Ditemukan 99 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : djunatan daratan djaharan djanatun djapanan djamasan djawatan djatatan dabatan djamaran
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus
Register : 09-08-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MARISA Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN MAR
Tanggal 3 September 2018 — Pemohon:
RISMAN MAHDJANI
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI POHUWATO
73 — 119
  • Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATOdiutjapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru BesarLuar Biasa dalam limu Pengantar limu Hukum dan Tata HukumIndonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dariUniversitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959,him. 11);Bahwa belum dihitungnya kerugian negara yang nyata dan pasti olehahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalamanalisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian negara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-11-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1892 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — Ir. DEWI MURNIATI DJUKARDI lawan ADJI TUNAS, DKK dan Ny. Hj. ANDI NURMADIANTHIE, S.H., M.Kn., DKK
137 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cultuur enHandel Maatschppij Tan Wie Siong, tanggal 28 November 1957, Nomor 133(telah di umumkan dalam tambahan Berita Negara RI, tanggal 18 Agustus1959, Nomor 66), yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, Notaris diJakarta, dinyatakan bahwa: Para anggauta direksi dan para komisarisdiangkat oleh rapat unum pemegang saham, untuk tiap tiap djabatan mana,harus diadjukan sedikitdikitnya 2 (dua) orang tjalon;Bahwa secara hukum tidak pernah ada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) yang keputusannya mengangkat
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 12/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
140 — 104
  • Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 180/6867/SJ tanggal 10 September 2018 tentangpenegakan hukum terhadap aparatur sipil negara yang melakukantindak pidana korupsi, Nomor 005/198 tanggal 14 September 2018(fotokopi Sesuai dengan aslinya);: Berita Acara Rapat Koordinasi Tindak Lanjut penegakan hukumterhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kajahatanyang ada Hubungannya dengan dJabatan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 16-09-2020 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 34/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
Dortje Buang Karundeng
Tergugat:
Kepala Kantor ATR / Pertanahan Kabupaten Minahasa
Intervensi:
HARUN HAJADI,Dk
194 — 96
  • Ill/dJabatan : Plt. Kepala Seksi PenangananMasalah Dan PengendalianPertanahan ;Halaman 2 dari 108 Halaman Putusan Perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.Mdo2.Nama : SEPTIAN RIZKIYUSTITIAWAN, SHNIP : 198809052018011001Pamgkat/Gol : Penata Muda Ill/aJabatan : Kasubsie Sengketa, Konflik danPerkara Pertanahan ;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 09/SKU71.02 MP 01.01/IX/2020 tanggal 28September 2020 ;Selanjutnya GiSCDUt 2.0.0.2... eee eeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeseseenaeeeees TERGUGAT ;ll. PT.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
268 — 182
  • I/ Ill dJabatan Kepala Sub Seksi PenangananSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Nama HARIYANTO,S.H.NIP 19670514 199403 1007Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk I/ III bJabatan Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Nama ARIEF BUDI SETIAWAN, S.TNIP 19691225 201408 1 001Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk I/ III bJabatan Analis Hukum Pertanahan SubSeksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan KotaSurabaya
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
316 — 217
  • I/ Ill dJabatan Kepala Sub Seksi PenangananSengketa, Konflik dan PerkaraPertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Nama HARIYANTO,S.H.NIP 19670514 199403 1007Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk I/ III bJabatan Kepala Sub Seksi PengendalianPertanahan pada KantorPertanahan Kota Surabaya ;Nama ARIEF BUDI SETIAWAN, S.TNIP 19691225 201408 1 001Pangkat/ Golongan Penata Muda Tk I/ III bJabatan Analis Hukum Pertanahan SubSeksi Penanganan Sengketa,Konflik dan Perkara Pertanahanpada Kantor Pertanahan KotaSurabaya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 20/G/2016/PTUN.ABN
