Yayasan yangmenaungi sekolah tersebut telah ditutup dan dibubarkan, sehingga hal itumerupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain dimana hakorang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundanganundangan,yaitu. setidaktidaknya hak saksi Demolison Manafe, Yuminggus Adu,Senderikus Sepri, dan rekanrekan korban lainnya, yang kemudian ikutmendaftar, sebagaimana dijamin dan dilindungi berdasarkan UndangUndang Dasar Negara RI Tahun 1945, serta UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan UndangUndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Putusan Nomor 1468 K/PID/2016dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional serta yangmemungkinkan yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya sesuaiminat dan kebutuhannya dengan pendidikan tersebut, namun demikian, tidakakan mungkin hak saksi Demolison Manafe, Yuminggus Adu, SenderikusSepri, dan rekanrekan korban lainnya dapat dipenuhi dengan mengikutipendidikan di STKIP Arastamar, apabila yayasannya saja telahmembubarkan diri dan karenanya kegiatan STKIP Arastamar kalaupunmasih ada tidak ada

Menyatakan terdakwa YUNI SUWONDO, M.Pd.Il Bin MURSALINterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenyelenggara Pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensitanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang RINomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalamdakwaan Pertama;2.

Pendidikan Nasional, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 subunsur dalam ad.2 ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Undangundang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkanbahwaSertifikat berbentuk jazah dan sertifikat kompetensi.Selanjutnya dalamPasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian = yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditas;Menimbang, bahwa terkait dengan sub

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara MajelisHakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifatmelawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasanpemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwaharus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilandan

Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301;3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008,Tentang Pendanaan Pendidikan. Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 91;Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/20141.13. Bahwa Permohonan uji materiil atas;1.13.1.

Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 158:UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301;Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008,Tentang Pendanaan Pendidikan.

Pendidikan Nasional secara eksplisitmenjelaskan bahwa yang dimaksud diskriminasi terhadapHalaman 22 dari 49 halaman.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tanggal 8 Juli Tahun2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301;UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008,Tentang Pendanaan Pendidikan.

Pendidikan Nasional;TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP ASPEK FORMALITASPERMOHONAN;Sebelum menanggapi dan/atau membantah pokok permohonan, PihakTermohon terlebih dahulu menanggapi dan/atau mengajukan bantahanterhadap formalitas permohonan.A.

Timur di Surabaya pada dasarnya telah mengabaikandalildalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat serta buktibukti maupun saksisaksi dan disamping itu pula Majelis Hakim hanyamenitik beratkan pada UndangUndang Nomor 28 tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasanmaka sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 tentangYayasan namun tidak mengacu pada UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo.

dibatalkan;Bahwa, mohon dicermati pula pendidikan merupakan salah satu faktorutama untuk mencapai kKemakmuran suatu negara, sebagaimana diatursecara tegas dalam UndangUndang Dasar Negara Rupublik Indonesia1945 atau disebut juga sebagai UUD 1945, Pasal 31:> Ayat (1) Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Pendidikan;> Ayat (2) "Setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar, danpemerintah wajib untuk membiayainya;> Ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan suatu sistem

pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak yang mulia dalanrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang;> Ayat (4) menegaskan negara untuk memprioritaskan anggaranpendidikan sekurangkurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpendidikan Nasional;Adanya kebijakan pemerintah selaku eksekutif bersama legislatif saatterbitkannya UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangUndang

Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;M E N G A D I L I :1.

Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO(alm) bersalah melakukan tindak pidana menggunakanijazah dan atau sertifikat kompetensi yang terbukti palsusebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 69ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menghukum terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO(alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan denganperintah terdakwa ditahan di Rutan;3.

dikeluarkan oleh MTS Poncowatitertanggal 9 Mei 1983 milik saksi MARSUDI als BAMBANG KUNTOYOtersebut oleh terdakwa BAMBANG KUNTOYO diakui sebagai ijasahmiliknya lalu digunakan untuk memenuhi persyaratan administratifpendaftaran sebagai bakal calon kepala kampung di KampungSrisawahan dan akhirnya terpilinh menjadi Kepala Kampung untukperiode tahun 2013 s/d 2019;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Republik Indoensia No. 20tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa telahmengajukan eksepsi atau nota keberatan tertanggal 29 Juli 2013 danatas eksepsi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukantanggapannya tertanggal 19 Agustus 2013;Menimbang, bahwa atas eksepsi dari terdakwa dan tanggapanatas eksepsi dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telahmempertimbangkan dan menjatuhkan putusan sela yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

adalah seorang Kepala Kampung yang dikehendaki olehmasyarakat untuk menjadi kepala Kampung terbukti dengan hasilpemilihan Kepala Kampung yang dimenangkan oleh terdakwa;e Terdakwa belum = pernah = dihukum dan = menyesali atasperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwadipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Mengingat dan memperhatikan Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional,UndangUndang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yangbersangkutan;MENGADILI: 1.

