada satu waktu pada tahun 2017bertempat Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember atausetidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yangdengan sengaja memproduksi atau) mengedarkan sediaan farmasidan/atau. alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidar/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;Terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad. 1.
memperhatikan rumusan unsur pasal di atas makaunsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakimcukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan faktafaktayuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 UndangUndangRI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar
75 — 30
Bakaalias Adong dengan kalimat "Turun saja, Saya standar dulu motor" kemudiansaksi Silfani alias Fani turun dari motor dan terdakwa Edwin S. Baka aliasAdong berjalan menuju aspal untuk mengecek suara motor kemudianterdakwa Edwin S. Baka alias Adong kembali lagi dan menarik tangansaksi Silfani alias Fani dengan paksa namun saksi Silfani alias Fani sempatmelepaskan genggaman tangan terdakwa Edwin S. Baka alias Adongnamun terdakwa Edwin S.
Bakaalias Adong dengan kalimat "Turun saja, Saya standar dulu motor" kemudiansaksi Silfani alias Fani turun dari motor dan terdakwa Edwin S. Baka aliasAdong berjalan menuju aspal untuk mengecek suara motor kemudianterdakwa Edwin S. Baka alias Adong kembali lagi dan menarik tangansaksi Silfani alias Fani dengan paksa namun saksi Silfani alias Fani sempatmelepaskan genggaman tangan terdakwa Edwin S. Baka alias AdongHalaman 4 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2017/PT PALnamun terdakwa Edwin S.
Bakaalias Adong dengan kalimat "Turun saja, Saya standar dulu motor" kemudiansaksi Silfani alias Fani turun dari motor dan terdakwa Edwin S. Baka aliasAdong berjalan menuju aspal untuk mengecek suara motor kemudianHalaman 6 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2017/PT PALterdakwa Edwin S. Baka alias Adong kembali lagi dan menarik tangansaksi Silfani alias Fani dengan paksa namun saksi Silfani alias Fani sempatmelepaskan genggaman tangan terdakwa Edwin S. Baka alias Adongnamun terdakwa Edwin S.
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chen Kuo warga Negara Cina selaku KKM darikapal MV LIAO CHANG YU 0647, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, secara bersamasama melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukanusaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan, tidak mematuhi ketentuanmengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikansebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, d dan e UndangundangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 2004
wajibmematuhi ketentuan ukuran alat penangkap ikan yang ditetapkan oleh DirjenPerikanan Tangkap RI sesuai dengan surat Dirjen Perikanan Tangkap RINomor : IK.340/D.3.2304/96.K tanggal 19 Nopember 1996, bahwa matajaring (mesh size) terendah atau minimal 50 mm (lima puluh millimeter) dandi kapal tidak dilengkapi VMS (Vessel Monitoring System) atau alatpemantau yang seharusnya dipasang di kapal perikanan serta di atas kapaltidak dilengkapi dokumen berupa Surat Layak Operasi (SLO) sebagaimanapersyaratan atau standar
CHEN KUO terbuktisecara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana := SECARA BERSAMASAMA MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAPIKAN BERBENDERA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DIWILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA TIDAK MEMILIKISURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI OA), DAN SECARA BERSAMASAMA MENGGUNAKAN ALAT PENANGKAP IKAN YANG TIDAK SESUAIDENGAN UKURAN YANG DITETAPKAN, TIDAK MEMENUHIPERSYARATAN ATAU STANDAR OPERASIONAL PENANGKAPAN IKANDAN KAPAL TIDAK DILENGKAPI SISTEM PEMANTAUAN KAPALPERIKANAN