menerima DPA tersebut adalah sudah kewenangan Kepala25Bidang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam DPApada tahun Anggaran tersebut;Bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) wajib diserahkan kepadamereka dikarenakan DPA tersebut merupakan panduan dalam pelaksanaanprogram kegiatan dalam satu tahun anggaran;Bahwaterkait tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag PenyusunanProgram dan Pelaporan, dimana setelah DPA dibagikan kemudian saksimembuat laporan bulanan terhadap penyerapan anggaraan

Buyung Satria.Premise/histori Yayasan Ratu Samban sebelumnya memang tidakdimasukkan dalam Anggaran Dasar Yayasan Ratu Samban saatmemperbaharui Akta Notaris Yayasan Ratu Samban pada tahun2013, karena pihak Kementrian Hukum dan HAM RI belummengeluarkan Peraturan mengenai Tata Cara PengajuanHalaman 54 dari 123 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Agm.40.41.Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian PemberitahuanPerubahan Anggaraan Dasar dan Perubahan data Yayasan

SUMARNO, SE.Msi, di bawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa pada tahun 2013 saksi masih bekerja pada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah kab Sampang Jabatan Saksi sebagai kabid Anggaran danPerbendaharaan sejak tahun 2008 sampai sekarang.Bahwa pada tahun 2013 pemerintah daerah mengalokasikan anggaraan kegiatanpengadaan Bibit Ubi Kayu, Bibit Bentoel dan Pupuk An organik, dan Bogasi UbiKayu, yang tertuang dalam kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padidan

SUMARNO, SE.Msi, memberikan keterangan bahwapada tahun 2013 pemerintah daerah mengalokasikan anggaraan kegiatan pengadaan Bibit UbiKayu, Bibit Bentoel dan Pupuk An organik, dan Bogasi Ubi Kayu, yang tertuang dalamkegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija pada Dinas pertaniankab Sampang dengan alokasi dana sebesar Rp. 865.082.500, (delapan ratus enam puluh limajuta delapan puluh dua raibu lima ratus rupiah) dalam kegiatan pengembangan instensifikasiTanaman Padi Palawija, terdiri

PendopoKelurahan Kedung Baruk Surabaya tersebut sebatas sebagaianggota Panitia Lelang yang ditunjuk sebagai jasa lelangsedangkan ketuanya adalah Pak Suprijanto ;e Bahwa benar telah dilakukan pelelangan dan pemenangnyaadalah CV.ANDINI; e Bahwa pada saat diadakan pelelangan yang memenuhipersyaratan dan yang diajukan sebagai pemenang ada 3 ( tiga )rekanan, selanjutnya Panitia Lelang membuat laporan kePimpro/pelaksana kegiatan terhadap 3 (tiga) pemenang lelangtersebut :e Bahwa saksi sudah lupa berapa anggaraan

SUMARNO, SE.Msi, di bawah sumpah yang pada pokonya menerangkan sebagaiberikut : 77222229222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn neeBahwa pada tahun 2013 saksi masih bekerja pada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah kab Sampang Jabatan Saksi sebagai kabid Anggaran danPerbendaharaan sejak tahun 2008 sampai sekarang.Bahwa pada tahun 2013 pemerintah daerah mengalokasikan anggaraan kegiatanpengadaan Bibit Ubi Kayu, Bibit Bentoel dan Pupuk An organik, dan Bogasi UbiKayu, yang

SUMARNO, SE.Msi, memberikan keterangan bahwapada tahun 2013 pemerintah daerah mengalokasikan anggaraan kegiatan pengadaan Bibit UbiKayu, Bibit Bentoel dan Pupuk An organik, dan Bogasi Ubi Kayu, yang tertuang dalamkegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija pada Dinas pertaniankab Sampang dengan alokasi dana sebesar Rp. 865.082.500, (delapan ratus enam puluh limajuta delapan puluh dua raibu lima ratus rupiah) dalam kegiatan pengembangan instensifikasiTanaman Padi Palawija, terdiri

sebanyak 5.808 liter (9.473 liter3.247 liter418 liter)dan ternyata Terdakwa dan Azwir selaku PPTK tidak melaksanakanpengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan pelumas mesinsecara tertib;Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 di dalam penetapan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan, Komunikasi, danInformatika Kota Pekanbaru tahun 2010 Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2, yangkemudian diubah dengan DPA Perubahan Nomor 1.07.1.01.17.12.5.2 tanggal06 Oktober 2010 juga dialokasikan dana untuk mata anggaraan

ribu rupiah) sehingga masih ada sisa yang belumdibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan KabupatenMurung Raya TA. 2017;Bahwa hingga saat ini total Dana BOK,APBD dan dana lainnya yangbelum dibayarkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Kabupaten Murung Raya pada TA 2017 sebesar Rp.87.539.790, ( delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilanribu tujuh ratus sembiln puluh rupiah).Bahwa saksi pernah menghubungi terdakwa menanyakan mengapasampai akhir tahun anggaraan

BRI karena yangditunjuk pada Tahun 2009 adalah BRI; Bahwa dalam DIPA tertulis PENGADAAN TANAH UNTUK KAMPUSPIP;Bahwa dalam DIPA hanya satu kegiatan yaitu Pembebasan PengadaanTanah Untuk Pembangunan Kampus dan bukan untuk jalan;Bahwa KPPN bisa menguji SPM hanya sebatas dengan DIPA yang adadan tidak menyangkut dokumen pendukung terbitnya SPM;Bahwa apabila uang yang sudah dicairkan melalui SP2D makatanggungjawab KPPN sudah lepas karena uang sudah keluar dari kasnegara;Bahwa di dalam DIPA tahun 2009, Anggaraan

