Pasal 79ayat (1) UUPT.1.3.2. Dengan demikian selurun anggota Direksi Tergugat telahterbukti tidak melaksanakan atau melanggar ketentuanPasal 78 ayat (2) jo. Pasal 79 ayat (1) UUPT sekaligusmelanggar Statutory Duty yang wajib dipatuhinya.1.4.

Putusan No.31 2/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.27.28.29.Vill.30.2012, telah benar dan tidak menyalahi UUPT maupun Anggaran DasarTergugat .

Bahwa Pasal 1 angka (2) UUPT mengatur bahwa organPerseroan terdinri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris.39.2.

Bahwa Pasal 1 angka (2) UUPT mengatur bahwa organPerseroan terdinri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksidan Dewan Komisaris.2.2.

salah karena merupakansalah satu Alternatif yang diberikan oleh Pasal 82 UUPT dan Pasal 9 ayat (2)dan (3) Anggaran Dasar Tergugat (PT.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 142 ayat (2) beserta Penjelasannya jo.Pasal 149 ayat (1) UUPT menyatakan :Pasal 142 ayat (2) UUPT:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1):a. Wayib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidatoratau kurator; danb.

PENGGUGAT143 ayat (2) UUPT dalammengajukan Gugatan a quo terhadap TERGUGAT:telah melanggar ketentuan PasalPasal 143 ayat (2) UUPT:(2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroandicantumkan kata dalam likuidasi di belakang nama Perseroan.Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 385/Pdt/2018/PT.DKI.C. PDPKS DALAM PERKARA A QUO SUDAH BERAKHIR DEMI HUKUMKETIKA PENGGUGAT TELAH DINYATAKAN PAILIT.1.

Bahwa mengenai ketentuan Pembubaran Badan Hukum secara tegasdiatur berdasarkan Bab X Pasal 142 152 UUPT yang menjelaskanbahwa pembubaran suatu badan hukum itu sendiri harus dilakukanatau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk Keputusan Tata UsahaNegara dan tindakan hukum lainnya oleh Pejabat atau Instansi yangberwenang, sebagaimana penjelasan pasal 152 ayat (3), ayat (4),ayat (5) dan ayat (7) UUPT :Pasal 152 ayat (3) :Likuidator wajib memberitahukan kepada menteri dan mengumumkanhasil akhir proses likuidasi

PEMBANDING menjelaskan dalam Memori Banding halaman 3angka 2 yang menyatakan:leneees tidak satu pasal pun dalam UUK & PKPU ini secara tegas mengaturtentang Tata Cara ataupun Mekanisme Pembubaran Badan HukumPada BAB X Pasal 142 Pasal 152 UUPT mengatur secara tegas tentangPembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya status badan hukum perseroan,hal ini berarti secara tersirat PEMBANDING sendiri telah menyatakanbahwa materi yang diatur dalam UUPT dan UUK&PKPU bukan merupakanhal yang sama.

yang menyatakan:"Pembubaran Perseroan terjadi: karena harta pailit Perseroan yang telahdinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diaturdalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang;"Selanjutnya Pasal 142 Ayat 2 huruf b UUPT menyatakan:Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud padaayat (1),B.

bahwa pemegang saham suatuperseroan sekurangkurangnya adalah 2 (dua) orang dan suatu perseroan tetapdapat berjalan walaupun hanya memiliki 1 (Satu) orang Komisaris (Pasal 108ayat 3 UUPT jo Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar PT PWS);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, maka jelas bahwa proseduryang dilaksanakan untuk melakukan pembubaran PT PWS ini adalah tidakHal. 11 dari 20 hal.

Nomor 951 K/Pdt/2008sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh Anggaran Dasar Perseroanmaupun UUPT, dimana judex facti sebagai pengawal, pengawas dan ujungtombak dari terlaksananya peraturan perundangan telah mengabaikanperaturan perundangan itu sendiri dan juga faktafakta yang ada selama masapersidangan, pada saat judex facti mengabulkan permohonan Termohon Kasasi, jelas judex facti hanya mendasarkan pertimbangannya pada kewenanganPengadilan untuk membubarkan Perseroan berdasarkan Pasal 146 ayat

1 hurufc UUPT berikut penjelasannya.

