LS BJ/PU/ LS BJ/ PU/ Bay OUP OLE = LS LS LSp 2011 2011 BJ/PU/2011 BJ/PU/2012 BJ/PU/2012TGL. 26102011 26102011 09122011 09122011 24052012 24052012P Jumlah 1.619.975.00(Rp) 925.700.000 92.570.000 2.082.825.000 208.282.500 0 161.997.500S 0059/ SPM 0060/SPM 0188/SPM 0053/SPM 0054/SPMP NO.

Selanjutnya, Saat itu penanggung Pajak/Orang Tua Para Penggugat(Peng Hock) masih belum melunasi utang pajaknya sehinggapelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Sita(SPMP) dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam setelah20diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UUPPSP sebagai berikut :*Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaansebelum levat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelahSurat Paksa diberitahukan sebagaimana

Dan karena Wajid Pajak in casu Turut Tergugat belum jugamelunasi utang pajaknya sehingga Tergugat menerbitkan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tanggal 07 April2014, 15 Agustus 2014, dan 18 Agustus 2014 yang disampaikankepada Aparat Kelurahan Gayamsari karena Wajib Pajak in casuTurut Tergugat tidak berada di rumah pada tanggal 22 Agustus2014.Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU PPSP yangmenyatakan:Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalamJangka waktu

Dengan demikian, Surat Paksalangsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dantidak dapat diajukan banding.8) Bahwa selanjutnya, dalam hal Penanggung Pajak masih belum melunasi utangpajaknya, pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan akan dilakukan denganmenerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) setelah lewat jangkawaktu 2 x 24 jam diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11UU PPSP sebagai berikut :J,Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan

dengan penyitaan sebelumlewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksadiberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 9) Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) sebagai berikut : No Nomor SKP/STP Tangga Nomor Surat Paksa NOMOR SKP/STP11 SIT 29 S 0009 1/106/04/401/00003/WPJ.08/K Maret 0000043/WPJ.08/KP.0106/2 04P.0104/2012 2012 005 00048/106/04/401/SP 040009 1/WPJ.08/KP.0104/200 0006/106/04/401/09 4SP 00024/106/04/401/00092/WPJ.08/KP

kepada seseorang yangdiketahui kemudian telah dicabut oleh pemberi kuasa, maka kepemilikan sertatanggung jawab sebagai penanggung pajak atas CV tersebut tidak berpindah kepadayang diberi kuasa; Bahwa Penanggung pajak atau Wajib Pajak wajib mengupdate data terbaru terkaitdengan perusahannya kepada Dirjen Pajak;110 Bahwa Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Bahwa apabila Surat Paksa sudah diterbitkan 2 x 24 jam, maka diterbitkan SuratPerintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP

hukum yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bertentangandengan UU RI No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme Pasal 3 diantaranya...Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat tersebut denganpenjelasan sebagai berikut:1.Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, PermohonanPemblokiran Sertifikat atas tanan dan bangunan a quo merupakanserangkaian tindakan penagihan pajak berdasarkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP

Dalampertemuan tersebut, pihak Bank Permata meminta penjelasan atasdokumendokumen terkait proyek yang dimohonkan fasilitaspembiayaan/kredit perbankan seperti Surat Perintah Memulai Pekerjaan(SPMP) PT.

Dalampertemuan tersebut, pihak Bank Permata meminta penjelasan atasdokumendokumen terkait proyek yang dimohonkan fasilitas kreditperbankan seperti Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP), TimeSchedule Proyek dan Company Profile Proyek DPPU Hasanuddin yangsebelumnya telah diserahkan oleh Terdakwa.

Dalampertemuan tersebut, pihak Bank Permata meminta penjelasan atasdokumendokumen terkait proyek yang dimohonkan fasilitas kreditperbankan seperti Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) ProyekDPPU Hasanuddin dari PT. Pertamina (Persero), Time Schedule ProyekDPPU Hasanuddin dan Company Profile Proyek DPPU Hasanuddin yangtelah diserahkan oleh PT.

MJPLdan proyek tersebut;Bahwa yang Saksi kumpulkan SPMP, time schedule, laporan keuanganterbaru, mutase rekening koran;Bahwa saat itu belum ditunjukkan kontrak tersebut;Bahwa selanjutnya disetujui sehingga ditandatangani di Makassar dikantor PT. MJPL Akta Perubahan Keempatbelas Nomor 12 Tahun 2013tanggal 10 Desember 2013 dan Saksi hadir dihadapan Notaris LiekeTunggal;Bahwa dari Pihak PT.

MJPL;Bahwa untuk menentukan masingmasing plafon dari proyek tersebutmirip dengan proses pengajuan pipanisasi avturBahwa yang pertama diberikan bukti sudah memenangkan proyek(SPMP) kemudian time schedule dan ditandatangani yang berwenang,setelah itu saksi membuat memo pengajuan bahwa PT. MJPL memintauntuk dibiayai proyek dengan nilai berapa, nilai kontrak berapa dan BankPermata biayai sejumlah berapa.

