Membatalkan pernikahan Termohon I dengan Termohon IIsebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor181/5I/11/2011, pada ihari Senin, Tanggal 07Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Seberang Ulu I Palembang tanggal 05April 2011 dengan segala akibat hukumnya;3.

Fotokopi bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Nomor181/51/11/2011 Tanggal O5 April 2011 (P.2);o.

Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor181/51/11/2011 tanggal O5 April 2011 yang dikeluarkanoleh PPN KUA Kecamatan Seberang Ulu I tidakberkekuatan hukum;5. Membebankan Pemohon untuk membayar' biaya perkarasebesar Rp 376.000, (tiga ratus tujuh puluh enam riburupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkanmusyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H.,oleh kami Majelis Hakim Drs. H. SUDIRMAN H. YUSUF, SH.sebagai Ketua Majelis dan Drs.

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Serta Merta ataumelaksanakan putusan terlebih dahulu sebelum adanya upaya hukum(kasasi);Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berpendapat lain, maka Penggugatmohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telan memberikan Putusan Nomor181/Pdt.SusPHI/2020/PN Jkt Pst, tanggal

Membebankan biaya perkara kepada Negara seluruhnya sejumlahRp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi pada tanggal 2 Desember 2020, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 17 Juli 2020, diajukan permohonan kasasi padatanggal 10 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 176/Srt.Kas/PHI/2020/PN Jkt Pst juncto Nomor181

Berkas perkara tersebut beserta surat surat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; 22202 n2 nn nn en eens nn ne nc nn nePutusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 2 dari 8TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor181/G/2015/PTUN.SBY, tertanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya berbunyisebagai berikut:wan nnn nanan nnn nn nnn nnn nnn ene nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nn neem annem nena

nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnnnnsMengigat akan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara serta ketentuan ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan denganPSPrkara INl; ~~ =~ nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnn nn nnnnn ne nnnnnnenannnnnnannMENGADILIe Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Putusan Nomor:57/G/2016/PTTUN.Sby,halaman 6 dari 8e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor181

TahunAnggaran 2010 untuk kegiatan operasional Palang Merah Indonesia (PMI)Cabang Kota Gorontalo Tahun 2010 sesuai dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo pada awalnya dianggarkan sebesarRp 100.000.000, (seratus juta rupiah) kKemudian sesuai Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran berubah menjadi sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah);> Bahwa pada tanggal 29 Januari 2010, dibuat Naskah Perjanjian Hibah Nomor181

Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2011:> Bahwa Jumlah alokasi Dana Hibah Pemerintah Kota Gorontalo TahunAnggaran 2011 untuk kegiatan operasional Palang Merah Indonesia (PMI)Cabang Kota Gorontalo Tahun 2011 sesuai dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Pemerintah Kota Gorontalo dianggarkan sebesar Rp300.000.000,(tiga rauts juta rupiah);> Bahwa Pada tanggal 20 Januari 2011, dibuat Naskah Perjanjian Hibah Nomor181/HUKUM

Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMIKotaGTLO/V2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMIKota GTLO/V/2011 tanggal 20 Januari2011 dalam pasal 4 ayat (2) huruf b pihak kedua berkewajibanMenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untukpeningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang KotaGorontalo kepada Kepala Daerah..

Naskah Perjanjian Hibah Nomor 181/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMIKotaGTLO/V2010 tanggal 29 Januari 2010 dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMIKota GTLO/V/2011 tanggal 20 Januari2011 dalam pasal 4 ayat (2) huruf b pihak kedua berkewajibanMenyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah untukpeningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang KotaGorontalo kepada Kepala Daerah.b.

