Bahwa pada tanggal 1 April 2014 telah terjadi peralinan/subkontrakkaryawan perusahaanperusahaan transpoter minyak di Sulawei Tengah,diantaranya : PT. Macindo Mitra Raya (in casu Tergugat) ke PT. El Nusa(salah satu anak perusahaan milik Pertamina) selama 6 (enam) bulan sampaidengan bulan September 2014, dan oleh Tergugat telah menunjuk parapenggugat untuk di subkontrakan ke PT. El Nusa tersebut;.

sertipikat tersebut;Bahwa Saksi mengatakan Martinus Podala menandatangani Suratpernyataan tersebut setelah membaca sertipikat tersebut;Bahwa Saksi mengatakan Sertipikat Objek Sengketa yangdiperlinatkan kepada Martinus Podala;Bahwa Saksi sudah lupa siapa yang memberikan fotokopi Sertipikattersebut kepada Martinus Podala;Bahwa saksi membenarkan fotokopi sertipikat sesuai dengan Bukti T.1IIntv.2 yang diperlihatkan kepada Martinus Podala;Bahwa Saksi mengatakan berkoordinasi dengan Dinas KehutananProvinsi Sulawei

(PDK) periode 20042009 mengetahui bahwa tersediaanggaran belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan pada SekretariatProvinsi Sulawesi Selatan kemudian menyuruh terdakwa KAHAR GANI yangjuga merupakan kader Partai PDK untuk memasukkan proposal permohonandana bantuan sosial.Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Kahar Gani mengajukan suratpermohonan bantuan sosial (bansos) dengan dilampiri proposal kegiatan atasnama beberapa Lembaga swadaya Masyarakat/Organisasi yang ditujukankepada Gubernur Sulawei

(PDK) periode 20042009 mengetahuibahwa tersedia anggaran belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatanpada Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menyuruh terdakwaKAHAR GANI yang juga merupakan kader Partai PDK untuk memasukkanproposal permohonan dana bantuan sosial.Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa Kahar Gani mengajukan suratpermohonan bantuan sosial (bansos) dengan dilampiri proposal kegiatan atasnama beberapa Lembaga swadaya Masyarakat/Organisasi yang ditujukankepada Gubernur Sulawei

2013dengan hasil penghitungan perolehan suara selisih antara Subandi (Penggugat InCasu)dengan khusnul Khotimah adalah sebanyak 60 (enam puluh) suara, namun menurutPenggugat diduga telah terjadi kecurangankecurangan dan ada pelanggaran hukumdidalam pelaksanaannya;Menimbang, bahwa adapun kecurangankecurangan dalam pemilihan kepala desaNgarum sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah :1 Bahwa sebanyak 30 (tiga puluh) warga yang sudah bertempat tinggal tetap denganmempunyai KTP dan KK Kota Makasar propinsi Sulawei

Hatta dahulunya Kelurahan Uentanaga Bawah sekarang Kelurahan MuaraToba Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo UnaUna Propinsi Sulawei Tengah,dengan batasbatas sebagai berikut:e Utara berbatasan dengan tanah Mahlu Laporo;e Timur dahulu berbatas dengan tanah Husen Djafar (Siti Utari) sekarangdengan Anca;e Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Moh.

Tergugat ( Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara ); bahwayang menerbitkan kedua Sertifikat tersebut adalah Kepala Kantor PertanahanKabupaten Minahasa Utara, maka menurut hukum seharusnya yang diterik/diikutsertakan dalam perkara a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan KabupatenMinahasa Utara, bukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Utara, namun nyatanya yang diikutsertakan dalam perkara ini adalahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawei

.> Dengan adanya foto yang berisi tulisan Longki DjanggolaMembiayai Aksi People Power di Sulteng saksi merasakeberatan, difitnah, dicemarkan nama baik saksi danmendiskreditkan saksi karena hal tersebut tidak benar danjuga hal ini dapat memprovokasi masyarakat secara umumsehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap saksi secarapribadi maupun selaku Gubernur Propinsi Sulawei Tengah.> Bahwa yang melihat foto yang berisi tulisan LongkiDjanggola Membiayai Aksi People Power di Sulteng yangdikirim oleh

Hal ini karena menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhakuntuk itu, yakni Korwil UM BP3D KTNA Propinsi Sulawesi Utara.Petunjuk Kakanwil Pertanian Propinsi Sulawei Utara dan Surat Rekomendasi Bupati Gorontalo sehingga meniadakan kesalahan dan sanksipidana bagi para Terdakwa ;Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan olehpara Terdakwa dalam perkara ini sudah terjadi (voltoid) akan tetapiperbuatan pidana tersebut bukan merupakan kesalahan para Terdakwasehingga

2013 tanggal 16 Agustus 2013, perihalpelaksanaan kegiatan perluasan sawah butir angka 3, berbunyi :Bahwa terhadap kegiatan perluasan sawah tahun anggaran 2011 dan2012 yang fisiknya belum selesai 100,00%, maka sisa dana yang masihada di kelompok tani agar segera disetorkan ke kas negara dan buktisetornya agar disampaikan ke Setditjen PSP.Bahwa akibat perobuatan Terdakwa dan ABDULLAH.SP (dilakukanpenuntutan secara terpisah) sesuai hasil audit perhitungan keuangan negara dariBPKP Perwakilan Provinsi Sulawei

Bukti T26 : Keputusan Gubernur Sulawei Tengah Nomor : 862/02/BKDG.07/2014,.Tanggal 5 Januari 2015 (Fotokopi dari Fotokopi);27.Bukti T27 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas dugaan PelanggaranDisiplin oleh Sdri. Pauziah Tsaman, S.Sos (Fotokopi darifotokopi);Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan2 ( dua ) Orang Saksi Pihak Tergugat dalam perkara ini, sebagai berikut :1. Nama : DRS. ZAINURRAHIM, M.Si., Tempat / Tgl.