Nomor 951 K/Pdt/2008Pemohon Kasasi hanya semalam sebelum Laporan MKBD tersebut harusdiserahkan ke BEJ dan (ii) tidak diketahui keberadaan Komisaris Utama sejakawal telah diketahui oleh Termohon Kasasi , karena dalam Laporan MKBDtersebut nama Komisaris Utama tidak dicantumkan dalam Laporan MKBD.Dengan demikian secara nyata justru tugas Komisaris sebagaimanadiamanatkan oleh Pasal 108 ayat 1 UUPT dan Pasal 14 Anggaran DasarPerseroan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dalammenjalankan

Nomor 951 K/Padt/2008namun menunjuk Direksi sebagai likuidator berdasarkan Pasal 142 ayat 3UUPT, sedangkan pengaturan dalam UUPT adalah jelas untuk Direksi yangmasih menjabat sebagai Direktur dan bukan untuk Direksi yang telah dikabulkanpengunduran dirinya olen Pengadilan. Di dalam persidangan, terungkap bahwadirektur lainnya yaitu saudara saksi M. A.

Anggota direksi wajid melaporkan kepada Perseroan mengenaisaham yang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/ataukeluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnyadicatat dalam daftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengansanksi bahwa Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibantersebut dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101ayat (2) UUPT);b.

Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsungmaupun tidak langsung oleh Perseroan, Direksi wajib memastikanbahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yangtidak bertentangan dengun ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yangjika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batalkarena hukum. (Pasal 37 ayat (2) UUPT).

Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainyatahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);g. Direksi wajib menyampaikan laporan Tahunan kepada RUPS setelahditelaah olen Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat(1) UUPT);h. Direksi wajid menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepadaakuntan publik untuk diaudit apabila:Halaman 39 dari 96 hal. Put.

(Pasal 68 ayat(1) UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);i.

(Pasal 102 ayat (3)UUPT);. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.

Bahwa Termohon menolak semua dalildalil yang Pemohonajukan dalam Surat Permohonan tertanggal 9 Nopember2011, oleh karena dalildalil Pemohon tidak sesuai denganfaktafakta yang sebenarnya sehingga jelas tidak memenuhiketentuan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu pada pasal 138Jo. pasal 1389 yang secara khusus mengatur tentangpersyaratan Pengajuan Pemeriksaan terhadap Perseroan,oleh karenanya sesuai dengan pasal 139 UUPT haruslahdinyatakan untuk ditolak; 2.

Bahwa ketentuan dalam pasal 138 jo. pasal 1389 UUPTmengatur secara tegas dan jelas pengajuan pemeriksaanterhadap perseroan han ikabulkan rterbatas dan harus memenuhi ketentuan halhal yang diatur dalam pasal 138 jo. pasal 139 UUPT, yang KULIPaN Nya :~nnn nn nnn nnn nn nnn ncn nn ncnnn nn nen nnnnnennPasal 138 UUPT:(1). Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengantujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam halterdapat dugaan bahwa: a.

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukanperbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroanatau pemegang saham atau pihak ketiga;Pasal 139 UUPT:(1). Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkanpermohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 138;(2). Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidakdidasarkan atas alasan yang wajar dan/ atau tidak dilakukandengan itikad baik;3.

Bahwa melihat adanya Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan AktaPKR Tahun 1998, dengan dikaitkan pada adanya Kitab UndangUndang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) dan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut UUPT Tahun 1995), menunjukkan bahwa pengaturan kuorum dalam Akta Risalah Rapat Tahun 1994 dan AktaPKR Tahun 1998 merupakan keinginan dan kehendak para pemegang saham dan tidak bertentangan dengan kedua peraturanperundangundangan baik KUHD dan UUPT Tahun 1995

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember 1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengandemikian Akta Risalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPThal 32 dari 84 hal put.

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelah adanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isiAkta PKR Tahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun1998 berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggarandasar Perseroan sesuai dengan UndangUndang No. 1Tahun 1995 tetang Perseroan Terbatas dengan jalanmenyusun kembali ....