Menyatakan terdakwa Syamsu Lambelu terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yang terbukti palsu sebagaimana di maksud dalam Pasal 69 Ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan Alternatif KesatuPenuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsu Lambelu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan di urangi selama terdakwa berada dalamtahanan;Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4.

tertanggal 12Juni 1963 adalah tidak sah karena Yayasan Nurul Huda baru berdiri pada tanggal10 Januari 1978 berdasarkan akta Notaris Hans Kansil, SH Nomor Akta 36tanggal 20 Mei 1992 (Sebelum tanggal 10 Januari 1978 Yayasan Nurul Hudamasih bernama Perguruan Islam Alhidayah);Bahwa. terdakwa tidak pernah mengikuti proses belajar dan mengajar sebagaisiswa Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Banggai;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69Ayat (1) UURI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;ATAUKedua Bahwa terdakwa Syamsu Lambelu pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2017atau sekitar bulan Oktober tahun 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain yangmasih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor Desa Matanga Kec.

Syachdin, S.H., M.H., oleh karenanya MajelisHakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Ayat (1) UU RINomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHalaman 27 dari 29 Putusan Nomor 99/Pid.B/2019/PN LwkHukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundanganyang bersangkutan;MENGADILI:1.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 6 ayat (2) Huruf E Point 1 Peraturan Menteri PendidikanNasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan danPemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan oleh Pemerintah, karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional KnususnyaPasal 4 ayat (1), pada tingkat pertama

undangundang ini terhadap UndangUndang (judicial review) kami ajukan;Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan danPemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan oleh Pemerintah Bertentangan dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional Khususnya Pasal 4 ayat (1);1.Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyatakanbahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis danberkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukanbangsa;Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) huruf epoint 1 Peraturan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur padaPerguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah disebutkanbahwa ...e.

Sebagai representasinegara, maka sudah sewajarnya menteri memiliki hak suarakarena perguruan tinggi diselenggarakan oleh pemerintah;9) Bahwa hak suara menteri (sebagai institusi/jabatan) dalamPengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada PerguruanTinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah, adalahkarena menteri bertanggungjawab dalam pengelolaansistem pendidikan nasional, sebagaimana ditegaskan Pasal50 ayat (1) UU Sisdiknas:Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakantanggung jawab menteri;3.6.

2007 tanggal 01 Nopember2007 tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi ekonomi pembangunan danperpanjangan ijin penyelengaraan program studi manajemen, yang sebenarnya ketiga izintersebut diberikan kepada Yayasan Muhammad Thaha yang didirikan oleh saksi M.H.INGRATUBUN, SH, SE, MM bukan diberikan kepada yayasan Mohammad Taha yangdiselenggarakan oleh para terdakwa;Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalamPasal 71 Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa I ASYURA RUMKEL, SE, Terdakwa II M.

Perguruan Tinggi sebagaimanadimaksud pasal 20 ayat (1) Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal4 Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, meliputi :e Rencana induk pengembangan (RIP)e Kurikulume Tenaga kependidikane Calon mahasiswae Statutae Kode etik civitas akademikae Sumber pembiayaane Sarana dan prasaranaBahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Umel yang berada dibawah YayasanMohammad

FITRI NOTANUBUN bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 71Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional JoPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ASYURA RUMKEL, SE, Terdakwa II.MUHAMMAD ZAINUL ICHSAN, SE masingmasing dengan pidana penjaraselama (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan,sedangkan Terdakwa III. HABDUL GANI NOTANUBUN, SH dan Terdakwa IV.Hj.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;5.2.1. Pasal 40 ayat ( 1) sub ( b)disebutkan bahwa pendidik dan tenagapendidikan berhak memperoleh penghargaansesuai dengan tugas dan prestasi kerja;5.2.2. Pasal 41 ayat ( 2 ) disebutkan bahwapengangkatan, penempatan, dan penyebaranpendidik dan tenaga kependidikan~ diaturoleh lembaga yang mengangkatnyaberdasarkan kebutuhan ~ satuan pendidikanformal;5.2.3.

Pendidikan Nasional;7.1.1.

ke hal anan 24 35 peraturan sebagai berikut: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun2005 Tentang Guru dan Dosen Bab IV Guru bagiankedua hak dan kewajiban pasal 14 ayat (1) sub (b),(c), (d) dan (g), bagian keempat' Pengangkatan,Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pasal 25ayat (1), Pasal 28 ayat (1), bagian ketujuhPerlindungan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3); Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40ayat (1) sub (b), Pasal 41 ayat (

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatanpenggugat II pada angka Romawi II poin 3, olehkarena disebutkan Penggugat II adalah prestasiprestasi diluar lingkup kapasitas sebagai Guru,sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan dasarpenilaian kinerja seorang Guru karena sesuai denganketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal43 ayat (1) menyebutkan bahwa promosi danpenghargaan bagi pendidik dan tenaga pendidikandilakukan berdasarkan latar belakang

Pendidikan Nasional Pasal 40ayat (1) sub (b), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat(1) dan Bab Ill, prinsip PenyelenggaraanPendidikan Pasal 4 ayat (1);Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor33 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pegawai ?