Putusan No. 09/Tipikor/2015/PT.KDImasih ada di kelompok tani agar segera disetorkan ke kas negara danbukti setornya agar disampaikan ke Setditjen PSP.Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ABDULLAH.SP (dilakukanpenuntutan secara terpisah) sesuai hasil audit perhitungan keuangan negara dariBPKP Perwakilan Provinsi Sulawei Tenggara Nomor : SR42 / PW20 /5/ 2014,tanggal 20 November 2014, telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara sejumlah Rp. 677.118.036,21 (Enam Ratus Tujuh PuluhTujuh Juta

,M.Si. selaku SekretarisHal. 5 dari 119 hal, Put.No.20/PID.SUS.KOR/2016/PT.MksDaerah Provinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkupSekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelummemberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), H. ANDI MUALLIM, SH, M.Si Sama sekali tidak melakukanverifikasi kebenaran materiil Suratsurat bukti dari pihak yang menagihataupun keberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. MUH.

,M.Si. selaku SekretarisDaerah Provinsi Sulawei Selatan sekaligus Pengguna Anggaran pada lingkupSekretariat Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, tetapi sebelummemberikan persetujuan sampai akhirnya menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM), H. ANDI MUALLIM, SH, M.Si sama sekali tidak melakukanverifikasi kebenaran materiil Suratsurat bukti dari pihak yang menagih ataupunkeberadaan pihak penagih, demikian juga Drs. H. MUH.

Tahun 2009 s/d sekarang sebagai staf pada Seksi Kurikulum SMA/SMKBidang Dikmenti Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;c. 2010 sebagai PPK pada Satker Perluasan dan peningkatan mutupendidikan SMA; Bahwa dalam pengadaan alat TIK tersebut adalah bermula dan i Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawei Tengah menerima pemberitahuan daniDirektorat pembinaan SMA pusat bahwa ada bantuan peningkatan mutuSMA akan segera diluncurkan; Bahwa yang dimaksud dengan program Blockgrant untuk kegiatan Perluasandan

NamunPenggugat tidak menghiraukan/melakukan hal tersebut Ssampaisaat Tergugat memulai kegiatan usahanya di Kabupaten Konawe,Provinsi Sulawei Tenggara.(iii) Dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat TIDAKJELAS.

SALEH sekarang sudah meninggal ;Bahwa ada Menara Angkatan Laut di Pantai Amal yang didirikan pada tahun 2008 ;Babwa saksi pernah melihat kegiatan Angkatan Laut dan lokasiyang dipakai Angkatan Laut adalah milik pak SAMSON, pakSAMSON kasih pinjam untuk latihan menembak ;Bahwa saksi tahu kalau pak SAMSON punya tanah di PantaiAmal karena Pak SAMSON yang kasih tahu dan saksi yang disuruh jaga ;Bahwa tanah pak SAMSON di Pantai Amal kurang lebih 70 hektar ;Bahwa sebelum saksi masuk ke Tarakan, saksi dari Sulawei

Pinasang kepadaMasyarakatDesaAdat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri AdatDanowudu)yang diatasnya terdapat banyak pepohonan bersama ekosistemlainnya sehingga disebut sebagai hutan juga terdapatMata Air yang olehMasyarakat Adat dinamai Mata Air Hujan, maka lokasi hutan itu secaraotomatis telah menjadi Hutan Adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu(sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu)yang ada sumber airbersihnya.Pada tanggal 4 Juni 1969 Gubernur Sulawei Utara H.V.

Duta Sulawesi Agro sebesar Rp.272.698.203,95 dan DR sebesar Rp. 84.980.829,28 dan DR sebesar US $114.687,12; Bahwa PT Duta Sulawei Agro beroperasi sejak Tahun 1999 dan sekarangsudah tidak beroperasi lagi; Bahwa ahli tidak mengetahui dari mana besaran tunggakan PSDH dan DRsecara pasti dan saksi mengetahui besaran tersebut dari data yang diambil diKabupaten; Bahwa ahli tidak mengetahui secara pasti sejak kapan PT.

(Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara ); bahwa yangmenerbitkan kedua Sertifikat tersebut adalah Kepala KantorPertanahan Kabupaten Minahasa Utara, maka menurut hukumseharusnya yang diterik/ diikutsertakan dalam perkara a quo adalahKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, bukan KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, namunnyatanya yang diikutsertakan dalam perkara ini adalah Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawei Utara,

Bahwa benar, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pindah ke Makassar, karena Tergugat pindah tugas diPolda Sulawei Selatan.Tanggapan Keterangan Saksi:Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas sangatmendukung dalildalil Penggugat, pada posita angka 1 dan 2.Bahwa Saksi sangat mengetahui keadaan Penggugat danTergugat karena semenjak Tergugat dinas di PolsekMartapura Kota dan apabila di Banjarmasin selalu tinggal dirumah Saksi.

Bahwa benar, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah pindah ke Makassar, karena Tergugat pindah tugas diPolda Sulawei Selatan.Tanggapan Keterangan Saksi:Bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas sangatmendukung dalildalil Penggugat, pada posita angka 1 dan 2.Bahwa Saksi sangat mengetahui keadaan Penggugat danTergugat karena semenjak Tergugat dinas di PolsekMartapura Kota dan apabila di Banjarmasin selalu tinggal dirumah Saksi.