Ditemukan 11331 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA MADIUN Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Mn Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
18 — 3
,Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Yos Sudarso No.64, kotaMadiun, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaMadiun register nomor 53/Kuasa/3/2019 tanggal 10 April 2019, haltersebut sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 TentangSurat Kuasa Khusus;Menimbang penerima kuasa adalah advokat yang telah disumpaholeh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Maret 2013 haltersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UndangUndang Nomor18 tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang
Register : 10-06-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 205/PID/2013/PT BDG Tanggal 2 Juli 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Suharja, SH
Terbanding/Terdakwa : YUSUF PERMANA SIDIK
71 — 49
Terbanding/Terdakwa : YUSUF PERMANA SIDIK
71 — 49
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum padatanggal 06 Maret 2013 telah mengajukan permintaan banding di KepaniteraanPengadilan Negeri Bandung sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor18/Akta.Pid/2013/PN.Bdg., kemudian pernyataan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa tanggal 19 April 2013 ; Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan pada
Register : 03-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 06-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Plk Tanggal 27 Februari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
Terdakwa:
TEGUH WAHONO BIN MISNAN
40 — 10
1.AGUNG RIYANTO, SH.,MH
2.ANTON RAHMANTO, SH., MH.
3.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
Terdakwa:
TEGUH WAHONO BIN MISNAN
40 — 10
Bahwa benar sebagaimana dimaksud dalam Undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan, kayu yang diangkut merupakan salah satu hasil hutan kayu yaitukayu berupa sawn timber (kayu gergajian/olahan) jenis Kelompok JenisMeranti sebanyak 70 (tujuh puluh) keping = 11,0264 M* (sebelas komanol dua enam empat meter kubik).
Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PT DENPASAR Nomor 18/Pdt/2018/PT DPS Tanggal 5 April 2018 — DRS. I GUSTI RAI TANTRA sebagai Pembanding
L a w a n :
SVEN HOLLINGER sebagai Terbanding
153 — 77
153 — 77
., masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal 30 Januari 2018, Nomor18/Pen.Pdt/2018/PT.DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5April 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggotatersebut, DEWA MADE WIDIADYANA, SH., Panitera Pengganti, tanoa dihadirioleh kedua belah pihak berperkara
Putus : 27-05-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Mei 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara ; I GEDE ARTAWAN, SE. ;
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini pelakutidak perlu) benar benar menjadi kaya raya dalam artimemiliki harta benda yang banyak akan tetapi bilasumber kekayaan pelaku menunjukkan adanya kekayaanyang tidak seimbang dengan penghasilannya atau cukupadanya penambahan kekayaan, hal ini sejalan denganPutusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor18/Pid.B./1992/PN.TNG tanggal 13 Mei 1993 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570K/Pid/1993tanggal 4 September 1993 yang
Putus : 06-12-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 Tanggal 6 Desember 2016 — YUSWENDA H VS PT BANK CENTERAL ASIA Tbk., Bukit Tinggi
69 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berwenang untuk mengadiliPermohonan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan,hal ini dikarenakan Pemohon Keberatan berkedudukan di Kota BukitTinggi demikian juga Termohon Keberatan beralamat dan bertempattinggal Kota Bukit Tinggi Sumatera Barat, sehingga yang berwenanguntuk mengadili apabila ada Sengketa Konsumen antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan adalah BPSK Kota BukitTinggi, bukan BPSK Kabupaten Batu Bara;Bahwa merujuk kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor18
Putus : 27-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 565/B/PK/PJK/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk
86 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pemberian hadiah langsung kepada nasabah sesuaidalam penambahan koreksi dalam Pos Pajak PenghasilanPasal 4 ayat (2) Hadiah Undian, karena pemberian hadiahlangsung tersebut berupa Barang Kena Pajak, maka sesuaiHalaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 565 B/PK/PJK/20153.2.2.3.2.3.3.2.4.3.2.5.Pasal 4 huruf a jo Pasal IA huruf d UndangUndang Nomor18 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah
Putus : 19-09-2013 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN SUKABUMI Nomor 3/Pdt.G/2012/PN.Smi Tanggal 19 September 2013 — -Drs. JAMALUDIN HAKIM
-RH. YUSUF bin KHR AHMAD DJUWAENI
-R. MAMAN MUHAMMAD bin KHR AHMAD DJUWAENI
-MOCHAMAD YAMIN PRAWIRA, SH.
