Putusan Nomor 335/B/PK/PJK/201 1penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua NomorS00036/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 November 2007, permohonantersebut pada dasarnya telah ditolak;Bahwa kemudian ternyata atas permohonan penghapusan sanksi bungapenagihan Pasal 19 UU KUP karena terlambat membayar SKPKB pajakterutang atas uplift yang diajukan oleh BUT PetroChina International Java Ltd,persis mengenai masalah yang sama dengan

Putusan Nomor 324/B/PK/PJK/2012penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua NomorS00046/WPUJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 Nopember 2007, permohonantersebut pada dasarnya telah ditolak;Bahwa kemudian ternyata atas permohonan penghapusan sanksi bungapenagihan Pasal 19 UU KUP karena terlambat membayar SKPKB pajakterutang atas uplift yang diajukan oleh BUT PetroChina International Java Ltd,persis mengenai masalah yang sama dengan

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengabulkanpermohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penyelesaiansecara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas uplift, dengan surat nomor231/2007 tanggal 15 Nopember 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskansanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahJakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

Putusan Nomor 654/B/PK/PJK/20175. 2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah pengadaan alatpengolahan limbah bernama Anaerobic treatment for waste watertreatment (purchase contract) dan proses pengerjaan phisiknyatidak meliputi beberapa tahun (tidak disebutkan dalam kontrak).Bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tidak dapatditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding).Bahwa Surat Keterangan Terdaftar dari KPP Badora Dua NomorPEM00051/WPJ.07/KP.1003

RCL telah terdaftar sebagai BUT di KPP Badora Dua, dengan demikian sesuaiketentuan dalam SE Dirjen Pajak Nomor : SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996tentang PPN atas Jasa perdagangan butir 3 menyatakan bahwa apabila sekalipunpembayaran atas penggantian jasa tersebut dibayarkan langsung oleh pengusaha yangberarti tidak melalui BUTnya di Indonesia, penyerahan jasa tersebut merupakanpenyerahan jasa di dalam daerah pabean dan oleh karena itu terutang PPN;Bahwa Pemohon Banding TIDAK SETUJU dengan koreksi

Putusan Nomor 1810/B/PK/PJK/201 7Pemohon, dengan kesadaran sendiri, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat(4) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007, mengungkapkan adanyaKetidakbenaran dalam Pengisian Surat Pemberitahuan PPN Masa Desember2009 yang disampaikan sesuai Surat J305/TC/VII/2010 tertanggal 19 Juli 2010yang diterima oleh KPP Badora Satu pada tanggal 20 Juli 2010, denganperhitungan meliputi: .

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift dengan surat Nomor 237/2007 tanggal 15 Nopember 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengabulkanpermohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penyelesaiansecara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas uplift, dengan surat nomor229/2007 tanggal 15 Nopember 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskansanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahJakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift dengan surat Nomor 235/2007 tanggal 15 Nopember 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

No. 438 B/PK/PJK/201128282002, 2003, 2004, dan 2005 adalah pada tanggal 13Oktober 2006 yaitu pada saat dilakukan pemeriksaanoleh KPP Badora Dua;. Bahwa Auditor KPMG membuat Alokasi AlokasiBeban Kantor Pusat untuk periode yang berakhirpada tanggal 13 Oktober 1996, 1997, 1998, 2000,2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 adalahhubungannya dengan pemeriksaan pajak yangdilakukan di Indonesia;.

Sameh Eca International ;Berdasarkan konfirmasi dari KPP Badora Satu, diperolehinformasi bahwa BUT COSL (Labuan) Co. Ltd. tidak pernahmemasukkan SPT Tahunan PPh Badan dan aktivitas pelaporanpajaknya sangat minim/rendah ;Berdasarkan permintaan keterangan/bukti ke KPP JakartaKramat Jati, diperoleh informasi bahwa Dedi Hendraviza(NPWP : 09.469.465.0.005) sebagai pemilik saham di PT.Sameh Eca International, tidak pernah melaporkan kepemilikansahamnya di PT.

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift, dengan surat nomor 228/2007 tanggal 15 Nopember 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengabulkanpermohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penyelesaiansecara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas uplift, dengan surat nomor226/207 tanggal 15 Nopember 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskansanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahJakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

mengenai Biaya Kantor Pusat untuktahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1996, 1997, 1997,2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 dari Auditor KPMG yangberalamat di 16 Raffles Quay #2200 Hong Leong Building Singapore048581 diketahui halhal sebagai berikut :a bahwa Auditor KPMG membuat Alokasi Beban Kantor Pusatuntuk periode yang berakhir pada tanggal 13 Oktober 1996,1997, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005 adalahpada tanggal 13 Oktober 2006 yaitu pada saat dilakukanpemeriksaan oleh KPP Badora

Putusan Nomor 342/B/PK/PJK/2012penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora Dua Nomor S00029/WPJ.07/KP.1003/2007 Tanggal 23 November 2007, permohonantersebut pada dasarnya telah ditolak;Bahwa kemudian ternyata atas permohonan penghapusan sanksi bungapenagihan Pasal 19 UU KUP karena terlambat membayar SKPKB pajakterutang atas uplift yang diajukan oleh BUT PetroChina International Java Ltd,persis mengenai masalah yang sama dengan

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakanatas uplift, dengan surat nomor 234/2007 tanggal 15 Nopember 2007,Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskan sanksi bungapenagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah JakartaKhusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengabulkanpermohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaan penyelesaiansecara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas uplift, dengan surat nomor239/2007 tanggal 15 Nopember 2007, Penggugat telah mengajukan permohonan kepadaKepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus untuk menghapuskansanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan Keputusan Kepala Kantor WilayahJakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora

tinggal bersamaistri ke duanya karena istri pertama telah meninggal;Bahwa Saksi bekerja rotan sejak tahun 1979 1987;Bahwa penjaga yang orang ambon bekerja sejak tahun 2010,sebelumnya dipekerjakan / penjaga dari Latif Bandu tapi sekarang ikutAlfred Tandra;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lallo;Bahwa Saksi pernah mendengar nama Kapitang tetapi dia tinggal diluarlokasi, yakni di dekat Kantor Pos;Bahwa Kapitang tidak pernah bekerja dilokasi yang disengketakan;Bahwa Saksi tidak mengenal Kalala dan Salle Badora

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangkapelaksanaan penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas uplift,dengan surat nomor 213/2007 tanggal 15 November 2007, Penggugat telah mengajukanpermohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khususuntuk menghapuskan sanksi bunga penagihan dimaksud, namun denganKeputusan Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus c.q Kepala Kantor PelayananPajak Badora

pertimbangan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yangmengabulkan permohonan Penggugat tersebut diterbitkan dalam rangka pelaksanaanpenyelesaian secara tuntas dan menyeluruh mengenai pemajakan atas uplift, dengansurat nomor 219/2007 tanggal 15 November 2007, Penggugat telah mengajukanpermohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khususuntuk menghapuskan sanksi bunga penagihan dimaksud, namun dengan KeputusanKepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus c.q Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badora