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86ayat (1), mengatur mengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umum sebagaimana berbunyi : RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebuttidak berbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga Jelas adanyakeinginan dari para pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT, yang berbuny/! :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (Satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPSdimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPStersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

Direksi perseroan terbatas selaku penerimakepercayaan (Fiduciary Duties) yang diatur dalam Undangundang PerseroanTerbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat 1, 2dan3:3.Bahwa Judex Facti Pengadilan Niaga dalam pertimbangan hukum alinea3, 4 dan 6 halaman 21 dan 22 putusan PKPU a quo telah salah dalammenerapkan atau melanggar hukum tentang tanggung jawab DireksiPerseroan Terbatas selaku Penerima Kepercayaan (Fiduciary Duties)yang diatur dalam UndangUndang No. 40 Tahun 2007 (UUPT

) Pasal97 ayat 1, 2 dan 3, yang kutipannya :Pasal 97 ayat 1 UUPT ;Direksi bertanggung jawab atas Pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat 1 ;Pasal 97 ayat 2 UUPT :Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakansetiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung javwab ;Pasal 97 ayat 3 UUPT :Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaiHal. 14 dari 24 hal.Put.No.734 K

/PDT.SUS/2011menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) ;Bahwa pertimbangan Judex Facti pada alinea 3, 4 dan 6 putusan PKPUa quo jelas telah melanggar Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 UUPT yangmengatur mengenai 'Prinsipprinsip hukum yang dikenal dalam hukumperusahaan yaitu. prinsip Fiduciary Duty yang diemban Direksiperseroan, yang harus dipatuhi setiap Direksi, yang mana kesalahanDireksi dalam menjalankan kewajibannya tersebut akan mempunyaihubungan kausal dengan kerugian

Tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan yang dapatmenyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroandengan kepentingan Direksi ;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 UUPTtersebut, maka segala pengabaian dan pelanggaran setiap Direksidalam menerapkan oprinsip Fiduciary Duty secara hukummengakibatkan Direksi tersebut harus bertanggung jawab penuh secarapribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas, vide Pasal97 ayat 3 UUPT ;Bahwa, jelas pertimbangan Judex

Direksi Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU yang telah terbukti melanggar amanat (Fiduciary Duty) yangdiberikan Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU adalah merupakanmasalah internal dari Pemohon Kasasi/dahulu Termohon PKPU yangHal. 15 dari 24 hal.Put.No.734 K/PDT.SUS/2011tidak mengikat pihak ketiga termasuk para Termohon Kasasi/dahulupara Pemohon PKPU' adalah merupakan pertimbangan yangbertentangan atau melanggar hukum mengenai pertanggung jawabandari Direksi perseroan yaitu Pasal 97 ayat 1, 2 dan 3 UUPT

Ketentuan tersebut sejalan denganPasal 7 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa perseroan terbatas didirikanoleh 2 (dua) orang atau lebih, juncto Penjelasan Pasal 7 ayat (1) yangmenegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT bahwa padadasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas didirikanberdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (Satu) orangpemegang saham.

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas..

Bahwa pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam Sirkuler aquoselain dari perubahan Pasal 22 yang ditempatkan pada Pasal 10ayat (1)sub a Sirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar TurutTergugat , Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkanPasalpasal yang harusnya tercantum seperti Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut.Tidak dicantumkannya ketentuanketentuan diatas oleh Penggugatdinilai sebagai

(b) Perubahan Anggaran dasar selain tertentu sebagaimanadimaksud dalam Pasal 21 ayat (8) UUPT dalam rangkapenyesuaian Anggaran Dasar lama menjadi Anggaran Dasarbaru sesuai UUPT No 40 tahun 2007 tentang perseroanTerbatas.

Bahwa pelanggaranpelanggaran dalam penyususnan Sirkuler sebagailampiran dari Keputusan Pemegang Saham tanggal 02 Februari 2009yang dilakukan Penggugat, selain mengubah Pasal 22 dari AnggaranDasar Turut Tergugat yang ditempatkan pada Pasal 10 ayat (1)sub aSirkuler Rancangan perubahan Anggaran dasar Turut Tergugat ,Penggugat juga secara sengaja tidak mencantumkan Pasal 87 ayat (2)UUPT No 40 tahun 2007 termasuk , Pasal 42 ayat (2) UUPT No 40Tahun 2007 serta Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPT tersebut