/HUKUM/11/2010 dan Nomor 01/PMIKOTA GTLO/V2010 tanggal 29Januari 2010 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang Merah Indonesia(PMI) Cabang Kota Gorontalo tentang Pemberian Dana Hibah untukpeningkatan sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia Cabang KotaGorontalo;Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2016/PT.GTO31) 1 (satu) rangkap foto copy Naskah Perjanjian Hibah Nomor181/HUKUM/25/2011 dan Nomor 01/PMIKOTA GTLO/V/2011 tanggal 20Januari 2011 antara Walikota Gorontalo dengan Ketua Palang

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam tenggang waktu7 (tujuh) hari sejak setelah menerima pemberitahuan tersebut yaitu tanggal 11Mei 2020;Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini terdapat 2 (dua) turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Smryaitu yang diucapkan pada tanggal 24 Maret 2020 dan yang diucapkan padatanggal 07 April 2020;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara sidingPengadilan Tingkat Pertama bahwa putusan Pengadilan Samarinda Nomor181

Mengubah / memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor181/Pid.Sus/2020/PN Smr tanggal 07 April 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

alternative kesatu) menurutPengadilan Tinggi tidak beralasan oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaandipersidangan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabhu tersebutadalah untuk dikonsumsi sendiri serta tidak ditemukan adanya fakta bahwaTerdakwa telah memperjual belikan barang bukti sabhu tersebut, sehinggadengan demikian terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harusdikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor181

membatalkan semua aktaakta notariil yang telah dibuatsebelumnya antara Para Tergugat dengan Penggugat ;Menetapkan agar putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dilaksanakansecara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukumverset, banding maupun kasasi ;Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini ;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum dan kebenaran (ex aequo etbono) ;Membaca, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor181

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor181/Pdt.G/2016/PN Yyk, tanggal 4 Juli 2017 ;c.

lengkap dan tidak ada halhal yang bertentangan dengan hukumdan peraturan perundangundangan maupun kesusilaan, oleh sebab itupertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebutsudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkatbanding mempelajari dengan seksama berkas perkara secarakeseluruhan, baik Berita Acara persidangan, alatalat bukti dariPenggugat maupun Para Tergugat, demikian juga salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 Juli 2017, Nomor181

., tanggal 24 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut;Telah membaca:1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung pada tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 14/Akta Pid/2019/PN Tjg,Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 Oktober 2019 Nomor181/Pid.Sus/2019/PN Tjg;2.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriTanjung pada tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 14/Akta Pid/2019/PN Tjg,Penuntut Umum telah

mengajukan permintaan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 Oktober 2019 Nomor181/Pid.Sus/2019/PN Tjg;3.Relaas pemberitahuan permintaan banding No.14/Akta.Pid/2019/PN Tjgdari Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriTanjung telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 30 Oktober2019;4.Relaas pemberitahuan permintaan banding No.14/Akta.Pid/2019/PN Tjgdari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Tanjung telah diberitahukan

peradilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalamamar putusan ini.Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILI:1.Menyatakan menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwadan Penuntut Umum tersebut;2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor181

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Permintaan Banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tersebut tidak disertai dengan memori banding;Menimbang, bahwa Terdakwa Rendi Saputra Nur bin Jamran alias lantelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK ATAUMELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAUMENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN BUKAN TANAMAN olehPengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya Nomor181

dilaboratorium atas urine Terdakwaternyata hasilnya ialah urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamin.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim Banding menilai adalah lebih tepat bila terhadap Terdakwa dikenakandakwaan lebih subsidair yaitu Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi DiriSendiri (pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor181

Peradilan Umumyang telah dirubah dengan Undangundang Nomor 8 tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undangundang No. 49 tahun 2009, UndangUndangNomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), Pasal 127 ayatHalaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 128/PID/2020/PT SMR(1) huruf a UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Nartkotika sertaPeraturan perundangundangan lainnya yang terkait;MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor181

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11September 2000, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor181/17/1X/2000 tanggal 11 September 2000 dengan status Penggugatperawan dan Tergugat duda cerai;2.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah xxxxxxxxxX XXXXxXxXxXxxX Nomor Induk Kependudukan3512144808730005 tanggal 01 Maret 2018, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai kemudian diberi tanda P.1;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) XXXXXxXxXXxXxXxX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX Nomor181/17/IX/2000 tanggal 11 September 2000, bukti surat tersebut telahdiberi

Bahkan selanjutnya sebagaimana surat Penggugat tertanggal 12 April 2016 dan29 Maret 2016 perihal Permohonan Penebusan Sertifikat Nomor 181 a.n.Permitra Andalan Semesta yang berlokasi di Wanaherang, Gunung Putri Bogor,Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan (SHGB Nomor181/Wanaherang) dan mengakui sendiri bahwa tanah SHGB Nomor181/Wanaherang tersebut merupakan barang jaminan utang Penggugat kepadaNegara, serta Penggugat berusaha mengajukan penebusan terhadapnya. ;6.

