Ditemukan 1130 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kebakaran kenakalan kejatahan kebaratan kemahalan kebakalan kecataman kebayakan kebaharan kebatilan
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor Nomor 161/Pdt.G/2015/PA Mrs.
Tanggal 13 September 2016 — perdata - pelawan I - pelawan II - pelawan III - terlawan I - terlawan II - terlawan III - terlawan IV - terlawan V - terlawan VI - terlawan VII - turut terlawan I - turut terlawan II - turut terlawan III - turut terlawan IV - turut terlawan V - turut terlawan VI - turut terlawan VII
94 — 53
  • Terlawan Il, Ill, NMdan Terlawan VI sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas hukumuntuk menyatakan ketidakabsahan dan kebatalan perkawainan yangdilakukan HS bin HM ... sebab UU Nomor 1 Tahun 1974 huruf ddengan tegas menyatakan bahwa:Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undangundang inidan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secaralangsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelahperkawinan itu putus.Bahwa setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsungterhadap
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 27-01-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 322/Pid.B/2014/PN.Tlg
Tanggal 27 Januari 2015 — FARAH FAWZIA SORAYA,ST;
44 — 8
  • ., danbeberapa orang lainnya yang tidak menjadi saksi namun dapat dibuktikan dari barang buktiyang diajukan oleh Penasihat hukum (terlampir dalam pembelaan), ditutup atau berakhir.Sebagaiman diatur dalam KUHpPerdata, perjanjian ditutup atau berakhir apabila dipenuhibeberapa syarat antara lain : adanya pembayaran dalam arti luas pemenuhan seluruhprestasi yang diperjanjikan, berlakunya syarat batal sebagaimana dalam Pasal 1265KUHperdata, Jewatnya waktu, kebatalan atau pembatalan, musnahnya barang yangterhutang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
289 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seandainyapun guod non Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 danAkta Nomor 5, tanggal 26 Januari 2010 mengandung kausa yang tidakhalal, akan tetapi kebatalan tidak bisa diberlakukan terhadap perjanjiandan jaminan yang telah lahir sebelumnya;3.
    Seandainyapun quod non Akta Nomor 4, tanggal 26 Januari 2010 dan AktaNomor 5, tanggal 26 Januari 2010 batal demi hukum, kebatalan keduanyatidak bisa mempengaruhi seluruh perjanjian dan jaminan yang telahdinyatakan sah dan berlaku melalui putusan Kasasi atas perkara terdahuludi Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan putusan kasasi atas perkaraterdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;4.
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama Waris Islam
Register : 06-04-2015 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 29-09-2016
Putusan PA MAROS Nomor 0161/Pdt.G/2015/PA.Mrs
Tanggal 13 September 2016 — -perdata
127 — 72
  • Terlawan Il, Ill, IVdan Terlawan VI sama sekali tidak memiliki hak dan kapasitas hukumuntuk menyatakan ketidakabsahan dan kebatalan perkawainan yangdilakukan HS bin HM ... sebab UU Nomor 1 Tahun 1974 huruf ddengan tegas menyatakan bahwa:Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undangundang inidan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secaralangsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelahperkawinan itu putus.Bahwa setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsungterhadap
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-02-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 151/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
PT Digital Commerce Indonesia
Tergugat:
PT Andiarta Muzizat Ninja Xpress
606 — 433
  • Jkt.Sel.84.85.B.W. tidak mempunyai daya (mengikat), memang konsekuensi, bahwasebagai akibat dari kebatalan itu, tidak ada kewajiban/keterikatan untukmelaksanakan perbuatan yang disebutkan di sana (dalam penanjianybs., penjelasan dari pen.)....Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa produkproduk yangdimintakan Penggugat untuk dikirim melalui jasa Tergugat adalah produkyang melanggar hukum, sehingga hubungan hukum apapun antaraPenggugat dan Tergugat (apabila ada) sudah sepatutnya dinyatakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Juli 2012 — Drs. H. KHAIRUL ;