N.2 Nio. 33 RT003/14 Kelurahan jatikaryaKecamatan Jatisampurma Kota Bekasi:;Phone : (021) 84304324Referensi tersebut terkait dengan :Pengalaman Mitra Pelaksana dalam Project yang serupa Bahwa atas rekomendasi tersebut, Bona L.P Parapat menandatanganiSurat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) bagi PT. Nafaza Insan Creasdalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation GeneratorSystem untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang didalam SuratHal. 10.

N.2 Nio. 33 RT003/14 Kelurahan jatikaryaKecamatan Jatisampurma Kota Bekasi;Phone : (021) 84304324Referensi tersebut terkait dengan :Pengalaman Mitra Pelaksana dalam Project yang serupa; Bahwa atas rekomendasi tersebut, Bona L.P Parapat menandatanganiSurat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) bagi PT. Nafaza Insan Creasdalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation GeneratorSystem untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang didalam SuratPenetapan Mitra (SPM) Pelaksanaan dari PT.

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor:023/KPU.01/SPMP/2015 terkait utang bea masuk dan/atau cukai PT.OMEGA PRIMAWOOD tertanggal 7 Oktober 2015.d. Surat Permintaan Pemblokiran yang terdiri dari: Surat Bea dan Cukai No. S 3201/KPU.01/2016 tertanggal 26September 2016, dan; Surat Bea dan Cukai No. S 3198/KPU.01/2016 tertanggal 24September 2016.e. Seluruh suratsurat lainnya yang terkait dengan tagihan, teguran,upaya paksa, penyitaan atas tagihan terhadap PT.

Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapatdilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidakdapat diajukan banding."88)Selanjutnya, dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak In CasuPenggugat masih belum melunasi utang pajaknya, pelaksanaanpenagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Sita(SPMP) akan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jamsetelah diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalamPasal 11 dan 12 ayat (1) UU PPSP sebagai berikut: Pasal 11 UUPPSP "Pelaksanaan

N.2 Nio. 33 RT003/14 Kelurahan jatikaryaKecamatan Jatisampurma Kota Bekasi:;Phone : (021) 84304324Referensi tersebut terkait dengan :Pengalaman Mitra Pelaksana dalam Project yang serupa Bahwa atas rekomendasi tersebut, Bona L.P Parapat menandatanganiSurat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) bagi PT. Nafaza Insan Creasdalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation GeneratorSystem untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang didalam SuratHal. 10.

N.2 Nio. 33 RT003/14 Kelurahan jatikaryaKecamatan Jatisampurma Kota Bekasi;Phone : (021) 84304324Referensi tersebut terkait dengan :Pengalaman Mitra Pelaksana dalam Project yang serupa; Bahwa atas rekomendasi tersebut, Bona L.P Parapat menandatanganiSurat Penetapan Mitra Pelaksana (SPMP) bagi PT. Nafaza Insan Creasdalam pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Layanan Automation GeneratorSystem untuk PT. Dan Pratama Indonesia yang tertuang didalam SuratPenetapan Mitra (SPM) Pelaksanaan dari PT.

Bahwa penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pelawan IV berdasarkanSurat Perintah Melaksanakan Penyitaan Nomor SPMP/WPJ.06/KP.0304/2009tanggal 14 Mei 2009 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BAPS05/WPJ.06/KP.0305/2010 tanggal 26 Mei Agustus 2010 di atas merupakan bagiandari serangkaian tindakan penagihan pajak agar Penanggung Pajak in casuPelawan WV selaku Direktur Utama PT Insfoil Pradanasakti melunasi utangpajaknya.

SPMP (Surat perintah Memulai Pekerjaan)/atau SPP (SuratPenunjukan Pemenang).Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 9/Pid.B/2019/PN SNG2). Surat Pesanan (SP).3). PO (Purchase Order).Bahwa saksi tidak mengetahui PT. INT TABUNG PERSADAyang beralamat di Dusun Marga Jaya, Kelurahan Ciasem HilirRt. 001 Rw. 005, Kec. Ciasem Kab. Subang, Jabar, yangmemproduksi Tabung LPG 3 Kg dengan kode Perusahaan SKTkarena pabrikan tersebut tidak pernah mendaftar sebagaipeserta tender yang diselenggarakan oleh Pertamina.

Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapatdilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidakdapat diajukan banding."88)Selanjutnya, dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak In CasuPenggugat masih belum melunasi utang pajaknya, pelaksanaanpenagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Sita(SPMP) akan dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jamsetelah diterbitkannya Surat Paksa sebagaimana diatur dalamPasal 11 dan 12 ayat (1) UU PPSP sebagai berikut: Pasal 11 UUPPSP "Pelaksanaan

No:003 01 52 0001574;18.Bahwa Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu oleh BPK RI Perwakilan ProvinsiGorontalo Nomor : 22/LHP/XIX.GOR/12/2012 tanggal 18 Desember 2012 terhadapPengadaan Alatalat Laboratorium Bahasa SMP tahun 2011 yang disalurkan kepada7 (tujuh) sekolah, terdapat pekerjaan Sofware tidak sesuai dengan spesifikasi Teknisdalam kontrak senilai Rp.175.000.000,00(seratus tujuh puluh lima juta rupiah),sehingga menimbulkan tidak berjalannya program yang sudah ditentukan untuk LabBahasa SPMP

sekolah,padahal yang menyerahkan barang bukan Terdakwa ;Bahwa Pelatihan Bimbingan Teknis kepada oprator Lab Bahasa masingmasingsekolah hanya dilaksanakan 1 (satu) hari saja dengan menggunakan alatalatLaboratorium Bahasa tidak secara keseluruhan, hanya menggunakan 8 (delapan)komputer saja, sehingga pelatihan tersebut tidak maksimal ;Bahwa Terdapat Pekerjaan SOFWARE tidak sesuai dengan spesifikasi Teknisdalam kontrak , sehingga menimbulkan tidak berjalannya program yang sudahditentukan untuk Lab Bahasa SPMP

Oleh karena telah melampaui batas waktu yang ditentukan, namun utang pajakbelum dilunasi, maka Tergugat kemudian menerbitkan Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP) pada tanggal 10 Juni 2019;.

Bahwa terkait dengan pemblokiran rekening Penggugat,Tergugat Itelan mengirimkan Surat Permintaan Pemblokiran HartaKekayaan terhadap rekening milik Penggugat kepada Tergugat IImelalui Surat Nomor S20125/WPJ.01/KP.05/2015 tanggal 17September 2015 perihal Permintaan Pemblokiran Harta KekayaanPenanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank dengan dilampiri:1) Surat Paksa;2) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);3) Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak; dan4) Akta Pendirian Penggugatb.

Setelah itu saksisebagai pimpinan membuatkan SPMP (Surat Perintah MelaksanakanPekerjaan) kepada Koordinator Logistik yg mengurtus PBM EMKLuntuk melaksanakan proses bongkar muat tersebut di Pelabuhan telukbayur, kemudian setiba kapal pengangkut di Pelabuhan teluk bayurpihak PBM EMKL membongkar pupuk bersubsidi tersebut untukdimuat keatas mobil angkutan KOPANBAPEL (Koperasi AngkutanBarang Pelabuhan) dan dibawa kedalam gudang milik PT.BGR yangberada di Parak Laweh.Bahwa pupuk yang telah dikirim oleh

Ayep Zaki, tertanggal 31 Maret 2014, diberi tandabukti P18;19.Fotocopi Surat Perjanjian Modal Penyertaan Mandiri AZ, No.031/031/IIV2014/SPMP/MAZ, antara Ade Irma dengan Endang Edy, diberitanda bukti P19;Halaman 56 dari 139, Putusan No. 46/Pdt.G/2015/PN Bjb20.Fotocopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Suratsurat, No.460/B/II/2016/Sek.Cil, atas nama pelapor Ade Irma, tanggal 1 Februari 2016,yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Cilandak, diberi tanda bukti P20;21.Fotocopi Rekening Bank Mandiri atas

Surat> 031/031/1I72014/SPMP/MAZ yang ditandatangani oleh ADE IRMA selaku pihakyang mewakili Ayep Zaki (PENGUGAT KONVENSI / TERGUGATREKONVENSI 1!)

Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakantanpa bantuan putusan pengadilan lainnya dan tidak dapat diajukanbanding.Bahwa selanjutnya, dalam hal Penanggung Pajak masih belum melunasiutang pajaknya, pelaksanaan penagihan pajak berupa penyitaan akandilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan(SPMP) setelah lewat jangka waktu 2 x 24 jam diterbitkannya SuratPaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPSP sebagai berikut :*Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan (SPMP) sebagai berikut : No.Nomor SKP/STP Tangga Nomor Surat Paksa NOMOR SKP/STP SIT 29 S 00091/106/04/401/00003/WPJ.08/K Maret 0000043/WPJ.08/KP.0106/ 04P.0104/2012 2012 2005 00048/106/04/401/SP 04 Halaman 67 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBY 00091/WPJ.08/KP.0104/20 0006/106/04/401/009 4SP 00024/106/04/401/00092/WPJ.08/KP.0104/20 0409 00142/206/01/401/SP 0800095/WPJ.08/KP.0104/20 00205/207/01/401/09 0900145/101/04/401

Fotokopi Akta Perubahan Kesatu Perjanjian Kredit Nomor 19/ADDKUK/ROMKS/11/P1 tanggal 7 November 2014, bermaterai cukup, distempelpos dan tidak dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kodeT9;10.Fotokopi Diamond Foodcourt Surat Pesanan Nomor /SPMP/MIDLeg/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010, bermaterai cukup, distempel pos dan tidakdicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan diberi kode T10;11.Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 371, bermateraicukup, distempel pos dan telah