PRINT933/Q.1.17/Ep.1/12/2013, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengantanggal 11 Januari 2014 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 10 Januari 2014, No.003/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengantanggal 08 Pebruari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 04 Pebruari 2014,No. 003/Pen.Pid/2014/PN.Sbs,sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surattanggal 24 Maret 2015, Nomor : B626/P.1.17/Epp.1/03/2015 sejaktanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015; Hal I dari 16 hal Putusan Nomor: 27/Pid.B/2015/PN.Tab3. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22April 2015, Nomor. : PRINT227/P.1.17/Ep.2/04/2015, sejak tanggal22 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015; 4.

Agustus 2020 tentang penunjukanMajelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pid.Sus/2020/PN Tkn tanggal12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN TknSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum melalui Surat Tuntutan Nomor : PDM84/L.1.17

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp. 2.000, (dua ridbu rupiah);Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringanringannya;Setelan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadapPermohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM84/L.1.17/08/2020 sebagai berikut:Bahwa Terdakwa Ifan Bin Jasyadi

., jabatan Jaksa Pengacara Negara,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa SubstitusiNomor SK07/P.1.17/Gs/03/2017, tanggal 3 Maret 2017:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

., Advokat/Pengacara (NIA : 97.10328), berkantor di PerumahanGriya Praja Mukti Blok 1.17 JI.

Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 1326/T.1.17/Epp.1/09/2011, sejak tanggal 142011 Sampai dengan 25 Oktober. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2011 Nomor :Print472/T.1.17/Ep.1/10/2011,sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampaidengan tanggal 25 Oktober2011 ; 4. Penahanan Hakim tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 121/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 18 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16Nopember 2011 ;5.

tahun/ 04 Juli 1989Jenis Kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat Tinggal : Kampung Uwibutu Distrik Paniai Timur Kab.PaniaiAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Karyawan APMS PT.Pusaka Dewa KresnaTerdakwa ditahan dengan jenis penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak ;1sendiriperkaranya ;Penyidik tanggal 23 Pebruari 2011 No.Pol : SPHan/03/II/2011/Reskrim, sejak tanggal 23Pebruari 2011 sam pai dengan tanggal 14 Maret2011 ; Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan Negeri Nabire, Nomor : 12/T.1.17

/Epp.1/03/2011, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret2011 ; Penuntut Umum Nomor : Print211/T.1.17/Ep.2/04/2011, sejak tanggal 08 April 2011sampai dengan tanggal 27 April2011 ;Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 18 April 2011 Nomor :68/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 18 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei2011 ; Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire tanggal 09 Mei 2011 Nomor : 64/Pen.Pid/2011/PN.Nbe, sejak tanggal 18 Mei 2011 sampai dengan

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 45 14328.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT.Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang RIA INDRIANI, SE NIKP.84587 tanggal 12 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan,Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti milik terdakwa tersebutberupa :2 (dua) paket plastik bening klip merah yang diduga berisi pil ekstasiatau inex dengan rincian satu pil warna biru dan satu paket sabuberisikan dua pil warna biru dan merah dengan berat keseluruhan 1.17

SakPembungkusan dan Penyegelan barang bukti milik terdakwa tersebutberupa :2 (dua) paket plastik bening klip merah yang diduga berisi pil ekstasiatau inex dengan rincian satu pil warna biru dan satu paket sabuberisikan dua pil warna biru dan merah dengan berat keseluruhan 1.17(satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0.90 (nol komaSembilan puluh) gram Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 43/14328.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani Pengelola PT.Pegadaian (Persero

Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor :45 14328.00/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola PT.Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang RIA INDRIANI, SE NIKP.84587 tanggal 12 Oktober 2018 telah melakukan penimbangan,Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti milik terdakwa tersebutberupa : 2 (dua) paket plastik bening klip merah yang diduga berisi pilekstasi atau inex dengan rincian satu pil warna biru dan satu paket sabuberisikan dua pil warna biru dan merah dengan berat keseluruhan 1.17

., ADVOKAT/PENGACARABER berkantor di Perumahan Griya Prajamukti Blik 1.17 Jl.

B18/R.1.17/Rt.2/06/2013, sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d 08 Agustus 2013 ;3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013, No. Print513/R.1.17/Epp.2/08/2013 sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 02 September4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 26 Agustus 2013 No. 69/Pen.Pid/2013/PN.Amg, sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21September 2013 ; 2222222 222 =Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; Pengadilan Negeri Tersebut ; Telah membaca :1.

Penuntut Umum melakukan penahanan dalam rumah tahanan negaraberdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print37/N.1.17/Epp.2 /01/2014 sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9Februari 2014;Cc. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan melakukan penahanandalam rumah tahanan negara berdasarkan penetapan penahanannomor :06/Pid.B/2014/PN.TTN tanggal 22 Januari 2014 sampai dengantanggal 20 Pebruari 2014;d.

untuk didampingioleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tapaktuantanggal : 21 Januari 2014 Nomor: 06/Pid.B/2014/PNTTN tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaanPenuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkasperkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tapaktuantanggal :22 Januari 2014 Nomor : B92/N.1.17

lahir : 22 Tahun / 18 Oktober 1996Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Ranoiapo jaga IKecamatan RanoyapoKabupaten Minahasa SelatanAgama : Kristen ProtestanPekerjaan : Penambang EmasPendidikan : SMA (kelas )Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan oleh :1.Penyidik, tanggal 25 Desember 2017 Nomor : SP.Han/08/XI1I/2017/Reskrim sejak tanggal 25 Desember 2017 S/dtanggal 13 Januari 2018;Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 09 Januari 2018Nomor : B 05/R.1.17

/Epp.1/1/2018 sejak tanggal 14 Januari 2018 s/dtanggal 12 Februari 2018;Penuntut Umum, tanggal O08 Februari 2018 Nomor : Print 168/R.1.17/Epp.2/02/2018 sejak tanggal 08 Februari 2018 s/d tanggal27 Februari 2018;Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 09 Februari 2018 Nomor :03/Pid/2018/PN.Amr sejak tanggal 09 Februari 2018 s/d tanggal 10Maret 2018;Perpanjangan kKetua Pengadilan Negeri Amurang Nomor11/Pen.Pid/2018/PN.Amr, tanggal 19 Februari 2018, sejak tanggal 11Maret 2018 s/d tanggal 09 Mei 2018

,sejaktanggal 02 Januari 2014 s/d tanggal 21 JanuariPerpanjangan Penuntut Umum, tanggal 17 Januari 2014 No.B01/R.1.17/Rt.02/01/2014, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 02 Maret3 Penuntut umum tanggal 27 Pebruari 2014, No.Print/64/R.1.17/Epp.2/02/2014sejak tanggal 27 ~=Pebruari 2014 = s/d tanggal 18 = maret4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, tanggal 13 Maret 2014 No.16/Pen.Pid/2014/PN.Amg, sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d tanggal 11 AprilPengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca dan

., Advokat / Pengacara (NIA : 97.10328),berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok 1.17 Jl.Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan SlawiKabupaten Tegal, sebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal diDesa xxx RT xx / RW xx Kecamatan xxx KabupatenTegal, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara ;Telah mendengar Pemohon dan Termohon dan saksisaksi;DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 5alinea 4 yang menyebutkan bahwa dalam Pasal 1.17 Perjanjian a quotelah menentukan bahwa dokumen lelang No.673/D0.100/2001SOtanggal 30 Mei 2001 mengharuskan adanya permintaan dari Pertamina/Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/ semula Tergugat) hal ini adalahkeliru dan menyesatkan karena seolaholah dalam dokumen lelangtersebut untuk terjadinya rig idle harus ada permintaan khusus dariPertamina/ Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/ semula

No. 489 K/Pdt/2010padahal bunyi Pasal 1.17 Perjanjian a quo yang sebenarnya adalahsebagai berikut :"Lampiran Perjanjian merupakan dokumen integral dan tidak dapatdipisahkan dari Perjanjian, dan terdiri dari Lampiran A,B,C,D,E,F dan G";9.

Tergugat) untuk melakukan pengeboran di Sukamulya (Pasal1.9. : Pemindahan Perangkat Bor/ Rig Move adalah kegiatanmemindahkan perangkat bor dari lokasi/ sumur yang telah diselesaikanke lokasi/ sumur berikutnya") dan tidak pula ada perintah untukmobilisasi (Pasal 1.12. : "Mobilisasi adalah kegiatan mempersiapkanperangkat bor dan tenaga kerja milik Pihak Kedua dari tempat asal kelokasi pertama Pihak Pertama (Pertamina) Daerah Lokasi New VentureHulu..") maka apabila mengikuti ketentuan Pasal 1.13, 1.17

Dalam Lampiran E disebutkan tarif demobilisasi sebesarUS$.145,000 (vide Bukti P14);24.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum Pasal1338 KUHPerdata ketika dalam pertimbangannya menyebutkan bahwaperjanjian a quo bersifat on call basis, karena faktanya mobilisasi dandemobilisasi hanya dilakukan sekali sesuai dengan Pasal 1.13, 1.17 dan10.2.2 perjanjian a quo dan semua itu diketahui oleh (Termohon Kasasidahulu Pembanding/ semula Tergugat);25.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah

:PRINT 230 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 01 April 2014 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan Surat Penetapan tanggal20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 20 Maret 2014sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan denganSurat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejaktanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;Terdakwa II :1.2.3.Penyidik berdasarkan