Waskito Woelandoro selaku Pengguna Anggaran mengakui tidakpernah melakukan pengajuan permohonan Revisi Angaran Tahun Anggaran2007 terhadap kegiatan yang dilakukan diluar anggaraan DPA;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Waskito Woelandoro, ketika WalikotaBatam menginstruksikan pelaksanaan pengobatan gratis mulai dari bulanJanuari s/d Desember 2007 terjadi peningkatan jumlah pasien yang datangberobat berkisar 300 s/d 400 pasien orang perhari yang terdiri dari polirawat binap, poli rawat jalan, persalinan

Bahwa yang menjadi peranan Pangulu dan TPK adalah menyusun,mengelola anggaraan, melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB yangdisusun, serta membuat laporan pertanggungjawaban serta menunjukkanbuktibukti penggunaan anggaran yang telah digunakan, serta yangbertanggungjawab mengenai isi dari laporan tersebut adalah Pangulu sertaseluruh perangkat yang turut serta membuat laporan pertanggungjawabantersebut.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.3.

,Bahwa saksi pernah diminti keterangan oleh Penyidik KejaksaanKaranganyar ;Bahwa keterangan yang pernah saksi sampaikan tidak ada perubahanmasih tetap ;Bahwa saksi adalah Notaris di Kabupaten KaranganyarBahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan salinan Akta No.111tanggal 22 Maret 2005 tentang perubahan anggaraan dasar KoperasiPasar Sejahtera Kabupaten Karanganyar yang didirikan oleh MuzamilSulasiah sebagai Ketua Koperasi Syariah Sunar Budi JamilahSejahtera Karanganyar, yang sekretarisnya Drs.

tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan,menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukummenggunakan dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PendidikanAnak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Wakatobi Tahun Anggaraan

Wakatobi Tahun Anggaraan 2017 tidak sesuaiprosedur pengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga catalogsehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangannegara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 4

Melaksanakan anggaraan unit kerja yang dipimpinnyac. Melakukan mengujian atas tagihan dan memerintakan pembayaran.d. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan.e. Menandatangani SPMLS dan SPMTUf. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya dang.

Semenisasi Halaman Puskesmas) tersebut;7980bahwa setahu saksi tugas dari Konsultan Pengawas atas pekerjaan yang diawasinyaadalah : Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan dari awal sampai akhir yangdidasarkan pada Kontrak Kerja, Membuat Kemajuan Pekerjaan dan Melakukanpeneguran kepada Rekanan apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengankontrak dan juga bisa memberikan masukan kepada Pengguna Anggara ataspekerjaan yang dilaksanakaan Rekanan yang selanjutnya atas Refrensi KonsultanPengawas tersebut Pengguna Anggaraan

Pendapatan danpengelolaan keuangan Aset) yaitu ke Bagian Perbendaharaan (sdri Lina)dan Bagian Akuntansi (sdri Acin) untuk diverifikasi setelah di setujuimaka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk dipindahbukukan ke Rekening BPMK dalam bentuk Cek Giro, setelah itu saksimengambil uang tersebut dalam bentuk Cek Tunai dengan spesimentandatangan saksi dan Kepala Badan dan setelah uang itu saksi ambilsaksi laporkan kepada Kepala badan untuk digunakan sebagaimanasudah ditentukan Dokumen Pelaksanaan Anggaraan

Kemudian untuk besarnyaanggaran untuk pelaksanaan porprov IV Kaltim kontingen Tarakan adalahsebesar Rp. 4.348.465.000, (empat milyar tiga ratus empat puluh delapan jutaempat ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa mekanisme perencanaan Porprov IV Kaltim adalah pada awalnyadibentuk panitia kontingen kemudian panitia kontingen mengadakan rapatuntuk menyusun keperluan anggaran dari masingmasing bidang atau seksiyang dituangkan dalam rencana kerja anggaraan (RKA), kemudian setelahselesai maka panitia

tersebut sudah benar;Bahwa saksi pada tahun 2008 bertugas sebagai anggota DPRD kotaGorontalo sebagai anggota Komisi C;Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan perjalanan dinas biasanya adalewat Komisi, dan ada yang perorangan;Bahwa sepengetahuan saksi kalau berangkat perorangan langsungmenghadap kepada Ketua dewan;Bahwa biasanya setiap tahun ada rapat tahunan di DPRD;Bahwa sepengetahuan sakasi kalau menyangkut penambahan anggranbiasanya pembahasannya dilakukan pada komisi anggran ;prosedurpenambahan anggaraan

Pertama masingmasing Kepala Desa membuat surat pengajuanpermohonan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)Tahap (Satu) tahun 2016 dengan lampiran Peraturan Desa tentangAPBDesa dan rincian penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan DanaDesa (DD) Desa Tahap (Satu) tahun 2016 serta laporan realisasipenggunaan dana desa tahun anggaraan sebelumnya kepada BupatiMadina Cq. Kabag Tata Pemerintahan Setdakab. Madina melaluikecamatan untuk dilakukan verifikasi terlebin dahulu;b.

yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli/ahli yangmeringankan, surat, petunjuk, keterangan saksi yang meringankan danketerangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperolehfakta hukum sebagai berikut : Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannyayaitu menyetujui dimasukkannya anggaran kegiatan belanja bantuansosial kepada anggota Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,, ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaraan