Bank BTN tanggal 23 Juli 1997 kepadaSdr.Hafian.Bukti P3 : Fotokopi Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah &Bangunan Nomor. 749/PJB/LPR/VIII/1996 TANGGAL 12 Juni1996.Bukti P4 : Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan antaraSdr Hafian ( Penjual) dengan Ny.

Semarang untuk berkenan memberikanputusan sebagai berikut :1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untukkeseluruhannya ;2 Menyatakan sah dan berharga sita yang telahdiletakkan oleh Pengadilan NegeriSemarang ;3 Membatalkan 3 Perjanjian yang dibuatantara Para Penggugat dengan Para Tergugatyaitu:Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham antara ParaPengugat dengan Para Tergugat yang tertuangdalam Akta Pengikatan Jual Beli yang disahkanoleh Notaris Indah Indriani SH.Sp pada tanggal 1Juli 2013 No. 104/L/VII/2013 ;Perjanjian

Jual beli Tanah dan Bangunan Diatasnyaantara Pengugat II dengan Tergugat I dan TergugatII yang tertuang dalam Akta Perjanjian yangHal 12 dari 26 hal Put No.253 /PDT/2015/PT.SMGdisahkan oleh Notaris Indah Indriani SH.Sp padatanggal 1 Juli 2013 No. 106/L/VII/2013 ;e Perjanjian antara Pengugat II dengan Tergugat I danTergugat 11 yang tertuang dalam Akta Perjanjianyang disahkan oleh Notaris Indah Indriani SH.Sppada tanggal Juli 2013 No. 105/L/VII/2013 ;1 Menyatakan Para Tergugat telah melakukanPerbuatan

Perjanjian PengikatanJual Beli Saham antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yangtertuang dalam Akta Pengikatan Jual Beli yang disahkan oleh NotarisIndah Indriani, SH. pada tanggal 01 Juli 2013, No. 104/L/VII/2013, 2.Perjanjian Jual beli Tanah dan Bangunan diatasnya antara Penggugat IIdengan Tergugat I dan Tergugat II yang tertuang dalam Akta Perjanjianyang disahkan oleh NotarisIndah Indriani, SH. pada tanggal 01 Juli 2013, No. 106/L/VII/2013,3.

Fotokopi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Cluster Thomson di KawasanSummarecon Serpong Nomor F.0031/SSPG/RMH/2016 antara KSOSummarecon Serpong diwakili Baryadi Bursa sebagai Pihak Pertama denganJoseph Reinhard Sumendong, diberi tanda P8;.

MENGADILI:

Dalam Provisi;

• Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

• Menolak eksepsi Tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa seluas 226 m2 (meter persegi) adalah sah milik Penggugat, yang diperoleh berdasarkan Surat Perjanjian

jual beli tanah dan bangunan yang dibuat di Banda Neira, pada tanggal 23 Februari 1998 antara Penggugat dengan orang tua Tergugat I (Almarhum Samaun Lahadima) dengan batas batas sebagai berikut:

233.824.000,00Soliman 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Kamsudi 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Kamsudi 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Yusuf 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Achmad 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,0Basuni 0Dra. 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,0Mujannah 0Jumlah 21.921,003 526.104.000,02.104.416.000 0 ,00 Hal 13 dari 154 Putusan No. 155 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby Bahwa dengan mendasarkan akta perjanjian

jual beli tanah dan bangunan Nomor : 59tanggal 11 Desember 2008, maka BPLS melakukan pembayaran kepada 9 (sembilan)bidang tanah Blok Ginonjo sebesar 20 % dan 30 % dengan perincian sebagai berikut :1 Pembayaran 20 %Pada tanggal 17 Desember 2008 pembayaran ganti rugi pertama untuk 9 (sembilan)bidang tanah Blok Ginonjo oleh BPLS dilakukan dengan surat perintah pencairan dana(SP2D) Nomor : 628631J/031/112 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 526.104.000 Kepada :No.