:PRINT 229 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 01 April 2014 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan Surat Penetapan tanggal20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 20 Maret 2014sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan denganSurat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejaktanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;Terdakwa III:1.Penyidik berdasarkan

:PRINT 227 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 01 April 2014 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan Surat Penetapan tanggal20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 20 Maret 2014sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan denganSurat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejaktanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;Terdakwa...... 2.0.00. eeeeTerdakwa

:PRINT 228 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 01 April 2014 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan Surat Penetapan tanggal20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 20 Maret 2014sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan denganSurat Penetapan tanggal 7 April 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejaktanggal 19 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;Terdakwa V :1.DePenyidik berdasarkan

:PRINT 228 / P.1.17/Ep.1/03/2014 sejak tanggal 13 Maret 2014 sampaidengan tanggal 01 April 2014 ;4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dengan Surat Penetapan tanggal20 Maret 2014, No. 34 /Pid.B/2014/PN.Tbn. sejak tanggal 20 Maret 2014sampai dengan tanggal 18 April 2014 ;5.

. : SP.Han/49/X/2010/Reskrim, tanggal 1Oktober 2010, sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal20 Oktober 2010, di Rutan Polres Sambas diSambas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : SPP85 /Q.1.17/Epp.2/10/2010, tanggal 13 Oktober 2010, sejak tanggal 21Oktober 2010 sampai dengan 29 Nopember 2010, di Rutan PolresPutusan No.06/PID.B/2011/PN.SBS. hal :Sambas diSMEG eseseesscesserseeee en reeese sense eraeee eeePerpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Sambas, Nomor :08/Pen.Pid

/2010/PN.SBS, tanggal 22 Nopember 2010, sejak tanggal30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010, diRutan Polres Sambas diSambas 5Penuntut Umum, Nomor : PRINT630/Q.1.17/Ep.1/12/2010, tanggal28 Desember 2010, sejak tanggal 28 Desember 2010 sampaidengan tanggal 16 Januari 2011, di Rutan Sambas diSambas ;Hakim Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 06/Pen.Pid/2011/PN.SBS, tanggal 4 Januari 2011, sejak tanggal 4 Januari 2011sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2011, di Rutan Sambas diSambas ;Perpanjangan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalbar, Nomor : 79/Pen.Pid/2011/PT.PTK, tanggal 30 Maret 2011, sejak tanggal 4 April 2011sampai dengan tanggal 3 Mei 2011, di Rutan Sambas diSambas ;Terdakwa Il ditahan berdasarkan surat perintah / penetapanpenahanan sebagai berikut :1.Penyidik POLRI, No.Pol. : SP.Han/50/X/2010/Reskrim, tanggal 1Oktober 2010, sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal20 Oktober 2010, di Rutan Polres Sambas diSambas ;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : SPP84/Q.1.17

/Epp.2/10/2010, tanggal 13 Oktober 2010, sejak tanggal 21Oktober 2010 sampai dengan 29 Nopember 2010, di Rutan PolresSambas diSamba 5 22222 nn nnn nn nnn nn nn nn ene nn enePerpanjangan Penahanan oleh Pengadilan Negeri Sambas, Nomor :09/Pen.Pid/2010/PN.SBS, tanggal 22 Nopember 2010, sejak tanggal30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 29 Desember 2010, diRutan Polres Sambas diSAIMDGS Jesnnnrseexesnecresene sn rssseenccnessnsecenssPenuntut Umum, Nomor : PRINT631/Q.1.17/Ep.1/12/2010, tanggal28 Desember

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10Juni 2014 s/dtanggal 19Juli 2014 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juni 2014 Nomor : B36/R.1.17/Rt.2/06/2014;3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 s/d tanggal 15 Juli 2014berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Juni 2014 Nomor : Print288/R.1.17/Epp.2/06/2014 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 02Agustus 2014 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Juli 2014 Nomor96/Pen.Pid/2014/PN.Amr ;5.

Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print43/R.1.17/Epp.2/01/2018 tanggal 11 Januari 2018, sejak tanggal 11 Januari2018 sampai dengan 30 Januari 2018;3.

Penangguhan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amurangberdasarkan surat perintah Nomor PRIN80/R.1.17/Epp.1/01/2018 tanggal 17Januari 2018;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh PenasehatHukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan hakhak terdakwadipersidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkara terdakwa tersebut;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa;Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada

Bahwa Maksud Pemohon memperbaiki akta kelahiran pemohon tersebutadalah untuk menyesuaikan dengan dokumen milik pemohon yangberdasarkan ljazah Sekolah Dasar No. 123/1.17/F/2004 tanggal 12 Maret2004.5. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebihdahulu memperoleh izin/ penetapan dari pengadilan.6.