Gebernur Kepala Daerah Pemerintah Sulawesi Utara)menyelesaikan pembayaran ganti atas sisa tanah obyek perkara,namun sampai saat diajukan gugatan a quo sama sekali tidak ditanggapi,tidak dijawab berarti Tergugat (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Cq.Gubernur Kepala Daerah Pemerintah Sulawesi Utara) tidak mau melayani11rakyat kecil yang didholimi, membalas surat saja tidak mau dan tidakbersedia, maka oleh karena itu dengan ini para Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Manado untuk mengadili dan

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggangALASAN DAN DASAR GUGATANBahwa keputusan Tergugat telah memenuhi unsur unsur KeputusanTata Usaha Negara sebagai mana ketentuan Pasal 1 angka 9Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaHal 3 dari 49 hal, Putusan No.108/G/2012/PTUNJKTNegara, yakni Penetapan tertulis dikeluarkan oleh Badan / Pejabat TataUsaha Negara yaitu Gebernur

HM/Prona/IV/1985 tanggal 05 maret 1985 an.Masse yang terletak di Desa Lauru, Kacamatan Rumbia KabupatenBombana (wilayah hukum Tergugat ) telah melalui prosedur dan sesuaidengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 TentangPendaftaran tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah Pasal2 ayat (a) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 tahun1973 Pasal 3 s/d Pasal 11 ; Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Surat Keputusan Gebernur

Sus/2016/PNSABundang Nomor 11 ada pejabarannya lagi kanun bada syariah dan sekarang farzukinayah nomor 11 dan pada tahun 2008 ada kanun 2009 dan 2010 tentangpembinaan Hukum adat salah satunya hukum khalwat mesum itu boleh ditanganidikampung dan memang bisa diproses di kampung dari 18 kewenanganberdasarkan prikade kanun itu MOU dan ditangani Kapolda Gebernur ditanganidi kampung yang tidak boleh Fasir sepemahaman kita terhadap kanun itu, jadisaya perintahkan Anggota saya tadi jam 5 itu kalian pantau

Bandung yang termuat dalam putusan sela halaman 54 alinea 5dan halaman 56 alinea 2 disebutkan:"Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 322/Bragaberakhir masa berlakunya sampai dengan tanggal 17 April 2014 yangmana sampai waktu diajukannya gugatan perkara ini di Pengadilan NegeriKlas A Bandung tanggal 15 Januari 2015, Penggugat belum pernahmengajukan permohonan secara tertulis untuk perpanjangan/memperbaharui berlakunya Hak Guna Bangunan Nomor 322/Braga dandemikian pula Tergugat 1 yakni Gebernur

sebelumnya telah dilakukan dilakukan penelitiankelengkapan administrasi dan yang bersangkutan dinyatakan memenuhisyarat untuk berhenti sebagai anggota DPRD Kabupaten Buleleng, denganBerita Acara Nomor: 171.1/17002/Bid II/BKBP ; Sebagai tambahan : Tanggal 1 Maret 2013, DPRD Kabupaten Buleleng pernah menyampaikanusulan Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buleleng atas namaPutu Suarjana (Penggugat) kepada Gubernur Bali d/p Bupati Bulelengdengan surat Nomor: 171.3/298/DPRD ; Tanggal 16 April 2013, Gebernur

TEGUH WUOYO;1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi danbangunan pedesaan dan perkotaan tahun 2015 untuk tanah danbangunan di J1 Maluku No. 50 Menteng Jakarta Pusat;1 (satu) eksemplar nota kesepahaman pemakaian dana;1 (satu) buah surat nikah atas nama TEGUH WIJOYO dan ANGELINEHARIYONO dari Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat;1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan;Halaman 23 dari 37 Halaman Nomor : 1635.Pid.B/2015/PN.JKT.PST. 1 (satu) lembar lampiran kKeputusan Gebernur

Jangka waktu tidak lebih dari 20 tahun;Lalu mengapa tanah yang hanya seluas 464 m2 harus DirjenAgraria yang memutus dan bukan Gebernur/KDH sesuaiPermendagri No. 6 Tahun 1972?Halaman 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 29/ PDT/ 2016/PT AMBDan mengapa pula sertifikat hak milik No. 200 yang pada tanggal16 Mei 1973 yang sudah beralih hak a.n. Etty Tjiado yang peralihanhaknya dilaksanakan sendiri oleh Pds. Kepala Seksi PendaftaranTanah a.n. Walikotamadya dan diketahui oleh Kepala Sub DitAgraria a.n.

Perkara Nomor 02/G/2013/PTUNTPI gugatan atas KeputusanGebernur Kepulauan Riau No. 752 Tahun 2012 tertanggal 6Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMk)Kota Batam Tahun 2013 terutama Tentang Penatapan KelompokUsaha yang di gugat Oleh Perhimpunan Kawasan Industri (HK)dan Perhimpunan Hotel Restaurant Inddonesia (PHRI) melawanGubernur Kepulauan Riau Sebagai Tergugat ( Gebernur Drs.Muhammad Sani dan Wakil Gubernur DR. H.M. SoeryoRespationo, SH, MH dengan Kuasa Hukumnya H.

., yang telah berkekuatan hukum tetap seperti telahdipertimbangkan .....35dipertimbangkan diatas ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, olehnyamenurut Majelis Hakim, maka tindakan Tergugat / Gebernur Sumatera Selatan sebelummengeluarkan objek sengketa yang berdasar Surat dari Walikota Pagar Alam dan atauPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, oleh karenanya dari segiprosedur maka dalam Tergugat menerbitkan keputusan yang kemudian menjadi objeksengketa dalam perkara ini

Fotokopi Keputusan Gebernur Maluku Nomor 47 Tahun 2019, tanggal 31Oktober 2019 tentang Pemberian izin perceraian kepada Rosaria MarlinaRenyaan, yang diberi tanda bukti P2;3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303141609130001 atas nama TERGUGAT,yang diberi tanda bukti P3 ;4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303065101770001 atas namaPENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P4;5.

Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah).Bahwa sisa dana tidak lagi menjadi Re180.000.000,00(seratus delapan puluhjuta rupiah) sebab Terdakwa telah mengeluarkan untuk pajak dan biayapelaksanaan dan pembelian bahan bangunan rehabilitasi Kantor Desa yangkeseluruhannya berjumlah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluhjuta rupiah) bahwa pengeluaran Terdakwa tersebut adalah sah atau legal.Bahwa mengenai adanya penundaan pelaksanan pekerjaan rehabilitasiKantor Desa tersebut telah dilaporkan kepada pihak Gebernur

Bahwa terdakwa memberikan sambutan dalam acara kampanye tersebutdengan mengatakan kepada peserta kampanye, kader dan pendukungyang hadir bahwa mari kita satukan barisan untuk mensupport dansekaligus memenangkan paslon gebernur Kaltim Nomor urut 3.

Bahwa oleh karena Keberatan Penggugat yang telahdisampaikan kepada Gebernur Akademi Kepolisian tidakmembuahkan hasil, maka pada tanggal 3 Desember 2018,Penggugat mengajukan Banding kepada Atasan Tergugat yaituKepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) melalui suratHalaman 10 dari 62 halaman Putusan Nomor : 47/G/2019/PTUN.Smg.tertanggal 3 Desember 2018, perihal Permohonan PeninjauanKembali Keputusan Hasil Sidang Wanak;Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undangundang RI Nomor 30 Tahun

1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi PNS, maka Pemohon belum memiliki izin dari atasanuntuk mengajukan perceraian pada Pengadilan Agama Ambon, walaupunPemohon telah memiliki izin atasan namun Termohon menganggapnya tidaksah menurut Peraturan Pemerintah dimaksud.e Bahwa Peraturan Gubernur Maluku Nomor 19 Tahun 2010 tentangPendelegasian Wewenang Penolakan Pemberian Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahProvinsi Maluku, kalau mengacu pada Peraturan Gebernur

Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat, apabilaperaturanperaturan hukum dalam suatu) masyarakat dilanggar(langsung);Bahwa berdasarkan penjelasan diatas terbukti TERGUGAT telahmelakukan perobuatan melawan hukum dan melanggar kesusilaandengan terbitnya Surat Keputusan Gebernur Jawa Tengah Nomor170/6 tahun 2016, Tanggal 15 Januari 2016 tenteng PeresmianPengangkatan Penggati Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bloraatas nama Sdr.

fotocopy Perkiraan Kebutuhan dana menyelesaikanpenukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01Halaman 47 dari 137 halaman putusan Nomor 13/Tipikor/2014/PT BDG175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilsumpah, Gebernur

Bukit Jonggol Asri.2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Kebutuhan dana menyelesaikanpenukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lIembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yang mengambilsumpah, Gebernur Jawa Barat beserta Surat PernyataanPelantikan dan Surat Pernyataan Menduduki

Bukit Jonggol Asri.2 (dua) lembar fotocopy Perkiraan Kebutuhan danamenyelesaikan penukaran kawasan hutan 2.754 HA.3 (tiga) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Urusan Kehutanan,kepada Direksi BJA dan BPK Cahyadi Kumala, tanggal 01September 2013, Masalah BATM.3 (tiga) lembar dokumen Berita Acara Pengucapan SumpahJabatan Bupati Bogor tanggal 30 Desember 2013 yangditandatangani oleh AHMAD HERYAWAN selaku yangmengambil sumpah, Gebernur Jawa Barat beserta SuratPernyataan Pelantikan dan Surat Pernyataan MendudukiJabatan

DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri; 11. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur Kepala Daerah TK.I Suamtera Selatan dengan nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984; 12. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Selatan dengan nomor SK.

DA.593.5/164/III/P3HT/1984tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur Kepala DaerahTK.I Suamtera Selatan dengan nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal3 September 1984;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTK.I Sumatera Selatan dengan nomor SK.

DA.593.5/164/IH/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984 atas nama H.Tibrani Basri;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gebernur KepalaDaerah TK.I Suamtera Selatan dengan nomor SK.DA.593.5/164/III/P3HT/1984 tanggal 3 September 1984;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah TK.I Sumatera Selatan dengan nomor SK.

permasalah ini dengan menyerahkan sertifikat tanah ke bank,namun Bank Indonesia (BI) sendiri melihatnya BPR tersebut tidak lagi sehat;Bahwa BPR Mudik Air juga telah mengadakan rapat unum pemegang saham(RUPS) dan ternyata tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, kKemudianpenyelesaiannya diserahkan ke Bank Indonesia (Bl);Bahwa dari aturan Bank Indonesia (Bl), setiap pegawai Bank Indonesiamengetahui kejadian pelanggaran bisa melaporkan kepada pihak yangberwenang, dan saksi diberi kKuasa substitusi dari Gebernur

,M.Hum, NIP. 19660616 199102 1 001 tertanggal 20 September 2010 ; Foto copy dari foto copy Surat Rektor Unsyiah Nomor : 3027/H1 1/2010kepada Gebernur tentang Permintaan Pegawai Negeri Sipil An.DR. Iskandar A. Gani, S.H., M.Hum, NIP. 19660616 199102 1 O01tertanggal 22 September 2011 ; Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Gubernur Aceh Nomor :Peg.800/014/2010, An. DR. Iskandar A.