Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, Ayat (1):Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud

diperoleh oleh pihak yang menagih.Pasal 136, Ayat (1) :Setiap Kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggarhukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuaidengan ketentuan perundangundangan.4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, Ayat (1):Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasas transparan, akuntabel,partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang tentangPengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, ayat (1) : Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasasPasal 3,ayat (1) :transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukandengan tertib dan disiplin anggaran.Kepala Desa Adalan Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalamkepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.ayat (2) :Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor 324/Pdt/2018/PT SMG.04.05.06.pelimpahan keuasaan dan hak atas obyek sengketa tertanggal 19061972 tersebut adalah batal demi hukum sejak dibuat dan tidak memilikikekuatan hukum yang mengikat ;Bahwa oleh karena Surat pelimpahan hak dan kekuasaan yang di buatpada tanggal 1961972 adalah cacathukum dan tidakmemilkikekuatan hukum yang mengikat, maka surat tersebut secara hukumjuga tidak bisa gunakan sebagai landasan hukum untuk penerbitanSertifikat Hak Milik dari obyek sengketa dan dengan

:Tergugat Iselaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat (Pertama)atas Agunan mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggunganatas keuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut..

danwaktu yang cukup yaitu selama 6 (enam) bulan untuk melunasihutangnya, maka berdasarkan Perjanjian Kredit, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahBeserta Bendabenda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnyadisebut : UU Hak Tanggungan) dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), maka Tergugat Iselaku Pemegang HakTanggungan peringkat (Pertama) atas Agunan mempunyai hakHalaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Sbguntuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas keuasaan

Karena keuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.Ad.1.

meskipun fasilitas kredittelah berakhir dan telah diberi kesempatan dan waktu yang cukupyaitu selama 6 (enam) bulan untuk melunasi hutangnya, makaberdasarkan Perjanjian Kredit, Undang undang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Bendabenda yangBerkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut : UU HakTanggungan) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),maka Tergugat Iselaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat (Pertama) atas Agunan mempunyai hak untuk menjual Obyek HakTanggungan atas keuasaan

Unsur menyalahgunakan wewenang, keuasaan, kesempatan, sarana danseterusnya;Bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, saranakarena jabatan, harus dilihat dalam konteks fakta yuridis yang terjadidengan saksama; Berdasarkan analis yuridis faktual dan pembuktian diatas, ternyata dalam perkara ini terdapat tiga faktor penting yangmenghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa menurutGrand Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42 K/Kr.1965 tanggal 8Januari 1965 yaitu :1) Negara tidak dirugikan

meskipunfasilitas kredit telah berakhir dan telah diberi kesempatan danwaktu yang cukup yaitu selama 6 (enam) bulan untuk melunasihutangnya, maka berdasarkan Perjanjian Kredit, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahBeserta Bendabenda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnyadisebut : UU Hak Tanggungan) dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), maka Tergugat selaku Pemegang HakTanggungan peringkat (Pertama) atas Agunan mempunyai hakuntuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas keuasaan

danwaktu yang cukup yaitu selama 6 (enam) bulan untuk melunasihutangnya, maka berdasarkan Perjanjian Kredit, Undang undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahHalaman 17 dari 57 Putusan Perdata Gugatan Nomor 292/Padt.G/2018/PN MdnBeserta Bendabenda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnyadisebut : UU Hak Tanggungan) dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), maka Tergugat selaku Pemegang HakTanggungan peringkat (Pertama) atas Agunan mempunyai hakuntuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas keuasaan

suatu korporasi, ditentukan cara yang harusditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:a.Dengan menyalahgunakankewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana.Yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus BesarBahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003),him. 1272.Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yangada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah serangkaian keuasaan

Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undangundang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri Ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatukewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindakpidana memakai keuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikankepadanya karena jabatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 2, Ayat (1) :Keuangan Desa Dikelola berdasarkan asasasas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplinanggaran.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan PengelolaanKeuangan desa dan Mewakili Pemerintahan desa dalamkepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan desa sebagaimana dimaksud

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentangtentang Pengelolaan Keuangan Desa.Pasal 3,Ayat (1) : Kepala Desa Adalah Pemegang Keuasaan Pengelolaan Keuangandesa dan Mewakili Pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desayang dipisahkan.Ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangandesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kKewenangan :a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;b. Menetapkan PTPKD;c.