JUFRI ABD RAJAK : Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Moiso, RT IV/03 Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;--- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 05/SKK/ADV-FG/ X/2016, tanggal 03 Oktober 2016 kepada : FREIZER GIWE, SH., MM., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokad dan Konsutan Hukum Freizer Giwe, SH. MM. & rekan yang berkedudukan di Gamtala RT IV/02 Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;---- Selanjutnya disebut sebagai --------------------- PENGGUGAT ;- M E L A W A N I. BUPATI HALMAHERA BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Desa Porniti, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;------------------------------------------------------------ Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 181.1/4022/2016, tanggal 24 Oktober 2016 kepada :---- Nama : DENY GUNAWAN KASIM, SH., M.Hum Nip : 19690909 200003 1 007 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b Jabatan : K.Bag.Hukum dan Organisasi Setda Kab Halbar Nama : ASNATH SOWO, S.Sos., M.Si Nip : 19751014 200303 2 011 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : K.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : H. FAKAR LILA, SH., M.si Nip : 19620601 198603 1 025 Pangkat/Gol : Pembina IV/a Jabatan : Sek. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Halbar Nama : JASON K. LALOMO, SH., LL.M Nip : 19730128 200604 n1 009 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I III/d Jabatan : Kasub.Bag Organisasi dan Tata Laksana Sek. Daerah Kab. Halbar Kesemuanya beralamat pada Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti, Jailolo Kab. Halbar, yang selanjutnya memberikan Kuasa Subtitusi No. 02/SK-TUN/X/FES/2016 tanggal 10 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- TERGUGAT ;- II. IDRIS GULA, berkedudukan di Desa Moiso RT01/RW01, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara ;-------------- Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/SK-TUN/XI/FES/2016, tanggal 14 November 2016 kepada :-------------------------------------------------------------------- 1. FIREL E. SAHETAPY, SH., MH. 2. BARBALINA MATULESSY, SH., M.Hum 3. DIAN SITANIAPESSY, SH., MH 4. ARDIYAH LEATEMIA, SH., MH 5. ELTHER LEAUA, SH., MH Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, SH., MH., dan Rekan, beralamat di Jl. Dana Kopra No. 1/29 Ambon ;------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai -- TERGUGAT II INTERVENSI ;-
197 — 56
  • ., LL.MNip : 19730128 200604 nl 009Pangkat/Gol : Pembina Tk.I III/dJabatan : Kasub.Bag Organisasi dan Tata LaksanaSek. Daerah Kab. HalbarKesemuanya beralamat pada Jl. Pengabdian No. 1 Jati Porniti,Jailolo Kab. MHalbar, yang selanjutnya memberikan KuasaSubtitusi No. 02/SKTUN/X/FES/2016 tanggal 10 NovemberDOG eS sic rres ences nance hice RE RARER1. FIRELE. SAHETAPY,SH., MH.BARBALINA MATULESSY, SH.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 128/Pdt.G/2019/PN Mtr
Tanggal 17 Februari 2020 — Penggugat:
1.IDA WAYAN JELANTIK
2.IDA NYOMAN RAI
3.IDA MADE JELANTIK
Tergugat:
PT. PERTAMINA PERSERO
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
2.Ir. GIRI SANTOSO
103 — 78
  • SAID tanggal 3 Mei 1972 hal Mohonberhenti dari Djabatan Bupati Kepala Daerah Kab. Lobar karenaberakhirnja masa jabatan, diberi tanda T.27;. Bahwa dari kelima dokumen tersebut, Ahli mengfokuskan padatandatangannya saja sehingga Ahli hanya mengcrop atau memotongpada spesifikasi tanda tangan.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 10-07-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 67-K/PM.I-03/AD/VII/2019
Tanggal 1 Agustus 2019 — Oditur:
Sunandi, S.E, S.H.
Terdakwa:
Irman yahya
125 — 229
  • didepan Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaannya, dan sesuaidengan ketentuanPasal 155 UndangUndangRI Nomor 31Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan paraHal 34 dari Hal 80 Putusan No:67K/PM.103/AD/VII/2019Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan tersebutdapat dibacakan atas persetujuandari Terdakwa,PenasihatHukum Terdakwa dan Oditur Militer membacakan keteranganpara Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :Saksi3 :Nama lengkap > Irwan WahyudiPangkat / NRP : PNS I/DJabatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-01-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 08/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2016 — M. HENDRIK LOUHENAPESSY, dkk ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, dkk.
94 — 778
  • ., Sertu NRP 150299 Djabatan Ba.UBT.Kodim 0605/Subang Kesatuan KodimVVSiliwangi, menempati Kamar Nomor 1314 Barak Ediperpanjang dengan Surat lzin Perumahan NomorSIP/4354/X/2008 tanggal 21102008 an Ny.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus
Register : 21-06-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjs
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
90 — 43
  • Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATOdiutjapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar LuarBiasa dalam Ilmu Pengantar IIlmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia padaFakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dari Universitas Indonesia diDjakarta, pada tanggal 19 September 1959, hlm.11)Bahwa Hakim sebagai pemegang kekuasaan untuk menafsirkan UU dapatdilacak dari putusan dalam perkara Marbury v.