) yang padapokoknya menyatakan 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yangbersamasama mewakili 1/10 atau lebih pemegang Saham dapat memintadiselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Selengkapnya berikut Kami kutip Pasal 80 ayat (1) UUPT dan Pasal 79ayat 2 UUPT:Pasal 80 ayat (1) UUPT:(1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan

huruf a UUPT,PEMOHON kemudian mengajukan permintaan Penyelenggaraan RUPSLBkepada Dewan Komisaris TERMOHON sebagaimana termuat dalam SuratNo.029/L/DirutHK/mh/III/19, tanggal 4 Maret 2019, yang dikirimkan olehPEMOHON melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTERMOHON pada tanggal 6 Maret 2019.Selengkapnya ketentuan pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT berbunyi sebagaiberikut:(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan

wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.Bahwa sampai dengan batas waktu yang diatur dalam ketentuan Pasal 79ayat (7) UUPT, Dewan Komisaris TERMOHON tidak juga melakukanpemanggilan RUPSLB.Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuanPasal 80 ayat (1) UUPT, maka PEMOHON mengajukan permohonan aHalaman 6 dari 65 Penetapan Nomor 134

wajar untukdiselenggarakannya RUPS.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) UUPT maka PEMOHONjuga mohon agar ketua Pengadilan Negeri Sragen dapat menetapkanPEMOHON dan/atau Kuasanya sebagai Ketua Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) TERMOHON.Selengkapnya Kami kutip Pasal 80 ayat (3) UUPT:(3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuat juga ketentuan mengenai:a.

tidak pernah melakukan permintaanpenyelenggaraanRUPSLB kepadaDireksi dengan surat tercatat disertaialasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 Ayat (2) huruf b.dan Pasal 79 Ayat (3) UUPT; Bahwa jikapun (quad non) Dewan Komisaris ingin memberhentikanDireksi, hal itu hanya dapat dilakukandenganmekanismepemberhentiansementaradenganmenyebutkanalasannya,sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) UUPT, yangmenyatakan sebagai berikut:Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh DewanKomisaris

Tidak ada ketentuan dalam UUPT yang secara tegas menyatakanbahwa pengangkatan dan penggantian Direksi yang dilakukanmelalui mekanisme Circular Resolution berdasarkan Pasal 91 UUPTHalaman 54 dari 70 hal. Put.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan menolak pertimbanganhukumpertimbangan hukum Judex Facti tingkat Banding tersebut di atas,karena Judex Facti telah keliru menerapkan ketentuanketentuan hukummengenai Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT Nomor 40Tahun 2007 khususnya ketentuan Pasal 91 UUPT mengenai CircularResolution sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksiin casu pengangkatan Pemohon Kasasi Ill/Pembanding II/Tergugat Illsebagai Direktur PT Europe;3.

Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007yang melarang pengangkatan direksi melalui mekanisme CircularResolution berdasarkan Pasal 91 UUPT;Adanya ketentuan Pasal 94 UUPT (yang mengatur mengenaipengangkatan dan pemberhentian Direksi melalui mekanisme RUPS) sertaketentuan Pasal 105 UUPT (yang mengatur pemberhentian Direksi melaluimekanisme Circular Resolution) tidak boleh ditafsirkan dan tidak berartibahwa UUPT melarang (tidak membolehkan) pengangkatan Direksi melaluimekanisme

Circular Resolution berdasarkan Pasal 91 UUPT.Hal ini disebabkan karena rumusan Pasal 94 UUPT sendiri tidak secaradefinitif menyatakan bahwa pengangkatan Direksi dilakukan hanya melaluimekanisme RUPS.

Demikian pula rumusan Pasal 105 UUPT juga tidaksecara definitif menyatakan bahwa hanya pemberhentian Direksi saja yangboleh dilakukan melalui mekanisme Circular Resolution, sedangkanpengangkatan Direksi yang baru sebagai pengganti Direksi yangdiberhentikan berdasarkan Circular Resolution, harus melalui RUPS;4. Bahwa menurut ahli DR. Gunawan Widjaja, S.H., M.H., M.M., UUPT tidakmemberikan batasan mengenai halhal yang dapat diambil berdasarkanatau menurut mekanisme Circular Resolution.

