Ditemukan 501725 data
392 — 136
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkandengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakimberpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan iniadalah cukup adil dan setimpal atas perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;Memperhatikan, Pasal 266 ayat 2 KUHP, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981
SUNYOTO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Pati
221 — 7
149 — 68
111 — 38
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Caracara yangtidak diatur atau tidak disebutkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 harusdipandang sebagai larangan bagi penegak hukum dan oleh karenanyatidak dapat dipergunakan dalam penegakan hukum termasuk tetapi tidakterbatas pada Peninjauan Kembali yang diajukan jaksa (vide Pasal 263ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981);7. Bahwa Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 merupakan soko guru bagiseluruh ketentuan yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.
, maka asas hukum yang tersiratdalam Pasal 3, yaitu pembatasan kewenangan, harus ditegaskan dalamPasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dijadikanpedoman bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan upaya hukumluar biasa yang disediakan oleh UU Nomor 8 Tahun 1981.
warisnya berupa Peninjauan Kembali(vide Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981).
Dalam hal UUNomor 8 Tahun 1981 mengatur Peninjauan Kembali oleh Jaksa PenuntutUmum, maka upaya hukum luar biasa tersebut diperbolehkan. Sebaliknya,dalam hal UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak mengatur Peninjauan Kembalioleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal itu berarti Jaksa Penuntut Umumdilarang mengajukan upaya hukum tersebut.
tentang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) selanjutnya disebut UU8/1981, yang menyatakan: Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.
81 — 8
1.INDAH KURNIANINGSIH, SH
2.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.KARWADI alias KARWADENG bin SUWANDI
2.SUJANA alias JONO bin SAERI
612 — 321
102 — 0
1.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
2.Yabes Marlobi Sirait, SH
3.DONY HARAPAN LIMBONG, S.H.
4.WAIS ALQORNI, S.H.
Terdakwa:
JOSEP JAMREWAV
33 — 20
1.ANDRI WINANTO, S.H
2.RUKIN, SH
3.HARYANTI, SH
Terdakwa:
1.REKSI ARDIANSAH Alias ARDI Alias PONGGE Bin HERI KISWANTO
2.ARIF MIFTAH RAMADHON Alias SAREMBO Bin ISKANDAR
3.ANAS LUSFATUL WAHANA Alias WAHONO Bin MULYONO
123 — 36
256 — 0
187 — 0
42 — 6
yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginyalagi perouatannya; Para Terdakwa belum pernah dihukum;Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN PtiMenimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981
77 — 25
145 — 58
89 — 27
1.SESCA TABERIMA,SH.,MH
2.WAIS ALQORNI, S.H.
3.MUHAMMAD ABRAR PRATAMA, S.H.
Terdakwa:
FIRMAN RAHAYAAN Alias IMAN
33 — 22
110 — 24
156 — 35
pembayaranbiaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan olehMajelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwatelah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupunmasyarakat ;Mengingat, Pasal 44 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981
108 — 44