-DUDUH MUCHTAR, SH.
-Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi
103 — 11
103 — 11
., di Sukabumi;Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwaYayasan Ahmad Djuwaeni mengalami perubahan dengan Akta Notaris Nomor18 Tahun 1986 tersebut dan keberadaan asli dari Akta Notaris Nomor 18Tahun 1986 tersebut ada di tangan Penggugat;Bukti P42, yaitu Akta Notaris Nomor 95 Tahun 2011 tanggal 28 Maret 2011yang dibuat dihadapan Notaris TJOENG INDRIYANI KUSUMA LESTARI, SH.,di Sukabumi;Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwaPenggugat (Drs.
Register : 21-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 356/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. Tanggal 24 Mei 2016 — Khairy alias Johan
42 — 58
42 — 58
bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 362 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kedua, melanggar Pasal 31 ayat (1) huruf aJo Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, ikan dan Tumbuhan dan Ketiga, melanggar Pasal 142 UndangUndang Nomor18
Putus : 16-02-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129/B/PK/PJK/2017 Tanggal 16 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SINAR KENCANA INTI PERKASA
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 129/B/PK/PJK/2017bahwa lebih lanjut, di Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN Nomor18 Tahun 2000 juga menyebutkan bahwa:"Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak danatau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskandari PPN tidak dapat dikreditkan;bahwa dapat disimpulkan bahwa UU PPN secara jelas menekankanbahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan 2 (dua) macampenyerahan yaitu penyerahan yang terutang PPN dan yang dibebaskandari PPN maka Pajak Masukan
Putus : 16-04-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/Pdt/2013 Tanggal 16 April 2014 — PT. SIWANI MAKMUR, Tbk, Dkk vs PT. JAKARTA DEPOT SATELIT, Dk
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
20131414Bahwa tindakan Tergugat III mengajukan pemblokiran SHBG Nomor 32/Sumur Bandung pada Kantor Pertanahan kabupaten Tangerang tidak melawanhukum Tergugat III bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3Agustus 2009;Maka dengan demikian terlihat jelas bahwa Tergugat III bertindak untuk danatas nama Tergugat I dalam pemblokiran SHGB Nomor 32/Sumur Bandungpada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sehingga penarikan TergugatIII sebagai pihak yang berperkara bertentang dengan undangundang Nomor18
Register : 28-05-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 790/Pid/2020/PT MDN Tanggal 30 Juni 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
53 — 18
53 — 18
pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 790/Pid/2020/PT MDNMENGADILI: Menerima Permintaan Bading dari Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor18
Register : 12-09-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN Mnk Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMAD SETYAWAN, S.H.
Terdakwa:
MANASER ARMANDUS ALEXANDER SURUAN alias MENA
45 — 30
MUHAMAD SETYAWAN, S.H.