0Astikah 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Soliman 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Kamsudi 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Kamsudi 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Yusuf 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,00Achmad 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,0Basuni 0Dra. 2.435,667 120.000,00 = 58.456.000,00 233.824.000,0Mujannah 0Jumlah 21.921,003 526.104.000,02.104.416.000 0 ,00 Bahwa dengan mendasarkan akta perjanjian

jual beli tanah dan bangunan Nomor : 59tanggal 11 Desember 2008, maka BPLS melakukan pembayaran kepada 9 (sembilan)bidang tanah Blok Ginonjo sebesar 20 % dan 30 % dengan perincian sebagai berikut :1 Pembayaran 20 % Pada tanggal 17 Desember 2008 pembayaran ganti rugi pertama untuk 9 (sembilan)bidang tanah Blok Ginonjo oleh BPLS dilakukan dengan surat perintah pencairan dana(SP2D) Nomor : 628631J/031/112 tanggal 17 Desember 2008 sebesar Rp. 526.104.000 Kepada :No.

Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan, tertanggal 12Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P1 ;2. Foto copy Booking Fee Blok C9/C10 Griya Asri Karadenan, tertanggal 05Januari 2014, diberi tanda bukti P2 ;3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan No. 27/BASTTB/GAK/XI1/2014, tertanggal 13 Februari 2014, diberi tanda bukti P3 ;4.

Kaum Pandak RT03 RW 08 Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, hal inisesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan tertanggal 12 Januari2014 (bukti P1) namun berdasarkan surat bukti P9 yang memiliki kaitandengan surat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 akhirnya terbit suratbukti P9 dimana pihak Tergugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat diketahuibelum juga membuatkan Akta Jual Beli terhadap objek sengekta yang manaterhadap bukti kepemilikan dari objek sengekta tersebut

., M.H.sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah di Balikpapandan bukan untuk Kabupaten Nunukan, maka dengan demikian: (1)Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor 12 pada TanggalHalaman 12 dari 21, Putusan 45/Pdt/2017/PT.

SMR2)h)03 Desember 2014; (2) Akta Jual Beli (AJB) Nomor100/AJB/PPAT/IV/2015 tanggal 23 April 2015; dan (3) Balik NamaSertifikat Hak Milik Nomor 1404 oleh PENGGUGAT pada BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nunukan tanggal 13 Mei 2015 dariatas nama SALMAH menjadi NURLELA (PENGGUGAT) adalahPELANGGARAN HUKUM sehingga ketiganya sesunggunya BATALDEMI HUKUM;Bahwa, Yudex Factie, dalam pertimbangan hukumnya tidakmencermati Pasal 4 Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan yangdibuat di hadapan Notaris & PPAT

Bahwa perbuatan tergugat yang mengajukan permohonan balik nama bukuangsuran No. 1449 Serie A kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawanhukum yang merugikan penggugat, karena tergugat sudah menjual dan ikutmenandatangani perjanjian jual beli tanah dan bangunan rumahnya yangtertetak di .11.

A, kepada Turut Tergugat,dengan mendasarkan pada surat kematian dan buku nikah ;(5) ;bahwa atas dasar permohonan tersebut, kemudian Turut Tergugat telahmelakukan balik nama dalam Buku Angsuran No. 1449 Serie A, yangsemula dari mana INDRA Satyadharma menjadi atas nama Tergugat.... ;(6) ;bahwa perbuatan Tergugat yang mengajukan balik nama Buku AngsuranNo. 1449 Serie A kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawanhukum yang merugikan Penggugat, karena Tergugat sudah menjual danikut menandatangani Perjanjian

Jual beli tanah dan bangunan rumahnyayang terletak di JI.

Antara Para Penggugat dan Tergugattelah sepakat dengan nilai harga jual beli sebesar Rp. 400,000,000, (empat ratus juta rupiah) dan pembayaran harga jual beli tersebutdisepakati dilakukan dalam 2 (dua) tahap:Pembayaran Tahap pertama sebesar Rp. 150.000.000, (seratus limapuluh juta rupiah) telah dibayar oleh Para Penggugat pada saatpenandatanganan Perjanjian Jual Beli tanah dan bangunan padatanggal 21 Juni 2016, dengan perincian pembayaran pajak pembelidan pengurusan sertifikat di bayar / dan di berikan

bangunan yang telah dijual kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor68/Pondok Cina milik Tergugat Il Konvensi adalah tanah yang diperolehmelalui hibah dan bukan merupakan harta bersama;Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang tidakmempunyai kepentingan hukum atas tanah dan bangunan di JalanMargonda Raya RT. 2/RW. 4, Kelurahan Pondok Cina, KecamatanDepok, Kota Depok, Jawa Barat yang merupakan hak milik Tergugat IIKonvensi:Menyatakan perjanjian

jual beli tanah dan bangunan di Jalan MargondaRaya RT. 2/RW. 4, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Depok, KotaDepok, Jawa Barat antara Tergugat Il Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telahmelakukan perbuatan melawan hukum;Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk mencabut danmengklarifikasi atas pengaduannya kepada Bapak Kepala Staf AngkatanLaut (Kasal) tanpa syarat;Menghukum Para Tergugat

