Ditemukan 132 data
Shidqi Noer Salsa, S.H., M.Kn
Terdakwa:
1.Drh. ALIMIN HASAN, MM. BIN M. HASAN
2.Drh. ICHWAN PERDANA SATRIA BIN (ALM) MAHMUD CH. ALI.
66 — 43
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Aceh nomor: 954/64/2017 tangfal 17 Februari 2017 tentang penetapan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang pada Dinas Peternakan Aceh Tahun Anggaraan 2017.
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Peternakan Aceh nomor: 524.1/203/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang kelompok kerja upaya khusus percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau bunting di Provinsi Aceh tahun 2017.
99 — 19
tersebut sudah benar;Bahwa saksi pada tahun 2008 bertugas sebagai anggota DPRD kotaGorontalo sebagai anggota Komisi C;Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan perjalanan dinas biasanyaada lewat Komisi, dan ada yang perorangan;Bahwa sepengetahuan saksi kalau berangkat perorangan langsungmenghadap kepada Ketua dewan;Bahwa biasanya setiap tahun ada rapat tahunan di DPRD;Bahwa sepengetahuan sakasi kalau menyangkut penambahan anggranbiasanya pembahasannya dilakukan pada komisi anggran ;prosedurpenambahan anggaraan
60 — 16
yang terungkapdipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli/ahli yangmeringankan, surat, petunjuk, keterangan saksi yang meringankan danketerangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperolehfakta hukum sebagai berikut : Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyalahgunakan kewenangannyayaitu menyetujui dimasukkannya anggaran kegiatan belanja bantuansosial kepada anggota Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.200.000.000,, ke dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaraan
79 — 13
tersebut sudah benar;Bahwa saksi pada tahun 2008 bertugas sebagai anggota DPRD kotaGorontalo sebagai anggota Komisi C;Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan perjalanan dinas biasanyaada lewat Komisi, dan ada yang perorangan;Bahwa sepengetahuan saksi kalau berangkat perorangan langsungmenghadap kepada Ketua dewan;Bahwa biasanya setiap tahun ada rapat tahunan di DPRD;Bahwa sepengetahuan sakasi kalau menyangkut penambahan anggranbiasanya pembahasannya dilakukan pada komisi anggran ;prosedurpenambahan anggaraan
68 — 11
menunjukkan maka akibathukumnya menjadi lain yaitu didanai oleh dan dari sumber dana yang tidak sah.Bahwa obyek gugatan Penggugat adalah pembatalan terhadap Laporan HasilPemeriksaan (audit) BPKP Perwakilan Provinsi Kalbar Nomor : SR233 /PW14 /5/2013 tanggal 5 Juli 2013 terhadap perbuatan kesalahan auditor dalam menghitungkerugian keuangan Negara / Kas daerah Kabupaten Melawi dari pelaksanaan fisik13.pekerjaan proyek terhadap tanah galian pada lokasi proyek Pembangunan GORKabupaten Melawi tahun anggaraan
58 — 19
SUMARNO, SE.Msi:; e Bahwa pada tahun 2013 saksi masih bekerja pada Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah kab Sampang Jabatan Saksi sebagai Kabid Anggarandan Perbendaharaan sejak tahun 2008 sampai sekarang ;e Bahwa pada tahun 2013 pemerintah daerah mengalokasikan anggaraan kegiatanpengadaan Bibit Ubi Kayu, Bibit Bentoel dan Pupuk An organik, dan Bogasi UbiKayu, yang tertuang dalam kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi danPalawija pada Dinas pertanian kab Sampang dengan alokasi
57 — 19
