Ditemukan 109 data
69 — 13
Kampung Bukit Harapan, dan tandatangan penerimahonor tersebut yang menandatangani adalah saksi MUSLIM;Bahwa SPJ yang tidak sesuai dengan sebenarnya (fiktif) yang dibuat olehsaksi MUSLIM tersebut yang kemudian dijadikan sebagai LaporanPertanggungjawaban (SPJ) untuk penggunaan dana bantuan ADK KampungBukit Harapan yang menjadi dasar sehingga dana ADK kampung BukitHarapan dapat terus dicairkan,diterima dan dipergunakan secara pribadioleh terdakwa selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturutturut yaitu dariTA
84 — 37
PP(Persero) mengajukan pencairan berdasarkan progres pekerjaan fisik,dan berdasarkan pencairan pelaksnaan pekerjaan dilaksanakan dariTA. 2012 s.d TA. 2013, untuk pekerjaan yang lebih teknis dilapanganyang mengetahui mekanisme pekerjaan yaitu PPTK Kegiatan sdra.HERMONAIDI, ST dan sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK, PT. CIPTA JAYA UTAMA selaku Konsultan Manajemen Kontruksiserta PT.
230 — 532
PP(Persero) mengajukan pencairan berdasarkan progres pekerjaan fisik,dan berdasarkan pencairan pelaksnaan pekerjaan dilaksanakan dariTA. 2012 s.d TA. 2013, untuk pekerjaan yang lebih teknis dilapanganyang mengetahui mekanisme pekerjaan yaitu PPTK Kegiatan sdra.HERMONAIDI, ST dan sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK, PT. CIPTA JAYA UTAMA selaku Konsultan Manajemen Kontruksiserta PT.
248 — 977 — Berkekuatan Hukum Tetap
daerah baik untukmembiayai kegiatan masingmasing SKPD, membiayai kegiatanpekerjaan proyek pemerintah yang telah dianggarkan dalam APBDKabupaten Indragiri Hulu maupun untuk memenuhi keperluan kedinasandan atau pribadi Terdakwa dapat dilakukan dengan cara mengajukankas bon kepada Bupati atau Kabag keuangan;Bahwa atas kebijakan tidak tertulis yang diambil dan diterapkan olehTerdakwa tersebut, karena jabatan dan kedudukan Terdakwa sebagaibupati Indragiri Hulu dan mempunyai kekuasaan yang besar, mulai dariTA
239 — 79
Bahwa padasaat itu saksi disampaikan oleh PPTK bahwa pekerjaan runway bandara tidak adamasalah; Bahwa sewaktu saksi menggantikan JOHN TANGKUMAN selaku PA/PPKpekerjaan konstruksi runway bandara Moa Agustus 2013, saksi tidakmenanyakan mengapa prooyek tersebut sampai dilakukan addendumperpanjangan waktu sebanyak 2 (dua) kali bahkan melewati tahun anggaran dariTA 2012 s/d tahun 2013, karena saksi berpendapat kepala dinas terdahulu JOHNTANGKUMAN membuat addendum tentunya kepala dinas terdahulu tersebutsudah
107 — 34
PP(Persero) mengajukan pencairan berdasarkan progres pekerjaan fisik,dan berdasarkan pencairan pelaksnaan pekerjaan dilaksanakan dariTA. 2012 s.d TA. 2013, untuk pekerjaan yang lebih teknis dilapanganyang mengetahui mekanisme pekerjaan yaitu PPTK Kegiatan sdra.HERMONAIDI, ST dan sdra. YOSETIA PERSADA, ST, MT selaku PPK, PT. CIPTA JAYA UTAMA selaku Konsultan Manajemen Kontruksiserta PT.
186 — 422
Bahwa padasaat itu saksi disampaikan oleh PPTK bahwa pekerjaan runway bandara tidak adamasalah;Bahwa sewaktu saksi menggantikan JOHN TANGKUMAN selaku PA/PPKpekerjaan konstruksi runway bandara Moa Agustus 2013, saksi tidakmenanyakan mengapa prooyek tersebut sampai dilakukan addendumperpanjangan waktu sebanyak 2 (dua) kali bahkan melewati tahun anggaran dariTA 2012 s/d tahun 2013, karena saksi berpendapat kepala dinas terdahulu JOHNTANGKUMAN membuat addendum tentunya kepala dinas terdahulu tersebutsudah
226 — 149
Bahwa padasaat itu saksi disampaikan oleh PPTK bahwa pekerjaan runway bandara tidak adamasalah;Bahwa sewaktu saksi menggantikan Terdakwa JOHN TANGKUMAN selakuPA/PPK pekerjaan konstruksi runway bandara Moa Agustus 2013, saksi tidakmenanyakan mengapa prooyek tersebut sampai dilakukan addendumperpanjangan waktu sebanyak 2 (dua) kali bahkan melewati tahun anggaran dariTA 2012 s/d tahun 2013, karena saksi berpendapat kepala dinas terdahuluTerdakwa JOHN TANGKUMAN membuat addendum tentunya kepala dinasterdahulu
64 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 460 K/Pid.Sus/2012dan tamu pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus tidak termasuk dalam kriteriapenghasilan atau tunjangan pimpinan dewan sebagaimana telah diatur pada PP24 Tahun 2004 tentang penghasilan resmi pimpinan/anggota DPRD;Bahwa pimpinan DPRD hanya berhak menerima dalam bentuk makan danminum rumah tangga dan tamu hasil pengadaan dan bukan dalam bentuk tunai,karena dalam DPA pada Kantor SETWAN DPRD Kabupaten Tanggamus dariTA. 2006TA.2009 dianggarkan untuk pengadaan makan minum yang diaturdalam