= dari penerbitan objek gugatan (SHGB Nomor181/Wanaherang) yang merugikan kepentingan Penggugat.

Ficorinvest Bank, maka SHGB Nomor181/Wanaherang dimaksud diserahkan langsung oleh Kantor Pertanahan kepada PT.

PermitraAndalan Semesta yang berlokasi di Wanaherang, Gunung Putri Bogor,Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan (SHGB Nomor181/Wanaherang) dan mengakui sendiri bahwa tanah SHGB Nomor181/Wanaherang tersebut merupakan barang jaminan utang Penggugatkepada Negara, serta Penggugat berusaha mengajukan penebusan terhadapnya.33.Bahwa, demikian halnya dengan dalil Penggugat pada angka IV butir 13gugatannya yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan a quobertentangan dengan Peraturan Pemerintah

Putusan No. 12/G/2019/PTUNBDG36.Bahwa, selain itu, penerbitan SHGB Nomor 182/Wanaherang jelasjelasdidasarkan atas itikad tidak baik dari Penggugat yang dengan sengajamengajukan pendaftaran hak atas objek tanah yang sama yang sebelumnyatelah diberikan pendaftaran haknya dalam objek gugatan (SHGB Nomor181/Wanaherang).

Adapun terdakwaJONGGI HERMANTO NAINGGOLAN dalam menawarkan untuk dijual, Halaman 3 dari 11 Halaman PUTUSAN NOMOR : 807/PID.SUS/2017/PT.MDN.menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan tersebut tidak ada mendapat ijindari pemerintah yang berwenang maupun dari Departemen Kesehatan;Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor181/10040.00/ 2017 tanggal 13 April 2017 yang ditimbang oleh RUDIANTON SINAGA dan RUDI ANTON SIAGIAN dan diketahui

Adapun terdakwa JONGGI HERMANTONAINGGOLAN dalam menanam, memelihara memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanamantersebut tidak ada mendapat ijin dari pemerintah yang berwenang maupundari Departemen Kesehatan;Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor181/10040.00/ 2017 tanggal 13 April 2017 yang ditimbang oleh RUDIANTON SINAGA dan RUDI ANTON SIAGIAN dan diketahui olehSURIPTO,SE selaku pemimpin cabang Pegadaian P.Siantar yang padapokoknya menerangkan bahwa

menyalahgunakan Narkotika Golongan I,perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwamenggunakan narkotika jenis ganja yang dilakukan dengan caramencampurkan narkotika jenis ganja tersebut ke dalam rokok sampurnadengan menggunakan kertas tiktak dan yang dapat terdakwa rasakansetelah mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut adalah menambahnapsu/selera makan terdakwa;Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor181

Nomor 1326 K/Pdt/2020.Menyatakan menurut hukum bahwa tanah perumahan sengketa tersebutdi atas adalah milik Penggugat, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor181 Tahun 1991;Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan surat terkait dengantanah perumahan sengketa yang merugikan Penggugat adalah tidakmengikat dan karenanya batal demi hukum;Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan orang tua Para Tergugatdan Para Tergugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatanmelawan hukum;Menghukum kepada Para Tergugat

Lombok Baratyang selanjutnya disebut sebagal..................Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal13 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Mataram pada tanggal 13 Februari 2020 dalam register nomor181/Pdt.P/2020/PN Mtr;Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikankehendaknya mencabut Permohonannya dengan alasan akan memperbaikipermohonannya

mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat Permohonan nyatertanggal 06 Oktober 2010 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:2065/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonancerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagaiberikut1.Bahwa pada tanggal 16 Juni 1997, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanSoko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor181

;Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti berupa surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor181/24/V1I/1997, tanggal 16 Juni 1997 ( P.1); Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa XXXKecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Nomor475/305/414.207.18/2010, tanggal 06 Oktober 2010,(P 2.0 a8Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekat yaituSaksi I :NAMA SAKSI , umur 40 tahun, agama Islam,pekerjaan

MARIFAT ANINA, SH ; Jabatan Kasubag BantuanHukum dan HAM Setda Kabupaten Muna ;as KALDAV AKIYDA SIHIDI, SH ; Staf BagianHukum Setda Kabupaten Muna ;Ketiganya Warga Negara Indonesia beralamat diJalan Gatot Subroto Nomor. 167 KelurahanSidodadi, Kecamatan Batalaiworu, KabupatenMuna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181/78 tanggal 20 Januari2011 s err rr rr eee eee eeeSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telahmembaca : 1.