Silva Andia Utama;Bahwa pada wakitu) melakukan pemeriksaan yang terakhir padakenyataannya belum selesai,belum berfungsi sekarang tambah rusak;Bahwa Yang belum selesai yang paling mencolok break water; danbangunan juga belum;Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Kuasa Pengguna Anggrana (KPA)untuk melakukan pemeriksaan;Bahwa saksi Laporanya ke KPA berupa berita acara , karena KPA jugatanda tangan;Bahwa saksi, tidak lapor ke KPA alasanya, karena laporanya ya beritaacara itu, karena Kuasa Pengguna Anggaraan
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
ZAINUDDIN, S.E., Bin ABU LAHAJI
198 — 50
Kolaka Timur tahun 2017 dengan Terdakwa sebagai Kepala Badan dan selakuPA/KPA telah memerintahkan dan menyetujui dokumen permintaan dan perintahmembayar dan pencairan dana tersebut tanpa melalui pengujian kelengkapan dokumenatau verifikasi dari pejabat yang berwenang dan lalai mengawasi mekanismepermintaan dana yang tidak terkontrol serta menurut Majelis telah menerima dana daripencairan dana/anggaraan tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehinggamengalami kerugian Negara menurut perhitungan
84 — 18
rutinitas perkantoran.Bahwa belanja pergantian suku cadang untuk Puskesmas Keliling(Puskel) termasuk dalam kegiatan rutinitas perkantoran DinasKesehatan.Bahwa pada tahun 2013 Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)untuk kegiatan pergantian suku cadang Puskel pada Dinas Kesehatantahun 2013 adalah saksi Yuri Destarius, Skm akan tetapi sekitarpertengahan tahun saksi Yuri Destarius, Skm digantikan oleh sdrIswarijaya.Bahwa pada tahun 2013 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas sekaligus Pengguna Anggaraan
92 — 36
kegiatan rutinitas perkantoran.Bahwa belanja pergantian suku cadang untuk Puskesmas Keliling(Puskel) termasuk dalam kegiatan rutinitas perkantoran DinasKesehatan.Bahwa pada tahun 2013 Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)untuk kegiatan pergantian suku cadang Puskel pada Dinas Kesehatantahun 2013 adalah Yuri Destarius, Skm akan tetapi sekitar pertengahantahun Yuri Destarius, Skm digantikan oleh sdr Iswarijaya.Bahwa pada tahun 2013 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten KepulauanAnambas sekaligus Pengguna Anggaraan
286 — 211
menyatakan benar ;17.Saksi LIA WINDANINGSIH, S.E ; dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan terdakwa , tapi tidak ada hubungankeluarga dan pekerjaan ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik danketerangan yang diberikan tersebut adalah benar ;Bahwa saksi diangakat menjadi menjadi bendahara pengeluaranberdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon tanggal 30 Desember2013 Nomor : 990/Kep.566DPPKD/2013 tentang PenunjukanPengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaraan
126 — 62
Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PenggunaAnggaran/Pengguna Barang.Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pengguna Anggaraan tetapmengendalikan Pelelangan Pengadaan 77 Paket pekerjaan termasuk JalanNanti AngungDusun Baru, karena Terdakwa telah mengambil alin peranKuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam melakukan pelelangan 77 paketpekerjaan termasuk jalan Nanti Agung Dusun Baru tersebut padahal diketahuibahwa Pengguna Anggaran telah menguasakan seluruh tugas PenggunaAnggaran kepada Kuasa Pengguna
85 — 21
Aman Dartiman dan tidak ada hubungan keluarga namun sebataskenal dalam hubungan kerja.Bahwa benar saksi sebagai Staf Pendaftaraan tanah yang bertugas untukpengolahan data dan pencetakan sertifikat yang diajukan pemohon.Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan Kegiatan PercepatanPendaftaran Tanah (PRONA) Tahun Anggaran 2010.Bahwa benar yang saksi ketahui dalam pelaksanaan kegiataan percepatanPendaftaraan Tanah (PRONA) Tahun Anggaraan 2010 adalah proyek nasionalagraria yang dibiayai