Akta Risalah Rapat Tahun 1994 terbit pada tanggal 23 Desember1994 sebelum adanya UUPT Tahun 1995, dengan demikian AktaRisalah Rapat Tahun 1994 mengikuti ketentuan perundangundangan yang ada sebelum adanya UUPT Tahun 1995 yaituketentuan mengenai Perseroan Terbatas dalam KUHD.Dalam Pasal 54 KUHD jelas ditegaskan bahwa : pembatasanmengenai banyaknya suara yang berhak dikeluarkan oleh pemegangsaham dapat diatur dalam akta pendirian ..., sehingga oleh KUHDdiberikan hak oleh para pemegang saham untuk mengaturnya

Akta PKR Tahun 1998 terbit pada tanggal 11 Juni 1998 setelahadanya UUPT Tahun 1995, sehingga dengan demikian isi Akta PKRTahun 1998 harus mengikuti UUPT Tahun 1995.Cc.24Keputusan para pemegang saham dalam Akta PKR Tahun 1998berbunyi : Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroansesuai dengan UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tetang PerseroanaTerbatas dengan jalan menyusun kembali Memperhatikanketentuan kuorum dalam UUPT Tahun 1995 pada Pasal 73 ayat (1)yang berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan

disebut UUPT Tahun2007).

Dalam UUPT Tahun 2007 pada Pasal 86 ayat (1), mengaturmengenai minimal kuorum untuk penyelenggaraan RUPS yang umumsebagaimana berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPSlebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham denganhak suara hadir atau diwakili, kecuali UndangUndang dan/atauanggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Berdasarkan bunyi Pasal 86 ayat (1) UUPT Tahun 2007 tersebut tidakberbeda dengan UUPT sebelumnya sehingga jelas adanya keinginan daripara pemegang

Hal ini sesuai dengan yang termaksud dalam Penjelasan Pasal 90 ayat (1)UUPT, yang berbunyi :Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegangsaham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjaminkepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.7. Bahwa Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT menyatakan :(3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 jo.Penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT"), kewenangan bertindak direksi dalammenjalankan kepengurusan suatu perseroan terbatas dan kewenanganbertindak dewan komisaris dalam menjalankan kepengawasan suatuHal 6 dari 73 hal. Put.

Nomor 1150 K/PDT/201515.16.17.18.Bahwa hal ini terlinat jelas dalam dalil Penggugat butir 18.2 yangmenyatakan: "Tergugat IV dan Tergugat V tidak benarbenar menjalankanpengawasan tindakan pengurusan Penggugat oleh Tergugat , Tergugat Il,dan Tergugat Ill dengan hatihati dan penuh tanggung jawab untukkepentingan terbaik Penggugat sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat(2) UUPT"Hal mana Penggugat tidak menjelaskan bagaimana Tergugat IV melanggarPasal 114 ayat (2) UUPT sebagaimana dinyatakan dalam gugatan

Bahwa, berdasarkan UUPT, tindakantindakan tertentu dari direksiperseroan yang memerlukan persetujuaan RUPS akan tetapmengikat perseroan walaupun persetujuan RUPS tidak diperoleh;(i)(ii)Berdasarkan Pasal 102 (1) dan (4) UUPT, perbuatan hukumtertentu oleh Direksi harus mendapatkan persetujuan terlebihdahulu dari RUPS.

(iii) Oleh karena itu, adalah jelas bahwa unsur kerugian yangdiderita oleh Termohon Kasasi sebagaimana disyaratkan didalam Pasal 97 (3) UUPT tidak terpenuhi.Bahkan apabila seandainya terdapat kerugian yang diderita olehTermohon Kasasi karena tindakan dari Turut Termohon Kasasi ,Turut Termohon Kasasi Il, Turut Termohon Kasasi Ill, TurutTermohon Kasasi IV dan Turut Termohon Kasasi V dalampenerbitan LOULOU quod non, upaya hukum yang tersediakepada Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 97(6) dan 114 (6)UUPT

Nomor 1150 K/PDT/2015Pemohon Kasasi dikurangi, yang melanggar semangat dan tujuandari Pasal 102(4) UUPT sebagaimana dijelaskan dalam butir4.2.(b)(ii) di atas.Hal ini karena dalam pemberian jaminan, yang menjadi penilaianadalah kualitas dan kedudukan dari pemberi jaminan.