Susilo Bambang Yudhoyono;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwaPresiden Republik Indonesia memegang keuasaan Pemerintahan menurutUndangUndang Dasar;Bahwa Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana dikutip diatas, sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal angka(8) UndangUndang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukanperbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, danorang yang dengan memberikan, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb, dengansengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker), orang itu harus sengaja membujukorang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan seperti denganpemberian, salah memakai keuasaan dsb yang disebutkan oleh pasal itu, artinya tidak blehmemakai jalan lain.Bahwa

Penggugat Itelah cidera janji /wanprestasi atas Perjanjian Kredit, meskipun fasilitas kredit telah berakhirdan telah diberi Kesempatan dan waktu yang cukup yaitu selama2 (dua)tahun lebihuntuk melunasi hutangnya, maka berdasarkan PerjanjianKredit, Undang undang Hak Tanggungan dan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), maka Tergugat Iselaku Pemegang Hak TanggunganHalaman 21 dari 60 Putusan Nomor 487/Pdt/2019/PT MDNperingkat (Pertama) atas AGUNAN mempunyai hak untuk menjualObyek Hak Tanggungan atas keuasaan

duapuluh lima koma tiga belas sen);Menghukum TergugatI dan TergugatlIl secara tanggung rentenguntuk membayar kewajiban kepada Penggugat kerugian materielakibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat dan Tergugat Ilsejumlah Rp.27.906.658.725,13 (Dua puluh tujuh milyar sembilanratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratusdua puluh lima koma tiga belas sen);Memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melaksanakankewajibannya menyerahkan saham jaminan Turut Tergugat llyang berada dalam keuasaan

Jadi Hakim atau Majelis Hakim yang mengadili Suatu perkara tidakmemiliki Suatu kepentingan apa pun dengan perkara yang ditangannya.Kepentingan yang terbesar dan terutama serta tertinggi dari Hakim di mana pundi Indonesia termasuk yang bertugas di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupangyaitu melaksanakan keuasaan kehakiman dalam bentuk Mengadili danmemberikan Putusan yang adil dan benar berdasarkan keyakinan hakimsesuai dengan materi gugatan atau fakta persidangan, dan ketentuan peraturanperundangundangan

., cacat hukum dan dapat dibatalkan.Mengenai Perintah Agar Umat Islam Patuh Terhadap Ketentuan PerundangUndangan Yang Berlaku Sebagai Ketentuan yang dibuat oleh Ulil Amri (Pemegang Kekuasaan).Bahwa sebagai umat Islam ditengahtengah negara Indonesia yang pluralis,akan tetapi sebagai umat Islam diperintahkan untuk taat terhadap perintahundangundang sebagai implementasi kepatuhan terhadap Ulil Amri(Pemegang Keuasaan) dan hukumnya adalah Wajib!

Bahwasihakikat = perbuatan Terdakwa tersebutmenunjukkan Terdakwa telah memanfaatkan jabatanHal 80 dari 87 hal, Putusan Nomor 58K/PM II11/AD/IX/2019Menimbangdan keuasaan yang telah melekat Terdakwa sebagaiKarumkitban 04.08.01 Cilacap melakukan pencabulanterhadap saksi1 yang merupakan bawahannya sendiriserta perbuatan tersebut telah disadari olen Terdakwaakan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya jikamelakukan pelanggaran hukum .3.

Sehingga gugatan ini masith dalam tenggangwaktu.Berdasarkan halhal diatas UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANGWAKTU, yang disyaratkan Undangundang telah memunuhi ketentuanPasal Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986 , Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UUNo. 30 tahun 2014 dan PERMA No. 6 Tahun 2018, yang berbunyi:Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986:(1) Keuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;a. Pengadilan Tata Usaha Negara;b.

Sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu.Berdasarkan halhal diatas Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu, yangdisyaratkan Undangundang telah memunuhi ketentuan Pasal Pasal 5 UU No. 5Tahun 1986 , Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30 tahun 2014 danPERMA No. 6 Tahun 2018, yang berbunyi:Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1986:(1) Keuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;a. Pengadilan Tata Usaha Negara;b.