82 — 27
membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh pimpinanatas nama lembaga DPRD dan sebagai alat kelengkapan DPRDdapat disediakan anggaran belanja penunjang operasionalpimpinan DPRD ;Bahwa benar menurut keterangan saksi Chaerudin, pada tanggal29 Juni 2009 dilakukan rapat pembahasan APBD Perubahan yangdihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Kota Cirebon dan PanitiaAnggaran DPRD Kota Cirebon, yang membahas mengenaiperubahan APBD khususnya terhadap pos mata anggaran DPRDyang sebagian dipindahkan ke pos mata anggaraan
195 — 230
Yangberwenang mengeluarkan SK Tim Swakelola adalah PPK sebagai Penanggungjawab anggaraan;Bahwa jika tim swakelola tidak dibuatkan SK, maka tidak bisamelaksanakan tugas, karena untuk pertangungjawaban tim swakelolamelaksanakan tugas adalah SK ;Bahwa pada Pasal 11 Perpres 54 tahun 2010 disebutkan yangmenetapkan Tim Swakelola adalah PPK;Bahwa menurut pendapat Ahli jika Pengguna Aggaran (PA)danPejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak ada, maka yangmempunyai kewenangan untuk membentuk Tim Swakelola
86 — 22
/ekor.Bahwa harga tersebut sudah termasuk keuntungan bagi rekanan, ongkoskirim sampai di lokasi kelompok, biaya karantina (biaya kandang, pakankonsentrat, rumput dan obatobatan), anggaraan pengadaan untuk sapipotong penggemukan Rp. 532.500.000,dan sapi potong pembibitan600.000.000.Bahwa yang menyusun dan harga spesifikasi adalah panitia lelang atasdasar pertimbangan adanyakerangka acuan kerja dan harga pasar yangmenetapkan adalah KPA.Bahwa spesifikasi barang tersebut tidak boleh dilakukan perubahan.Bahwa
114 — 26
Jika ingin dibawa ke ranah hukum pidana mestinyadihitung kembali oleh badan yang berwenang yakni BPK;Kewenangan terdakwa selaku Kadis atau Pengguna Anggaran adalahmelakukan pengawasan anggaraan. Dalam kasus ATK aquo tugaspengawasan itu dilakukan secara berjenjang, artinya terdakwa tidak sampaimengawasi pelaksanaan anggaran ratusan proyek dalam SKPDnya.
104 — 24
Panitia PenerimaHasil Pekerjaan adalah : saksi SUGENG RIYADI, saksi MUSTAHAL, SaksiRINTO FATKURTINA, SE, saksi IMAM SARJONO dan saksi ANDIPRATENDI Y. ( Dokumen SK PPHP terlampir );Bahwa laporan pertanggung jawaban saksi selaku PA ( Pengguna Anggaran) terhadap sumber anggaraan APBN, APBD dan BLUD untuk kegiatanproyek pembangunan Gedung perawatan RSUD Rembang adalah sebagaiberikut :1.
53 — 17
perbuatanTerdakwa tersebut diuji berdasarkan peraturan perundangundangan sebagaimana diuraikandiatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar beberapaperaturan perundangundangan sekaligus yang semestinya wajib dipedomani dan ditaatidalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Ketua DPD KNPI KabupatenPulang Pisau dalam melaksanakan program/kegiatan yang dananya bersumber dari APBN/APBD dalam hal ini adalah APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggraran 2007 sampaidengan Tahun Anggaraan
94 — 48
Milyar untukmembiayai kegiatan pembangunan Rumah Khusus sebanyak 2.000 Unit,Pembangunan baru Rumah Sawadaya sebanyak 4.050 Unit, Peningkatan kualitassebanyak 1.050 unit. untuk saat ini saya belum dapat merincinya dan akan sayaupayakan disampaikan pada esok hari tanggal 29 Oktober 2014;Bahwa mengenai penggunaan anggaran dan pertanggungjawabannya merupakantuagas dari kasatker selaku Kuasa pengguna Anggara, selaku atasan langsungsaya hanya menerima dalam bentuk laporan realisai fisik dan realisasi anggaraan