48 — 328 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia No.1298.K/Pid/1984 tanggal 26 Juni1984 yang intinya berbunyi sbb :Dalam menghadapi surat dakwaan yang dibuat secara tidak cermat,tidak jelas dan tidak lengkap, atau mencampur adukkan unsur delik yangberbeda atau keraguraguan apakah dakwaan tersebut merupakandakwaan alternatif atau dakwaan subsidair ataukah kumulatif, maka suratdakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimanadikehendaki Pasal 143 KUHAP dan mengakibatkan Batal Demi Hukum;Kebatalan
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 27-04-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 11-11-2011
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 42/Pid.B/2011/PN.TJP
Tanggal 15 September 2011 — HENDRI
73 — 17
  • Pid/1984tanggal 26 Juni 1987 yang pada pokoknya berbunyi111dalam menghadapi surat dakwaan yang disusun secara tidakjelas, tidak cermat, tidak Jlengkap atau mencampuradukanunsur delik yang berbeda atau keragu raguan : apakah itudakwaan merupakan dakwaan subside atau kumulatif, maka suratdakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimanadikehendaki pasal 143 KUHAP dan mengakibatkan batal demihukum ;Kebatalan Demi Hukum ini tidak saja terhadap surat dakwaanJaksa PU, melainkan juga terhadap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
564 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena adanya kebatalan demikianmaka Marubeni Corporation tidak memiliki hubungan krediturdengan PT.Sweet Indolampung dalam hal perjanjian A Contracttersebut.Menimbang, bahwa demikian juga perjanjian antaraPT.Sweet Indolampung yang dilakukan oleh Daddy Haryadi denganMarubeni Corporation mengenai B Contract atau ConstructionContract tanggal 1 Juli 1993, adalah tidak sah karena ternyatabahwa yang menjadi Direktur Utama PT.Sweet Indolampung adalahDean Gusman, dan orang yang menandatangani perjanjian
    Karena adanya kebatalan atau ketidak sahan demikianmaka Marubeni Corporation tidak memiliki hubungan krediturdenagan PT.Sweet Indolampung dalam hal perjanjian B Contracttersebut.Menimbang bahwa mengenai Tetsuo Nishizaka yangmewakili Marubeni Corporation dalam perjanjian berupa A Contractatau Supply Contract dan B Contract atau Construction Contrac diatas dengan PT.
    Karena adanya kebatalan demikian maka MarubeniCorporation tidak memiliki hubungan kreditur dengan PT.SweetIndolampung dalam hal perjanjian A Contract tersebut.Menimbang, bahwa demikian juga perjanjian antaraPT.Sweet Indolampung yang dilakukan oleh Daddy Haryadi denganMarubeni Corporation mengenai B Contract atau ConstructionContract tanggal 1 Juli 1993, adalah tidak sah karena ternyata bahwayang menjadi Direktur Utama PT.Sweet Indolampung adalah DeanGusman, dan orang yang menandatangani perjanjian
    Karena adanya kebatalan atau ketidak sahandemikian maka Marubeni Corporation tidak memiliki hubungan krediturdenagan PT.Sweet Indolampung dalam hal perjanjian B Contracttersebut.Menimbang bahwa mengenai Tetsuo Nishizaka yangmewakili Marubeni Corporation dalam perjanjian berupa A Contractatau Supply Contract dan B Contract atau Construction Contrac di atasdengan PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
203 — 84
  • Apabila melanggar sifat substansialdapat mengakibatkan kebatalan. Sedangkan apabila melanggar sifat nonsubtansial dapat dilegalisasi/ditolelir, misalnya:Seseorang mendirikan bangunan di kawasan industri maka pelanggaranIMB termasuk dalam sifat substansial.Apabila mendirikan bangunan di kawasan perumahan maka pelanggaranIMB termasuk dalam sifat non substansial dan dapat dimungkinkanlegalisasi.Bahwa dalam UUD 1945 diatur anggaran 20% dari APBN untukkepentingan pendidikan.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
203 — 141
  • ., tanggal 28 Agustus 2018 yang dimohonkanpemeriksaan tingkat banding sekarang ini, haruslah dibatalkan karenasalah / keliru menerapkan hukum, baik hukum perdata materil maupunhukum perdata formil hukum pembuktian in casu pembagian bebanpembukitan yang mengancam kebatalan bagi putusan hakim, apalagiPengadilan negeri Kupang, nyatanyata tidak obyektif dan tidakmencerminkan rasa keadilan yang hidup;12.