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;1.Bahwa Keputusan aquo yang dikeluarkan tersebut bertentangandengan pasal 60 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan :Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan programdan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dannonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan ;Bahwa Keputusan aquo yang dikeluarkan tersebut bertentangandengan

Pendidikan Nasional danPeraturan mengenai ketentuan akreditasi sekolah yakni : pasal 06 KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor : 082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolahtelah menimbulkan akibat kerugian secara materiil dan immaterial bagiPENGGUGAT yakni : merasa dibohongi, merasa bersalah kepada anakanakPENGGUGAT karena menyekolahkan kepada Sekolah yang tidak benarbenar ...benar mendapatkan sertifikat akreditasi dengan peringkat akreditasi A (amatbaik) ;17V.

Seolaholah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itubertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku, i.c Pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 6Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 ;b.

Pendidikan Nasional yang menyatakanAkreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dansatuan ...satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formalpada setiap jenjang dan jenis pendidikan mengingat dalilPenggugat tersebut tidak disertai dengan dasar dan alasanalasanhukum yang jelas mengenai pertentangan atau ketidaksesuaianyang ada antara Keputusan aquo dengan ketentuan Pasal 60 ayat(1) Undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, sehingga karenanya patut

Senyatanya penerbitan KTUN aquo tidakbertentangan ...bertentangan dengan Pasal 60 ayat (1) Undangundang Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak tegas dalilPenggugat pada romawi IV huruf A angka 2 yang menyatakanseolaholah Keputusan aquo bertentangan dengan pasal 06Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002tentang Akreditasi Sekolah mengingat Keputusan MenteriPendidikan Nasional tentang Akreditasi Sekolah bukanlah nomor082

Perda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang APBD TahunAnggaran 2014 Sepanjang Menyangkut Anggaran PendidikanBertentangan Dengan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:1. Bahwa UndangUndang Sisdiknas telah diberlakukan sejakdiundangkan tanggal 8 Juli 2003.

Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengujiPerda Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang APBD TahunAnggaran 2014 sepanjang menyangkut anggaran pendidikan, anggarankesehatan dan belanja modal terhadap Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,Pasal 171 ayat (2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 TentangKesehatan dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27Tahun 2013 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari PeraturanMenteri Dalam

Pendidikan Nasional: sepanjangmenyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat(2) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dansepanjang menyangkut belanja modal bertentangan LampiranPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2/7 Tahun 2013 yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 2/7 Tahun 2013 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untukmenyatakannya

Pendidikan Nasional; sepanjangmenyangkut anggaran kesehatan bertentangan dengan Pasal 171 ayat (2)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; dan sepanjangmenyangkut belanja modal bertentangan dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;Menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2013Tentang APBD Tahun Anggaran 2014 sepanjang menyangkut anggaranpendidikan, anggaran kesehatan

Pendidikan Nasional.

Universitas Timor adalah pedoman dasar penyelenggaran kegiatan yangdipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program danpenyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Timor,berisi dasar yang dipakai sebagal rujukan pengembangan peraturan umum,peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Timor";Juga bertentangan dengan Proses Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimanadimaksud dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:"Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilai culturaldan kemajemukan bangsa";Bahwa Surat Penolakan Penggugat terhadap Surat Keputusan Penjabat RektorUniversitas Timor Nomor 023/SK02/PDj.R/UT/I/2010, tentang PemberhentianSaudara Dra.

/Legalitas Administrasi seorangMahasiswa, siapa yang mempunyai hak menandatangani suratsurat Mahasiswauntuk dan atas nama seorang Dekan, apakah Dekan yang diberhentikan olehPenjabat Rektor, yang tidak melalui Prosedur Administrasi Hukum ataukah Dekanyang diangkat oleh Penjabat Rektor yang juga tidak melalui Prosedur AdministrasiHukum (melanggar Statuta Universitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional);Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa: SuratKeputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 023/SKQ2/PnJ.R/UT /1/2010, Tentang Pemberhentian Saudara Dra.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat makatelah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil maupunImmateriil, adapun Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat yaknikehilangan tunjangan jabatan sebagai seorang Dekan, dalam hal: tidak dapatmenjalan tugastugasnya sebagai seorang Dekan sampai berakhirnya masa tugas(tahun 2011), hilangnya tunjangan transportasi sebagai seorang Dekan danKerugian

1954:Jenis kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Lingkungan Sukasada, DesaSukasada, Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng;Agama > Hindu;Pekerjaan : Pensiunan RSUD Singaraja;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singarajakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :Dakwaan Pertama : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 juncto Pasal 62Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional; Atau:Dakwaan Kedua =: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 juncto Pasal 42Ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBuleleng tanggal 19 Juni 2017 sebagai berikut :1.

