Ditemukan 3461 data
108 — 81
halamanPenetapan No. 0030/Pat.P/2016/PA Mmj.Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 yang telah diregister pada KepaniteraanPengadilan Agama Mamuju Nomor 9/SK/III/2016 tanggal 8 Maret 2016;Menimbang, bahwa demi asas peradilan yang dilakukan dengan sederhana,cepat dan biaya ringan, serta berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim bahwaMajelis hakim telah sepakat menjatunkan penetapan akhir terhadap perkara inisebelum pemeriksaan pokok perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu), Pasal 15 dan Pasal17
25 — 8
Oleh karena itu, Tergugatharus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakberperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat
175 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp512.394.204,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp = 1.113.006.226,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 13.200.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp = 1.099.806.226,00PPh Terhutang (Tarif Pasal17
98 — 47
Menghukum Tergugat sesuai bunyi Pasal 62 (I) UndangundangNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan KonsumenPelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal17 ayat (I) huruf a,huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana denganpidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda palingbanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)" ;4.
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
berbunyi sebagai berikut:Halaman 11 Alinea ke1:Bahwa oleh karenanya mengingat Penggugat telah membayar pajak lebihbesar dari yang seharusnya terutang sebagaimana tercantum dalamputusan Pengadilan Pajak dimaksud, maka demi rasa keadilan, kepastianhukum dan terselenggaranya Good Governance sudah selayaknya apabilaPemerintah memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bungaatas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak sehubunganditerbitkannya SKPLB atau SKPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal17
Pasal17 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP);b.
14 — 1
Oleh karena itu,Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakberperkara dengan menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada
I Wayan Artawan, SE
Tergugat:
PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Pusat Jakarta,Cq. PT. Bank CentralAsia,Tbk.KANWILIV Denpasar
66 — 44
Maka dariitu Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan unsur adanyahubungan sebab akibat yang menyebabkan kerugian.19) Bahwa atas pelanggaran undangundang perlindungan konsumen Pasal 18Tergugat dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 Ayat 1yang menjelasakan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,Pasal 13 Ayat (2) Pasal 15,Pasal17 ayat(1)huruf a, huruf b ,huruf c, huruf e, ayat(2), dan Pasal 18dipidana dengan pidana penjara
13 — 3
Oleh karena itu Tergugatharus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karenaantara Penggugat dan Tergugat telah
14 — 9
Majelismencukupkan dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini yang manaadalah merupakan satu kesatuan dengan putusan iniPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidakpemah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaiansengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi berdasarkan pasal17
11 — 9
perkara ini yangmana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidakHim. 5 dari 8 Him.Putusan No 0224/Pdt G/2017/PA Dp. pemah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaiansengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi berdasarkan pasal17
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
mereduksi ketentuan kewajibannya untukpenerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUa quo; kedua, dengan mendalilkan mempunyai freisermessen untukmembuat peraturan kebijakan (beleidsregel pseudowetgeving) untukprosedur impor guna mempersingkat waktu = pelayanan PIBpada tahap clearence stage/ namun kebijakan peraturan a quo tidakdapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean(cq SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal17
29 — 3
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2018/PA.Brb.Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, makaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P., harus dinyatakan telahterbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yang diajukanPemohon di persidangan, Majelis menilai bahwa saksisaksi Pemohon tersebuttidak mendukung dalil pokok
17 — 8
Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016; Putusan Nomor 1844/Pdt.G/2018/PA.Bpp 6 dari 12Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian inikarena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepadaPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantuoleh orang tua Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempattinggal
19 — 3
Putusan Nomor 0048/Pdt.G/2018/PA.AmtMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karenaantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
13 — 8
Majelismencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yangmana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat pada pokoknyaadalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukanPenggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidakpernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaiansengketa antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi berdasarkan pasal17
188 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 334/B/PK/Pjk/2020(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat (8),Pasal 13 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah juncto Pasal 2, Pasal 16, Pasal17 Peraturan Terbanding
18 — 3
Oleh karena itu Tergugatharus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;Hal. 5 dari 9 Hal.
12 — 2
Oleh karena itu Tergugatharus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihatiPenggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir,maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;Hal. 5 dari 9 Hal.
23 — 12
Guna mempermudah proses perceraian sebaiknyagugatan perceraian tidak digabung dengan sengketa harta bersama dan pemeliharaananak;Menimbang bahwa terlepas dari itu semuanya pada azaznya atas dasar Pasal17 ayat (1) UU No 14 tahun 1970 juga dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 UU No 4Tahun 2004 sekarang dalam pasal 13 ayat (1) Undangundang No 48 Tahun 2009persidangan harus terbuka untuk umum termasuk perkara dalam bidang perkawinanseperti penyelesaian harta bersama, pemeliharaan anak dan lain sebagainya
138 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 230/B/PK/Pjk/2020sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan PenjelasanPasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 junctoPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016 dan Pasal17 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER32/BC/2014;3.