TERGUGAT II) adalah sebanyak 1000 lembar saham dengannominal Rp 1.000.000.000, (satu milyar Rupiah) terhadap PT IDEDUA SEN (/n Casu TURUT TERGUGAT I) yang berbasis saham 4000Hal 3 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.lembar senilai nominal Rp 4.000.000.000, (empat milyar Rupiah) Bukti P1 Bahwa sikap PENGGUGAT terhadap tanggung jawab hukumnyasebagai pemegang saham TURUT TERGUGAT sebagaimanaperintah ketentuan hukum :Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

PERBUATAN PARA TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT): Paling sedikit 25%(duapuluh limapersen) dari modal dasar sebagaimanadimaksuddalamPasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh, dengandemikian sangatlah jelas amanah yang diwajibkan oleh UndangUndang tersebut untuk mewajibkan penyetoran modal, namunfaktanya hingga sampai saat ini) PARA TERGUGAT telah melakukankelalaian dan melawan hukum yang mengakibatkan

melawan hukum sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata antara lain: Adanya Suatu PerbuatanBahwa selain ketidakacuhan PARA TERGUGAT dalammemperhatikan aspek finansial TURUT TERGUGAT jugaperbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan penyetoranmodal secara tersebut yang seharusnya dilaksanakan sebagaiHal 7 dari 18 halaman No.346/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.bentuk perbuatan yang sakral sebagai pemegang saham JUSTRUPARA TERGUGAT tidak patuhi sebagaimana perintah hukumkhususnya Pasal 33 ayat (1) UUPT

, sehingga perbuatan PARAPENGGUGAT sangat jelas bertentangan dengan peraturan danperundangan yang berlaku;= Perbuatan Tersebut Melawan HukumBahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secaranyata dan terang melanggar peraturan dan perundangundanganyang berlaku khususnya di bidang hukum perusahaansebagaimana hal tersebut diwajibkan dan diatur dalam Pasal 33ayat (1) UUPT beserta turunan peraturan hukum kaitannya; Bertentangan Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuBahwa dengan kelalaian PARA TERGUGAT

TERGUGAT 1) pada awal pendirian berdasarkan AktaAnggaran Dasar PT Ide Dua Sen No. 22 Tanggal 23 Mei 2015 yang dibuatoleh Bimo Seno Sanjaya, S.H, Notaris di Yogyakarta (TURUT TERGUGATIl) (Akta Anggaran Dasar IDDS) adalah sebagai berikut: Komisaris: Doktor Tohir Abdulkadir (In Casu TERGUGAT 1); Direktur Utama: Lukman Wiryahadi (In Casu TERGUGAT II); dan Direktur: Imam Bahariyanto (In Casu TERGUGAT III); Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Dunia Pangan.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLBsebagaimana permintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dariTermohon sampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80ayat (1) UUPT, Pemohon berhak untuk mengajukan dan memintakepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan PerseroanHalaman 3 dari 78

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

TPSF Tbk. berikut kami kutipkan ketentuan PasalUUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (6) UUPT :Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlakusejak ditutupnya RUPS.Pasal 111 ayat (6) UUPT :Halaman 40 dari 78 halaman Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2018/PN Sgn31.Se.33.Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan,penggantian, dan pemberhentian

Pasal 111 ayat (1) UUPT.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 80 UUPT ,yaitu :Hal.1 Penetapan No.1759/Pdt.P/2019/PN Sby.1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat5 dan ayat 7, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukum nya meliputi tempat kedudukan perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut2.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagiPerseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumumanakan diadakan nya RUPS dan persyaratan lain nya untukpenyelenggraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturanperundang undangan di bidang pasar modal.Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 79 UUPT, yaitu :Ayat (5) : Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktuPaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Ayat (7)

Dandalam Penjelasan pasal 94 Ayat (3) UUPT, yaitu : Menyatakan bahwapersyaratan pengangkatan anggota direksi untuk jangka waktu tertentudimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidakdengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa Penjelasan Pasal 94 Ayat (3) UUPT diatas menitik beratkan padadalam hal telah berakhir masa jabatan anggota direksi, maka anggotadireksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut

Sehingga dengan tidak ada pengurus yang aktifmaka tidak perlu Pengadilan mengundang Pengurus untuk didengarketerangannya sebagaimana pasal 80 Ayat (2) UUPT ;Hal.4 Penetapan No.1759/Pdt.P/2019/PN Sby.9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memiliki hakuntuk mengajukan RUPS kepada Pengadilan Negeri Surabaya.Bahwa atas dasar uraian dan dasar dasar permohonan tersebut diatas, mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagaiberikut :1.