Perjanjian jual beli tanah dan bangunan Obyek Sengkata antara PihakPembanding dahulu Penggugat dengan pihak Terbanding dan II dahuluTergugat dan II;2.

milyar tiga ratusjuta rupiah) ;Menimbang bahwa adapun kemudian Terbanding dan II dahuluTergugat dan Il mengadakan perjanjian kredit dengan Terbanding III dahuluTergugat Ill dengan jaminan tanah dan bangunan yang ia beli dari Pembandingdahulu Penggugat yang belum kesemuanya harganya dilunasi, itu adalahperjanjian yang terpisah dengan perjanjian pertama yakni Jual Beli tanah danBangunan obyek sengketa antara Terbanding dan II dahulu Tergugaqt dan IIdengan Pembanding dahulu Penggugat ;Menimbang bahwa perjanjian

Jual Beli tanah dan bangunan obyeksengketa antara Pembanding dahulu Penggugat dengan Terbanding dan IIdahulu Tergugat dan Il, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakartatidak mendasarkan pada perjanjian perekonomian syariah ;Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian Jual Beli tanah danbangunan obyek sengketa antara Pembanding dahulu Penggugat denganTerbanding dan II dahulu Tergugat dan II tidak mendasarkan pada perjanjianperekonomian syariah, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untukmemeriksa

bolehdiperjualbelikan dan tidak dalam sengketa.Syarat formal.Setelah semua persyaratanmateriil terpenuhi, maka syarat formalyaitu pembuatan Aktajual beli atassuatu tanah yang dibuat oleh PPAT, telah dibacakan sendiri oleh PPATdihadapan para penghadap (dalam hal ini Penggugat, Tergugat dan saksisaksi) danditandatangani para pihak dihadapanPPAT, juga dilengkapi dengan rekam sidik Jaripara penghadap (Penggugat, Tergugat dan saksi).Bahwa perbuatan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalammelakukan perjanjian

jual beli tanah dan bangunan rumah milikPenggugatsebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 01/2014 tanggal 14 Oktober 2014secara yuridis adalahsah menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 (Empat) syarat agar suatuPerjanjian dianggap sah yakni :Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN SDAKecakapan untuk membuat suatu perikatan.Suatu hal tertentu.Suatu sebab yang halal.Syarat pertama

Hal ini dibenarkan pula oleh Tergugat ;sehingga dengan demikian dihadapan Tergugat III antara Penggugat dengan Tergugattelah bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli atas tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat dan dengan demikian perjanjian jual beli tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum karenamemenuhi syarat pertama menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.Syarat Kedua,kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Gedangan Kab.Sidoarjo sehingga dengan demikian perjanjian jual beli Tanah dan Bangunan Rumahmilik Penggugat adalah sah menurut hukum karena memenuhi syarat ketiga menurutketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.Syarat Keempatsuatu sebab yang halal, berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatuyang dilarang undangundang atau yang bertentangan dengan hukum, nilainilaikesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).

Sidoarjo dan pada saat dijual tersebutTanah dan Bangunan rumah milik Penggugat tersebut diatas tidak sedang dalamsengketa sehingga dengan demikian perjanjian jual beli tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat adalah sah menurut hukum karena memenuhi syarat keempatmenurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 88/Padt.G/2018/PN SDABahwa dalam kapasitas sebagai PPAT, maka Tergugat III menerbitkan Akta JualBeli No. 01/2014 tanggal 14 Oktober 2014 yakni akte jual

Dengan demikian Tergugat asli telah melakukankesalahan dan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat asili ;bahwa dalam Pasal 8 Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan ditentukansanksi dan denda atas pelanggaran perjanjian.

Jual Beli Tanah dan Bangunan dengan AngsuranNo. 41/W/XII/2011 di hadapan Jakian Simanihuruk, Sarjana Hukum,Notaris di Sleman, tertanggal 09 Desember 2011 antara Ny.

SitiRochanah dan Suaminya Wanidi ( Pemilik Asal tanah SHM No.2171/Minomartani) berdasarkan Kuasa Untuk Menjual tertanggal 31 Maret2008.Bahwa pada Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan dengan AngsuranNo. 41/W/X1V2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandai dandidaftarkan pada Jakian Simanihuruk, SH.