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 29-01-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 2 September 2021 — Penggugat:
1.IDA WAYAN JELANTIK
2.IDA NYOMAN RAI
3.IDA MADE JELANTIK
4.IDA AYU MADE BULAN
5.IDA WAYAN JELANTIK SEMITI
6.IDA NYOMAN JELANTIK ADYANA
Tergugat:
1. PT. PERTAMINA (PERSERO);
Turut Tergugat:
1.Ir. Giri Santoso
2.Wali Kota Mataram Cq. Pemerintah Kota Mataram
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
153 — 97
  • SAID tanggal 3 Mei 1972 hal Mohon Berhentidari djabatan Bupati Kepala Daerah Kab.Lobar karena berachirnja masajabatan, diberi tanda T20;21. Foto copy Berita Atjara Pengangkatan Sumpah Drs. SAID tahun1967 sebagai Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat, diberi tanda T21;Halaman 62 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Padt.G/2021/PN Mtr22.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-04-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 Juli 2017 — YUDIA PRATIWIYANTO, S.E, DK
69 — 14
  • Dan hakimHalaman 90 dari 124 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Pikboleh menafsir suatu ketentuan undangundang secara gramatikal atauhistoris baik rechts maupun wetshistoris (Lie Oen Hock, jurisprudensisebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktu peresmianPemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultasHukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di djakarta,pada tanggal 15 September 1959, hal.11)Bahwa memperhatikan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 14 Agustus 2014 — DR.drh.BAMBANG EKO SUHARTO,M.Si. bin SUKITNO ; KEJAKSAAN NEGERI NGANJUK
52 — 8
  • III dJabatan : Kasi Kurikulum dan Sarpras SD Dinas Dikpora DaerahKabupaten Nganjuk4 Keputusan Bupati No. 188/47/K/411.013/2011 tanggal 1 Maret 2011tentang perubahan kedua atas Keputusan Bupati Nganjuk No.188/06/K/411.013/2011 Yaitu :Mengganti Pegawai negeri sipil :Nama : Dr. H. BUDIONONIP : 19570419 198102 1 003Halaman 23 dari 135 Putusan No. 61/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.SBYPangkat/Gol : Pembina Utama Muda/Gol. IV cJabatan : Plt.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-06-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp
Tanggal 15 April 2015 — Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, MM
135 — 47
  • Dan hakim boleh menafsir suatu ketentuan undangundangsecara gramatikal atau historis baik rechts maupun wetshistoris (Lie OenHock, jurisprudensi sebagai sumber hukum, pidato diucapkan pada waktuperesmian Pemangkuan Djabatan Guru Besar Luar Biasa dalam IImu HukumPengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada fakultas Hukum danPengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 15September 1959, hal.11)2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
96 — 35
  • Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karenajabatan..........curasenl22o)djabatan atau kedudukan;3. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian Negara; 4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atauturut melakukan perbuatan itu ;Ad. 1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 16-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) c.q. PIMPINAN KPK, VS DRS. HADI POERNOMO, Ak
382 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATOdiutjapkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru BesarLuar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dariUniversitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959,hlm.11) ;Hal. 9 dari 193 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 26 Mei 2015 — HADI POERNOMO. Beralamat di Jalan Iskandarsyah I No. 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai ; PEMOHON PRA PERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. NUR CHUSNIAH,SH.M.Hum, 2. Mr.(Droit) ANATOMI MULIAWAN, SH., 3. Dr.YUDI KRISTIANA,SH, M.Hum., 4. ISKANDAR MARWANTO, SH, MH., 5. MUNGKI HADIPRATIKTO, SH., dan 6. JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK,SH.MH. masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2015, Nomor SKS- 28/01-55/05/2015, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRA PERADILAN.;
1073 — 897
  • Lie Oen Hock, Jurisprudensi sebagai Sumber Hukum, PIDATOdiutjapbkan pada waktu Peresmian Pemangkuan Djabatan Guru BesarLuar Biasa dalam Ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dariUniversitas Indonesia di Djakarta, pada tanggal 19 September 1959,him.11)22.Bahwa Hakim sebagai pemegang kekuasaan untuk menafsirkan UUdapat dilacak dari putusan dalam perkara Marbury v. Madison,5 U.S.137 (1803).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Permohonan
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 468/Pdt.P/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 September 2020 — PT SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA, yang selama proses penanganan perkara berlangsung, kemudian berganti nama menjadi PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Gedung Lippo Kuningan Lt. 27, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B12, Karet Kuningan, Setiabudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I; PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA (disingkat menjadi “TPI”), beralamat di The Garden Centre Lt. 6 Jl. Raya Cilandak KKO RT.001 RW.005, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., Randy Ozora Siregar, S.H., dan Anthony Djono, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum HOTMAN PARIS & PARTNERS, beralamat di The Kensington Commercial Blok A.12, Jl. Bulevar Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN II/ dahulu TERLAPOR II Selanjutnya PEMOHON KEBERATAN I/ dahulu TERLAPOR I dan PEMOHON KEBERATAN II/ Pdt.I.D.9.2 Hal. 2 dari 484 hal Put. KPPU Nomor 468/Pdt.P/2020./PN JKT SEL dahulu TERLAPOR II secara bersama-sama disebut “PARA PEMOHON KEBERATAN/ dahulu PARA TERLAPOR”. Lawan: KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) yang beralamat JL. Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN.,
2503 — 4861
  • /PN JKT SELJabatan Sephicot Andes Hebei Hicta Tahun ai aie aT sia Zp Alta 83cay dJabatan Hild BzieiPica Talon m5 iH 201TAlma 2PT &1 audi?