Pasal 78 ayat (2) UUPT jo.

Pasal 78 Ayat 2 UUPT jo.

Bahwa, pada hakikatnya, suatu perseroan terbatas terdiri dari organorgan perseroan, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksidan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2UndangUndang Nomor: 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas("UUPT"), yang mana masingmasing organ perseroan memiliki tugasdan tanggung jawabnya sebagaimana diamanatkan oleh UUPT danAnggaran Dasar perseroan.Bahwa PT Kaisheng Dinamika Energy (selanjutnya disebut "PT KDE")merupakan suatu perseroan terbatas yang

Pasal 78 ayat(2) UUPT jo.

per tahun, yang akan dibayarkandengan mengikuti jadwal pembayaran Porsi Tunai diatas;70% dari sisa Utang Usaha setelah dikurang nilai sesuai butir 1)akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bond (MCBA) Perseroan yang berjangka waktu 10tahun terhitung sejak Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaanRp200/saham dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UndangUndang No. 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas berikut perubahan dan/atau tambahannya(UUPT

Jika setelah pengeluaran/pembayaran sesuai prioritas berdasarkanCash Waterfall sebagaimana diatur dalam klausul 3.2 tidak terdapatcukup dana untuk membayar Sisa Porsi Tunai dengan jadwalsebagaimana dimaksud pada butir 7) di atas, maka atas Sisa PorsiTunai tersebut akan dibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaan konversiminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlaku danketentuan UUPT

antara Perseroan dengan masingmasing Kreditor atas Utang Tower Provider yang dihitung sejak tanggal 10November 2014 sampai dengan akhir masa sewa tower sesuai masingmasing perjanjian sewa tersebut:100% dari nilai sisa masa sewa akan ditukar dengan ObligasiWajib Konversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA)berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan oleh Perseroan padaTanggal Efektif dengan harga pelaksanaan konversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yangberlaku dan ketentuan UUPT

memberikan bunga atas Porsi Tunai untuk utangkategori Tranche C sebesar 4%, yang akan dibayarkan sesuaidengan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada klausulIV.A.1);3 70% dari Utang Afiliasi akan dibayarkan dengan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bond (MCBA) Perseroanyang berjangka waktu 10 tahun terhitung sejak Tanggal Efektifdan dapat diperpanjang oleh Perseroan dengan harga pelaksanaankonversi Rp. 200/saham, dengan memperhatikanketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

, dan peraturan undangundang lainnya termasuknamun tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.Keterlambatan penerbitan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bond(MCB) dan Saham Baru sesuai waktu yang telah ditetapkan yang dikarenakan olehharus dipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturan undangundanglainnya tidak dianggap sebagai kegagalan pelaksanaan Rencana Perdamaian ini.Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian ini dan ketentuan

Namun di bagian petitum PENGGUGATmenyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II (selanjutnyasecara bersamasama disebut "Para Tergugat") telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum terhadap UndangUndang Nomor 40tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dananggaran dasar PT AJI, apabila PENGGUGAT selaku pemegang sahammemiliki keberatan atas pemberhentian Direktur Utama, maka keberatantersebut disampaikan dalam forum para pemegang saham yaitu RapatUmum Pemegang Saham dan bukan dengan mengajukan gugatan.Hal.23 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.3.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PT AJIOLEH KOMISARIS TELAH SESUAI DENGAN UUPT DANANGGARAN DASAR PT AJI1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 108 UUPT dan Pasal 15Anggaran Dasar PT AJI, Komisaris berhak untuk melakukanpengawasan terhadap kinerja Direksi PT AJI.

Untuk selanjutnya, sesuaiketentuan Pasal 106 ayat (4) UUPT, Direktur Utama PT AJI yangHal.29 dari 59 hal Putusan No.554/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Sel.telah diberhentikan (in casu PENGGUGAT) diberikan hak untukmengajukan pembelaan diri dalam RUPSLB PT AJI.A.3. RUPSLB PT AJI TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPTDAN ANGGARAN DASAR PT AJI1.

Jkt.Sel.Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT dan penjelasannya, dijelaskanbahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam bahasa Indonesia.