SERSANTA B PINEM, tertanggal 12Juli 2006 beserta addendumnya, Diberi tanda ( P4) ;Foto copy Akta Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan DenganAngsuran, Nomor: 41/W/X1V2011 dihadapan Jakian Simanihuruk, SarjanaHukum Notaris di Sleman, tertanggal 09 Desember 2011 antara PAULINAYULIAT MANIK, SE (Penggugat Il) dengan Ir. MARIA L TORUAN (Tergugat Il), diberi tanda (P5);Foto copy Surat Perjanjian Perikatan Jual Beli antara PAULINA YULIATIMANIK, SE (Penggugat Il) dengan Ir.

jual beli tanah dan bangunan denganangsuran No.41/W/X1V/2011 tanggal 9 Desember 2011 yang ditandai dandidaftarkan pada Jakian Simanuhuruk, S.H Notaris dan PPAT KabupatenSleman, yang dilakukan antara Penggugat Il.

Sehingga dengan demikian pembuktiandari Para Penggugat sepanjang mengenai bukti P2 dan P3 adalah kuat;Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 telah terjadiperjanjian Sewa Kontrak terhadap objek dalam posita 1 antara Ny.PaulinaYulianti Manik, S.E (Penggugat Il) dengan dr.Sersanta B.Pinem (Tergugat )selama (satu) tahun terhitung mulai 25 Maret 2006 s/d 25 Maret 2007, laluperjanjian sewa akan dilanjutkan dengan perjanjian jual beli, kemudiandibuatlah perjanjian jual beli tanah dan bangunan

Sappara;Bahwa oleh karena perjanjian jual beli tanah dan bangunan objek sengketadilandasi itikad buruk dan cacad hukum karena melanggar asas hukumverbalbeding, maka sangat berdasar hukum jika perjanjian jual beli tanahdan bangunan objek sengketa sesuai Akta Jual Beli Nomor 45/2011 harusdinyatakan batal dan tidak mengikat;Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimengalihkan tanah dan bangunan objek sengketa, maka mohon MajelisHakim berkenan meletakan sita jaminan atas tanah objek

Bahwa dalil gugatan point 11 tidak Tergugat tanggapi, karena telahtergugat jawab sebagaimana jawaban Tergugat point 3 telah cukupmenunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugatadalah perjanjian jual beli tanah dan bangunan atas SHGB No. 1147/Kelurahnan Kedung Baruk bukan hubungan hukum hutang piutang uangRp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaiman dalil Penggugat;10.

Bahwa Penggugat Rekonpensi pada tanggal 11 Desember 2017 telahmelakukan perjanjian jual beli tanah dan bangunan di jalan Baruk Utara 9/267 Rungkut Surabaya, antara Penggugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi yang disetujui Vivi Damayanti Sudarto (Istri TergugatRekonpensi) dengan luas 300 m2 dengan SHGB No.1147/ KelurahanKedung Baruk, sebagaimana terurai dalam gambar situasi tanggal 05Desember 1995 seharga Rp 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus jutarupiah), perjanjian Nomor 21/w/ XII/2017 yang

Saksi YATI RUSMIYATI ;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang diajukan oleh Para Penggugattersebut yang pertamatama harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah apakah benartelah terjadi perjanjian jual beli tanah dan bangunan antara alm. Hj. NANI SUKINI denganalm. Ny.

NANI SUKINI ) adalah pembeli yang beritikad baik atas pembelian objeksengketa tersebut, Majelis berpendapat oleh karena Para Penggugat dipersidangan telahberhasil membuktikan dalilnya dimana perjanjian jual beli tanah dan bangunan rumahyang dibuat antara alm. Ny. SOEMIYOTO dengan alm. Hj.

membayar sisa pembayaran bidang tanah seluas 90 meter persegi di dalam tanah induk seluas 201 meter persegi sebagaimana tercatat dalam SHM No. 1789/Lagoa sebesar Rp. 550. 000. 000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat secara langsung, tunai, seketika dan sekaligus lunas;

Jual Beli Tanah dan bangunan tertanggal 1 Februari 2023 Jo.

., Notaris di Batam dalam kedudukan Turut Tergugat II sebagai pemberi kuasa dan Tergugat I beserta Tergugat II sebagai penerima kuasa;