(enam puluh sembilan meterpersegi);Membatalkan Penetapan Nomor 1/PEN.PDT/EKS/2017/PN Skt, junctoNomor 27/Pdt.G/2008/PN Ska, tanggal 22 Desember 2008 juncto Nomor181/Pdt/2009/PT SMG, tanggal 1 Juni 2009 juncto Nomor 1489K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2012 juncto Nomor 622 PK/Pdt/2014tanggal 28 Januari 2015;Memerintahkan penundaaan pelaksanaan eksekusi Putusan PengadilanNegeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 1/PEN.PDT/EKS/2017/PN Skt, Nomor 27/Pdt.G/2008/PN Ska, tanggal 22 Desember 2008juncto

Membatalkan Penetapan Nomor 1/PEN.PDT/EKS/2017/PN Skt, junctoNomor 27/Pdt.G/2008/PN Ska, tanggal 22 Desember 2008, juncto Nomor181/Pdt/2009/PT SMG, tanggal 1 Juni 2009, juncto Nomor 1489K/Pdt/2010 tanggal 6 September 2012 juncto Nomor 622 PK/Pdt/2014tanggal 28 Januari 2015;6. Memerintahkan penundaan pelaksanaan eksekusi Putusan PengadilanNegeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 1/PEN.PDT/EKS/Halaman 5 dari 9 hal.Put.

No.0918/Pdt.G/2016/PA.GrtBahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor181/48/V/2012 tanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kecamatan Selaawi,bermeterai cukup yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;Bahwa selain itu Penggugat juga telah mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.

pengganti nafkah sampai sekarangsudah 1 tahun lamanya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatanPenggugat tersebut terbukti atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;Menimbang, bahwa dari bukti P1 yang dikuatkan dengan keterangandua orang saksi maka ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang sah yang perkawinannya dicatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kecamatan Selaawi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor181

: 042/Pdt.G/2013/PA.DBS tanggal 01Pebruari 2013 mengajukan permohonan cerai dengan dalidali yang padapokoknya sebagai berikut :Halaman 17 dari 10 halaman Putusan Nomor : 42/Pdt.G/2013/PA.DBS.Bahwa pada tanggal 01 Desember 2010, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Senayang dan seusai pernikahanantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat takliktalak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor181

Pemohon dan Termohon;e Bahwa pada poin 3 Pemohon merubah kalimat hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri, yang benar adalah hidup rukun akantetapi belum pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladdukhul);Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,Termohon tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernahdating menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil permohonan Pemohon a quoPemohon telah menghadirkan bukti tertulis berupa potocopy Akta Nikah Nomor181

Sandra Eka Triana;Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor181/Pid.Sus/2018/PN Skh, tanggal 8 Januari 2019 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa ANGGA IRAWAN Alias POK LENG Bin AlmarhumDARMADI dan Terdakwa JOKO PUJIANTO Alias MAS JACK Bin (Almarhum)HERI SUPARMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan permufakatan

Sus/2019 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo, Nomor181/Pid.Sus/2018/PN Skh, tanggal 8 Januari 2019, yang dimintakanbanding tersebut ; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehpara Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkanmenurut jenis penahanannya ; Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;~ Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesarRp5.000,00

Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kotak warna merah bertuliskan Impact; 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi Kristal/serbuk putin denganberat 2,3998 gram yang merupakan sisa setelah dilakukanpemeriksaan Labkrim; 1 (satu) unit handphone merek LG warna putih kesemuanya agardirampas untuk dimusnahkan;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor181/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 16 Agustus 2017 yang amar lengkapnyasebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Terdakwa

Nomor 405 K/Pid.Sus/2018Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor181/PID.SUS/2017/PT.DKI tanggal 16 Agustus 2017 yang memperbaikiPutusan