Meratifikasi tindakantindakan yang dilakukan untuk dan atas namaPT Cahaya Karunia Persada dari tanggal 30 Mei 2018 sampaidengan tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut.Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (5) UUPT, Direksi wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraan RUPSditerima.Hal 4 dari 15 halaman Penetapan No. 640/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt.11.12.13.14.Bahwa sampai dengan 15 hari terhitung

sejak tanggal permintaandiadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diterima, yaitusejak tanggal 17 Juli 2020, tidak juga diadakan pemanggilan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa pada Termohon (PT CahayaKarunia Persada).Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (6) UUPT, dalam hal Direksi tidakmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan penyelenggaraanRUPS, permohonan penyelenggaran RUPS diajukan kembali kepadaDewan Komisaris.Bahwa

Meratifikasi tindakantindakan yang dilakukan untuk dan atas namaPT Cahaya Karunia Persada dari tanggal 30 Mei 2018 sampaidengan tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa tersebut.Bahwa merujuk pada Pasal 79 ayat (7) UUPT Dewan Komisaris wajibmengadakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraanRUPS diterima.

Namun demikian, sampai dengan tanggal suratpermohonan ini dibuat Termohon III (Dewan Komisaris) pada Termohon (PT Cahaya Karunia Persada) tidak juga mengadakan Rapat UmumPemegang Saham Termohon (PT Cahaya Karunia Persada), yangmana telah melewati jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, yaitu tanggal 18Agustus 2020.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UUPT diatur bahwadalam hal Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilanRUPS

dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7) UUPT, maka pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada KetuaPengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukanPerseroan, yaitu di Jakarta Barat, untuk menetapkan pemberian izinkepada pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.Pasal 80 UUPT dikutip sbb:(1) Dalam hak Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal

.), sama sekali tidakmendapatkan tanggapan maupun tindak lanjut dari surat permintaanuntuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepada Direksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT dan DewanKomisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) UUPT;13. Bahwa oleh karena itu Pemohon berdasarkan surat kuasa No.50 tanggalO07 Mei 2011 berhak untuk melakukan tindakan hukum terhadap SahamPT.Bukit Uluwatu Villa, TBK yang ada dalam PT.BNH/TERMOHON,berupa:a.

menyelenggarakan RUPS kepada Dewan KomisarisPT.BNH (Termohon).21.Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (7), Komisaris wajib melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;22.Bahwa sampai dengan Permohonan Penetapan ini dibuat PEMOHONsama sekali tidak mendapatkan tanggapan maupun tindaklanjut dari suratpermintaan untuk penyelenggaraan RUPS yang Pemohon kirimkan kepadaDireksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) UUPT

BukitUluwatu Villa Tok., merupakan pemegang saham pengendali dariTERMOHON karena sebagai pemegang 60% (enam puluh persen)saham dalam TERMOHON.Bahwa sesuail dengan Pasal 1 angka 11 UUPT, pengambilalinanadalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atauorang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yangmengakibatkan beralinnya pengendalian atas Perseroan tersebut(untuk selanjutnya disebut dengan Pengambilalihan).Bahwa merujuk pada halhal yang diuraikan dalam angka 5.3. diatas,agar

PEMOHON atau pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON dapatmelakukan Pengambilalinan, maka sesuai dengan UUPT, pertamatama harus dibuat rancangan Pengambilalihan yang memuatsekurangkurangnya (vide Pasal 125 ayat (6) UUPT):a. nama dan tempat kedudukan dari PEMOHON atau pihak yangditunjuk oleh PEMOHON dan TERMOHON;b. alasan serta penjelasan Direksi PEMOHON atau pihak yangditunjuk oleh PEMOHON dan Direksi TERMOHON;c. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neracaakhir tahun buku yang baru lampau

Kuasa terlebin dahulu mendapatkan persetujuandari (i) organ perseroan sesuai dengan ketentuan anggarandasarnya; dan (ii) seluruh kreditor.Selanjutnya sebelum transaksi Pengambilalihan dapat dilakukan,PEMOHON atau pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON danTERMOHON wajib melakukan pengumuman paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepadakaryawan TERMOHON paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham TERMOHON (videPasal 127 ayat (1) dan (2) UUPT