Terdakwa:
MANASER ARMANDUS ALEXANDER SURUAN alias MENA
45 — 30
sedangkan sanitasi pangan pasal 1 angka 30 UndangUndang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah upaya untuk menciptakan danmempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain ;Dan Pengertian Persyaratan Sanitasi Pangan pasal 1 angka 31 UndangUndang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan adalah standar kebersihan dankesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan);Serta pengertian Peredaran Pangan pasal 1 angka 26 Undang Undang Nomor18
Putus : 19-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290/B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SISIRAU
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada waktu pemeriksaan adalah:Pajak Masukan atas pembelian pupuk dalam rangka menghasilkan BKP yangdibebaskan pengenaan PPN tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang berbunyi Pajak Masukanyang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan JasaKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan*;Peneliti berpendapat:Bahwa berpedoman pada Pasal 1A ayat 1 huruf d UndangUndang PPN Nomor18
Putus : 24-11-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 69/Pid.Sus/2014/PN Pwt Tanggal 24 Nopember 2014 — KASNO Bin KARTA RISAM(Terdakwa)
24 — 5
24 — 5
Pasal 53 ayat (1)tersebut diatas dalam hal ada pelimpahan berkasperkara pelanggaran ketentuan Undangundangnomor 18 Tahun 2013 dari Kejaksaan supayamenerima, mengadili dan memutus sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada surat Ketua PengadilanTinggi Semarang nomor: W.12 U /1382/Pid.001/7/2014 tanggal 16 Juli 2014diatas, meskipun di Pengadilan Negeri Purwokerto belum terdapat adanyaHakim Ad Hoc sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat(1) Undangundang nomor18
Register : 17-11-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1177 B/PK/PJK/2015 Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLIPLANT SEJAHTERA;
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2006 Tanggal 31 Oktober 2006 mengaturbahwa Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap,jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak CacatyaituFaktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor18 Tahun 2000;e.
Register : 28-03-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN MANADO Nomor 15/Pid Sus-TPK//2016/PN Mnd Tanggal 30 Juni 2016 — - TERDAKWA NESTOR ZALA
113 — 17
113 — 17
April 2012;(bo). 4 ( Empat )lembar fotocopy lampiran Daftar Hadir Rapat tanggal10 April 2012Tetap terlampir dalam berkas perkara;3) 19 (Sembilan Belas) Buku Sertifikat yang terdiri atas :1) Hak Milik Nomor :) Hak Milik Nomor :) Hak Milik Nomor) Hak Milik Nomor) Hak Milik Nomor) Hak Milik Nomor7) Hak Milik Nomor :) Hak Milik Nomor) Hak Milik Nomor :0) Hak Milik Nomor1) Hak Milik NomorKANTALE.12) Hak Milik Nomor13) Hak Milik Nomor14) Hak Milik Nomor15) Hak Milik Nomor16) Hak Milik Nomor17) Hak Milik Nomor18
Putus : 22-03-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 400 K/PID.SUS/2018 Tanggal 22 Maret 2018 — DALISMAN, S.PdI panggilan BUYA
bin M. TANIR
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
84 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengenai penjatuhan pidana Mahkamah Agungberpendapat putusan Judex Facti perlu di perbaiki, sebagaimanaputusan berikut ini;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan judexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumdan Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor18
Register : 11-01-2021 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Pyb Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 18
20 — 18
sebagai PemohonKonvensi/ Tergugat Rekonvensi;MelawanXXXXX, lahir di XXXXX tanggal 06 Desember 2002, agama Islam, pekerjaanibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman diDesa XXXXX, Kecamatan Panyabungan, KabupatenMandailing Natal, pada tanggal 3 Februari 2021 telahmemberikan kuasa kepada XXXXX & Rekan, alamatkantor Jalan XXXXX, gang XXXXX, XXXXX, KecamatanPanyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkansurat kuasa khusus yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Panyabungan dengan Nomor18
Register : 18-01-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 09-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 18/Pdt/2021/PT MDN Tanggal 9 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat III : FRENGKI SIMANJUNTAK
Pembanding/Penggugat IV : MARTHA SIMANULLANG
Terbanding/Tergugat I : Ernist Bestur Sinaga
Terbanding/Tergugat V : MANGGALAK BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VI : TUPPAL SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA BR SILITONGA
41 — 27
Pembanding/Penggugat IV : MARTHA SIMANULLANG
Terbanding/Tergugat I : Ernist Bestur Sinaga
Terbanding/Tergugat V : MANGGALAK BR SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VI : TUPPAL SIMANJUNTAK
Terbanding/Tergugat VII : HOTMAIDA BR SILITONGA
41 — 27
Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 Januari 2021 Nomor18/Pdt/2020/PT MDN;3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 19 Januari 2021 Nomor 18Pdt/2020/PTMDN tentang penetapan hari sidang;4.