DANES SE SUMOLANG,MPD Alias DANES,(saksi Ahli) dibawahsumpah menurut agamanya dan memberi keterangannya dipersidangan yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;19Bahwa saksi benar sewaktu di periksa di penyidik dibuatkan berita acarapemeriksaan ;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan masalah Undangundang Sistem Pendidikan Nasional ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Non Formal dan InformalPendidikan

Pendidikan Nasional yaitu Undangundang No 20 tahun 2003 tapi saksi tidak hafal pasal berapa ;Bahwa satuan Pendidikan yang sah menurut UU No.20 tahun 2003 bab Ipasal 10 ayat 1 yaitu sistem Pendidikan yang sah adalah yang terdaftar danada ijin operasional dan struktur organisasi ;Bahwa di Undangundang Pasal 5 ayat (3) UU No.20 tahun 2003 pernahdiatur tentang di suatu Daerah yang tidak mempunyai Sekolah diperbolehkanuntuk bersekolah ditempat tampungan atau rumah atau lainnya ;Bahwa dari ijasah paket

Pendidikan Nasional, Subsider pasal69 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan NasionalMenimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat DakwaanSubsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuluDakwaan Primer, namun apabila Dakwaan Primer tidak terbuktit maka akandipertimbangkan Dakwaan Subsidaer dan sebaliknya jika Dakwaan Primer telahterbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi DakwaanSubsidaer Penuntut UmumMenimbang, bahwa selanjutnya

Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan Dakwaan Primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 68ayat (2) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik, Profesi danatau Vokasi yang diperoleh dari kesatuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan ;Ad I.

Unsur Menggunakan Ijasah, Sertifikat Kompetensi, Gelar akademik,Profesi dan atau Vokasi yang diperoleh dari kesatuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan ;Menimbang, bahwa dalam pasal 61 Undangundang No. 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan :Ayat (2) : Ijasah di berikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadapprestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujianyang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi ;Ayat (3)

Menyatakan terdakwa Sarwoko bin Hadi Suwito terbukti bersalah melakukantindak pidana Telah menggunakan ljazah yang diperoleh dari satuanpendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana dalamdakwaan kedua melanggar Pasal 68 (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dengan perintah ditahan ;3.

Matheus Mangentang, STh. dan terdakwa 2.Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Bahwa mereka Terdakwa 1.

Matheus Mangentang, STh dan terdakwa 2.Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 71 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;ll. Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurpada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa .

Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Subsidair :Bahwa mereka Terdakwa 1.

Matheus Mangentang, STh dan terdakwa 2.Ernawaty Simbolon sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidanadalam Pasal 71 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan nasional Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timurpada pokoknya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa .

Menyatakan Terdakwa DIDIMUS WARAY bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (2) UU No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIMUS WARAY dengan pidanapenjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DIDIMUS WARAY sebesarRp 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah);4.

dikeluarkan oleh MTS Poncowati tertanggal 9Mei 1983 milik saksi MARSUDI als BAMBANG KUNTOYO tersebut olehterdakwa BAMBANG KUNTOYO diakui sebagai ijasah miliknya laludigunakan untuk memenuhi persyaratan administratif pendaftaran sebagaibakal calon kepala kampung di Kampung Srisawahan dan akhirnya terpilihmenjadi Kepala Kampung untuk periode tahun 2013 s/d 2019;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 69 Ayat (2) UndangUndang Republik Indoensia No. 20 tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 18 September 2013 ,No.Reg Perkara.

PDM40/GS/09/2013Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG KUNTOYO bin SOKO PAWIRO (alm)bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah dan atausertifikat kompetensi yang terbukti palsu sebagaimana dalam dakwaankedua melanggar pasal 69 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;.

putusan bebas;Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang telahmenjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalammemeriksa dan mengambil putusan perkara tersebut telan melakukankekeliruan, yaitu : Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan kelirumengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 68 Ayat (2) UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional yaitu, "Unsurmenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan :1.

Amr tanggal 21 Mei 2015 dalam perkara atas namaTerdakwa HARTJE RANSULANGI, Penuntut Umum berpendapat bahwaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang telah melakukan kekeliruan dalammengambil kesimpulan tentang unsur Pasal 68 Ayat (2) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, "Unsurmenggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atauvokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhipersyaratan", karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri